Beranda blog Halaman 2885

SKPD Siak Dilatih GPS Basis SIG

Penulis
Redaksi
-
Sekda Siak, H Amzar memasang tanda peserta bimtek.
Sekda Siak, H Amzar memasang tanda peserta bimtek.

Siak (SegmenNews.com)– Seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Siak di SKPD hingga Ke Kecamatan diberikan bimbingan teknik pemetaan Program Pengolahan data GPS berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG), Senin (10/6/13) bertempat di hotel grand mempura.

Bimbingan tersebut di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H. Amzar. Menurut Sekda, diera teknologi informasi sekarang ini diharapkan mampu bersaing guna menjawab tantangan globalisasi teknologi informasi itu sendiri.

“Untuk itu saya menyambut baik kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Program Pengolahan Data GPS berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) bagi aparatur SKPD dan Kecamatan yang dilaksanaka oleh Bagian Pertanahan Setdakab Siak ini,” papar Sekda.

Dia berharap dengan adanya bimbingan yang dilaksanakan 9 hari dimulai tanggal 9 kemarin hingga 17 mendatang ini mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat capaian hasil realisasi program pemanfaatan dan optimalisasi Pertanahan pada pelaksanaan pembangunan daerah, dan mampu membuat basis data pertanahan yang digunakan oleh system diproyeksikan dapat di integrasikan dengan jaringan data spesial daerah oleh aparatur.

Selain itu, aparatur akan mampu mengoperasikan peralatan, memberikan masukan dan bantuan terhadap pengawasan dan pengambilan keputusan atas pengelolaan pertanahan daerah.

Semetara itu Kabag Pertanahan sekaligus ketua Panitia penyelenggara, Romy Lesmana menyampaikan bahwa sasaran kegiatan ini yakni para aparat kecamatan dan isntansi terkait. Dengan tujuannya untuk meningkatkan wawasan aparatur pemerintah kecamatan dan instansi terkait yang memiliki kemampuan secara professional di bidang survey dan pemetaan serta dapat menggunakan alat GPS dalam membantu tugas pimpinannya. (rinto/humas)

Takut Ada Gangguan, MTQ XXXII Riau 2013 Diundur 14 Agustus 2013

Penulis
Redaksi
-
Drs H Ahmad Supardi Hsb MA
Drs H Ahmad Supardi Hsb MA

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXII Tingkat Provinsi Riau Tahun 2013 di Kabupaten Rokan Hulu, yang semula dijadwaalkan pada tanggal 22 Juni 2013, diundur menjadi tanggal 14 Agustus 2013.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu (Kakan Kemenag Rohul), Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, di kantornya Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah Pasir Pengaraian, Senin (10/6/2013).

Pengunduran ini didasarkan pada surat Bupati Rohul Drs H Achmad MSi kepada Gubernur Riau tentang jadwal waktu pelaksanaan MTQ XXXII Prov Riau Tahun 2013 di Rokan Hulu, dengan pertimbangan bahwa waktunya sangat mepet dan dikhawatirkan ada gangguan dalam pelaksanaanya.

Kakan Kemenag Rohul menyatakan bahwa saat ini panitia pelaksanaan sedang menunggu balasan resmi dari Gubernur Riau Dr HM Rusli Zainal SE MP tentang jadwal pelaksanaan MTQ tersebut. Dan jika telah ada jawaban resmi akan segera disosialisasikan kepada LPTQ Kab/Kota se Riau, tegas Ahmad Supardi yang juga Ketua LPTQ Rohul ini.

Ahmad Supardi menjelaskan bahwa saat ini tinggal 1 venue lagi yang belum siap seratus persen, sedangkan 7 venue yang lainnya Alhamdulillah telah siap, yaitu Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian, Gedung Daerah Rohul, Gedung LAMR Rohul, Gedung Wanita Rohul, Masjid Jami’ Pasir Pengaraian, dan Water Front City, serta MTsN Pasir Pengaraian.

Yang belum selesai tersebut adalah Astaka Utama yang merupakan arena utama pelaksanaan MTQ. Kondisinya saat ini telah mencapai 90 persen, tinggal finishing saja sebenarnya, tegas Kakan Kemenag Rohul ini.

