Beranda blog Halaman 397

Lebih Hemat Pakai Kendaraan Listrik 

Lebih Hemat Pakai Kendaraan Listrik (foto:dok pln)

Jakarta(SegmenNews.com) – PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau _electric vehicle_ (EV) yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat sangat merasakan manfaat dan keuntungan transisi ke kendaraan listrik ini.

Salah satu pengguna mobil listrik, Norita menuturkan betapa hemat dan ramah lingkungan EV yang sudah ia gunakan selama 5 bulan tersebut.

“Mobil listrik sangat menghemat biaya operasional, dari pajak hingga _service_ pun lebih murah. Biasanya _service_ itu bisa sampai Rp500 ribu tapi untuk mobil listrik hanya Rp100 ribu. Ini juga sangat ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap dan polusi,” tutur Norita.

Norita juga menambahkan, pengguna EV tidak perlu khawatir walaupun macet biaya operasional akan tetap stabil dan menjadi murah.

“Kalau dulu itu perbulan saya bisa menghabiskan Rp2 juta rupiah setiap bulannya, namun seketika saya beralih ke mobil listrik hanya hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp200–300 ribu per bulannya,” kata Norita.

Hal serupa juga disampaikan Driver Ojol Wawan Poedji Santoso, mengaku merasakan lebih hemat dan nyaman setelah beralih menggunakan motor listrik. Sejak menggunakan EV untuk ojek online, dirinya mampu menekan pengeluaran berlebih.

“Sekarang malah bisa menabung lebih banyak. Pengeluaran bensin sebesar Rp50 ribu per hari serta ongkos perawatan sekitar Rp200 ribu saban dua-tiga minggu, tak ada lagi,” ungkap Wawan.

Meski di awal sempat bingung menggunakan kendaraan listrik, Wawan mengaku kini tak lagi khawatir termasuk perawatan dan biayanya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemerintah tengah mengakselerasi ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau EV di Indonesia guna menekan penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan mendorong transformasi industri serta mendorong ketahanan energi nasional.

“PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan _home charging_ untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.

Darmawan juga menjelaskan bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik akan membantu pengguna menjadi lebih hemat. Sebagai gambaran, untuk kendaraan sepeda motor dengan jarak tempuh 50 kilometer (km) membutuhkan 1 liter BBM, sedangkan sepeda motor listrik dengan jarak sama menghabiskan 1,2 kilowatt hour (kWh).

“Maka, dengan asumsi tarif listrik sebesar Rp1.699,53 per kWh, hanya diperlukan sekitar Rp 2.500 untuk sepeda motor listrik. Sedangkan, motor BBM menghabiskan sekitar Rp 13 ribu untuk menempuh jarak yang sama. Dengan begitu menggunakan motor listrik lebih hemat biaya 80 persen daripada menggunakan sepeda motor BBM,” jelas Darmawan.

Darmawan menerangkan, EV merupakan kendaraan yang sangat ramah lingkungan, ini juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih segar dan nyaman.

“Jika kita bandingkan emisi yang dihasilkan antara kendaraan berbahan bakar minyak dan EV, konsumsi 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik, sedangkan emisi karbon 1 liter BBM adalah 2,4 kg Co2e, dan emisi karbon 1,2 kWh listrik adalah 1,3 kg Co2e. Artinya dengan menggunakan kendaraan listrik kita sudah mengurangi sekitar 50 persen emisi karbon,” pungkas Darmawan.***(rl)

Jelang HUT RI ke 78, PKK Pematang Berangan Sukses Gelar Berbagai Lomba

Rohul(SegmenNews.com)- Menjelang hari ulang tahun (HUT) republik indonesia (RI) yang ke 78 yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 mendatang, Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) desa pematang berangan kecamatan rambah sukses menggelar pelaksanaan Gebyar HUT RI ke 78 dengan berbagai perlombaan, yang bertempat dihalaman kantor desa pematang berangan kabupaten Rokan hulu, Minggu (13/8/2023).

Adapun berbagai perlombaan yang ditampilkan seperti Lomba menyuapi roti kemulut teman dengan mata tertutup, lomba lempar tepung estafet, lomba lari dalam kain sarung pakai kaca mata hitam, lomba pindah sarung estafet, lomba memasukkan paku kedalam botol dengan tali diikat di pinggang, lomba bakiak, lomba sepakbola pake corong, dan terakhir lomba merias wajah dengan mata tertutup.

