Mantan Supervisor Tersangka Korupsi PLN Ranting Kerinci

Penulis

-

Senin, 25 Februari 2013

Pangkalan Kerinci (SegmenNews)- Tim penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Pelalawan resmi menetapkan mantan Supervisor Penagihan PT PLN ranting Pangkalan Kerinci berinisial AM (46) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dalam mark up penagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) kabupaten Pelalawan.

Penetapan mantan Supervisor Penagihan PT PLN ranting Pangkalan Kerinci ini usai mejalani pemeriksaan selama tujuh jam di ruang tipikor Sat Reskrim Polres Pelalawan, Jumat (22/2) lalu, setelah sempat istirahat makan dan salat (Istikoma) selama sejam.

Demikian ditegaskan Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Bimo Ariyanto SH SIK, kemarin.

“Dari hasil penyidikan dugaan korupsi di PT PLN, satu orang telah kita tetapkan tersangka yakni mantan Supervisor penagihan PT PLN ranting Pangkalan Kerinci. Namun proses penyidikanya masih terus dikembangkan tidak tertutup ada penambahan tersangka,” ungkap Kasat Reskrim.

Lanjutnya lagi, penetapan tersangka itu setelah pihanya telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, baik mantan dan Kepala PT PLN ranting Pangkalan Kerinci, Ketua Infestigasi PT PLN Kanwil Riau-Kepri, Bendahara Pengeluaran Keuangan Setda Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil penghitungan sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan tersangka sebesar Rp646 juta dari tahun 2008 hingga 2009. Namun untuk jumlah pastinya kita akan lakukan penghitungan oleh BPKP cabang Pekanbaru nantinya,” ujar mantan Kapolsek Lambung kota tersebut.

Sementara dalam dugaan korupsi yang dilakukan tersangka AM semasa menjabat sebagai Supervisor penagihan PT PLN ranging Pangkalan Kerinci. Dengan melakukan mark up penagihan listrik untuk PJU yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan kepada Setda Kabupaten Pelalawan melalui Bendahara Pengeluaran ke uangan.

Namun dalam penagihan itu, tersangka melakukan pengelembungan, hingga rata-rata tiap bulan selisih tagihan diatas Rp40 juta lebih. Agar askinya tidak diketahui prin penagihan dibuat dua rangkap dengan nilai berbeda yakni jadikan asrip di kantor tempat kerjanya asli. Sedangkan untuk dibawa menagih ke Bendahara Setda Pelalawan yang dibuat sendiri oleh tersangka.

Untuk memuluskan aksinya tersangka membubuhkan tanda tangan sendiri atas nama pimpinannya diatas kwitasi penarikan yang diterima dari Bendahara, berupa Bilyer Giro dan baru di cairkan ke Bank. Setelah memotong hasil mark up penagihan listrik untuk PJU barulah disetorkan ke kas PT PLN ranting Pangkalan Kerinci.

Sedangkan tersangka AM, usai menjalani pemeriksaan, mengakui hal tersebut, tetapi bukan untuk memperkaya dirinya.

“Memang itu saya akui, tapi atas perintah pimpinan. Karena uangnya digunakan untuk pengendalian tunggakan dan losis (arus yang hilang dicuri atau susut),” ujar tersangka membela diri.

Tidak itu saja dipaparkan Pria beristri tiga yang kini telah dimutasi ke PT PLN area Pekanbaru, bahwa setiap uang tagihan listri PJU dari bendahara Setda Kabupaten Pelalawan langsung diserahkan ke pimpinannya tersebut.

“Saya hanya pernah dikasi Rp5 juta, selebihnya tiap kali habis menagih langsung disetor. Jadi saya tidak terma kalau perbuatan ini dibebankan sendiri pada saya. Karena pimpinan saya ikut terlibat dan harus diproses juga,” pintanya. (dn/rz)

Dharma Wanita Kemenag Rohul Study Wisata Ke Padang

Penulis

Redaksi

-

Senin, 25 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- sekitar 25 orang Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rohul melaksanakan study wisata ke Padang Sumbar, dengan rute Pasir Pengaraian, Tiga Belas Koto Kampar, Kelok Sembilan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Pariaman, dan Padang, pada tanggal 22 s/d 24 Februari 2013.