Diharapkan kepada seluruh LPTQ Kab/Kota se Riau, agar mempersiapkan diri untuk mengikuti MTQ dimaksud, karena besar kemungkinan tidak ada lagi pengunduran waktu pelaksanaan, sebab setelah itu banyak lagi acara, seperti 17 Agustus, Pilkada Riau yang tidak menutup kemungkinan dua putaran, Pemberangkatan Haji, dan lain sebagainya. (r4n/rls)

Achmad Plt Ketua DPD Partai Demokrat Riau

Penulis
Redaksi
-

achmadPekanbaru (SegmenNews.com)– Achmad, ditunjuk DPP Partai Demokrat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Riau.

“Itu sudah pasti, dua hari yang lalu saya dikasih tahu oleh Sekjend DPP terkait ini,” kata Koko Iskandar, Sekretaris DPD Demokrat Riau, Minggu (9/6) malam.

Berhubung dirinya belum menerima salinan kopian surat keputusan (SK) dari DPP Demokrat terkait penunjukan Achmad sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Riau. Anggota Komisi C DPRD Riau ini menyebut, dalam dua hari ke depan pihaknya sudah menerima itu.

“Kita tidak diberikan alasan oleh DPP kenapa menunjuk Pak Achmad. Tapi masuk akal juga, beliau itu calon Gubernur Riau, beliaulah yang akan menggerakkan mesin partai ini agar menang pada Pilgubri nanti,” katanya.

Setelah pihaknya menerima salinan kopian SK dari DPP Demokrat terkait ini. Berbagai langkah akan dilakukan pihaknya untuk memenangkan Achmad dalam memperebutkan kursi nomor satu di Riau ini.

“Jika SK sudah diterima, Plt segera melakukan konsolidasi internal pengurus dan membuat tim pemenangan Pilgubri. Apalagi sosialisasi kita sampai ke tingkat ranting Partai Demokrat,” imbuhnya. (rtc/knc/snc)

Pelunasan BPIH 2 Hari lagi, Rohul Sisa 24 JCH

Penulis
Redaksi
-

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu (Kakan Kemenag Rohul) Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, menyatakan bahwa 2 hari menjelang penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) musim haji 2013 M/1434 H, masih ada 24 JCH Rohul yang belum melakukan pelunasan.

Demikian disampaikannya kepada wartawan di kantornya Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah Pasir Pengaraian, Senin (10/6/2013).

Dikatakannya jumlah JCH Rohul tahun ini adalah 262 orang, sedangkan yang berhak melakukan pelunasan pada tahap pertama adalah sebanyak 241 orang. Dari 241 JCH tersebut, yang telah melakukan pelunasan sebanyak 217 orang, sedangkan yang belum melakukan pelunasan sebanyak 24 orang.

Kakan Kemenag Rohul berharap agar 24 JCH tersebut agar segera melakukan pelunasan, sebab jika sampai hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 tidak melakukan pelunasan, maka haknya untuk menunaikan ibadah haji akan hilang pada tahun ini dan yang bersangkutan otomatis waiting list untuk tahun depan (2014 M/1435 H).

Ahmad Supardi menjelaskan bahwa 21 orang JCH Rohul yang lainnya (belum masuk daftar melunasi tahap awal), insya Allah mereka akan melakukan pelunasan pada tanggal 18 s/d 26 Juni 2013 bertempat di bank penerima setoran BPIH ketika mendaftar dahulu.

Mereka itu adalah JCH umur lansia 83 tahun beserta pendampingnya, JCH terpisah dengan suami atau istrinya, dan JCH susulan sesuai nomor porsi berdasarkan urut kacang. Daftar nama ini untuk sementara dapat dilihat pada Kantor Kemenag Rohul Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ketika ditanya, apakah yang tak melunasi pada tahap awal ini dapat digantikan dengan orang lain, yang termasuk keluarga dekat, Ahmad Supardi menjelaskan bahwa tidak ada penggantian bagi yang tidak melunasi walau dengan alasan apapun dan oleh siapapun juga, termasuk oleh istri atau suami dan atau oleh anak kandungnya.

