Siak (SegmenNews.com)– Penyampaian jawaban pemerintah Kabupaten Siak terhadap pandangan umum 8 fraksi DPRD Siak, tertunda, setelah sidang paripurna, Jum’at September lalu, dengan agenda tersebut, hari ini ditunda dari rencana awal pukul 9.30 WIB menjadi pukul 14.00 wib, gara-gara tidak kuorum.

“Anggota dewan yang hadir belum cukup (kuorum-red) makanya diundur selepas sholat Jum’at,” ujar salah seorang staf humas setwan yang tidak bersedia disebut namanya, saat ditanya wartawan, di gedung DPRD Siak, Jumat (6/9/2013).

Pantauan wartawan di gedung berjuluk Panglima Ghimbam ini, sekira pukul 14.33 WIB, paripurna ternyata belum juga dimulai yang berarti sudah terjadi ‘kemoloran’ waktu dari penundaan yang dijadwalkan pagi harinya.

“Baru 13 anggota dewan yang teken,” cetus staf Setwan menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kesibukannya mondar-mandir mencari tekenan para wakil rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pada pukul 14.43 WIB, sidang belum juga dimulai namun wakil bupati Siak Drs H Alfedri MSi sudah hadir di lokasi sidang, demikian halnya Sekda Drs H Amzar dan para kepala SKPD di lingkup Pemkab Siak. Mereka terlihat duduk-duduk ada juga yang berdiri ngobrol diteras ruang sidang sambil menunggu.***(adv/rin)

Siak (SegmenNews.com)– Diusianya yang ke 14 tahun, secara umum kabupaten Siak memang kian “Kemilau”, namun dibeberapa sektor, masih banyak program yang belum tuntas dan harus segera diselesaikan terutama yang menyangkut program prioritas kemasyarakatan.

“Ini PR untuk bupati dan jajarannya. Kita minta, dalam merealisasikan berbagai sektor pembangunan, tetap fokus pada skala yang sudah menjadi ketetapan sehingga tahapan demi tahapan dapat terealisasi dengan baik dan penempatannya (program) tepat pada porsinya, artinya yang prioritas. Ya harus diprioritaskan dengan tuntas,” ujar ketua DPRD Siak Zulfi Mursal SH, kepada wartawan.

Banyaknya program yang belum tuntas hingga kini, lanjut Zulfi, harus disikapi serius oleh kepala daerah, apalagi kata dia, selain keharusan mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkannya sejak pencalonannya dahulu, bupati juga harus bisa mengantarkan tongkat estafet program dari kepala daerah sebelumnya, baik program jangka menengah (RPJM) ataupun program jangka panjang (RPJP).

Menurutnya, PR yang paling urgensi untuk segera diselesaikan saat ini adalah terkait kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih. “Ini saja, (kebutuhan dasar) hingga kini belum merata dinikmati masyarakat dan seringkali menjadi keluhan yang disampaikan kepada pihak legislatif. Kita di DPRD, komit untuk mendukung berbagai program luncuran pemkab apalagi bila program tersebut menyangkut kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat umum,” tandas politisi PAN ini.

Belum tuntasnya realisasi suatu program, lanjutnya, kadang menempatkan ranah legislatif sebagai pihak yang paling disalahkan masyarakat, padahal kata dia, sebagai wakil rakyat, sangat tidak mungkin DPRD mencoret program yang pro rakyat. “Ini yang harus diluruskan, dengan ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dewan selalu berpihak kepada masyarakat. Namun semua itu tentunya mesti dimulai oleh adanya pengajuan oleh pihak eksekutif atau pemerintah kabupaten. Jadi kalau tidak diajukan, bagaimana kita DPRD mau mengesahkannya.” tegas Zulfi.

Masyarakat, sebut Zulfi, juga harus mafhum, bahwa berbagai program pemkab yang saat ini sudah, sedang dan akan direalisasikan ditengah masyarakat, tidak terlepas dari peran DPRD selaku lembaga yang memiliki fungsi budgeting (penganggaran).

Zulfi juga menggaris bawahi janji politik bupati/wabup Siak saat ini yang belum juga terwujud, yakni pinjaman tanpa agunan bagi masyarakat. Hal mana masih selalu menjadi pertanyaan masyarakat kepada DPRD terutama disaat reses dewan. ” Setidaknya, hal ini pernah menjadi daya tarik dan pendorong masyarakat untuk mendudukkan kepala daerah yang sekarang di kursi S 1, dengan harapan semua itu dapat terwujud. Maka hal ini menjadi PR wajib bagi bupati dan wakil bupati Siak yang harus direlisasikan sebelum masa jabatan berakhir. Kita di DPRD akan terus memantaunya,” pungkasnya.***(adv/ra)