Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) atasnama Rocky Gerung (RG).
Kapuspenkum Kejagung, Dr Ketut Sumedana melalui Kasipenkum Kejati Riau, Bambang Heripurwato dalam pres rilisnya diterima segmennews, menyampaikan SPDP diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada tanggal 17 Oktober 2023, dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 19 Oktober 2023.
“Dengan diterimanya SPDP atas nama Terlapor RG dkk,JAM PIDUM akan segara menyusun Tim Jaksa P-16 dalam penanganan perkara lebih lanjut. Saat ini, JAM PIDUM masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Bareskrim Polri untuk dipelajari terkait persyaratan formil dan materiil, guna menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud,” dalam keterangannya.
Adapun penyidikan Rocky Gerung disangkakan dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023 di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Center Jl. Jenderal. Achmad Yani No. 22, RT 005/RW 002, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.***(ran)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meluncurkan produk Tabungan Sinar Neto. Tabungan ini nisbahnya setara dengan nisbah deposito dan tidak dikenakan biaya administrasi tabungan bulanan serta dapat ditarik kapan saja (on call) sesuai dengan karakteristik tabungan pada umumnya.
Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking, Imran melalui Pemimpin Seksi Retail Funding dan Priority Banking Divisi D2B BRK Syariah, Rajiv Dharma mengatakan Tabungan Sinar Neto ini merupakan program terbaru dari BRK Syariah yang pembagian bagi hasilnya menggunakan nisbah, dengan system tiering .
“Tabungan Neto ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan bersifat transparan, karena besaran pembagian nisbah tertuang pada akad tabungan neto. Jangka waktu rekening dormant sama dengan Rekening tabungan 6 bulan tidak bertransaksi debit dan/atau kredit, dengan biaya dormant gratis. Fitur Tabungan Neto ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),” kata Rajiv Dharma, Selasa (17/10/2023).
Tabungan Sinar Neto BRK Syariah ini sudah mulai banyak dilirik nasabah karena nasabah merasakan manfaat nisbahnya yang dapat ditarik kapan saja.
“Dengan akad Mudharabah Mutlaqah, nasabah dapat melakukan setoran awal tabungan Rp. 200 juta dengan saldo minimum Rp. 50 juta. Dengan tabungan ini memungkinkan nasabah untuk memiliki pos-pos tabungan yang dapat digunakan untuk memisahkan tabungan sesuai kebutuhan,” katanya lagi. **(in)
Inhil(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Inhil H. Fajar Husin membuka Forum Group Discussion Indragiri Hilir Dalam Angka 2023 yang dilaksanakan di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil Jl. Akasia No. 01 Tembilahan, Kamis (19/10/2023).
Acara yang mengangkat tema “Kekuatan Statistik Sektoral Sumber Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah” ini ditaja BPS Kab. Inhil bekerjasama dengan Pemkab Inhil turut dihadiri Forkopimda Kab. Inhil dengan di ikuti para peserta yang berasal dari stake holder terkait juga undangan lainnya.
Tujuan diadakannya FGD ini selain untuk menambah wawasan, juga untuk memperkuat pemanfaatan statistik sektoral sebagai dasar kebijakan yang lebih berkualitas tentang kondisi riil di masyarakat sekaligus membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan.
Bupati Indragiri Hilir diawal sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Inhil H. Fajar Husin menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini.
“Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk”, ucap bupati.
Sebelum mengakhiri sambutannya, bupati juga berpesan kepada seluruh stakeholder agar menggunakan sumber data resmi yaitu dari Badan Pusat Statistik dan juga dari portal Istaka sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari BPS Kab. Inhil, akademisi dan Diskominfo PS Kab. Inhil.***(sup**)
Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR dengan Wastra Riau Dipertunjukkan di JMFW 2024
Tangerang(SegmenNews.com)- Sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia, produsen serat viscose-rayon Asia Pacific Rayon (APR) memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan modest fashion yang berkelanjutan dengan kembali berpartisipasi dalam perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024.
Kali ini, APR berkolaborasi dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau, menggandeng 6 perancang busana dan 6 pengrajin batik asal Riau dalam menampilkan koleksi modest fashion yang terinspirasi dari wastra khas Budaya Melayu Riau bertemakan “Sajak di atas Ombak” yang terinspirasi oleh ombak Bono yang hanya muncul di Sungai Kampar, Provinsi Riau.
