Jakarta (SegmenNews.com) – Komplotan teroris yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur terang-terangan akan melakukan perang terhadap Densus 88. Mereka menyatakan perang terhadap Densus 88 yang di-upload di situ Youtube dengan judul Seruan 01. Video itu diunggah oleh user bernama Al Himmah tanggal 6 Juli 2013.

Dalam video yang berdurasi 6 menit lebih 2 detik, mereka menampilkan opening scene dengan keterampilan menembak. Di sesi panjangnya, para komplotan itu melakukan seruan-seruan untuk berjihad melawan Densus 88.

“Antum telah merasakan bagaimana jahatnya Densus 88 kepada umatnya. Antum tahu bagaimana Densus 88 membantai saudara-saudara kita di Sulawesi,” kata seorang teroris yang tidak diketahui identitasnya dalam video youtube itu, Selasa (9/7/2013).

Kemurkaan mereka pada Densus 88 rupanya didasari peristiwa tewasnya Nudin yang diduga teroris di Poso 10 Juni lalu. “Buat Ikhwan khusus yang di Kota Poso saya mendengar berita kalian bahwa kalian melawan Densus 88. Sungguh ana bangga dan kagum melihat keberanian kalian,” ujar teroris yang menggunakan topeng di video itu.

Dia mengajak seluruh teroris untuk berperang melawan Densus 88. “Antum tidak perlu takut, tidak perlu bimbang menghadapi perlawanan Densus 88. Kita harus kokoh dan berani!” tegasnya.

Sebelum orasi yang dilakukan pria tersebut, muncul tulisan Syaikh Abu Mardah Santoso. Tidak diketahui apakah ada keterkaitan baik sosok maupun nama dengan figur teroris Abu Santoso yang masuk daftar buronan kepolisian

(sumber : suatudunia.com)

SegmenNews.com– Korupsi dan penyuapan semakin memburuk di kebanyakan negara di dunia, kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin menurun. Indonesia adalah salah satunya yang mengalami peningkatan kasus penyuapan dan korupsi.

Hal ini terungkap dalam survey internasional yang dilakukan oleh Transparency International, berjudul The Global Corruption Barometer 2013, yang dirilis awal pekan ini. Survey ini melibatkan 114.000 orang dari 107 negara, setengahnya mengaku suap dan korupsi memburuk dalam dua tahun terakhir.
Dalam infografik, dikatakan bahwa lebih dari satu dari empat orang mengaku melakukan suap.

“Dalam hal penyuapan, ada beberapa negara yang tiga dari empat orangnya mengaku harus membayar suap dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini adalah Sierra Leone dan Liberia,” kata Robert Barrington, direktur eksekutif Transparency International, dilansir Voice of America.

Indonesia termasuk negara yang semakin memburuk. Sebanyak 30-39,9 persen responden dari Indonesia mengaku melakukan suap di salah satu atau beberapa dari delapan institusi pemerintah. Delapan institusi itu adalah kepolisian, pengadilan, pendaftaran, pertanahan, medis, pendidikan, pajak, dan pekerjaan umum.

Indonesia dalam hal ini setara dengan Bangladesh, Bolivia, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Meksiko, Nepal, Pakistan, Solomon, Sudan Selatan, Taiwan, Ukraina dan Vietnam.

Kebanyakan responden mengaku melakukan suap jika berurusan dengan polisi. Di seluruh dunia, 31 persen orang yang melakukan kontak dengan polisi dilaporkan melakukan suap. Jumlah ini bertahan dari barometer sebelumnya tahun 2010/2011.

“Angka suap oleh polisi tertinggi (75 persen atau lebih) terjadi di Republik Demokratik Kongo, Ghana, Indonesia, Kenya, Liberia, Nigeria dan Sierra Leone,” ujar laporan tersebut.

Nama Indonesia juga masuk di bagian soal suap pengadilan. Indonesia bersama dengan Ghana, Mozambik, Kepulauan Solomon dan Taiwan, mengalami peningkatan lebih dari 20 persen terkait jumlah suap di ranah hukum.

Mayoritas responden mengatakan bahwa korupsi dan suap adalah suatu yang serius. Negara dengan korupsi terbanyak menurut data ini adalah Liberia dan Mongolia. Sementara angka korupsi terendah ada di Denmark, Finlandia, Rwanda, Sudan dan Swiss.
Kendati jengah dengan korupsi dan suap, namun kebanyakan warga pilih bungkam. Lagi-lagi Indonesia masuk dalam kategori ini, warga yang takut melapor. Selain Indonesia, ada Armenia, Ethiopia, Hungaria, Yordania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Libya, Maroko, Slovakia, Sudan Selatan, Ukraina, Vietnam dan Yaman.

Responden mengaku takut melapor karena khawatir justru akan menjadi korban pembalasan pelaku. “Dari respon ini jelas perlu adanya mekanisme yang efektif dan aman untuk memfasilitasi dan mendorong orang-orang untuk melaporkan korupsi,” ujar laporan tersebut.

Hal tersebut di atas juga termasuk dalam rekomendasi Transparency International. Rekomendasi lainnya adalah menegakkan integritas institusi publi, menegakkan hukum dan membersihkan proses demokrasi.

sumber: vivanews