Ketua Dharma Wanaita Kemenag Rohul, Dra Hj Mariam Usemahu Hasibuan, menyatakan bahwa sudy wisata ini sangat diperlukan oleh ibu-ibu anggota Dharma Wanita, dalam rangka penyegaran, menghilangkan rasa suntuk, dan mencari suasana baru.

Dikatakannya, para ibu-ibu Dharma Wanita seharian di rumah, memasak, menyuci piring, membersihkan rumah, mengurus anak, dan termasuk mengurus suaminya. Mereka tentu memerlukan penyegaran, sehingga pelayanan kepada suami dan anak-anaknya lebih meningkat.

“Keberangkatan ibu-ibu DW ini study wisata ke Sumbar, tidak menggunakan dana kantor, tetapi menggunakan dana simpanan yang telah mereka simpan secara cicilan sejak lama. Setelah terkumpul sejumlah dana, barulah kami berangkat dan tidak mengikutkan bapak-bapak, sebab mereka sibuk mempersiapkan pelaksanaan MTQ XIII Rohul Tahun 2013,” tegas Ibu DW Kemenag Rohul ini.

Ibu Kemenag Rohul, Hj Mariam Usemahu berdarah asli Ambon ini, merencanakan akan melaksanmakan study wisata setiap tahun.

“Tahun depan kami rencanakan study wisata ke Danau Toba Sumatera Utara,” tegasnya.

Ibu Mariam berharap, semoga rencana ini mendapat dukungan dari bapak-bapak, sebab mereka juga pada akhirnya yang akan membayar biayanya. Syukur-syukur mereka bisa ikut bersama-sama, sehingga terjadi penyegaran dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja di kantor.

Kakan Kemenag Rohul, Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, sangat mendukung rencana study wisata ke Danau Toba ini, sebab para pejabat dan staf di kantor sangat sibuk, sehingga terkadang mereka stress. Untuk itu perlu penyegaran, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. (dab)

Pemkab Rohul Lanjutkan Pembangunan Masjid Islamic Senilai Rp 165 Milyar

Penulis

Redaksi

-

Senin, 25 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- Kegiatan keagamaan di Masjid Islamic Agung Madani Islamic Center Pasir Pangraian, Kabupaten Rokan Hulu terus menggeliat, menggeliatnya kegiatan keagamaan dan syiar Islam di Masjid di barengi dengan dilanjutkannya berbagai fasilitas bangunan untuk keagamaan.

Ditahun 2013 lanjutan pembangunan tersebutpun dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Diantaranya, pusat pengembangan Agama di Rohul akan dibangun plaza nuansa islami, penitipan bayi, sekolah terpadu, asrama tahfiz, Labolatorium alqur’an, menara 99 meter.

Selain itu dibangun juga fasilitas pendukung syiar islam lainny, sehingga keberadaan masjid ini tidak hanya dijadikan tempat ibadah, namun sebagai pusat semua aktifitas umat Islam.

Dikatakan Bupati Rohul, Drs H Achmad Msi, Senin (25/2/2013) pemerintah utuk merampungkan berbagai fasilitas itu, Pemerintah menganggarkan melalui anggaran tahun jamak atau Multy Years senilai Rp 165 Milyar.

“saat ini pengerjaan telah dimulai pertama di fbangun asrama tahfiz alqur’an yang mampu menampung sebanyak 300 jemaah. Biaya pendidikan mereka ditanggung Pemda Rohul,” sampai Bupati.

