Jakarta(SegmenNews.com)– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merayakan hari jadinya yang ke 24 dengan tekad untuk memulai transformasi kelembagaan melalui perubahan pola pikir dan kepemimpinan yang berfokus pada pemangku kepentingan utama.

Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, Ignasius Jonan, dalam perayaan bertema “Persaingan Sehat & Ekonomi Maju Menuju Indonesia Emas” yang berlangsung pada 19 Juni 2024 di Jakarta, menekankan bahwa transformasi kelembagaan harus didasarkan pada urgensi, pembentukan koalisi, penciptaan dan komunikasi visi, serta penggerakan orang lain untuk melaksanakan visi tersebut. Ia juga menyebut pentingnya perencanaan kemenangan jangka pendek, konsolidasi pengembangan, dan melembagakan pendekatan baru.

KPPU telah mencapai usia 24 tahun pada 7 Juni 2024. Di usia yang matang ini, KPPU menggali berbagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu langkah tersebut adalah melalui diskusi terbatas bertajuk “Strategi Pemosisian Persaingan Usaha dalam Industrialisasi Menuju Indonesia Emas” yang melibatkan berbagai pakar untuk
mendapatkan pandangan strategis dalam mempersiapkan transformasi kelembagaan Sekretariat KPPU.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa KPPU telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional selama 24 tahun dengan mengawasi persaingan usaha untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang adil dan kompetitif.

“Usia 24 tahun ini adalah momentum untuk langkah nyata dalam transformasi kelembagaan KPPU,” ujarnya.

Dewan Penasihat KPPU, Fuad Bawazier, menyoroti bahwa banyak regulasi dan lembaga yang dibentuk pasca reformasi belum dioptimalkan secara efektif.

“Kita harus fokus pada optimalisasi apa
yang kita miliki saat ini, sambil mengantisipasi tantangan seperti regulasi persaingan usaha dan tekanan barang impor,” tegasnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, mantan Ketua KPPU sekaligus Dewan Penasihat, Benny Pasaribu, menekankan pentingnya peran KPPU dalam mengawal industrialisasi di sektor agro, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor digital.

“Sektor digital perlu menjadi prioritas
pengawasan KPPU sesuai tren global. Reformasi kelembagaan, seperti pembentukan unit khusus
digital dan perbaikan regulasi, bisa menjadi solusi,” jelas Benny.

Benny juga mengusulkan agar KPPU fokus pada tujuan mensejahterakan rakyat melalui penegakan hukum yang seimbang. KPPU harus bisa mendorong pertumbuhan pelaku usaha tanpa
mematikan industri kecil.

Pendekatan berbasis dampak pada kekuatan pasar perlu dipertimbangkan
dalam proses penegakan hukum. Selain itu, diskusi tersebut menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh KPPU untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta pencegahan dan perubahan perilaku.

Benny juga menekankan perlunya perkuatan kelembagaan KPPU melalui peningkatan jumlah investigator, kesejahteraan, anggaran, dan advokasi Undang-Undang persaingan usaha.

Diskusi yang menjadi bagian dari perayaan 24 tahun KPPU ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPPU, jajaran Dewan Penasihat dan Dewan Pakar, serta seluruh pegawai KPPU.***(ran/rl)

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menjadi pionir pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. Pemerintah menilai, terobosan yang dilakukan ini tidak hanya mengakselerasi transisi energi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meyakini pengembangan hidrogen di Indonesia bakal memberikan keuntungan substansial bagi perekonomian.

“Indonesia dalam posisi yang sangat baik dalam memenuhi permintaan pasar ekspor untuk hidrogen rendah karbon di masa mendatang,” kata Jodi dalam Indonesia International Hydrogen Summit, di Jakarta, Rabu (19/6).

Jodi menjelaskan, dalam mengoptimalkan potensi hidrogen, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan _National Hydrogen Strategy_ yang menjadi peta jalan pengembangan hidrogen dalam era transisi energi.

Menurutnya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi khususnya di regional Asia Tenggara untuk meningkatkan ekosistem hidrogen. Selain itu, diperlukan pula dukungan kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi hidrogen oleh industri.

“Upaya-upaya ini akan memastikan PLN dapat mendorong kepemimpinan Indonesia dalam perekonomian hidrogen,” tegas Jodi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN sepenuhnya berkomitmen dalam menjalankan pengembangan hidrogen di Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen PLN untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

“Hidrogen merupakan salah satu pilar kunci dalam mencapai _Net Zero Emissions_ (NZE) pada 2060. PLN memandang hidrogen sebagai energi masa depan dalam mendukung upaya mereduksi emisi,” ujar Darmawan.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumakso menjelaskan bahwa PLN telah membangun ekosistem _green hydrogen secara end to end. PLN telah memiliki 22 Green Hydrogen Plant (GHP) dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan _renewable energy certificate.

“Kami melihat peluang di dalam operasional perusahaan. Kami manfaatkan existing facility yang ada di pembangkit kami, kemudian kami lakukan inovasi dengan memanfaatkan 100% EBT agar bisa memproduksi green hydrogen,” ucap Adi.

Dari total 22 GHP tersebut, PLN mampu memproduksi 203 ton/tahun green hydrogen. Dimana 75 ton hidrogen ini digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara, 128 ton bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan lain, termasuk kendaraan hidrogen.

Tak hanya GHP, PLN juga telah memiliki Hydrogen Refueling Station (HRS) atau stasiun pengisian kendaraan hidrogen yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta. HRS yang diresmikan pada Februari 2024 lalu menjadi HRS pertama di Indonesia.

Adi menambahkan, PLN juga terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengembangan green hydrogen di Indonesia.

“Dengan berbagai potensi yang ada, kami yakin Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam penerapan teknologi energi baru yang berkelanjutan,” pungkasnya.***(rl)