Beranda blog Halaman 2999

BKMT Rohul Musda II, Kembangkan Peran Dakwah Organisatoris

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Badan Kontak Majelis Taklim  (BKMT) Kabupaten Rokan Hulu melakukan Musyawarah Daerah (Musda) II dengan tema menunjang dakwah islamiyah lewat media organisasi, Rabu (5/11/2012).

Musda digelar di hotel gelora ini dihadiri oleh anggota BKMT tingkat kecamatan hingga majelis taklim, juga di hadiri oleh ketua BKMT Riau, Hj Asyah BA, asisten II Setdakab Rohul, H. Syaiful Bahri, Penasehat BKMT Rohul Hj. Magdalisni Achmad dan Hj. Rahayu Hafith, Ketua MUI Rohul Hasbi Abduh.

Menurut Asisten II, bahwa BKMT selaku organisasi majelis taklim berupaya menunjang berkembangan dakwah di wilayah pendidikan di mulai dari tingkatan PAUD. Untuk itu Pemda Rohul selalu mendukung kegiatan BKMT ini.

Sementara itu, ketua BKMT Riau, Hj Asyah didampingi Sekretarisnya, Hj Dra Erma Erawati menuturkan, kegiatan itu digelar 5 sampai 6 Desember 2012, guna memilih Ketua PD Rohul priode 2012-2017 mendatang.

lanjutnya, BKMT Riau kedepan terus berupaya meningkatkan kinerja dan melakukan berbagai program seperti, lomba mubaliq, lomba pidato, penyantunann anak yatim dan lainnya.

Ketua BKMT Rohul, Syofiah Darmansyah juga mengakui telah melakukan berbagai program di Rohul, namun pihaknya masih membutuhkan dorongan dan bantuan Pemkab Rokan Hulu. (gib)

KPK Tahan Irjen Djoko Susilo di Rutan Guntur

int

Jakarta (Segmennews.com) – KPK akhirnya menahan Irjen Djoko Susilo, tersangka kasus Simulator SIM. Mantan kepala Korlantas ini ditahan di rutan militer Guntur.

”Ditahan di Rutan Guntur,” ujar sumber detikcom di internal KPK, Senin (3/12).

Djoko ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkara diri sendiri dalam proyek Simulator SIM pada tahun 2011. Proyek ini untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

KPK menduga ada kerugian negara yang cukup besar di kasus simulator SIM. Angkanya tak tanggung-tanggung mencapai ratusan miliar rupiah. “Diduga Rp 102 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka yakni Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Didik Purnomo, serta pengusaha Budi Susanto dan Sukotjo Bambang.

Djoko Tak Kenakan Baju Tahanan

Berbeda dengan tersangka lainnya, tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo tidak tampak mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi saat digelandang ke Rumah Tahanan KPK di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (3/12).

Djoko juga tidak diborgol saat keluar dari Gedung KPK. Belum ada penjelasan khusus dari KPK mengenai Djoko yang tidak pakai baju tahanan ini. Salah satu pengacara Djoko, Hotma Sitompul, saat ditanya mengenai baju tahanan, mengatakan, pihaknya mengikuti prosedur saja. “Jangan tanya kami, nanti prosedurnya kita ikuti,” katanya.

Djoko ditahan di Rutan Guntur selama 20 hari ke depan. Dia selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekitar delapan jam. Pemeriksaan Djoko sebagai tersangka hari ini merupakan yang kedua. Awal Oktober lalu, KPK memeriksa Djoko selama kurang lebih delapan jam. Saat itu, KPK tidak langsung menahan Djoko. Pimpinan KPK beralasan, penahanan Djoko belum diperlukan.

Selain itu, KPK mempertimbangkan batas waktu penahanan yang dikhawatirkan habis sebelum berkas perkara Djoko lengkap atau P21. Terlebih lagi, saat itu, penanganan kasus simulator SIM ini masih menjadi polemik. Kepolisian dan KPK seolah berebut menangani kasus ini. Tiga dari tersangka KPK juga ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian.

Hingga pada pertengahan Oktober lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dan memerintahkan Polri menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. (dtc/kmc/snc)

Warga Diminta Laporkan Kuari Ilegal

Ilustrasi

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Hingga bulan Desember 2012 jumlah Kuari kian bertambah, namun dari data Dinas Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki izin hanya 25 kuari.

“Kita tidak mentolerir, jika kedapatan ada Kuari Ilegal, maka akan ditindak tegas dan dilakukan penutupan kuari,” tegas Kadis Pertambangan, Bisman B, didampingi Kabid Pertambangan, Edi Tiawarman, kepada utusanriau.com, Selasa (4/12/2012) diruang kerjanya.