Kakan Kemenag telah memerintahkan kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan se Rohul, agar mengecek JCH nya masing-masing yang belum melakukan pelunasan, dan diharapkan dapat menghubunginya secara langsung. (r4n)

Dinilai Ingkar Janji, PKL Demo Walikota Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-

demo wakoPekanbaru (SegmenNews.com)– Ratusan masa pedagang kali lima (PKL) Pasar Jongkok Panam Jalan HR Soebrantas Pekanbaru kembali menggelar aksi demonstrasi.

Masih dalam konsisi yang sama ratusan masa yang berpropesi sebagai pedagan ini menuntut hak mereka sebagai masyarakat kecil yang selama ini selalu saja tertindas dengan kebijakan yang diambil oleh Walikota terhadap penggusuran pasar jongkok.

Para pedagang-pedagang kecil ini masih menolak dengan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bahkan mmenurut PKL hal ini tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh Walikota sebelum menjabat.

Setelah usai melakukan orasi di jalan Cut Nyak Dien, massa melanjutkan longmarch ke Kantor DPRD Pekanbaru, Senin (10/06/2013)

” Dulu sebelum menjabat dijanjikan akan menjadi Pasar Maliyoboronya Kota Pekanbaru, Tapi sekarang semuanya hanya janji tinggal janji,” Ujar Koordinator Lapangan, Indra Gunawan.

Berdasarkan Perpres no 125 tahn 2012 telah jelas menjadi dasar hukum kaki lima. “pedagang kaki lima itu perlu pembinaan bukan pembinasaan dan penggusuran seperti yang dilakukan ini,” lanjutnya.

Dalam orasinya kali ini masa yang begitu kesal dengan kebijakan Pemerintah Kota ini bahkan membawa sporter yang bertuliskan kecaman-kecaman terhadap Walikota Pekanbaru Firdaus MT, Bukan hanya itu saja masa membawa boneka pocong yang berwajahkan Firdaus. (s3/ur)

 

 

Bupati Siak Syamsuar Terima Piala Adipura dari Presiden

Penulis
Redaksi
-
Bupati Siak Drs Syamsuar menerima Piala Adipura dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono
Bupati Siak Drs Syamsuar menerima Piala Adipura dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono

Jakarta (SegmenNews.com)– Bertepatan dengan peringatan hari Lingkungan Hidup se-dunia, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan penghargaan lingkungan di Istana Negara.

Penghargaan lingkungan diberikan kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah antara lain melalui penghargaan Kalpataru, penghargaan Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik, penghargaan Anugerah Adipura and penghargaan Adiwiyata Mandiri.

Salah satu kota penerima Piala Adipura adalah Kota Siak Sri Indrapura untuk kategori kota kecil. Piala ini merupakan yang pertama kali diterima Siak setelah tiga kali berturut-turut hanya meraih piagam Adipura.

Penyerahan Piala Adipura ini langsung dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, Senin (10/6/2013) di Istana Negara kepada Bupati Siak, Drs Syamsuar.

Usai menerima Piala Adipura, Bupati Siak Drs Syamsuar mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung Siak meraih Piala Adipura.

Semenara itu, peringatan hari lingkungan se-dunia hari ini, mengambil tema Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi untuk Selamatkan Lingkungan. Tema ini diangkat, karena menurut hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup 2012 menunjukkan, bahwa indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) masih berkisar pada 0,57 dari angka satu.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat belum berperilaku peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

”Makna mendasar tema ini adalah urgensi seluruh umat manusia baik individu maupun kelompok maupun negara untuk mengubah pola konsumsi dan produksi atau gaya hidup menuju perubahan perilaku yang berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan secara langsung 18 penghargaan Kalpataru, tujuh Adipura Kencana dan 33 Adipura untuk kota yang baru pertama kali menerimanya, 22 sekolah Adiwiyata Mandiri serta enam penghargaan penyusun SLHD.

