Beranda blog Halaman 374

Buka Rakerda JMSI, Ketua DPRD Riau Yulisman Apresiasi MoU dengan Apkasindo

Buka Rakerda JMSI, Ketua DPRD Riau Yulisman Apresiasi MoU dengan Apkasindo

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ketua DPRD Provinsi Riau H Yulisman menyampaikan apresiasinya kepada Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau yang melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau.

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Riau tahun 2023 di ruang pertemuan Hotel  Dharma Utama, Pekanbaru, Sabtu (23/9/2023) petang.

Hadir dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, di antaranya Ketua DPW Apkasindo KH. Suher, Sekjen DPP Apkasindo Dr. Rino Afrino, Ketua Eksekutif GAPKI Riau Maryanto, Kompartemen Sustainability GAPKI Riau Hendryx Wahyudi, ST,MSi, Kadiskominfo Riau diwakili Dasmuri.

Sementara dari JMSI Riau hadir Ketua Provinsi H Dheni Kurnia beserta jajaran pengurus dan 10 cabang JMSI se-Provinsi Riau.

Disebutkan Yulisman, sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, keterlibatan JMSI Riau sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim investasi yang baik lewat pemberitaan di media massa, khususnya media online.

Dengan demikian diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang benar-benar berimbang terhadap sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi andalan Riau saat ini.

“Saya menyampaikan apresiasi terhadap JMSI Riau. Kerjasama atau MoU ini merupakan momen yang tepat dan cerdas dalam menyikapi perkembangan kelapa sawit yang kini menjadi sektor ekonomi andalan Riau setelah migas,” ujar Yulisman, politisi Partai Golkar yang sedang bersiap-siap menghadapi Pemilu Legislatif 2023 sebagai Caleg untuk DPR-RI dari Dapil Riau-1.

Sebagai informasi, dalam pembukaan Rakerda JMSI Riau, juga dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) antara JMSI Riau dengan DPW Apkasindo Riau. Nota kesepahaman diteken Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia dan Ketua DPW Apkasindo Riau KH Suher.

Ada tiga point penting yang diteken, meliputi peliputan/publikasi kegiatan sektor perkebunan kelapa sawit; penyelenggaraan seminar dan pelatihan; penyelenggaraan usaha bersama yang saling menguntungkan.

Selain memberikan apresiasi terhadap kerjasama JMSI Riau dengan Apkasindo, Ketua DPRD Riau Yulisman juga memuji keberhasilan Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia menjadikan JMSI sebagai organisasi pengusaha media yang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan pers di Riau.

“Buktinya, JMSI Riau mampu menghimpun anggota lebih dari 150 perusahaan pers di Riau. Ini tentu karena sosok dan kharisma Bang Dheni Kurnia sebagai tokoh pers Riau dan anak jati Melayu,” puji Yulisman.

Ke depan, Yulisman berharap JMSI lebih profesional lagi di dalam pemberitaan. “Saya juga berharap teman-teman dari JMSI dapat bersinergi dengan pemerintah. Apalagi dengan diperolehnya DBH Sawit, diharapkan semua pihak mendapatkan manfaat,” harap Yulisman.

Sementara Ketua JMSI Riau dalam sambutannya, juga sangat berterimakasih kepada Apkasindo dan GAPKI Riau yang selalu mensupport berbagai kegiatan yang dilakukan JMSI selama ini.

“Terimakasih atas dukungan Apkasindo dan GAPKI Riau untuk kegiatan-kegiatan JMSI,” ujar Dheni Kurnia.

Dalam kesempatan itu Dheni juga menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRD Riau Yulisman yang bakal bertarung dalam pemilihan legislatif untuk DPR-RI. “Semoga perjuangannya sukses,” harap Dheni.

Kegiatan rakerda JMSI Riau, juga diisi dengan diskusi dan pelatihan jurnalistik tentang peliputan sawit yang disampaikan Apkasindo Riau dan GAPKI Riau.