Sebutnya, dengan adanya komitmen Pemda Rohul ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh komponen masyarakat dalam mengembangkan Islam. Dan diharapkan keberadaan Masjid Agung Madani Islamic Center ini sebagai pusat pengembangan Islam di Provinsi Riau. (adv/humas)

Area MTQ Riau ke-32 di Rohul Ditata Asri

Penulis

Redaksi

-

Minggu, 24 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- Area lokasi Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Provinsi Riau ke-32 di Kabupaten Rokan HUlu saat ini telah di konsep sedemikian rupa untuk meningkatkan kenyamanan peserta dan tamu undangan dari Luar Daerah. Pemerintah Rohul telah mengosep apik area, sehingga membawa kesan Asri dan nyaman.

Pemilihan Lokasi MTQ juga sangat strategis, para tamu dapat menyaksikan keagungan tuhan akan Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pangaraian berikut dengan berbagai kegiatan keagamaan yang di programkan oleh Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi di Masjid.

LOkasi di atas lahan 1 Hektare tersebut akan di bangun astaka dan berbagai hiasan dan bangunan seperti, Lanscape taman, gerbang, Astaka, serta material Hard dan Soft keseluruhan. Begitu juga dengan fasilitas umum, seperti lapangan olahraga engan nilai pembangunan sebesar Rp 13 Miliar.

Kepala bidang pertamanan, pemakaman dan kebersihan TRCk, Zulkifli menuturkan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan para tamu, sehingga akan menimbulkan kesan tersendiri bagi mereka.

Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi menyampaikan bangunan-bangunan yang di bangun untuk kegiatan MTQ nantinya tidak akan mubazir usai lomba. Pemkab Rohul akan menggunakan bangunan tersebut untuk kegiatan kegamaan dan pendidikan lainnya. (adv/humas)

Satu Pick-Up Berisi Kosmetik Berbahaya Diamankan di Meranti

Penulis

Redaksi

-

Sabtu, 23 Februari 2013

Pekanbaru (SegmenNews)- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Riau mengamankan satu pick up berisi kosmetik asal luar negeri yang diduga mengandung zat berbahaya. Produk ini beredar luas di Meranti, Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Demikian dikatakan Kasi Penyidikan BBPOM Riau, Adrizal di Pekanbaru, Jumat (22/2). Kosmetik itu umumnya merupakan produk pemutih kulit.

“Kita sudah lakukan penelitian, kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Bila digunakan bisa mengakibatkan penyakit kulit,” kata Adirizal.

Selain kosmetik, pihaknya juga menyita sejumlah produk susu asal luar negeri yang tak disertai izin edar dari pemerintah. “Yang kita sita ini baru dari satu distributor,” kata Adrizal.

Pemilik distributor barang berbahaya itu melarikan diri. BBPOM akan segera membuat laporan resmi ke Polda Riau terkait pasokan barang-barang asal luar negeri tanpa izin itu.

Sebelumnya, tim BBPOM juga menyita sejumlah produk makanan asal luar negeri sebanyak 4 truk dari Kabupaten Bengkalis. Produksi makanan tersebut juga tidak memiliki izin edar. “Wilayah Riau memang rawan akan peredaran produk makanan atau kosmetik asal luar negeri,” kata Adrizal. (hs/dtc/snc)

Wow, Kades dan BLH Dilaporkan Gelapkan Uang

Penulis

Redaksi

-

Sabtu, 23 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- Kades Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Sahrul, beserta pihak Badan Lingkungan Hidup diduga menggelapkan uang ganti rugi pencemaran limbah PT. Sumber Jaya Indonesia (SJI) Coy kepada masyarakat.

Warga Muara Dilam, Hendri, Sabtu (23/2/2013) kepada wartawan mengaku uang yang diterima masyarakat dari PT SJI coy sebanyak Rp 100 juta, diserahkan di depan umum. Uang itu juga dipotong untuk pihak BLH Rp 5 juta.

“Sedangkan bantuan berupa bibit ikan sebanyak 20 ekor itu langsung ditaburkan ke sungai,” pungkas Hendri.

