Jakarta (segmennews.com)-Sejak ditangkapnya penyidik KPK, Novel Baswedan oleh pihak kepolisian, masyarakatpun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Novel?.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut Novel Baswedan sebagai salah satu penyidik terbaik yang dimiliki KPK. Sepupu Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan itu bertugas menjadi penyidik KPK sekitar enam tahun. Novel menjadi Wakil Ketua Satgas kasus simulator yang ditangani KPK. Novel pernah bersitegang dengan kepolisian saat menggeledah Kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.
Novel juga menjadi penyidik dalam kasus Muhammad Nazaruddin. Ia bahkan sempat dipanggil ke pengadilan atas permintaan pengacara Nazaruddin yang merasa keberatan dengan proses penyidikan di KPK. Novel datang memberi kesaksian di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Jakarta). Novel pula yang menyidik kasus suap cek pelawat yang berhasil menjebloskan Nunun Nurbaeti, istri Mantan Wakapolri Adang Daradjatun, ke penjara.
Meski bukan termasuk dalam 20 nama penyidik yang ditarik Polri, Novel adalah salah seorang penyidik yang menyatakan memilih menjadi pegawai KPK. Niat itu sudah dikabulkan KPK. “Dia sudah menjadi pegawai tetap KPK. Seharusnya semua institusi lain menghormati. Pak Novel adalah pegawai negeri yang statusnya sebagai pegawai KPK,” katanya.
Sejak menangani kasus simulator, berbagai ancaman kerap diterima Novel dan keluarganya. Kakak kandungnya, Taufik Baswedan mengatakan, satu jam setelah berita penangkapan Novel, ia sempat berkomunikasi lewat BBM, lalu terputus. Novel sempat menelepon. Ia hanya bilang, “Jaga ibu.”
Sepak terjang Novel yang gigih bekerja membongkar kasus korupsi di bawah naungan KPK, diduga kuat mengapa ia menjadi korban kriminalisasi. Novel yang terakhir berpangkat Kompol itu berani membongkar korupsi di institusi Polri. Untuk kali pertama, seorang perwira aktif diproses hukum karena kasus korupsi.
Bambang mengatakan, KPK melakukan semua upaya untuk melindungi Novel dan keluarganya. Demikian pula dengan penyidik KPK yang lain. KPK membentuk tim hukum dan menyediakan pengacara untuk melindungi penyidiknya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yakin Novel Baswedan tidak melakukan kesalahan. Keyakinan yang ia sampaikan ini terkait fakta hasil penelitian yang ia lakukan. “Novel tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Dengan begitu, saya siap mem-back-up agar tidak dilakukan kriminalisasi,” ujar Abraham seusai dialog dengan ulama dan tokoh agama di Kota Semarang, Sabtu, 6 Oktober 2012.

Ia menilai, upaya pelemahan dengan cara kriminalisasi terhadap KPK ini dilakukan sistematis terorganisasi, termasuk puncaknya pada upaya penjemputan secara paksa di kantor yang ia pimpin, Jumat malam kemarin. Upaya kriminalisasi ini dinilai sebagai teror psikis berupa tekanan terkait kasus yang ditangani para penyidik.
“Saat itu, situasinya sudah tak kondusif dan sangat mencekam bagi penyidik idealis yang selama ini dari polisi. Mereka punya hati nurani dan ingin tetap bergabung dengan KPK,” ujar Abraham.

Dia mengaku sudah melaporkan insiden ini ke Presiden lewat Menteri Sekretaris Negara serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, ia belum mendapatkan jawaban dari Presiden.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menilai upaya melemahkan KPK ini terjadi sejak lama. Ia membeberkan upaya kriminalisasi sejak zaman Antasari ditahan.
“Saat itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan untuk membubarkan (KPK). Dengan alasan kolektif kolegial, karena Antasari ditahan,” ujar Mahfud pada kesempatan sama.
Upaya melemahkan KPK juga terjadi pada kriminalisasi atas Bibit (Bibit Samad Rianto) dan Chandra (Chandra M. Hamzah), yang kemudian ada upaya mengajukan gugatan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai persoalan korupsi itu diwarnai saling sandera, yang saat ini masih diarahkan ke KPK. (snc/prc)

Jakarta (segmennews.com)-Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui sepak terjang bawahannya yang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (5/10) malam. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Menurutnya, Polda Bengkulu yang berencana menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan memang tidak harus mengabari Kapolri ketika akan melakukan penangkapan kasus tindak pidana umum. Koordinasi hanya dilakukan dengan Polda Metro Jaya.