Tampil sebagai pemateri Dr. Rino Afrino, Sekjen DPP Apkasindo dan
Kompartemen Sustainability GAPKI Riau Hendryx Wahyudi, ST,MSi.

Dalam Rakerda JMSI Riau juga diisi dengan penyerahan sertifikat dan barcode keanggotaan kepada perusahaan media yang sudah memenuhi persyaratan serta pengukuhan Ketua JMSI Inhu antar waktu dan SK Mandat kepada careteker Ketua JMSI Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.***(rls)

Bupati Bengkalis Dengarkan Pandangan Fraksi Perubahan APBD 2023

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan dan diikuti 33 orang Anggota DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Kamis, 21 September 2023.

Rapat yang dilaksanakan merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya Rapat Paripurna Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Sebanyak 5 Fraksi menyampaikan pandangan tersebut diantaranya Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat, Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia.

Pandangan Umum Fraksi pertama disampaikan oleh Fraksi PDI-P melalui juru bicara Erwan, S.Sos menyampaikan bahwa Adanya penyusunan APBD Perubahan pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD Perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka dari itu Fraksi PDI Perjuangan Menyambut baik Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang diajukan oleh Bupati Bengkalis.

Kemudian pandangan umum Fraksi Fraksi PAN disampaikan oleh Zainal Habidin mengatakan, Kami berharap bahwa masukan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini. Fraksi PAN tentunya menginginkan masukan dan saran yang disampaikan dapat menjawab semua kebutuhan, permasalahan, tantangan dan kondisi saat ini dan yang yang akan datang. Atas rancangan peraturan daerah yang diusulkan, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bengkalis mendukung upaya kita bersama untuk membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut. Kami menghimbau agar dalam pembahasan ke depan nantinya untuk tetap mengedepankan azas proporsional dan akuntabilitas agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat optimal dari pengesahan ranperda tersebut.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Andi Pahlevi mengatakan Fraksi Partai Gerindra sepakat penyampaian nota keuangan dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023 untuk dapat di bawa ketahap selanjut nya.

Melalui juru bicara Sugianto Fraksi Partai Kebangkitan Bintang Demokrat juga menyampaikan pandangan umun fraksi terkait asumsi pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tunda bayar pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Kedua, terkait dengan belanja daerah diharapkan ke depan agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan agar lebih dipersiapkan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan cepat dan tepat waktu.

Karena perhitungan belanja daerah yang telah dianggarkan mestinya dapat direalisasikan kecuali diakibatkan hal-hal yang dapat membatalkannya secara regulasi yang lebih tinggi. serapan anggaran adalah wujud dari matangnya perencanaan, begitu juga sebaliknya.***(imam/rl)

Panas Bumi, Andalan PLN Untuk Backbone Sistem Kelistrikan Masa Depan

Panas Bumi, Andalan PLN Untuk Backbone Sistem Kelistrikan Masa Depan

Jakarta(SegmenNews.com)- Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 20 Gigawatt (GW) yang bisa menjadi sumber energi bersih dan menjadi tulang punggung kelistrikan. PT PLN (Persero) sebagai salah satu pionir transisi energi, telah mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan optimal dan akan terus melakukan pengembangan potensi yang ada bersama pemerintah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini total pemanfaatan panas bumi menjadi listrik di Indonesia baru 2,3 GW. Sebagai perusahaan pemegang Izin Panas Bumi (IPB) di Indonesia, PLN berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas terpasang dari PLTP melalui Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikembangkan pemerintah.

“Melihat potensi yang ada, PLN terus meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi melalui pembangunan PLTP. _Gap_ antara besarnya potensi dan pemanfaatan panas bumi itu terus kita tekan agar menjadi potensi bisnis untuk dikembangkan,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, langkah ini juga jadi upaya PLN mendukung program transisi energi melalui upaya menurunkan emisi karbon. Sehingga penggunaan pembangkit _geothermal_ ini tidak hanya penting bagi pengembangan bisnis ke depan tetapi juga dapat menghasilkan energi bersih sesuai tujuan _Sustainable Development Goals_ (SDGs).

