Beranda blog Halaman 3036

Dua Kapal Bermuatan Ilegal Terbakar di Dumai

Penulis
Redaksi
-

DUMAI (Segmennews.com)- Kapal Motor Hoki Jaya GT 118 dan Kapal Motor Bunga Setia GT 228 yang diduga membawa barang-barang ilegal terbakar di Pelabuhan Burhan, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Senin (22/10).

Kedua kapal tersebut terbakar ketika sedang sandar di pelabuhan rakyat tersebut milik Ahmadi dan Bagong ketika mengangkut barang milik Achai.

Kedua kapal tersebut bermuatan berbagai jenis barang dari Malaysia. Informasi yang terangkum di lapangan, barang bawaan kapal tersebut berupa televisi, DVD player dan sejumlah produk yang diduga menyalahi aturan dari ketentuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait impor barang luar negeri yang diperbolehkan yaitu makanan dan minuman dengan produk tertentu.

Untuk memadamkan itu, mobil pemadam kebakaran milik PT Pertamina, Pemko Dumai dan perusahaan swasta berusaha memadamkan api yang terus berkobar di KM Bunga Setia. Sedangkan api di KM Hoki Jaya dibiarkan begitu saja.

Meledak

Pemicu kebakaran tersebut karena ada kapal pompong yang mengangkut bahan bakar minyak dan gas elpigi tujuan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, tiba-tiba meledak dan menyambar KM Hoki Jaya serta merembet ke KM Bunga Setia.

“Pemicunya diduga ada kapal pompong mengangkut BBM dan gas elpigi tiba-tiba meledak dan menyambar kapal KM Hoki Jaya. Kebakaran itu akibat tabung gas meledak dan menyambar seluruh isi kapal pompong tersebut dan merambat ke KM Hoki Jaya dan KM Bunga Setia,” jelas salah seorang warga mengaku melihat kejadian itu.

Kapolres Dumai, AKBP Ristiawan Bulkaini, ketika dikonfirmasi membenarkan terjadinya kebakaran dua kapal tersebut. Hingga kini, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap terbakarnya kedua kapal tersebut. “Saya masih menunggu kepastian dari anggota yang kebetulan sudah di lapangan,” imbuhnya. (den/rtc)

Mahasiswa Tuntut Kapolsek Padang Bolak Mundur

Penulis
Redaksi
-

Padang Bolak (Segmennews.com)- Ratusan massa yang tergabung dalam Koaliasi Mahasiswa Masyarakat Peduli Paluta ini menggelar aksi dengan berjalan kaki melintasi lajur Jalan Protokol Gunung Tua, dari Lapangan Merdeka, Kelurahan Pasar Gunung Tua. Fdengan membawa berbagai spanduk putih, mereka menuntut Kapolsek Padang Bolak mundur dari Jabatannya, Senin (15/10).
Paluta, (Analisa). Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Senin (15/10) berunjuk rasa di halaman Kantor Mapolsek Padang Bolak.

Mereka menuntut Kapolsek Padang Bolak AKP JW Sijabat mundur dari Jabatan Kapolsek Padang Bolak karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugasnya guna menuntaskan berbagai penyakit masyarakat (Pekat) dan segala bentuk laporan serta perkara masyarakat yang ditanganinya.

Demo ratusan mahasiswa di depan Kantor Mapolsek Padang Bolak, Jalan Lintas Gunung Tua- Rantauprapat, Lingkungan Lima, Kelurahan Pasar Gunung Tua nyaris ricuh. Mahasiswa nyaris mengamuk dan memboikot jalan raya karena dihalang-halangi masuk dan bertemu dengan Kapolsek AKP JW Sijabat di kantor Mapolsek Padang Bolak.