Yang meraih penghargaan Kalpataru untuk berbagai kategori yaitu:

Kategori Perintis lingkungan: Suratimin dari desa Semoyo DIY, Nazirudin dari desa Nagari Malintang Sumbar, H Chaerudin dari kelurahan Lebak Bulus DKI Jakarta, Syahdan dari Kampung Sentosa Barat, Sumut, Herman Malolende dari Dusun II Desa Wali Ate, NTT.

Kategori Pengabdi Lingkungan: Darpius Indra dari Desa Kenagarian Cerocok Anau Ampang Pulai Sumbar, Koderi dari Desa Kebonsari Jatim, Sofia Seven dari Desa Rejosari, Riau.

Kategori Penyelamat Lingkungan: Kelompok Penyelamat Penyu ”Mabes Desobis” dari kampung Aisau Papua, kelompok Tani Usaha Bina Usaha Maju II dusun Bendrong Jawa Timur, PT Krakatau Tirta Industri dari desa Kebonsari Banten, LSM ECOTON dari Desa Bambe Jawa Timur dan kelompok Tim Relokasi kawasan Permukiman Atas Air dari Marga Sari Kalimantan Timur.

Kategori Pembina Lingkungan: H Amran Nur dari Sawahlunto Sumbar, Vinsencius Nurak dari Desa Kefa Selatan NTT dan Efi Saefudin dari Desa Menes, Banten.

Sementara untuk penghargaan SLHD melalui laporan evaluasi dari 30 provinsi dan 282 kabupaten dan kota untuk penilaian sepanjang 2012 untuk provinsi diraih oleh Provinsi Jambi, Sumbar, DKI Jakarta. Sementara untuk kabupaten dan kota diberikan kepada kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Tangerang dan kabupaten Gianyar.

Selain itu, hari ini ditandatangani pula sampul hari pertama untuk perangko Seri Peduli Lingkungan hari Lingkuhan Hidup 2013. (adv/jpr)

Sekda Rohul Buka Workshop PERSI Riau Hadapi BPJS 2014

Penulis
Redaksi
-

Sekda Rohul, Ir. Damri membuka Workshop Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) se- Riau
Sekda Rohul, Ir. Damri membuka Workshop Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) se- Riau

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Sekda Rohul mewakilkan Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi membuka Workshop Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) cabang Riaudengan Tema ”Persiapan RS menghadapi BPJS tahun 2014 dan medicolegal”, Senin (10/6/13) bertempat di hotel sapadia Pasir Pangaraian.

Damri menyampaikan, pembangunan Kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya mencapai Visi Rokan Hulu,“Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten Yang Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 Dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020”. Serta komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target global millennium Development Goals (MDGs).

Komitmen pemerintah Rokan Hulu dibidang kesehatan tercermin dari Indikator pencapaian visi dan misi tahun 2016 menurunkan angka kematian Bayi menjadi : 16/1000 Kelahiran Hidup, menurunkan Angka Kematian Ibumenjadi: 100/100.000 Kelahiran Hidup, Status Gizi : Gizi Buruk < 2% dan Gizi Kurang <10%, Umur Harapan Hidup : 72 Tahun

Jika sebelum tahun 2005 jumlah rumah sakit (RS) tak sampai 1.000, saat ini sebanyak 2.103 RS beroperasi di negeri ini, mayoritas adalah milik swasta yang berorientasi pada profit.

Pertumbuhan RS diperkirakan akan terus melesat sebab antara demand dan supply masih jauh lebih besar demad. Dengan skala satu tempat tidur di RS untuk 1.000 penduduk, artinya Indonesia masih kekurangan 40 ribu tempat tidur di RS.

Saat ini ada dua isu besar yang harus diperhatikan industri RS, terutama jika berbicara soal pemasaran RS. Pertama, yakni isu seputar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang mulai diberlakukan tahun 2014.

Ini merupakan revolusi dunia kesehatan nasional dan akan merubah perilaku pasien. Yang dulunya menggunakan uang dari kantong sendiri, nantinya akan dijamin pemerintah. Imbasnya adalah pasien juga akan menuntut pelayanan lebih karena merasa RS sudah dibayar pemerintah.