“Kami berkomitmen menyediakan listrik yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi berbasis energi bersih karena itu pemanfaaatan energi baru terbarukan menjadi titik penekanan PLN saat ini,” ujar Darmawan.

Vice President New Renewable Energy Operational and Maintenance Planning and Control PLN Indonesia Power (IP) Wasis Jati Waskitho mengatakan, PLN Indonesia Power sebagai _subholding_ dari PLN Group telah mengelola 575 megawatt (MW) atau 24 persen dari 2,3 gigawatt (GW) energi panas bumi yang sudah dikembangkan di Indonesia.

“PLN IP mengelola pembangkit _geothermal_ milik PLN di seluruh Indonesia mulai dari PLTP Ulubelu di Tanggamus Lampung, PLTP Gunung Salak di Bogor, PLTP Kamojang di Kabupaten Bandung, PLTP Darajat di Garut, PLTP Lahendong di Manado, Sulawesi Utara dan PLTP Ulumbu di Nusa Tenggara Timur. Seluruh pembangkit _geothermal_ yang dikelola PLN IP mempunyai _capacity factor_ mencapai hampir 90 persen atau paling tinggi dibandingkan pembangkit EBT lainnya,” ucap Wasis dalam Talkshow Festival LIKE bertajuk Potensi Geothermal dalam Program EBT, Minggu (17/9).

Wasis juga memastikan, komitmen PLN IP untuk mengintensifkan pemanfaatan pembangkit panas bumi yang sudah ada. Pihaknya siap mendukung upaya pemerintah yang telah menetapkan WKP sebagai bagian pemetaaan potensi _geothermal_ di Indonesia.

Di antaranya Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Lampung Barat sebesar 20 MW, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat sebesar 2×20 MW, Gunung Ungaran di Jawa Tengah 55 MW, Kepahiang di Bengkulu sebesar 2×55 MW, Oka Ile Ange di NTT dengan 2×5 MW, Gunung Sirung di NTT sebesar 5 MW, Tulehu di Maluku Tengah dengan 2×10 MW, Atadei 2×5 MW di Nusa Tenggara Timur, serta Songa Wayaua di Halmahera Selatan dengan kapasitas 2×5 MW.

“Ini adalah potensi-potensi yang sudah dipetakan dan akan dilaksanakan beberapa tahun mendatang. Studinya sudah ada dan potensinya sangat banyak. Perencanaan ke depan di seluruh Indonesia hampir semuanya ada,” tutup Wasis.**(rl)

Wow, BRK Syariah BPD Pertama di Indonesia yang Sudah Lakukan Pemadanan Data NIK Nasabah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang telah melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah dan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 10 Tahun 2023. Sudah 1.194.562 NIK Nasabah yang sudah dilakukan Pemadanan datanya.

Hal itu dikatakan Nisa dari Tim Pengolahan Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI saat berada di Gedung Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), Kamis (21/09/2023).

“Untuk BPD sampai saat ini baru BRK Syariah yang melakukan pemadanan data ini setelah ditetapkan PP RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Nisa.

Disebutkannya, melalui kerja sama antara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan BRK Syariah terkait pemanfaatan NIK, basis data kependudukan akan tertata rapi dan akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.

Menurutnya, pemanfaatan NIK dalam setiap transaksi di industri keuangan khususnya dan dalam pelayanan publik pada umumnya merupakan penjabaran kehendak kuat dari Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan single Customer information File ( Single CIF).

Dalam hal setelah dilakukan pemadanan data terdapat ketidaksesuaian data di bank dengan data DUKCAPIL, maka informasi profil nasabah yang tercatat di BRK Syariah dapat dikinikan sehingga mencegah peluang tindakan penyalahgunaan data Nasabah,” tambahnya.

Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah mengatakan kerja sama ini merupakan upaya peningkatan layanan kepada nasabah. Pasalnya, bank akan lebih cepat dan mudah dalam mengakses data nasabah secara lebih akurat dan komprehensif.