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Koaliasi Mahasiswa Masyarakat Peduli Paluta ini, menggelar aksi dengan berjalan kaki melintasi lajur Jalan Protokol Gunung Tua, dari Lapangan Merdeka, Kelurahan Pasar Gunung Tua dengan membawa berbagai spanduk putih, poster dengan memakai pakaian seragam masing-masing organisasi kemahasiswaan ke Mapolsek Padang Bolak yang berjarak sekitar satu kilometer. Massa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Setibanya di Mapolsek Padang Bolak, aksi diawali dengan pembakaran ban bekas, namun gagal dinyalakan karena ada upaya dari Kabag Ops Polres Tapsel Kompol J Siregar untuk tidak melakukan aksi pembakaran. Setelah mediasi dan dialog antarmahasiswa dan pihak kepolisian lalu Koordinator aksi Najip Syarif Siregar dan Koordintor Lapangan Nuamir Habibi Tanjung akhirnya mau dan satu per satu mahasiswa menyampaikan orasi.

“Kami minta Kapolsek Padang Bolak AKP JW Sijabat mundur dari jabatannya yang dinilai gagal dalam menuntaskan berbagai kasus dan segala bentuk penyakit masyarakat yang hingga kini hanya tinggal di tempat tanpa ada titik terang penuntasannya,” ungkap Koordinator aksi Najip Syarif Siregar.

Menurut Najip, langkah tegas berupa pencopotan tersebut perlu dilakukan oleh Kapolda Sumut, karena jajaran Polsek Padang Bolak di bawah kepemimpinan Kapolsek Padang Bolak AKP JW Sijabat sampai saat ini tak mampu menuntaskan pengusutan kasus-kasus perkara masyarakat seperti kasus pembunuhan di desa Sungai Durian, Kecamatan Padang Bolak, kasus penganiayaan di Desa Situmbaga terhadap salah satu warga di Desa Siancimun, perjudian yang berupa nomor togel dan sejenisnya, tempat-tempat maksiat yang masih tetap merajelala dan peredaran narkoba yang sangat mudah diperoleh di Paluta.

“Kami dari Koaliasi Mahasiswa Masyarakat Peduli Paluta ini, mengecam keras institusi Polri di Polsek Padang Bolak Resort Tapanuli Selatan atas berbagai kasus yang tidak dituntaskan sehingga mengecewakan masyarakat Paluta,” tegas Najip.

Senada juga disampaikan, Nuamir Habibi Tanjung. Menurutnya, pihak Polsek juga kerap melakukan pungutan dan pemerasan terhadap para pelapor dan para tersangka yang tersandung kasus di Mapolsek Padang Bolak.

“Ada uang, baru ditangani, hukum apaan itu, kami siap menghadirkan saksi-saksi terkait dari pemerasan itu,” imbuhnya.

Dia mengaku masyarakat dan berbagai elemen telah menyuarakan atas kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan tersebut dan sudah berkali-kali disampaikan baik di Poldasu, di Polsek Padang Bolak dan kantor DPRD, namun sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari Polres Tapsel maupun pihak Poldasu.

Hampir setengah jam menggelar orasi yang dikawal ketat aparat kepolisian, atas upaya persuasif dan dialog yang dilakukan pihak Polres Tapsel yakni Kabag OPS Polres J Siregar, meminta berdialog dengan para pimpinan mahasiswa dan negosiasi melalui perwakilan.

Namun massa menolak dan meminta Kapolsek Padang Bolak mendatangi massa dan bertanggungjawab. Setelah gagal berunding, akhirnya sekitar 10 menit, Kapolsek Padang Bolak AKP JW Sijabat mau menemui massa.

Kapolsek Padang Bolak AKP JW Sijabat di hadapan massa membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan, siap dan berkomitmen dalam memberantas segala bentuk perjudian terutama jenis Toto Gelap (Togel) dan tidak main-main dengan segala bentuk perkara yang telah ditanganinya.

“Kami komit dalam melakukan pemberantasan perjudian dari berbagai jenis itu termasuk Togel di wilayah hukum Polsek Padang Bolak. Sejak saya memimpin Polsek Padang Bolak sudah 80 kasus perkara Togel yang ditangkap. Kalau masalah perkara lainnya harus melalui proses tahapan lidik maupun sidik,” tegasnya.