Isu kedua, tren informasi dan perilaku konsumen. Pasien kini lebih melek info kesehatan. Mereka akan menilai RS melalui opini media massa dan media sosial.

Untuk menghadapi dua isu besar itu, RS membutuhkan peran public relations (PR) dibanding marketing. Peran PR yang menginformasikan layanan-layanan RS, mengedukasi pasien, lebih dibutuhkan dibanding marketing yang menjual layanan-layanan RS saja. PR dianggap lebih bisa membuat pasien menjadi loyal.

Tuntutan pelayanan yang lebih terkait adanya BPJS, maka nantinya PR sebuah RS harus berorientasi kepada human interest. Mereka juga harus menjelaskan dengan baik apa keunggulan dari RS terkait (service excellence).

“Kemudian harus memaksimalkan media sosial sebagai pembentuk opini yang jitu. Harus juga ada media handling, yang meng-handle berita-berita yang buruk maupun baik juga mengatasi keluhan-keluhan yang masuk dengan baik.”

Aspek Medikolegal dan Pelayanan Kesehatan dalam Kegawatdaruratan di Indonesia Tak bisa dipungkiri, teknologi dalam bidang kedokteran telah membawa banyak harapan pada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Berbagai kemajuan telah diraih, mulai dari penemuan vaksin hingga transplantasi organ. Akan tetapi, muncul masalah dalam perkembangannya. Beberapa merupakan masalah teknis sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut. Lainnya terkendala dalam masalah dana. Sedikit diantaranya justru berbenturan dengan aspek yuridis legal formal: jika pasien mati di tangan praktisi kesehatan, apakah itu dianggap tindakan pidana? Bagaimana jika kematiannya itu disebabkan karena macet di perjalanan menuju rumah sakit? Hal-hal tersebut akan membatasi kemajuan kesehatan itu sendiri, karena banyak kemajuan dari bidang kedokteran yang justru didapatkan dari hasil melawan hukum.

Untuk itu, diperlukan suatu media untuk memfasilitasi kepentingan praktisi kesehatan dan hukum agar tidak terjadi benturan kepentingan. Hal ini disebut medikolegal dan penting untuk memisahkan bias antara tindakan yang dianggap legal dan ilegal dalam praktek sehari-hari. Di Indonesia, hal tersebut dimuat dalam banyak regulasi, terutama pada UU. No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan substituo UU No. 23 tahun 1992.

Workshop diikuti 127 orang yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta se Propinsi RIAU, Ketua/Perwakilan IDI se Kab/Kota di Riau, Sejawat Dokter/dokter gigi/dokter spesialis. Ketua Persi Riau, Ketua IDI Riau, IDI Rohul. (adv/hum)

Gula dari Sawit Kuansing Juara Umum Peda-KTNA Riau

Penulis
Redaksi
-
ilustrasi
ilustrasi

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Tegnologi pertanian yang diperlombakan dalam pelaksanaan pekan daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (Peda-KTNA) tingkat Provinsi Riau ke-14 tanggal 3 hingga 8 Juni 2013 kemarin ternyata meningkalkan kesan tersendiri bagi tuan rumah kabupaten Roka Hulu. Apalagi tampilan dari Kabupaten Kuantan Singingi yang membuat gula sawit dari bahan sari pati tandan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Kabupaten Kuantan singingi sebagai pencetus pertama meraih juara umum di perhelatan Peda-KTNA lalu. Temuan unik tersebut akan menjadi sumber usaha baru di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi lahan perkebunan kelapa sawit ratusan ribu hektare.

“Gula yang terbuat dari sari pati sawit buatan peserta Peda-KTNA Kuantan Singingi itu tak ada obahnya dengan manisnya gula aren. Ini bakal menjadi usaha baru di Riau, apalagi Rokan Hulu memiliki ratusan hektare lahan perkebunan kelapa sawit,” cetus Ketua KTNA Rokan Hulu sekaligus ketua Panitia Pelaksana Peda-KTNA tingkat Provinsi, Herman Daulay, Senin (10/6/13).