Akses yang mudah akan mempercepat standar layanan bagi nasabah dan pencegahan tindakan kejahatan melalui pemalsuan identitas. Hal ini akan membuat proses verifikasi data yang mudah dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.

“Selain mempercepat layanan untuk nasabah, melalui kerja sama ini bank dapat melakukan mitigasi risiko khususnya menghindari pemalsuan data dan rekening fiktif,” katanya.

Lebih lanjut, Fajar Restu meyakini kerja sama ini bermanfaat besar bagi industri perbankan yang mengusung asas kehati-hatian dalam bisnisnya. Basis data kependudukan yang tertata rapi akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.

Selanjutnya, ditambahkan oleh Pemimpin Bagian AML dan CTF BRK Syariah, Nety Supiaty sesuai dengan PP RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BRK Syariah melakukan pembayaran PNBP dari pemadanan data NIK Nasabah yang telah dilakukan. *(inf)

Bupati Kasmarni dan Pimpinan DPRD Bengkalis Tandatangani MoU Perubahan KUA-PPAS

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), bersama Pimpinan DPRD Bengkalis, Sofyan dan Syaiful Ardi dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Selasa malam, 19 September 2023.

Diikuti sebanyak 29 anggota DPRD, tepat pukul 20.37 WIB sidang Paripurna tersebut di buka dan terbuka secara umum oleh Pimpinan DPRD Bengkalis, Sofyan didampingi Syaiful Ardi dan berakhir pada pukul 21.00 WIB.

Dalam pidato Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan bahwa secara umum, posisi rancangan perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari;

“Pertama, pendapatan daerah.Dimana pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3.557.491.170.098, menjadi Rp4.542.498.319.766, atau bertambah sebesar Rp985.007.149.668,” ujar Bupati Kasmarni.

Kedua, lanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah juga mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar  Rp4.199.741.009.104, menjadi   Rp4.835.766.995.732, atau mengalami kenaikan sebesar Rp636.025.986.628.

“Ketiga, pembiayaan daerah. Dimana, pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dari awalnya sebesar Rp642.249.839.006, menjadi Rp293.268.675.966, atau berkurang sebesar Rp348.981.163.040,” jelas Bupati.

Bupati Kasmarni juga berharap semoga dengan nota kesepakatan yang telah disepakati, baik itu program dan kegiatan maupun pagu anggaran, akan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas kerja tuntas serta kerja berkualitas yang kita lakukan, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Negeri Junjungan yang kita cintai ini,” ucapnya.

Dan khusus kepada seluruh Perangkat Daerah, Bupati Kasmarni minta agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD, sehingga Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan, sesuai dengan target.

“Semoga Allah SWT,. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi niat baik kita semua dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” tutup Bupati Bengkalis Kasmarni.**(imam/hm)

DPRD Inhil Paripurna Pengajuan Pengunduran Bupati dan Perubahan Komisi

DPRD Inhil Paripurna Pengajuan Pengunduran Bupati dan Perubahan Komisi

Inhil(SegmenNews.com)- DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2023. Paripurna tentang pengajuan pengunduran diri Bupati dan penetapan perubahan keanggotaan Komisi dan Fraksi PBB, PAN dan Berkarya DPRD Kab. Inhil, Rabu malam (20/9/23).

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. H. Ferryandi, ST., MM., MT disaksikan unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil serta tamu undangan lainnya.

Dihadapan Anggota DPRD Kab. Inhil, HM. Wardan menyampaikan alasannya mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Inhil dikarenakan akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR-RI dalam Pemilu 2024 yang akan datang.

Secara khusus dan takzim saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Wabup Inhil, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda juga jajaran pemerintah daerah serta berbagai pihak lainnya atas kerjasama dan dukungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Inhil.

“Insya Allah saya akan melanjutkan masa jabatan saya sampai dikeluarkannya persetujuan pengunduran diri saya”, tegas bupati.