Menurut Bisman, pihaknya terus melakukan monitoring dan mengharapkan pihak masyarakat dan kepala Desa agar melaporkan jika ada aktifitas kuari yang tidak mengantongi izin.

Edi Tiawarman juga menyampaikan bahwa pembuatan kuari harus sesuai ketentuan dan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Izin yang di keluarkan hanya untuk satu tahun.

Sebutnya, sejauh ini ada beberapa kuari yang telah di tutup, seperti kuari milik Torganda tahun 2011 lalu dan PT Arara Abadi tahun 2010 lalu dan lainnya.

“Kita harapkan masyarakat dan Kepala Desa dapat bekerja sama dan memberikan laporan jika ada kegiatan kuari ilegal,” imbau Edi juga. (dab)

RAPBD Rokan Hulu 2013 Disyahkan Rp 1,43 T

Rokan Hulu (Segmennews.com)- DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (3/12), menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Rohul Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1,432.776.423,46 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Rohul Tahun 2013.

Dalam sidang paripurna DPRD tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Bangar) DPRD, sekaligus pengesahan RAPBD Rohul tahun 2013 itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Rohul H. Hasanuddin Nst SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Nurkhalis SE dan Erizal ST, dipihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu Ir H Hafith Syukri MM, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan lainnya.

Sebelum, RAPBD Rohul 2013 disetujui, melalui tahap pembahasan, berlangsung alot, siang dan malam, antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul beserta SKPD terkait, dimulainya pembahasan tingkat Banggar, juga tingkat komisi-komisi di DPRD Rohul, setelah dilakukan penanda tangana kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2013 antara Pimpinan DPRD dengan Pemkab Rohul.

Rapat paripurna, Ranperda RAPBD Rohul 2013 itu, juru bicara Banggar DPRD Rohul Arisman SSos membacakan laporan hasil finalisasi pembahasan RAPBD 2013 antara Banggar DPRD dengan TAPD Rohul, selaku pimpinan sidang melontarkan ke Forum paripurna apakah Anggota DPRD Rohul setuju atau tidak, disahkannya Ranperda RAPBD Rohul 2013, dijawab setuju dan disahkannya RAPBD tahun 2013.

Sambutan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi, dibacakan Wakil Bupati Rohul Ir H Hafith Syukri,  total RAPBD Rohul tahun 2013 disetujui Rp 1. 432.776.423,46, rinciannya,  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Rp 45.301.092.400, Sumber penerimaan daerah dari Dana Perimbangan  Rp1.160.134.860.000., Sumber penerimaan dari kelompok Lain-lain pendapatan yang sah Rp 137.340.471.000, Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp591.849.473.787,54 dan Belanja Langsung Rp 840.926.949.612,46.

Diharapkannya, terbinanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif terus dapat dipertahankan dimasa mendatang, kegiatan ini, merupakan wujud kepedulian dari seluruh Anggota DPRD Rohul untuk memperjuangkan nasib masyarakat, dilakukannya pembahasan secara bersama-sama dapat menciptakan
suatu kerjasama mempererat koordinasi, saling mengisi satu sama lain, sehingga dapat hasil secara bersama sesuai dengan harapan.

Ditambahkan APBD Rohul tahun 2013, telah disahkan DPRD Rohul, secepatnya diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi, paling lambat 3 hari setelah pengesahaan ini, targetnya, menjelang akhir tahun ini, APBD Rohul 2013 telah selesai di verifikasi, Januari 2013, sudah bisa digunakan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. (dab)

Kemenag dan BAZ Rohul Ikuti Rakor BAZ Riau di Siak

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Rokan Hulu, akan mengikuti Rapat Koordinasi Tahunan BAZ Provinsi Riau, tanggal 4 s/d 5 Desember 2012, bertempat di Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul, Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA di kantornya, jalan ikhlas kompleks perkantoran pemerintah Rohul, Pasir Pengaraian, Senin (3/12/2012).

Dikatakannya, Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan visi dan misi serta kesatuan langkah dan gerak BAZ dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Provinsi Riau.

Rapat koordinasi tersebut, direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenag Riau Drs H Tarmizi Tohor MA. Rakor diikuti oleh Ketua dan Sekretaris 12 BAZ Kab/Kota serta 11 Kakan Kemenag Kab/Kota se Provinsi Riau, ditambah dengan pengurus BAZ Provinsi Riau.