Selain itu, di helatan Peda-KTNA lalu juga didapati inseminasi buatan atau kawin suntik hewan sapi yang menghasilknan dua anak sapi dalam satu periode kehamilan sapi. (r4n)

 

BAZ Siak Buat Rekening Mu’allaf dan Fakir Miskin

Penulis
Redaksi
-

baz rekeningSiak (SegmenNews.com)- Bertempat di ruang Zamrud Room kompleks rumah dinas Bupati Siak, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak berrsama seluruh BAZ Kecamatan se Kabupaten Siak serta dihadiri oleh pimpinan BRI Unit Siak Nando menggelar rapat bersama untuk membahas pembuatan rekening dan ATM bagi mu’allaf yang belum terhitung dua tahun dan orang miskin permanent yang ada di Kabupaten Siak, (10/6/13)

Untuk diketahui dari tahun 2013 mu’allaf yang selama ini sudah disantuni oleh BAZ sebanyak 74 orang mereka mendapatkan 100 ribu rupiah perbulan, adapun miskin permanent adalah mereka para orang tua yang sudah tidak sanggup menghidupi dirinya sendiri baik karena faktor usia atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berusaha lagi, mereka seperti ini diberikan santunan oleh BAZ Kab Siak sebesar 200 ribu rupiah perbulan, adapun jumlah mereka yang sudah disantuni oleh BAZ berjumlah 100 orang dari seluruh kecamatan se Kabupaten Siak.

Awalnya para mu’allaf dan miskin permanent ini sudah disalurkan santunan selama dua bulan terhitung bulan Januari-Februari 2013 ini, namun karena susahnya penertiban administrasi keuangannya dan untuk memudahkan penyaluran, maka BAZ Kab Siak mencoba meluncurkan ide baru untuk membuat satu program yang dapat mempermudah dan mempercepat pendistribusian santunan tersebut, maka BAZ Kab Siak mencoba bekerjasama dengan BRI Unit Siak untuk membuatkan para mu’allaf dan miskin permanent sebuah buku tabungan dan ATM sehingga dengan adanya ATM ini diharapkan para penerima santunan tidak kesulitan mengambil uangnya setiap bulan.

Menurut Ketua Umum BAZ Kab Siak Drs H Alfedri, M. Si dalam keterangannya saat memimpin rapat menyatakan ATM ini dibuat bertujuan untuk melancarkan penyaluran santunan setiap bulannya.

Dalam mewujudkan program ini BAZ Kab Siak benar-benar serius, hal ini terbukti dengan ditanggunnya seluruh biaya pembuatan rekening bagi setiap individu yang jumlahnya sebesar 17.400.000 rupiah, baik yang muallaf ataupun orang miskin permanent, BRI pun juga menunjukkan kesungguhannya dalam program ini, menurut kepala BRI Unit Siak Nando “kami akan membantu dengan cara membebaskan biaya pembuatan rekening sebanyak 10 orang dengan total biaya 1.000.000 rupiah. (hms/adv)

Pejabat Pemukul Pramugari Terancam Dipecat

Penulis
Redaksi
-

pejabat bangkaBangka (SegmenNews.com)— Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Bangka Belitung Zakaria Umar Hadi, tersangka pemukulan pramugari Sriwijaya Air, Febriani, terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Babel Rustam Effendi, Sabtu (8/6/2013).

Rustam mengatakan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) menerima kritik dan masukan terkait sikap Zakaria itu. Pemprov Babel secara resmi meminta maaf atas perlakuan salah satu pejabat provinsi.

“Kita akan memberikan sanksi sesuai aturan disiplin kepegawaian yang berlaku. Kemungkinan dicopot dari jabatannya sebagai kepala BKPMD bisa saja terjadi. Akan tetapi, semuanya harus dilakukan melalui kajian dan prosedur yang berlaku. Bila sudah memenuhi syarat sesuai aturan untuk dicopot dari jabatannya, kita akan copot,” kata Rustam.

Rustam menambahkan, semua kritik dan masukan menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan berkelanjutan terhadap semua pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Babel.

Sumber : Bangka Pos

1...2,8842,8852,886...3,059Halaman 2,885 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media