Ketua TP-PKK desa pematang berangan Sugesti SE, M.si mengatakan hari ini TP-PKK mengadakan 8 perlombaan yang diikuti oleh para ibu-ibu desa pematang berangan dari 5 dusun, dengan perwakilan oleh tiap-tiap rukun warga (RW) ditiap dusunnya.

” Antusias para ibu-ibu dalam mengikuti perlombaan yang diadakan sangat meriah sekali penyambutannya dengan HUT RI ke 78 ini, hal ini meningkatkan semangat juang dan jiwa sportifitas antar ibu-ibu desa pematang berangan serta terjalin kekompakan tolong menolong antar sesama,” ungkap Sugesti.

Diakuinya bahwa acara perlombaan hari ini dana anggarannya dibantu oleh para donatur yang ada disekitaran desa pematang berangan yaitu para pedagang.

” untuk program PKK sendiri sudah ada yang tercapai, yakni kekompakan para ibu-ibu desa pematang berangan terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu dalam rangka penyuluhan pencegahan stunting,” katanya.

” Kegiatan perlombaan HUT RI ini, TP-PKK desa pematang berangan akan mengadakan kegiatan tersebut pada tiap tahunnya untuk mempererat hubungan kedekatan antar sesama ibu-ibu dengan kekompakan mereka, yang kreatif serta ide-ide baru yang akan lebih meriah lagi,” tutupnya.(fit)

Bank bjb Serahkan KUR dan Tawarkan Berbagai Promo di Nasional Expo 2023

Bank bjb Serahkan KUR dan Tawarkan Berbagai Promo di Nasional Expo 2023

Surakarta(SegmenNews.com)- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) turut berperan aktif pada pelaksanaan Nasional Expo 2023 sebagai peringatan hari UMKM Nasional 2023.

Peringatan Hari UMKM 2023 dan Nasional Expo diikuti ribuan pengusaha mikro dan kecil dari berbagai Indonesia ini digelar di Pura Mangkunegaran Solo mulai Kamis hingga Minggu, 10-13 Agustus dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Peringatan Hari UMKM Nasional 2023 ini mengambil tema Transformasi UMKM di masa depan. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan memperkuat UMKM sebagai salah satu pilar penggerak roda perekonomian bangsa.

Bank bjb Serahkan KUR dan Tawarkan Berbagai Promo di Nasional Expo 2023(foto: dok bjb)

Pada acara itu juga dilakukan simbolis penyerahan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui bank bjb oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah  Teten Masduki.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan selain mengucurkan kredit, bank bjb juga membuka booth pada pelaksanaan Nasional Expo 2023 dengan tema DIGI Flexing Lokal Festival dan menyediakan sejumlah promo dan hadiah.

Widi menuturkan peringatan Hari UMKM Nasional Expo DIGI Flexing Lokal Festival Solo, Kota Surakarta kali ini akan membawa warna dan nuansa yang berbeda dari kegiatan UMKM Nasional Expo yang pernah diselenggarakan sebelumnya, dengan tetap fokus pada brand UMKM lokal ditambah dengan apparel dan OutDoor Gear.

“Kami menyediakan banyak promo yang hanya bisa didapatkan selama acara berlangsung. Silahkan datang ke booth bank bjb di Nasional Expo 2023,” kata Widi.

Dalam DIGI Flexing Lokal Festival bank bjb menggandeng sejumlah UMKM clothing local supported by Jakcloth & Outfest yang menawarkan diskon hingga 50% atau maksimal Rp25.000.

Beberapa brand lokal yang mengikuti program ini diantaranya, Roughneck, Rassazhe, Naky House, Gradit, Keith,  High Volume, Rown Division dan masih banyak lagi.

“Kami juga menyediakan hadiah utama motor listrik bagi pengunjung yang melakukan transaksi tertinggi dan hadiah transaksi bagi merchant dengan total hadiah Rp 6.000.000” ujar Widi.

Untuk mendapatkan hadiah tersebut, pengunjung diwajibkan melakukan transaksi menggunakan DIGI atau DigiCash lalu mendapatkan 1 kupon undian.