Wastra dicanting dengan motif yang terinspirasi dari alam di Sungai Kampar seperti Ombak Bono, Daun Semangka, Sungai Kampar, Ikan Arwana, Pucuk Pakis, dan Bintang Berayun. Seluruh koleksi dikolaborasikan dengan material viscose-rayon APR yang berasal dari bahan terbarukan dan dapat terurai alami, yang mendukung sustainable fashion.
Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR dengan Wastra Riau Dipertunjukkan di JMFW 2024
Meskipun sarat dengan motif dan teknik tradisional, sebanyak 24 koleksi ready to wear mampu diterjemahkan dengan gaya modern hingga kontemporer oleh Batik Yus Pelalawan x ANFIHA, Batik Seruni Dayun x Neeka, Batik Bono x LILCLO, Batik Seikijang x Lailiimra, Batik Nagori x Sakinah by Thiffa Qhaisty, dan Batik K’loso x ISAS yang juga merupakan anggota API Riau. Koleksi tersebut dipertunjukkan dalam fashion show hari kedua JMFW yang digelar pada 19 Oktober 2023, di ICE BSD, Tangerang.
“Lewat kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa Riau memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia, ditunjang oleh kreativitas para desainer dan wastranya yang khas hingga potensi pasarnya yang besar karena satu rumpun Melayu dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam,” kata Basrie Kamba, Presiden Direktur APR.
Adapun, seluruh kolaborasi merupakan hasil dari pelatihan bernama Kelas Berbagi yang diinisiasi API Riau dan didukung oleh APR. Kelas Berbagi secara konsisten dilaksanakan sejak Januari 2023 yang bertujuan untuk mempersiapkan UKM fesyen dan desainer lokal agar mampu bersaing dengan tren dan pasar saat ini.
Salah satu Kelas Berbagi yang diadakan oleh API Riau ialah “Enriching Your Design Using
Traditional Wastra” yang menghadirkan Ion Akhmad, Fashion Consultant sekaligus CoFounder dari Luxina.id. Ion juga merupakan kurator dan mentor bagi para peserta pelatihan yang ingin menampilkan karyanya di runway JMFW 2024. Seluruh kolaborasi perancang
busana dan pengrajin batik asal Riau ini terpilih untuk tampil di JMFW setelah melewati proses ketat.
“Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi pengrajin batik serta desainer untuk menggabungkan elemen tradisional ke dalam format kontemporer, menjauhkannya dari kesan etnik untuk menciptakan karya yang dapat digemari sesuai tren saat ini,” ujar Ion Akhmad, Kurator dan Co-Founder dari Luxina.id.
Kolaborasi APR dengan desainer dan pengrajin batik lokal ini juga sejalan dengan komitmen keberlanjutan APR2030 untuk mendukung terwujudnya Riau sebagai textile hub di Indonesia, serta membantu merevitalisasi kerajinan tekstil tradisional Indonesia. Salah satunya dengan memberikan akses kepada perempuan dan generasi muda di Riau untuk mengembangkan keterampilan di bidang fesyen, serta mendukung pertumbuhan UMKM .
“Kehadiran APR tidak hanya memberi kesempatan pada kami, pengrajin lokal untuk berkarya di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan nilai produk kami melalui penggunaan viscose berkelanjutan dari APR dan pelatihan-pelatihan pendukung dari API Riau selama ini,” kata Siti Nurbaya yang merupakan pengrajin Batik Bono.
JMFW telah menjadi ajang bergengsi sejak tahun 2021 dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia. Dengan tema “Discover Indonesian Modest Fashion Excellence”, JMFW 2024 akan menghadirkan lebih dari 144 desainer, dengan lebih dari 1000 koleksi, akademisi, dan kolaborasi fesyen internasional.
Tentang Asia Pacific Rayon
Asia Pacific Rayon adalah produsen viscose-rayon pertama yang terintegrasi secara penuh di Asia dari hutan taman industri terbarukan hingga serat rayon.
Pabrik berkapasitas 300.000 ton yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Riau, ini menggunakan teknologi produksi terkini dalam menghasilkan rayon berkualitas tinggi untuk kebutuhan tekstil maupun produk kebersihan pribadi.