Kabag Ops Polres Tapsel Kompol J Siregar, berjanji akan menindak lanjuti tuntutan yang disampaikan. Lebih lanjut, untuk melakukan pencopotan Kapolsek, hanya pimpinan yang memiliki kewenangan. Kendati demikian, pihaknya akan tetap menindaklanjuti semua aspirasi dari elemen mahasiswa.

Usai mendengar jawaban dari Kabag Ops dan Kapolsek Padang Bolak, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melakukan aksi yang sama ke kantor Kacabjari Gunung Tua dengan cara longmarch dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi ini berlangsung hingga pukul 12.30 WIB. (apsc)

DPRD Siak Sahkan Tiga Ranperda SOTK

Penulis
Redaksi
-
Gedung DPRD Siak

SIAK (Segmennews.com)- Setelah Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, Senin (22/10/12) disahkan DPRD dalam sidang Paripurna gedung Panglima Ghimbam.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Zulfi Mursal didampingi Wakil Ketua H Syahrul dan H Azwar, diikuti 29 anggota DPRD Siak.

Selain itu dihadir Bupati Siak Syamsuar, Wakil Bupati  Alfedri dan Sekdakab Amzar sejumlah Staf Ahli Bupati, Syahrin Rasbi, Arfan Usman, Kepada Badan, Dinas, Kantor, Bagian di Lingkup Pemkab Siak dan tamu undangan lainnya.

Paripurna yang diawali dengan laporan Pansus SOTK yang disampaikan Mester Hamzah, menyebutkan sinergitas antara Kepala Daerah dengan staf pembantunya menjadi syarat mutlak untuk suksesnya sebuah pemerintahan yang sampai saat ini dinilai belum sepenuhnya terwujud.

“Kepala Daerah telah membuat garis kebijakan umum berupa target yang harus dicapai namun kebijakan Kepala Daerah tersebut belum mampu sepenuhnya diterjemahkan serta diwujudkan oleh staf,” tegas Mester.

Permasalahan leadership ini menjadi perhatian DPRD, karena diharapkan, Bupati dapat menempatkan pejabat  berupa Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor agar betul-betul selektif dan tetap mengedepankan unsur profesionality dan capability bukan unsur like and dislike.

“Sudah saatnya Kepala Daerah dalam menempatkan Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor melakukan proses fit and proper test (uji kelayakan,red) dengan melibatkan pihak independent seperti yang telah dilakukan oleh daerah lain,” ujar Mester.

Selain itu diharapkan Bupati Syamsuar, untuk meninstruksikan kepada semua Kepala SKPD yang ditunjuk nanti untuk proaktif  melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat, sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memperoleh alokasi anggaran yang besar dari APBN yang memadai.

Karena selama ini koordinasi dan komunikasi dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat masih sangat minim, padahal anggaran perjalanan dinas cukup besar.

“Sewaktu konsultasi Panitia Khusus Ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, pejabat BNPB menyarankan agar setelah Bupati mengangkat pejabat BPBD dapat berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahkan untuk kunjungan perdana diharapkan Bupati juga dapat ikut serta. Banyak program dan alokasi anggaran yang dapat kita peroleh bila komunikasi dan koordinasi yang intens dilaksanakan,” saran Pansus.

Pengesahan 3 Perda Organisasi dan Tata Kerja sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD, Perda OTK Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, dan Perda OTK Dinas Daerah, menjadikan sejumlah satker mengalami peleburan dan pemecahan.

“Akibat Perda ini nantinya, maka sejumlah satker baru akan lahir, dan diharapkan penerapan perda dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi kelancaran pelaksanan pemerintahan dan pembnagunan di Kabupaten Siak kedepan,” ungkap Mester.

Bupati Syamsuar dalam smabutannya, menyebutkan pengesahan merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan perda, yang telah mempedomani aturan perundangan yang berlaku.