Untuk memberikan muatan yang lebuh berkualitas dalam pelaksanaan Rakor BAZ, para peserta akan mendapatkan pengarahan khusus dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Prof DR H Abdul Jamil dari Jakarta.

Menurut Kakan Kemenag Rohul, Provinsi Riau sangat potensial dari sisi pengelolaan zakat. Jika zakat dikelola dengan baik dengan menggunakan manajemen modern, maka tidak kurang dari Rp 1 Triliun dana akan terkumpul setiap tahunnya.

Dana sebanyak ini dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan bahkan keterbelakangan yang masih menyelimuti sebagian masyarakat muslim Provinsi Riau, terang Ahmad Supardi.

Ahmad Supardi Hasibuan lebih lanjut menyatakan, jika dana sebanyak ini dapat dikumpulkan dan dikelola secara professional, maka dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, kemiskinan akan terkikis habis dari Provinsi Riau.

Hal ini sangat mungkin dilakukan, dengan catatan kesadaran masyarakat muslim yang berkecukupan dan berpenghasilan lebih tentang kewajiban zakat dapat ditingkatkan, serta para pimpinan kita memberikan contoh tauladan yang baik, tegas Ahmad Supardi Hasibuan. (gib)

PU Provinsi Riau di Desak Perbaiki Jalinprov di Desa Sontang

Kondidi jalan Provinsi Riau di Bonai Darussalam

Bonai Darussalam (Segmennews.com)- Dinas Bina Marga dan Pengaiaran (BMP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) desak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Bidang Bina Marga agar Jalan Lintas Provinsi (Jalinprov) Kabupaten Rohul menuju Kota Duri Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam segera diperbaki. Pasalnya jembatan alternatif masyarakat hanya bisa bertahan untuk sementara dan tidak bisa dilewati kenderaan dengan bermuatan berat.

Kadis BMP Rohul, Hery Islami, ST, MT, Selasa (/12), menuturkan bahwa, Pemkab Rohul sudah sering lakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, agar ada antisipasi awal untuk menanggulangi kondisi terputus jalan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, sayangnya hingga saat ini belum ada action di lapangan, sebab anggaran daerah tidak mampu untuk menjangkau keruskaan jalan, apalagi itu statusnya jalan provinsi.

“ Kita sudah sering sampaikan baik secara lisan maupun tulisan agar jalan itu segera diperbaiki,  supaya akses masyarakat dapat berjalan dengan lancar, namun sampai hari ini belum ada jawapan apapun, kita memang kecewa terhadap mereka karena dinilai kurang pro aktif, ” sebutnya.

Dilain waktu, diterangkan Kepala Desa Sontang Zulfahrianto, kondisi cuaca buruk di Kabupaten Rohul,  membuat Sungai Rokan meluap, menerjang jalan,  maka jalanpun terputus dan digenangi air, antisipasi sementara agar bisa dilalui roda 2 masyarakat bergotong royong membuat jembatan darurat dari kayu balok dan papan.

“Kalau jalan tergenang air ini hampir 150 Meter, lamanya sudah 1 bulan lebih, gimanalah pak, kita sudah melapor ke mana-mana,  namun belum ada tanggapan apapun,”kesalnya,

Berdasrkan informasi dari Dinas PU  Provinsi Tahun 2011 lalu, sudah ada anggaran untuk membangun jalan itu,  sesuai Penetapan Pemenang Pelelangan dengan nomor No. 22.12/PENT/PAN-PEMB/2011, kegiatannya Peningkatan Jalan Sontang-Duri (B), sebagai pihak ke III, yakni  PT. Bina Riau Sejahtera, beralamat di Jl. Durian No: 91 H Pekanbaru, pagu dana pembangunannya Rp 4,525,995,509.164, ditanda tangani Ketua Panitia Pengadaan Suyadi, ST, MT,  tanggal 22 September 2011,

Tapi pantauan di lapangan, jalan sudah genangi air, akibat jebolnya jalan itu, masyarakat setempat secara bergantian membantu masyarakat hendak lewat dengan upah sukarela, 3 balok besar diletakkan di badan jalan, kemdian membuat papan kecil agar pengendera sepeda motor tidak terbenam. (dab)

Usut Lahan dan Gedung Puskeswan di Siak

Siak (Segmennews.com)- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Indonesia perwakilan Riau, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan yang mencurigakan terhadap pembangunan gedung dan lahan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Desa Buatan II, Kecamatan Kotogasib, Siak.