Oleh itu Pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Muara Dilam melaporkan secara tertulis terkait penggelapan dan penipuan itu pada Camat Kunto Darussalam sebesar Rp 95 juta, ditambah pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rohul memotong sebesar Rp 5 juta untuk biaya pengurusan dan administrasi.

Camat kunto Darussalam, Elbizri ST,TP dikonfirmasi wartawan mengakui adanya laporan dari masyarakat, adanya keganjilan dalam ganti rugi pencemaran limbah PT SJI coy. Katanya, laporan masyarakat tersebut telah di lanjutkan ke pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Ispektorat Rokan Hulu.

“Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap kades baik secara lisan dan tertulis, Kades pun mengakuinya bahwa kades ada menerima uang limbah itu,” sebut Elbizri.

Pekan depan Camat Kunto Darussalam akan membuat leporan tertulis kepada Pemkab agar mereka segera menurunkan tim untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut.

“Kita tidak ingin adanya kisruh di tengah-tengah masyarakat, kita ingin suasana kondusif,” sesal Camat. (dab)

Nazaruddin Minta Jokowi Segera Bersihkan Monas

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Jakarta (SegmenNews)- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera membersihkan Monumen Nasional (Monas). Nazaruddin mengajukan permintaan itu karena menurut dia sebentar lagi mantan bosnya di partai, Anas Urbaningrum, akan menggantung diri di lokasi itu, sesuai dengan janjinya.

“Suruh saja sekarang Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk bersih-bersih Monas,” kata Nazaruddin sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dengan tersangka Djoko Susilo, Kamis (14/2).

Seperti yang diketahui Anas pernah berjanji akan menggantung diri di Monas jika ia terbukti menerima uang Rp 1 dari Proyek Pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional bukit Hambalang, Jawa Barat.
“Biar sudah bersih kalau ada yang mau digantung di sana,” seloroh Nazaruddin kemudian.

Nazaruddin berkali-kali mengeluarkan testimoni tentang keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan Anas menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier dari pelaksana proyek Hambalang.

Kemudian pekan lalu, beredar gambar yang dokumen yang menerangkan status Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka. Dokumen tersebut dibantah sebagai sprindik, melainkan administrasi sebelum KPK menerbitkan sprindik. Hal itu dikarenakan sprindik hanya mencantumkan satu tanda tangan pimpinan KPK.

Sementara dokumen tersebut diketahui ditandatangani oleh tiga orang pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen.

Dalam dokumen itu, Anas ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang No.30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas dijadikan tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Periode 1999-2004.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku bahwa dokumen tersebut asli. Ia bahkan mengatakan pernah membubuhkan arafnya disurat draft sprindik tersebut.

Terkait kasus gratifikasi mobil Toyota Harrier yang diterim Anas, Adnan mengakui KPK sudah mempunyai bukti cukup terkait gratifikasi. Akan tetapi karena nilainya di bawah Rp 1 miliar, KPK tidak bisa menangani kasus tersebut. (bsc/snc)

KPK: Anas Tersangka Bukan karena Intervensi

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan tidak ada intervensi dalam penetapan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Hal itu dikatakan Johan Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut Johan, penetapan status Anas tidak ada kaitannya dengan partai atau masalah politik. “Mengapa baru sekarang, karena kita baru menemukan alat bukti, bukan intervensi,” kata Johan.

Hari ini, KPK resmi menetapkan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek Hambalang.

“Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Johan Budi.

Menurut Johan, AU (Anas Urbaningrum) diduga menerima hadiah dan janji dalam proyek Hambalang dan atau proyek lainnya. Penetapan itu berdasarkan dua alat bukti yang didapatkan penyidik KPK.