“Perda ini diajukan sebagai usaha untuk penataan organisasi Pemda yang lebih efektif dan efisien sesuai kondisi dan potensi daerah. Sehingga pencapaian tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai dengan program terarah, perpola, dan tertata dengan baik sesuai dengan visi misi Kabupaten Siak,” ujar Bupati.(rinto)

Dua Cewek satu Pria Pecandu sabu Digaruk Polres Siak

Penulis
Redaksi
-
Tersangka dan sabu-sabu diamankan Polres Siak

Dayun (segmennews.com)- Tengah asik menikmati barang setan atau narkotika jenis sabu- sabu, Sri Ramah Daharmen (35) warga Lubuk Dalam, Siak dan yeni Kristiani (27) asal Jawa, warga Palembang, Siak digaruk jajaran tim reserse Narkoba Polres Siak.

Setelah dua wanita pecandu sabu-sabu di amankan, di tempat terpisah seorang lagi ikut di tangkap yakni, Maya boru Sianturi (33) warga Minas.

Bermula dua tersangka Sri Ramah Daherman dan Yeni Kristina di tangkap, Senin (22/10/12), saat itu anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat dan sekitar pukul 22.00 WIB, akhirnya dengan cara polisi berpakaian preman berhasil mengamankan tersangka dan BB yang disembunyikan di tersangka di karpet alas duduk mereka.

BB yang ditemukan 1 plastik paket sabu-shabu, selanjutnya lakukan penggeledahan dan kembali ditemukan 2 plastik paket sabu didalam tas teman wanita kemudian ditemukan lg 1 plastik paket sabu2 didalam tas koper lipatan kain serta bong, pipet plastik dan pembungkus plastik sabu2, serta timbangan digital. Tak lam kemudian diamankan juga, Maya.

Kapolres Siak AKBP, Sugeng Putut Wicaksono melalui Kasubag Humas AKP R.Simamora kepada Segmennews, Selasa (23/10) membenarkan adanya penangkapan tiga tersangka psikotropika jenis shabu-shabu tersebut. Katanya, saat ini para tersangka masih melakukan proses penyidikan dan tersangka ditahan di Mapolres Siak beserta BB.

“Awalnya, anggota Narkoba kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan proses penyelidikan dan akhirnya para tersangka dapat ditangkap beserta BB nya. Saat ini para tersangka ditahan untuk proses hukum selanjutnya,” ungkap R Simamora. (rinto)

Ratusan Rumah Tergenang Banjir di Petapahan

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi

Teluk Kuantan (Segmennews.com)- Hampir 100 unit rumah warga di desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, Selasa (23/10) dilanda banjir. Kendati rumah mereka tergenang, warga masih bertahan dan tak memutuskan untuk mengungsi.

“Tinggi air rata-rata selutut orang dewasa, di dalam rumah maupun di pekarangan terutama di rumah-rumah warga yang terendam banjir tersebut,”ujar Kades Petapahan, Aidil Fitro yang dihubungi, Selasa (23/10).

Menurutnya karena sebagian kawasan pemukiman penduduk di desa Petapahan berada di dataran rendah, setiap kali turun lebat memang rawan terjadinya banjir. “Namun karena sifatnya banjir kiriman, air cepat datang namun cepat pula surut,”ujar Aidil.

Terkait sering terjadi banjir di desanya, terutama penduduk yang tinggal dipinggiran sungai Petapahan, dirinya meminta Pemkab Kuansing untuk membersihkan sungai Petapahan dari material kayu dan rongsokan material bangunanl yang banyak di hilir sungai Petapahan. Sebab rongsokan kayu tersebut memperlambat aliran air ke hilir sungai Kuantan sehingga menambah potensi meluapnya banjir.