Sungguh kerjasama yang sinergis dan bernilai kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga pembangunan menjadi kesan yang sangat mendalam bagi saya.

“Semoga dengan semangat kebersamaan, Indragiri Hilir yang semakin maju, bermarwah dan bermartabat dapat kita wujudkan”, ucap bupati mengakhiri sambutannya.***(inf)

Bupati Kasmarni Minta Warga Ikut Wujudkan Akselerasi Pembangunan Desa

Bupati Kasmarni Minta Warga Ikut Wujudkan Akselerasi Pembangunan Desa (foto:dskm)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak warganya untuk ikut mewujudkan akselerasi pembangunan di desa dan daerah demi kesejahteraan, salah satunya dengan mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

“Program TMMD ini harus kita sukseskan bersama, demi mewujudkan akselerasi pembangunan dan mendukung pertahanan darat yang tangguh,” ungkap Kasmarni saat menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TMMD ke-118 Tahun Anggaran 2023, di halaman Kantor Camat Bathin Solapan, Rabu, 20 September 2023.

Bupati Kasmarni mengatakan TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, namun juga untuk membangun semangat dan percaya diri masyarakat agar mampu mengelola segala potensi yang dimiliki.

Serta meningkatkan kesejahteraan dan menjadi pemicu kasadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan upaya-upaya pencegahan paham radikalisme.

Tahun 2023 ini, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan dipilih menjadi lokus (tempat) pelaksanaan TMMD ke-118.

Kepada seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Sebangar, Bupati mengingat, bahwa kegiatan TMMD bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab prajurit TNI, akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Untuk itu, mari berikan dukungan, dengan  melibatkan diri membantu prajurit TNI tanpa diminta. Masyarakat harus bahu membahu membantu TNI demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. kembali kita lestarikan semangat gotong royong melalui kegiatan TMMD ini,” pungkasnya.

Hadir dalam pembukaan TMMD ini, Kasrem 031/WB Kolonel Inf Achmad Daeng Leo, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, Dandim/0303 Bengkalis Letkol Arh Irvan Nurdin, Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena, serta sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bengkalis.***(imam/hm)

Bupati Inhil Hadiri Forum Konsultasi Publik Loka POM

Bupati Inhil Hadiri Forum Konsultasi Publik Loka POM (foto: hms)

Tembilahan(SegmenNews.com)- Diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia H. Muamar Khadafi, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Loka POM Kabupaten Inhu serta penyampaian Kiat sukses dalam meraih penghargaan Daerah Peduli Pelayanan Publik bertempat di Aula Hotel Harmona Inn Jl. Kartini Tembilahan, Selasa (19/9/2023).

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kab. Indragiri Hulu, Kapolres Inhil, Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Kepala DPMPTSP Inhil, Kepala Dinas SATPOL PP Inhil serta tamu undangan.

Kepala Loka POM Kab. Indragiri Hulu mengatakan bahwa BPOM sebagai intansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan tolak ukur sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan. Maka dengan adanya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah diskusi dengan penerima layanan.

Sementara itu, Bupati Inhil dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pelayanan publik yang baik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

“Penyelenggara pelayanan publik juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.
Pelayanan publik juga harus berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik tersebut. Kami harapkan setelah kegiatan ini pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM Indragiri Hulu bisa jauh lebih baik, jauh lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”.

“Ini merupakan langkah yang baik dilakukan oleh instansi dalam meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat dengan membuka forum guna menerima masukan dari seluruh sektor,” tutup staf Ahli Bupati.***(imam/hm)

Panen Cabai Komunitas Mahasiswa Petani Milineal

Bengkalis(SegmenNews.com)- Wabup Bengkalis DR H Bagus Santoso turut bergabung bersama komunitas Mahasiswa petani milenial sukses memanen Cabai Alpha F1 di kebun cabai jalan pertanian Bengkalis, selasa 19 September 2023.