Gedung Puskeswan yang dibangun pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Peternakan Riau pada 2003 silam, saat ini kondisinya sudah hancur lebur karena tidak terawat. Sementara lahan untuk gedung tersebut, dididuga sekitar 6 hektar (Ha) saat ini diduga disalah gunakan oknum tak bertanggungjawab.

Komentar dari LSM Aliansi Indonesia Riau, ketua M. Nungcik melalui Sekretaris nya Sudwiharto,  kepada wartawan menyampaikan dengan adanya temuan seperti ini, diharapkan pihak penegak hukum yang ada di Siak yakni, Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres untuk bertindak cepat untuk mengungkap adanya dugaan penyelewengan dan diduga telah merugikan negara.

“Kita berharap, agar pihak Kejari dan Polres melakukan investigasi ke lokasi tersebut dan mengungkap adanya dugaan penyelewengan disana. Karena saat ini lahan dan gedung Puskeswan yang merupakan aset negara itu sudah hancur,” terang Sudwiharto.

Selain itu Sudwiharto juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, memperhatikan aset-aset yang ada dan memeliharanya dengan baik, karena seluruh aset-aset tersebut dibeli dengan uang rakyat.

“Kita juga berharap, Pemkab Siak lebih teliti lago dalam pendataan aset-aset yang dimiliki saat ini, karena kita menduga tidak hanya lahan dan gedung Puskeswan saja yang bernasib “malang” tetapi masih banyak lagi aset-aset yang seperti itu,” ujar Sudwiharto. (rinto)

Foto Wajah Lama Julia Perez Ini Jadi Obrolan Ramai

Fhoto dulu dan sekarang Julia Perez

Jakarta (Segmennews.com)- Entah ada momentum apa, sederet foto-foto lama aktris film horor sekaligus penyanyi dangdut Julia Perez jadi obrolan ramai di jejaring Facebook.

Rata-rata Facebooker mengobrol soal perubahan wajah Jupe di masa belum terkenal dibanding wajah muka dia terkini. Sebagian tak habis pikir, bagaimana Jupe yang dulu wajahnya tampak bulat dengan pipi tembem berisi, kini tampak tirus meski tentu berkesan manis cantik.

Postur tubuh artis kelahiran 15 Juni 1980 itu dulu terkesan gemuk, sedangkan sekarang langsing seksi. Faktor perawatan kecantikan yang ditunjang dukungan biaya tentu jadi salah satu penyebab Jupe banyak berubah dibanding dulu.

Soal bagaimana teknisnya Jupe mempercantik diri, dia sendiri yang paling tahu.

Wikipedia mencatat, Julia Perez, atau sering disingkat Jupe (lahir di Jakarta, 15 Juni 1980; umur 32 tahun; terlahir dengan nama Yuli Rachmawati) adalah penyanyi dangdut, model, pemain sinetron dan presenter Indonesia.

Ia seringkali berpenampilan dan berfoto seksi dan dijuluki “bom seks”. Ia memulai kariernya di Perancis. Perkenalannya dengan model pria Damien Perez (Yusuf Perez) yang kemudian menjadi suaminya membuka kesempatan awal dirinya tampil sebagai model majalah FHM dan Maxim di Perancis.

Dengan penampilannya dalam FHM dan Maxim, Jupe mendapat nominasi 100 perempuan terseksi versi majalah FHM dan Maxim.

Namanya mulai dikenal setelah ia memerankan beberapa sinetron dan film layar lebar. Pada bulan April 2008, Julia Perez menyatakan terjun ke dunia dangdut. Ia lalu merilis album perdananya yang berjudul Kamasutra.

Dalam album tersebut Jupe menyertakan kondom yang diselipkan dalam sampul setiap albumnya.

Meski Jupe menyatakan alasan penyertaan kondom dalam setiap albumnya tersebut adalah untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS serta mempromosikan safesex dan Keluarga Berencana (KB), namun banyak pihak yang menilai tindakannya tersebut adalah bentuk tindakan asusila dan dukungan terhadap budaya seks bebas.

Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta menyatakan secara terang-terangan bahwa tindakan Jupe tersebut bisa diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap seks bebas.

Akibat dari penampilannya yang seksi serta album Kamasutra yang berbonus kondom, ia banyak dicekal di Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Barat, Riau, Palembang, Balikpapan dan Bengkulu. (trbn/sn)

PT PISP Ahkirnya Bersedia Tampung TBS 12 KUD

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Mediasi Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad, MSI, di Aula kantor Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP) Senin (3/12), terkait konflik 12 Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Kepenuhan dengan PT. PIS, berjalan kondusif, kedua belah pihak capai kesepakatan bersama, Selasa (4/12).