“Pak Kapolri juga enggak dikabari. Kewenangan penyidik kan melakukan penangkapan. Penyidik itu kan independen. Kalau sama Polda Metro ada,  karena kalau ingin melakukan penangkapan di wilayah orang, harus diberitahukan supaya tidak diteriakin maling. Katakanlah, seperti KPK mau nangkap di Buol. Kalau enggak bisa nangkap, minta sokongan polisi sana boleh. Nggak perlu ke Kapolri, ke polisi daerah saja,” papar Sutarman dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (6/10).

Ketidaktahuan Kapolri juga sempat mengundang tanda tanya dari Menkopolhukam Djoko Suyanto. Ia mempertanyakan bagaimana bisa hal tersebut tidak dikoordinasikan kepada Kapolri Timur Pradopo. Mengingat situasi antara KPK dan Mabes Polri, akhir-akhir ini semakin panas semenjak mencuatnya kasus dugaan korupsi simulator SIM.

Apalagi, dari pemberitaan media massa saat itu menyebut suasana kedatangan anggota Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya, membuat suasana KPK seperti tengah diintimidasi Polri secara tidak langsung. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang mengatakan ini bentuk intervensi karena KPK melakukan pemeriksaan pada Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan suap simulator di Korlantas Polri. Ada pula kalangan yang mengira kedatangan polisi untuk menjemput paksa lima penyidik polisi di KPK, yang tak mau kembali ke satuannya.

Meski, Polri mengaku kedatangan sejumlah perwira menengah itu karena akan berkoordinasi dalam penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan. Ia diduga terlibat dalam kasus penganiayaan berat di Bengkulu, Februari 2004 silam.

“Saya perlu jelaskan, murni ini ada penyidikkannya dan saya sudah mendapatkan laporan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik. Kalau sesuai ketentuan silakan dilakukan penyidikannya. Penyidikannya independen. Tidak boleh orang memerintahkan orang untuk menangkap, tidak menangkap, menahan atau tidak menahan. Sepenuhnya itu wewenang di penyidik,” pungkas Sutarman.(snc/jpnn)

Jakarta (segmennews.com)-Suasana kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jum’at malam mencekam. Puluhan polisi mengepung kantor KPK. Mereka menyebar ke berbagai penjuru.

Sumber di KPK mengatakan bahwa personel kepolisian tersebut sebagian berasal dari Kepolisian Daerah Bengkulu, Polda Metro Jaya, dan Markas Besar Kepolisian. Di antara mereka, ada yang berpakaian preman dan ada juga yang berseragam lengkap Provos.

 Mereka menyebar di beberapa titik. Tiga pintu masuk pekarangan gedung KPK dijaga ketat oleh polisi berpakaian preman. Ada juga polisi berpakaian lengkap tepat di depan pintu masuk gedung KPK. Sebagian lainnya, yang berpangkat komisaris besar, berada di ruangan steril KPK. Selain itu, beberapa orang di lantai satu KPK terlihat berpakaian batik.

 “Kami sudah melaporkan kepada pemimpin KPK Bambang Widjojanto,” kata seorang sumber. Tapi sumber tersebut mengaku belum mengetahui maksud pengepungan polisi itu.

 Belum diketahui maksud kedatangan para polisi tersebut. Tersiar kabar bahwa mereka akan menjemput penyidik KPK yang tidak diperpanjang masa tugasnya oleh Mabes Polri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa seorang penyidik berinsial N, yang pernah bertugas di Bengkulu, akan dijemput paksa malam ini.

 Pada buku tamu KPK, enam orang dilaporkan mengisi buku tamu. Mereka berasal dari Polda Bengkulu. Tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia berkomentar.

 Pada 14 September lalu, Polri telah menyatakan tidak akan memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK. Lalu, sebanyak 15 orang memilih menghadap ke Trunojoyo, sebutan lain Mabes Polri. Lima orang lainnya memilih bertahan. Sebelum penarikan penyidik itu dilakukan, KPK memiliki 78 penyidik.

 Kemarin, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa kelima penyidik itu memilih bertahan. Selain itu, Busyro menyatakan sudah mengangkat 28 penyidik sebagai penyidik tetap KPK.(snc/tempo)