APR berkomitmen untuk menjadi produsen viscose-rayon terkemuka yang memiliki prinsip keberlanjutan, transparansi, dan efisiensi operasional, melayani kepentingan masyarakat dan negara, dan memberikan nilai kepada pelanggan.***(rl)
TP PKK Rohul Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Riau bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Riau dan forum peningkatan konsumsi ikan (FORIKAN) Riau mengadakan lomba memasak serba ikan Tingkat Provinsi Riau dengan tema ”Ikan untuk Generasi Emas” di Halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kamis (19/10/2023).
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap perbaikan kondisi gizi masyarakat dengan memaksimalkan mengonsumsi ikan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy berharap, agar lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Riau tahun 2023 dapat mengubah cara pandang masyarakat, khususnya anak-anak dan balita dalam mengonsumsi ikan. Sehingga, mereka dapat meningkatkan konsumsi ikan dan menjadi anak-anak dengan masa depan cerah.
Dalam Perlombaan itu TP PKK Kabupaten Rokan Hulu meraih Juara Umum dan akan mewakili Provinsi Riau dalam kejuaraan nasional yang akan diselenggarakan pada 21 November 2023 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, hal ini Diungkapkan oleh Ketua TP PKK Kab. Rokan Hulu Hj. Peni Herawati Sukiman.
”Alhamdulillah, kami keluar sebagai juara umum,” ujar ketua TP PKK Kabupaten Rohul Hj Peni Herawati Sukiman.
Peni menyampaikan bahwa Dua koki perwakilan dari Kabupaten Rohul, Nur Aisyah dan Sri, berhasil meraih kemenangan di setiap kategori yang diperlombakan meliputi Juara 1 (satu) menu keluarga, Juara 1 (Satu) kudapan (cemilan), dan juara 2 (dua) kategori makanan untuk balita.
“Kita meraih juara dalam kategori menu keluarga dan kudapan, sehingga keluar sebagai juara umum” ungkapnya bangga.
Dalam menghadapi lomba Masak serba ikan Tingkat Nasional nanti Peni berharap agar para stakeholder dari Kabupaten Rohul yang terlibat dalam dapat mempersiapkan diri dengan matang, mengingat waktunya tidak lama lagi.
“TP PKK Kabupaten Rohul dan Pemerintah Kabupaten Rohul berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam segala kegiatan yang dapat mengangkat martabat Provinsi Riau secara umum, dan Kabupaten Rohul secara khusus, baik dari segi prestasi maupun kesejahteraan masyarakatnya” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Ketua TP PKK Rokan Hulu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Rohul Barikun, SP beserta Para Kabid dan Kasi di DKPP Rohul, Ketua 1 PKK Rohul Sri Yulita, Ketua II Siska Irdaningsih, Ketua III Hj. Sumartini, Ketua IV Elya Bambang, Sekretaris PKK, Ketua Pokja I, II, III, IV dan Seluruh Pengurus TP PKK Rokan Hulu.***(yus/kmf)
Puas dengan Pembangunan, Masyarakat Doakan Kasmarni Bupati Bengkalis 2 Periode
Mandau(SegmenNews.com)- Pada Kamis, 19 Oktober 2023, Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau langsung pengerjaan Jalan Lingkar Barat Duri. Ikut bersama Bupati, Camat Mandau, Camat Bathin Solapan, Camat Pinggir, Camat Talang Muandau dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bengkalis.
Saat ini pengerjaan jalan sedang berlangsung. Jalan Lingkar Barat Duri ini menembus hutan talang, akan difungsikan sebagai jalan lintas untuk menekan angka Kecelakaan Lalulintas (Lakalantas) yang sering terjadi.
“Alhamdulillah hari ini kita lihat pengerjaannya sudah berjalan. Ini merupakan keinginan masyarakat luas. Selama ini masyarakat mengeluhkan lakalantas yang melibatkan mobil berat. Kedepan dengan difungsikannya jalan ini, semoga tidak ada lagi keluhan itu,” ungkap Bupati Kasmarni didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis, Ardiansyah.
Bupati Kasmarni mengungkapkan, jika tidak ada aral melintang bulan Maret tahun depan, jalan ini sudah difungsikan. Saat ini pengerjaan fisik sudah mencapai 50 persen dengan panjang jalan yang dibuka mencapai 3,50 kilometer.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu, Eri bersama beberapa warga menyambut baik kehadiran Bupati Kasmarni bersama rombongan yang meninjau pengerjaan Jalan Lingkar Barat Duri.
Masyarakat bangga dengan perjuangan Bupati Kasmarni yang terus komitmen memajukan daerah, mereka berharap Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau itu dapat melanjutkan kepemimpinannya diperiode kedua.