Wabup turut bangga dan memberikan apresiasi kepada komunitas Mahasiswa petani milenial yang secara mandiri berhasil melewati proses tahaban dari pengolahan, penanaman, perawatan hingga puncaknya panen raya. “ Anda anak muda yang luar biasa, karena sudah terbukti berhasil. Anda lulus menanam sampai puncak panen” puji Bagus Santoso.

Dengan keberhasilan tersebut menurut Bagus Santoso maka petani milenial sudah terukur kemampuannya kedepan dapat mengembangkan lebih luas lagi. Saat ini Dafiq Zaidan berhasil menanam 750 pokok cabe sebagai demplot dan akan membuka lahan disebelahnya dengan target 5 ribuan.

Disampaikan Bagus Santoso yang dikenal senang blusukan dan berkebun bahwa faktanya jumlah petani muda semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dari data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang.Jumlah ini hanya sekitar 8 persen dari total petani Indonesia yang berjumlah 33,4 juta orang.

Dikabupaten Bengkalis juga demikian, betapa anak muda lebih suka menjadi pegawai honorer atau karyawan dibandingkan menekuni bidang pertanian. Padahal potensi kerja dan penghasilan lebih menjanjikan pada bidang pertanian. “ kita dorong sekaligus pahamkan nilai kemandirian kepada anak muda kita, kunci sukses adalah keberanian” imbuhnya.

Dafiq Zaidan dan kawan-kawan adalah contoh mahasiswa petani milenial asal Bengkalis yang merintis dan sukses mengembangkan tanaman cabe jenis Alpha F1. Bersama kawan milinealnya yang sama-sama masih berstatus mahasiswa bangkit menjadi kaum milenial percaya diri menekuni pertanian.

“ Kami memilki tekad untuk mandiri , membentuk komunitas untuk berbuat tidak hanya teori. Alhamdulillah sekarang sudah memanen hasil” kata Dafiq penuh optimis.

Petani melineal Cabe Alpha F1 sudah memetik panen yang ketiga kalinya dan di jual dengan harga Rp 45.000.- perkilogram. Adapun jenis cabe keriting warna hijau cocok untuk sambal dan bumbu masak dapur.

Keberhasilan Kelompok petani milenial mendapat perhatian khusus dari Wabup Bengkalis DR H Bagus Santoso bersama rombongan untuk datang di lokasi sekaligus bergabung panen bersama.

Ikut rombongan diantaranya kepala Imigrasi Zakaria, Pelaku Usaha Pertanian H Amin, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Mahasiswa Komunitas Petani Milenial, warga dan awak media.***(imam/rl)

DPRD Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD P 2023

Para jubir Fraksi ketika bersalaman usai membacakan pandangan umum fraksinya

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (19/9/2023).

Jubir Fraksi PDI Perjuangan (atas) dan Fraksi PKS (bawah) saat membacakan pandangan umum fraksinya

Rapat paripurna masa sidang kesatu tahun 2023/2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal MM dan didampingi Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal MM

Sedangkan dari Pemko Pekanbaru, dihadiri oleh Asisten II Setdako Ingot Ahmad Hutasuhut serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Para anggota dewan yang hadir saat rapat paripurna

Sesuai kesepakatan MoU antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Ranperda APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,89 triliun.

Sekretaris Dewan Kota Pekanbaru Hambali Nanda saat membacakan draf rapat paripurna

Secara umum, pandangan umum fraksi yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyoroti agar capaian PAD dapat maksimal sehingga tak hanya bergantung pada dana transfer pusat.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Indra Sukma, pihaknya meminta adanya solusi agar ketergantungan terhadap dana tersebut dapat diimbangi dengan PAD. Selanjutnya pertanyaan terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 juga dipertanyakan.

Jubir Fraksi PDI Perjuangan saat membacakan pandangan umum fraksinya

“Fraksi PAN melihat dan memandang permasalahan banjir, drainase dan jalan rusak masih menjadi keresahan masyarakat kota Pekanbaru,” jelas Indra.

Terakhir Indra mempertanyakan terkait kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. (Galeri)