“Bukti akan kita paparkan di pengadilan, yang penting berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK, ditetapkan saudara AU tersangka,” terangnya. (mtc/snc)

Bupati Harris Mediasi Langsung Sengketa Lahan

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Pelalawan (SegmenNews)- Bupati Pelalawan H.M.Harris melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tambak terkait konflik lahan adat didaerah Tandu Desa Tambak yang dikerjakan oleh anak kemenakan Desa Tambak untuk berkebun bekerjasama dengan investor.Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten I Nursyirwan,Asisten III T.Muklis,Kabag Tapem Hadi,Kabag Humas Farid Mukhtar,Camat Langgam Faisal,Kapolsek Langgam Iptu Yayang Risky Penandio,tokoh masyarakat,tokoh adat dan masyarakat Desa Tambak.

Bupati Pelalawan dalam arahannya menyatakan bahwa kedatangannya bersama perangkat Pemerintah Kabupaten Pelalawan bukan untuk menyelesaikan permasalahan namun untuk mencapai kesepakatan bersama agar permasalahan sengketa lahan adat di wilayah Tandu yang dikelola oleh anak kemenakan tanpa restu dan izin dari ninik mamak.

” Kalau masalah sengketa lahan ini Kita ambil alih lalu anak kemenakan akan terkena sanksi oleh investor karena ada praktek jual beli lahan adat tanpa ada jalan keluar dari Pemerintah.Namun Kami tak menginginkan ini,ada hal yang terpenting disini yakni soal adat yang selama ini menaungi masyarakat.Etika sopan santun anak kemenakan kepada ninik mamak lambat laun sudah mulai hilang.Meskipun demikian Kita juga tidak melepas kebutuhan anak kemenakan.Untuk itu Kita duduk bersama mencari solusi terbaik untuk mendapatkan kesepakatan bersama ,” papar Bupati.

Dikatakan Bupati, Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan akan mengambil alih sengketa lahan ini dengan menunjuk camat Langgam sebagai perpanjangan tangan Pemda.Begitu pula dengan lahan yang sudah dikelola anak kemenakan dilahan adat bekerjasama dengan investor lahannya akan Kita alihkan ketempat lain.

“Nanti dari Camat akan membuat tim untuk menyelesaikan masalah ini bersama anak kemanakan ninik mamak dan investor.Anak kemenakan tidak lagi menambah lahan untuk membuka lahan perkebunan baru bekerjasama dengan investor.Kita akan mencari lahan lain salah satunya lahan di atas Tandu yakni daerah Terusan.Semua anak Kemenakan akan mendapatkan haknya sama rata oleh sebab itu Saya berharap anak kemenakan menaatinya.Mari kembali ke dasar dengan mematuhi adat ,” ujarnya.

Asisten III H.T.Mukhlis dalam paparanya juga menyatakan bahwa intinya adalah ini semua bukan masalah Pemerintahan ataupun konflik tanah namun lebih dari itu ini masalah adat.

“Kalau Pemerintah mungkin bisa saja langsung ini diserahkan ke tindakan hukum namun Pemerintah melihat sisi lain yakni soal adat.Kita berharap masalah lahan adat dalam pengendalian ninik mamak dan Kepala Desa namun pemanfaatannya diperuntukkan bagi seluruh anak kmenakan di Desa Tambak.Ini akan sama – sama Kita selesaikan agar lahan adat ini utuh dan masalah jual beli lahan terhadap investor diatas lahan adat akan kita alihkan ketempat lain.Ini yang dimaksud Bapak Bupati “ujarnya.

Sementara itu Camat Langgam Faisal,S.S.TP menyatakan bahwa luas lahan adat seluas 304 hektar dan 200 hektarnya sudah mulai dibuka untuk lahan perkebunan sawit yang dikerjakan anak kemanakan bekerjasama dengan investor.