“Terima kasih Ibu Kasmarni, kita semua tidak pernah ragu lagi dengan kinerja Bunda Kasmarni. Tetaplah rendah hati dan bekerja demi masyarakat banyak, do’a kami semoga ibu selalu sehat dan lanjut periode kedua memimpin Bengkalis,” papar Eri diaminkan warga yang hadir.***(rl)
Kajati Riau Ikuti Monitoring dan Evaluasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, DR Supardi mengikuti monitoring dan evaluasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung RI di Kejati Riau, Kamis (19/10/23).
Dikesempatan itu, Kajati Riau menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H beserta rombongan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejagung RI.
Beberapa waktu yang lalu, kata Kahati Riau, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Tahun 2023 yang dilaksanakan secara serentak, pada masing- masing bidang dan badan di Kejaksaan Republik Indonesia.
Yang bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja dalam rangka pelaksanaan program dukungan manajemen, program penegakan dan pelayanan hukum pada masing-masing bidang, evaluasi indeksasi, pelaksanaan rencana aksi nasional dan perintah direktif yang terdapat pada masing-masing bidang dan inventarisasi permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran dan capaian kinerja serta isu strategis lainnya.
“Saat ini kita telah memasuki pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, terkait dengan kegiatan Monitoring & Evaluasi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Mliter Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini sangatlah tepat untuk melakukan Monitoring & Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pidana Militer dalam rangka pencapaian target dari rencana kerja yang telah disusun sehingga dapat terlaksana dengan baik,” sampainya.
Dengan demikian kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H, serta rombongan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangatlah relevan dengan apa yang menjadi harapan dan penekanan dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin agar capaian kinerja dan penyerapan anggaran bidang Pidana Militer termasuk semua bidang dapat mencapai hasil yang maksimal.
Kemudian, Kajati juga menyampaikan bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia terbentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2021.
Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022.
Tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Dengan usia yang baru sekitar 2 tahun, Jaksa Agung Muda Pidana Militer beserta Asisten Pidana Militer terus melakukan upaya untuk membangun relasi kelembagaan dengan stakeholder terkait khususnya dengan satuan TNI.
Kajati Riau Supardi, memahami bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara sendiri- sendiri oleh masing-masing satuan kerja, akan tetapi harus dilaksanakan secara bersinergi oleh semua pihak yang terkait.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan dan prfesionalisme dari masing- masing pihak yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan tugas di masa yang akan datang.
“Sehingga menjadikan tugas Aparat Penegak Hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan kepada kita semua,” ujarnya.
Oleh Karena itu, kolaborasi dan sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan TNI yang telah terjalin dengan baik, tetap kita jaga dan pelihara silaturahmi serta komunikasi yang baik agar hubungan kelembagaan akan semakin solid dan meningkat.
Diakhir sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi mengharapkan petunjuk, bimbingan serta arahan dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H agar dalam pelaksanaan tugas kita semua dan khususnya para Asisten Pidana Militer dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan dan senantiasa dapat bersinergi dan membangun relasi kelembagaan dengan Aparat Penegak Hukum khususnya satuan hukum dan POM TNI serta Oditur Militer yang ada diwilayah kerja masing-masing.
Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mandiri, yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat Indonesia. Maksud dan tujuan dari koneksitas adalah untuk memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa.
Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H dalam arahannya menyampaikan saat ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 dan menjadi landasan pembentukan organisasi baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam struktur organisasi di Kejaksaan.
Selanjutnya, untuk menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan penanganan perkara koneksitas ini, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam SKB Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI Nomor : 2196/M/XII/2021.Nomor : 270 tahun 2021, Nomor : KEP/1135/XII/2021, tentang Pembentukan Tim Tetap Perkara Koneksitas dimana pada pasal 6 surat keputusan tersebut, menyebutkan bahwa anggota Tim Tetap Koneksitas adalag Polisi Militer, Oditur, Penyidik dan Jaksa.
Hingga saat ini, Jaksa Agung Muda Pidana Militer telah melaksanakan penanganan perkara koneksitas selama Triwulan III Tahun 2023 yaitu 52 kegiatan koordinasi teknis penuntutan bersama Oditur Militer dan Penyidik Polisi Militer. Kemudian sebanyak 566 kegiatan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh para Asisten Pidana Militer yang berkedudukan di 20 Kejaksaan Tinggi bersama unsur Pomdam dan Oditur Militer serta Oditur Militer Tinggi. Sejak terbentuknya Jaksa Agung Pidana Militer, telag dilakukan penanganan perkara koneksitas sebanyak 5 perkara, 3 perkara diantaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan 1 sudah di putus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kesemuanya dalam tahap Upaya Hukum.
Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H bahwa perkara koneksitas adalah sebuah keniscayaan berdasarkan data terkait subjek hukum militer selaku pelaku tindak pidana periode tahun 2020 hingga 2022 dengan pelaku TNI AD, TNI AL, dan subjek hukum dari TNI AU.
Diakhir arahannya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H menyampaikan agar mempelajari dan memahami Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Tentang Kerjasama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum Nomor : 4 Tahun 2023 Nomor : NK/6/IV/2023/TNI tanggal 06 April 2023.
Dengan hadirnya Jaksa Agung Pidana Militer, diharapkan mampu menjadi katalis terbentuknya sinergitas antara instansi Kejaksaan dan TNI dalam penegakan hukum yang adil dan berkepastian, karena dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung Pidana Militer memiliki integratif, kolaburatif, dan koodinatif.
Para Asisten Pidana Militer harus proaktif karena Kejaksaan diharapkan sebagai katalis dalan pelaksanaan wewenang koneksitas ini, urgensi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dari Jaksa Agung Pidana Militer sangat terasa sebab untuk sampai kepada proses pemeriksaan di persidangan, penanganan, terhadap perkara koneksitas harus melampaui beberapa tahapan, bahkan dimulai dari saat perkara itu diterima lalu diolah anatomo perkaranya sehingga disimpulkan bahwa ada kecenderungan koneksitas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. W Indrajit, S.H., M.H, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Edy Birton, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Rudi Irmawan, S.H., M.H, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H, Kepala Oditur Militer Tinggi I, Komandan POM Angkatan, Kepala Hukum dan Kepala Dinas Hukum wilayah Kepulauan Riau secara virtual, Para Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, dan Sumatera Barat, Para Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung Para Asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau, Para Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Riau, Kaotmil I-03 Pekanbaru, Dandenpom I/3 Pekanbaru, Dandenpom Lanal Dumai, Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin, Kakumrem 031/WiraBima, Kakum Lanud Roesmin Nurjadin, serta para tamu undangan lainnya.***(rl/Penkum Kejati Riau)
Wabup Inhil dan Forkopimda Rakor Bersama Gubri, Bahas Karhutla dan Pemilu (foto:hms)
Tembilahan(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Syamsuddin Uti di dampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Drs. Afrizal, beserta jajaran Forkompimda Indragiri Hilir, KPUD , Bawaslu Inhil, Kesbangpol, Disperindag, dan BPBD, mengikuti rapat koordinasi (Rakoor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau secara Virtual di ruang Zoom Meeting Diskominfo PS, Tembilahan, Rabu, (18/10/2023).
Rakor yang di pimpin Gubernur Riau H. Syamsuar tersebut dalam rangaka upaya Pemerintah Daerah Dalam persiapan menjelang Pemilu 2024, Rakor ini juga merupakan bagian dari peningkatan upaya penanganan karhutla serta pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Riau,
Mengawali arahannya Gubri H. Syamsuar menyampaikan, “Persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan segera berlangsung di 2024 agar menjadi perhatian penting kita bersama agar kondusifitas keamanan dan ketentraman harus kita ciptakan dan terjaga di Riau,”
Semetara itu terkait karhutla Gubri juga menyampaikan, “Pemerintah Provinsi Riau bersama Satgas Karhutla telah melakukan upaya pro aktif mulai dari antisipasi/pencegahan, penanggulangan dan penindakan yang dilakukan dari awal tahun secara berkesinambungan dengan kerjasama intens oleh instansi terkait. “ungkap Gubri
Melalui kesempatan ini Pemkab Inhil melalui Sekda melaporkan terkait karhutla di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana saat ini di kabupaten Indragiri Hilir terpantau 1 titik api di Dusun Plasma Parit Cahaya Timur Desa Pancur Kecamatan Keritang, Kondisi saat ini tim BPPD dan unsur Gabungan TNI, Polri, MPK perusahaan dan Mayarakat berjumlah 54 orang tengah berjibaku dalam upaya pemadaman di lokasi tersebut dengan di bantu Helikopter Water Bombing dari Bpbd Provinsi Riau dan diharapkan pemadaman bisa lebih maximal di lakukan, “terang Sekda
Sementara itu, Wabup H.Syamsuddin Uti pada kesempatan tersebut mengatakan, atas nama Pemkab Inhil mengucapkan terimakasih atas Sinergitas semua jajaran baik TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa telah berupaya dan berkerjasama.***(sup/hm)
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (Foto: Penkum)
Jakarta(SegmenNews.com)- Kamis 19 Oktober 2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin melanjutkan kunjungan kerjanya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Dalam kunjungannya pada hari kedua, Jaksa Agung berkesempatan memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengenai komunikasi publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan netralitas Jaksa sebagai aparat penegak hukum.