Begitu juga dengan kolam ikan warga yang cukup banyak di desa ini, sampai saat ini ujar Aidil Fitro masih selamat alias tidak tergenang banjir. Namun kalau air naik lagi sampai setinggi lutut orang dewasa, maka kolam-kolam ikan warga tersebut dapat terancam. ” Mudah-mudahan saja hujan tidak bertambah sehingga debit air juga tidak naik,”ujarnya. (hr/sn)

117 Kasus DBD di Bengkalis

Penulis
Redaksi
-

Bengkalis (Segmennews.com)- Terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Oktober ini ditemukan sebanyak 117 kasus demam berdarah dangue (DBD) di seluruh kabupaten Bengkalis. Dari 117 kasus tersebut sebanyak 5 penderita DBD meninggal dunia, pada awal tahun lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto Baran, Selasa (23/10) mengungkapkan soal kasus DBD sepanjang tahun 2012. Disampaikan kadis, puncak DBD yang terjadi di kabupaten Bengkalis adalah pada bulan Januari dan Februari masing-masing terdapat 26 kasus.Kasus DBD tertinggi dari Januari sampai September adalah di kecamatan Mandau dengan 50 kasus.

”Sepanjang tahun 2012 ini penderita DBD yang meninggal dunia mencapai 5 orang, dengan kasus sebanyak 117. Dari catatan, memang kasus DBD di Bengkalis termasuk yang tertinggi di propinsi Riau,dan upaya penanggulangan penyakiut ini terus kita lakukan dengan berbagai cara,” terang Hermanto, ketika ditanya soal pernyataan Diskes Riau bahwa Bengkalis tertinggi penderita DBD di Riau.

Disampaikan juga oleh Hermanto kecamatan yang terbebas dari kasus DBD hingga setakat ini adalah kecamatan Siak Kecil, Rupat, kawasan Sebangar di kecamatan Mandau dan Muara Basung di kecamatan Pinggir.Untuk kecamatan Mandau, di desa Balai Makam saja ditemukan 24 kasus DBD sehingga dari pendataan tercatat Mandau terdapat 74 kasus.

Lebih jauh mantan kepala BKD ini menyampaikan bahwa 5 korban yang meninggal akibat DBD sebanyak 3 orang meninggal di kecamatan Mandau, di kecamatan Bengkalis dan Bukit Batu masing-masing 1 orang meninggal dunia.Kemudian sepanjang bulan Oktober ini baru ditemukan dua kasus DBD yang terjadi di kecamatan Bengkalis. (hr/sn)

MTQ Rohil Jangan Dikotori Joki

Penulis
Redaksi
-

Bagansiapiapi (Segmennews.com)- Masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan MTQ Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) benar-benar dalam pelaksanaan ajang pembinaan bagi putra/putri daerah tanpa keterlibatan kafilah asal luar. Untuk itu, masyarakat sangat menyesalkan sikap pemerintah dan  kementerian agama Rohil yang masih melakukan perekrutan khafilah asal luar daerah dalam mengikuti ajang perlombaan MTQ Kabupaten Rohil dilaksanakan tanggal 1 November 2012 mendatang.

Pasalnya, khafilah putra daerah dinilai masih memiliki potensi mengangkat nama baik daerah, dengan syarat fokus melakukan pembinaan dan pelatihan. “Saya dapat informasi sudah banyak khafilah asal Sumatera Utara sebagai joki untuk mengikuti pertandingan MTQ Kabupaten Rohil nantinya. Kalau perekrutan juga masih dilakukan dari luar daerah, masyarakat akan mengambil class action sebagai tindakan tersendiri. Saya yakin putra/putri daerah memiliki kemampuan, hanya saja untuk mengasahnya dibutuhkan pelatihan dan pembinaan dengan mendatangkan guru sesuai dengan bidangnya, seperti Fahmil Quran, Sarhil, Khotil Quran, Hafiz 5 juz, dan Hafiz 10 juz,” ungkap Pemilik Pesantren Al-Madjidiyah Bagan Sinembah, H Bachid Madjid kepada MRNetwork, Selasa (23/10).

Menurutnya, perekrutan secara besar-besaran terhadap khafilah luar daerah merupakan tindakan pembusukan terhadap publik. Sebab, selama ini masyarakat berfikir khafilah yang diikutsertakan berasal dari daerah sendiri. Beberapa waktu lalu, Kecamatan Bagan Sinembah memboyong seluruh khafilah asal Sumatera Utara mengikuti seluruh cabang dipertandingkan sebagai joki. Namun kemenagan itu bukan merupakan kebanggan bagi masyarakat.