Diperintahkan dengan tegas agar PT. PISP menampung seluruh hasil Kebun Kelapa Sawit tergabung 12 Koperasi Unit Desa (KUD) mulai dari SP I hingga SP V, Kecamatan Kepenuhan, selama ini masyarakat telah melakukan pola bermitra dengan perusahaan itu.

Terjadinya dialog  dan mediasi ini, karena adanya laporan dari masyarakat secara tertulis terkait permasalahan dengan PT. PISP, laporan itu menyatakan tindakan PT. PISP diduga merugikan Masyarakat,

Disebutkan, Perwakilan Masyarakat membawahi 13 KUD H. Ahmad Suyadi, tuntutan petani Plasma, bermitra dengan PT.PISP sebanyak 12 kelompok, PT. PISP membatasi buah-buah masuk ke Pabrik Minyak Kepala Sawit (PMKS) PT. PISP, hingga  membuat antrian panjang bahkan sampai tiga hari, akibatnya  berat TBS makin berkurang, kemudian Pemotongan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

Diungkapkan, General Manager PT. PIST Admojo Sriwahyu, sejak lebaran lalu pamasukan buah sawit ke PMKS PT PISO sangat banyak sekali, hingga terjadi perobahan harga, yakni di PKS PT, PISP dibeli Rp.1500 per Kg, sedangkan diluar hanya Rp,700 per Kg.

“Kondisi itu pihaknya terpaksa membatasi buah dari petani, kemudian juga masalah pemotongan juga harus ditingkatkan,” ucapnya.

Usai pertemuan itu Bupati Rohul mengatakan antara kedua belah pihak telah menghasilkan kesepakatan yakni  PT. PISP harus menampung seluruh buah-buah mulai dari SP I sampai SP V, baik buah di lahan inti maupun Plasma, tidak ada pungutan-pungutan dalam bentuk apapun, kalau ada pungutan  dari PKS harus sesuai dengan hasil Musyawarah.

Diutarakan, bagi Petani Plasma apabila buah dicampur dengan buah diluar dari plasma, maka Petani tidak diperbolehkan lagi menjual buahnya ke PT. PISP, diminta pada perusahaan mengingat buah masyarakat cukup banyak agar membangun PMKS supaya buah Masyarakat itu dapat di tampung dan tidak terjadi Over Produksi.

“Hasil pertemuan kedua belah pihak itu antara petani dengan perusahaan saling menguntungkan, PMKS bisa berjalan dan petanipun bisa terbantu, perusahaan harus ciptakan suasana kondusif di kabupaten Rohul,” ucapnya.

Ditambahkan, dari hasil pembicaraan itu kedua belah pihak bisa menerima keputusan dan kesepakatan bersama, kesepakatan itu mulai dilaksanakan hari ini tetpa dalam pantauan seluruh Dinas-Dinas terkait, Camat dan Upika serta pihak terkait lainnya. (dab)

Polres Rohul Segera Limpahkan 26 Tersangka Pasca Bentrok SP3 dan SPTI

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Kapolres Rokan Hulu (Rohul), AKBP Yudi Kurniawan, SIK menyampaikan bahwa, paling lambat pertengahan Desember tahun 2012 ini, berkas 26 tersangka bentrok buruk Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SP3) dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangaraian.

Dikatakannya, Senin (3/12), berkas ke 26 orang tersangka sudah hampir rampung, tinggal proses pelimpahan berkas ke Kejari Pasir Pangaraian, namun terkait pimpinan kedua organsasi buruh, pihak Mapolres Rohul mengarahkan agar instansi ketenaga kerjaan baik tingkat Kabupaten Rohul dan Provinsi Riau aktif melalui Pengadilan Hubungan Industri (PHI).

Menurut Kapolres, penetapan 26 tersangka itu, berdasarkan kejadian di Tempat Kejadian Peristiwa
(TKP),  sedangkan untuk keorganisasiannya diserahkan pada intansi terkait sebagai wadah pembinaannya, masalah tenaga kerja ada intansi terkait berwenang untuk memfasilitasi mediasi perselisihan mereka, termasuk Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans).

“Kordinasi kepada intansi sudah dilakukan, peristiwa (15/11) lalu bentrok kedua serikat pekerja temasuk pengalaman paling berharga buat kita, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi,  padahal kita dari awal sudah melakukan pendekatan dan upaya preventif jangan nanti masyarakat bawah juga menjadi korban, kalau kita lihat mereka yang kita amankan tidak tahu menahu
dengan persoalan itu,” sampainya. (dab)