Jaksa Agung menyampaikan bahwa pada saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo secara spesifik memerintahkan kepada seluruh Insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan dan memupuk kepercayaan masyarakat kepada instansi Kejaksaan.
Demi melaksanakan perintah Presiden tersebut, Jaksa Agung meminta kepada seluruh jajaran agar terus meningkatkan komunikasi publik dengan memedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja baik melalui Media Massa maupun Media Online.
Sebagai anggota Korps Adhyaksa, Jaksa Agung menyampaikan bahwa terdapat dua peranan yang dapat dipisahkan yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dalam kapasitas tersebut, seluruh jajaran harus memahami tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan agar mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat.
Kemudian Jaksa Agung menyampaikan terkait kapasitas Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, hendaknya mampu memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.
“Tingkatkan terus jiwa korsa, rapatkan barisan, dan tetap fokus menyelesaikan semua tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan integritas. Buktikan dengan kinerja yang baik dan biarkan masyarakat yang menilai,” ujar Jaksa Agung.
Selain itu, dalam rangka menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024, Jaksa Agung meminta Korps Adhyaksa untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap damai.
Kemudian, Korps Adhyaksa diharuskan untuk senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
“Kejaksaan sebagai sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), memiliki posisi yang strategis sehingga kita dituntut untuk aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung meminta agar penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu tersebut segera ditindaklanjuti dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hal itu dirasa perlu guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”.
Oleh karenanya, Jaksa Agung meminta agar Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2023, dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.
Menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran agar segera:
1. Melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilu sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilu, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya Pemilu.
Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung meminta para jajaran untuk menjaga integritas dan menghindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, praktik penegakan hukum yang tidak terpuji, dan menghentikan budaya mafia peradilan.
“Laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” ujar Jaksa Agung.
Kunjungan kerja Jaksa Agung di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro, Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (K.3.3.1).***(rl/Penkum)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis Hj Siti Aisyah didampingi Wakil Ketua III Ira Vandriyani Ersan memberi dukungan dan semangat kepada peserta lomba masak serba ikan, Kamis, 19 Oktober 2023 di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
Lomba masak serba ikan ini bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau.
Ketua TP PKK Hj Siti Aisyah yang tiba dilokasi acara memberikan semangat dan dukungan Kepada utusan dari Kabupaten Bengkalis yakni, Siti Ayu Zamrah dan Dela Nisa Maria.
Kami sangat mengapresiasi TP-PKK Kabupaten Bengkalis karena telah ikut berpartisipasi pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Riau ini dalam mengharumkan Negeri Junjungan,” kata Siti Aisyah.
Siti Aisyah mengucapkan selamat bertanding dan tampilkan yang terbaik kepada utusan peserta dari Kabupaten Bengkalis saat meninjau langsung lomba masak menu ikan.
Selanjutnya Siti Aisyah mengajak peserta lomba untuk menunjukkan kualitas dan kemampun TP-PKK Kabupaten Bengkalis dalam mengolah makanan berbahan dasar ikan sehingga menjadi makanan yang enak sesuai ciri khas masakan Melayu Kabupaten Bengkalis.
“Semoga dengan ciri khas masakan ini nantinya selain meningkatkan keterampilan memasak juga memperkenal kuliner khas Daerah Kabupaten Bengkalis yang nantinya diharapkan dapat mengantar Kabupaten Bengkalis meraih nilai dan predikat terbaik di tingkat Provinsi,” ujar Aisyah.
Menu unggulan dari Kabupaten Bengkalis yakni menu keluarga (lempeng kembung saus kuini), menu kudapan (pie ikan saus durian), menu balita (bubur jagung ikan giling) dan minuman (wedang jahe mutiara).***(imam/hm)