“Artinya, kalau khafilah luar daerah yang menang sepenuhnya tidak mutlak menjadi kebanggaan daerah. Saya berfikir dalam ajang MTQ bukanlah suatu turnamen olahraga, karena yang dibutuhkan bukan kemenangan semata, melainkan mencari bibit putra putri daerah berbakat dalam mengaji Al Quran. Saya pikir kalau pemerintah daerah bersama kementerian agama serius mencari bakat putra-putri daerah, ke depan Kabupaten Rohil memiliki khafilah yang handal dan menjadi kebanggan bagi daerah,” ungkapnya.

Anggota DPRD Rohil Zulkifli menyatakan, tindakan perekrutan khafilah asal luar daerah dapat menyurutkan semangat dan motivasi putra daerah. Tradisi menggunakan joki luar untuk meraih juara sangat bersebrangan dengan semangat daerah seribu kubah. Dalam mencari dan menghasilkan putra-putri daerah yang pintar Al Quran. Pemerintah daerah sendiri sudah seharusnya memprogramkan pembinaan sebagai bentuk pemberian motivasi terhadap generasi muda. (hr/sn)

Mencari Solusi Krisis Listrik di Pelalawan

Penulis
Redaksi
-
Gardu Penambahan daya PLN di Pelalawan (hr)

Pangkalan Kerinci (Segmennews.com)- Lima bulan terakhir, warga Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dibuat ‘gelisah’ akibat pemberlakuan pemadaman bergilir oleh PLN setempat.

Dalam situasi tak menentu tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan pun akhirnya berusaha keras untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 20 Megawatt (MW).

Penyaluran listrik di Kota Pangkalan Kerinci selama ini ditangani PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata. Hanya saja, kedua perusahaan ini masih mengandalkan suplai daya listrik dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui PT Riau Prima Energi (RPE).

Tak mengherankan, ketika pasokan listrik dari RPE terganggu akibat adanya kerusakan pada salah satu mesinnya, PT PLN dan BUMD Tuah Sekata dibuat kelimpungan. Pemberlakuan pemadaman bergilir pun terpaksa dilakukan, terutama pada saat beban puncak mulai petang hingga malam.

Salah seorang penggagas berdirinya Kabupaten Pelalawan, HT Saheran mengaku prihatin atas kondisi kelistrikan di Pangkalan Kerinci. “Masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik bergilir, terutama pelanggan listrik BUMD Tuah Sekata. Pemadaman sangat mengganggu aktivitas warga sehari-hari,” tuturnya.

Tokoh masyarakat, yang juga ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya di Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci ini mengungkapkan, pemadaman bergilir juga membuat dunia usaha terganggu. “Kondisi ini harus segera diatasi, pihak-pihak terkait harus duduk bersama,” pintanya.

Di tempat terpisah, Direktur Utama BUMD Tuah Sekata, Fakhrullazi mengaku bisa memahami kekecewaan pelanggan atas kondisi ini. Dia memastikan, pemadaman listrik pelanggan tidak ada unsur kesengajaan. “Pemadaman itu pilihan sulit dan kami terus berupaya agar listrik stabil,” katanya.

BUMD Tuah Sekata, saat ini memiliki lebih dari 3 ribu pelanggan di kalangan masyarakat. Pelanggan terbesarnya berasal dari instansi pemerintahan. Dengan jumlah pelanggan itu,  Tuah Sekata baru mampu memenuhi pasokan sebanyak 2 MW dari sekitar 3 MW.

Fakhrullazi mengakui, pembangunan PLTG merupakan solusi tepat untuk mengatasi krisis listrik, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Tak heran, dia pun berharap program pembangunan PLTG bisa selesai tepat waktu. (hr/snc)

Pekan Ini, Harga Sawit Naik Tipis

Penulis
Redaksi
-
int

Pekanbaru (Segmennews.com)- Sesuai keputusan rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) kelapa sawit provinsi Riau pada Selasa (23/10) siang, ditetapkan bahwa harga TBS sawit sebesar Rp 1293,65 per kilogram (kg), naik tipis dibanding pekan sebelumnya yang dipatok pada harga Rp 1270,48 per kg.