“Sesuai dengan arahan Bapak Bupati Kita akan membuat tim untuk menyelesaikan masalah ini hingga tidak ada lagi kegiatan jual beli lahan atau sifatnya kerjasama dengan investor berupa bagi hasil. Cukuplah sudah tidak ada penambahan lahan untuk. Membuka perkebunan.Yang sudah membuka lahan ya sudah nanti akan Kita selesaikan soal pengalihannya.Semoga masalah ini dapat Kita atasi bersama tanpa ada gesekan yang menimbulkan keributan sesama Kita ,” paparnya. (dn)

BPBD Pelalawan Terima Bantuan dari BNPB

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Pangkalan Kerinci (SegmenNews)- Dalam rangka menguatkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Pelalawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat telah memberikan bantuan sejumlah peralatan penanggulangan bencana kepada BPBD Pelalawan. Bantuan dari BNPB dengan total nominal mencapai Rp 778.306.215 juta ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012 lalu.

Demikian hal ini disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan Raja Alkaf SH MH didampingi Kasi Kedaruratan Sumarno SP, Rabu (20/2) kemarin di Pangkalan Kerinci.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan bantuan peralatan-peralatan untuk memaksimalkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana dari BNPB Pusat,” terang Kepala BPBD Pelalawan.

Raja Alkap mengungkapkan bahwa bantuan dari BNPB ini tiba di daerah ini pada hari Minggu (17/2/2013), yang kesemuanya dalam kondisi baik. Ada empat item bantuan yang diberikan oleh BNPB Pusat pada daerah ini yakni item pertama kendaraan, hunian, alat komunikasi dan peralatan-peralatan lainnya.

“Untuk bantuan kendaraan diantaranya berupa perahu karet ukuran delapan orang sebanyak 1 unit beserta mesinnya dengan kapasitas 18 PK. Kemudian untuk item hunian diantaranya tenda posko sebanyak satu set, tenda pengungsi tiga set, lampu penerangan solar atau solar cell sebanyak lima unit, tenda keluarga sebanyak dua belas unit, solar handle lamp sebanyak dua belas unit dan velbed sebanyak dua puluh lima unit,” bebernya.

Untuk bantuan alat komunikasi, sambungnya, BNPB memberikan bantuan berupa Handel Talkie (HT) sebanyak dua unit, RIG satu unit dan SSB satu unit. Sedangkan bantuan lainnya untuk memaksimalkan pertolongan pada masyarakat yang terkena bencana diantaranya berupa lampu senter HID Search Light sebanyak satu unit, genset 10 KVA satu unit dan Water Treatment Portable sebanyak satu set.

“Kita harapkan dengan adanya bantuan ini, maka BPBD kabupaten Pelalawan akan semakin maksimal dalam memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana,” papar Raja Alkap seraya mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya telah menerima dua unit sepeda motor dari BNPB Pusat.

Ditanya terkait proses bantuan ini sendiri, Raja Alkap mengatakan bahwa bantuan ini diberikan karena memang pada tahun 2012 lalu pihaknya mengajukan proposal permohonan bantuan pada BNPB Pusat. Hal ini adalah sebagai bentuk upaya dari BPBD Kabupaten Pelalawan untuk memaksimalkan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana.

” Sebelumnya kita tak memiliki apa-apa, sehingga jika ada bencana atau musibah terjadi maka BPBD seperti tak begitu maksimal. Soalnya, untuk menembus daerah yang banjir saja, tahun lalu untuk perahu karet kita masih meminjam ke Dinas Sosial. Tapi saat ini, dengan adanya bantuan dari BNPB, diharapkan bantuan yang kita berikan dapat lebih maksimal,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah kekurangan kendaraan roda empat yang berguna untuk memobilisasi alat-alat bencana. Soalnya, berkaca pada pengalaman tahun-tahun lalu maka sampai saat ini ada delapan kecamatan yang rawan akan banjir yakni Kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti, Pelalawan, Ukui, Sorek, Bandar Seikijang dan Kerumutan.

” Beberapa waktu lalu, kita memang telah menerima dua unit sepeda motor dan alhamdulillah sudah dipakai operasional. Nah, saat ini kita masih kekurangan mobil operasional untuk memobilisai bantuan banjir ke daaerah-derah yang terkena musibah,” tutupnya. (dn/rz)