Selain itu, tim juga menetapkan harga CPO rerata tertimbang periode penjualan 15 – 21 Oktober sebesar Rp 6186,03, naik tipis dibanding pekan lalu sebesar Rp 6067,46.

Harga kernel rerata tertimbang periode penjualan pekan ini sebesar Rp 2866,71 turun dibanding pekan kemarin sebesar Rp 2905,51 dengan indeks ‘K’ pekan ini sebesar 86,30 persen.

Kenaikan harga TBS pekan ini, meski tipis, sebagian besar disebabkan meningkatnya permintaan stok TBS dan CPO asal dalam negeri di pasar dunia, mengingat produsen sejenis dari negara tetangga, Malaysia, melakukan lepas stok ke pasaran, hingga timbul peluang untuk memenuhi kebutuhan di pasar tetangga tersebut. (den/ur)

Kakanwil : Pegawai Kemenag Diharapkan Profesional

Penulis
Redaksi
-

PasirPangaraian (Segmennews.com)- Pegawai Kementerian Agama diharapkan profesional dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengingat, pegawai kementerian agama dianggap sebagai contoh dan teladan bagi PNS lainnya. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs.H. Tarmizi Tohor, MA dalam arahanya di hadapan ratusan PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, peserta orientasi dan pembinaan asesmen pegawai di lingkungan Kemenag Rokan Hulu, di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Selasa (23/10).

Lebih lanjut Tarmizi memaparkan, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai PNS maupun di lingkungan masyarakat, pegawai kemenag selalu dipandang sebagai tokoh yang mendapat sorotan.

”Tidak bisa kita pungkiri itu, PNS Kemenag dimanapun dia tingal tetap menjadi sorotan, tinggal lagi bagaimana pegawai itu menyikapinya, kalau pegawai itu baik dan profesional, maka secara otomatis penilaian masyarakat tentunya akan baik pula, begitu juga sebaliknya, makanya kita tekankan agar pegawai Kemenag ini menjaga korpsnya,”ujar Tarmizi.

Khusus dalam pelaksanaan tugas, Kakanwil berpesan pegawai Kemenag mesti berhati-hati dan teliti mengingat betapa ketatnya peraturan dan pengawasan pada saat ini.

”Terutama pengelolaan anggaran, pegawai kita mesti teliti betul, sesuai aturan, serta dengan manajemen yang baik, jangan asal-asalan karena sedikit saja kita salah maka sorotan akan sangat besar,”tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Kakanwil juga menginformasikan bahwa tingkat pengelolaan anggaran di Kementerian Agama sudah semakin membaik, hal itu dibuktikan penilaian BPK yang memeberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kakanwil berharap predikat ini bisa sama-sama dijaga bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi.

Sementara itu disisi lain, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu,Drs.H.Ahmad Supardi Hasibuan,MA dalam sambutanya menyebutkan, kegiatan orientasi dan pembinaan assesmen ini dimaksudkan memberikan pengetahuan terkait peraturan kepegawaian terhadap para pegawai di lingkungan kemenag Rokan Hulu.

”Dengan kegiatan ini, pegawai kemenag bisa mengetahui tugas pokok, hak dan kawajiban yang mesti dilakukan, jangan hanya bisa menuntut hak semetara kewajiban selaku PNS belum dijalankan,”ujar Supardi.

Terkait kegiatan orientasi dan pembinaan assesmen ini, dilaksanakan Sub Bagian Tata Usaha melalui DIPA kemenag Rokan Hulu tahun 2012. Kegiatan diikuti sebanyak 180 orang PNS di lingkungan Kementerian Agama Rokan Hulu.(rls/son)

1...3,0353,0363,037...3,070Halaman 3,036 dari 3,070
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media