Nasabah yang melakukan transaksi minimal Rp50.000 akan  mendapatkan satu kupon undian berlaku kelipatan. Setiap nasabah maksimal memperoleh 5 kupon undian per transaksi. Pemenang akan diundi pada tanggal 13 Agustus 2023 di kegiatan DIGI Flexing Lokal Festival 2023

Tak hanya pengunjung, tenant yang bekerja sama dengan bank bjb juga akan mengantongi hadiah masing-masing Rp2 juta untuk 3 brand yang melakukan transaksi dan volume penjualan terbesar inimal Rp25 juta selama acara berlangsung. Jadi tunggu apa lagi, ayo kunjungi booth bank bjb di Nasional Expo 2023 ini!.***(rl)

Komisi V DPRD Riau RPD Peluang Beasiswa

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi V DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Presentasi Peluang Beasiswa dan Student Exchange Program bersama IPU Tertiary Institute New Zealand, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Selasa.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Arnita Sari dan M. Arpah. Turut hadir Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Syahroni Tua.

Hadir dalam kesempatan ini PLH Kabiro Pemerintahan dan Otda Elly Wardhani beserta jajaran, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) beserta jajaran, Kabid Kerjasama dan Perbatasan Setda Provinsi Riau Rayan Pribadi beserta jajaran, Perwakilan Disdik Provinsi Riau M. Yuzar beserta jajaran, Perwakilan beberapa SMA dan Universitas di Riau, serta Perwakilan dari IPU Tertiary Institute New Zealand Sendiron Enumbi, Hiroyasu Tsumakura, dan Shoji Wakayama.

Dalam pembahasan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari menyampaikan bahwa beasiswa akan diberikan pada 20 anak yang akan lulus seleksi.

“Kita jangan hanya bicara soal kerjasama pendidikan, bisa juga kemampuan bahasa Inggris ditambah dengan kemampuan berbahasa Jepang. Kerjasama tidak hanya di pendidikam bisa juga dalam hal lapangan pekerjaan. Tidak hanya beasiswa, juga akan pertukaran pelajar, yang akan terus bergulir, sehingga terbuka kerjasama yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Director of Business Development IPU Tertiary Institute New Zealand Hiroyasu Tsumakura menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah Provinsi Riau atas kerjasama ini.***(adv)

DPRD Riau Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa Agenda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (10/8/2023).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Riau, yaitu Anggota Fraksi Partai Golkar Septina Primawati beserta jajaran, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Soniwati beserta jajaran, Fraksi Partai Demokrat beserta jajaran, Ketua Fraksi Partai Gerindra Syafrudin Iput beserta jajaran, Anggota Fraksi PAN, Anggota Fraksi PKS, Sekretaris Fraksi PKB Sugianto beserta jajaran, dan Anggota Fraksi Partai Gabungan (PPP-Nasdem-Hanura).

Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Diawali dengan agenda pertama, yaitu penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Wagubri Riau (Wagubri) Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution menghadiri rapat paripurna menyampaikan serangkaian proses, mulai dari  penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban APBD 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Secara substansi, sebutnya, Raperda tersebut dapat diterima dan disetujui oleh anggota dewan, untuk selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Berkenan dengan hal itu, tentu sudah sepatutnya kami menyampaikan penghargaan yang setingginya atas sinergitas yang terjalin antara eksekutif yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serta legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Riau dalam proses rancangan pertanggungjawaban APBD 2022,” kata Wagubri.

Seluruh tahapan, ucapnya, dimulai dari penyampaian perencanaan Perda Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 secara resmi dari Pemerintahan Daerah Provinsi Riau kepada DPRD Provinsi Riau pada 10 Juli 2023. Kemudian, imbuhnya, paripurna pengantaran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 pada 13 Juli 2023.**(adv)

Bupati Alfedri Pimpin Upacara HUT Riau ke-66 di Siak

Siak(SegmenNews.com)- Bupati Siak H Alfedri memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Siak, Kompleks Bakti Praja, Mempura , Rabu (9/8).

Alfedri membacakan pidato Gubernur Riau Drs H Syamsuar. Dikatakan Alfedri, Provinsi Riau telah memasuki usia ke-66 tahun, rentang usia yang begitu matang dan sarat pengalaman bermakna bagi sebuah negeri bernama Riau.

Peringatan ini, momentum penting bagi kita semua untuk terus melangkah, menapak azam demi mewujudkan cita-cita pembangunan yang dicanangkan tokoh-tokoh pendiri dan pejuang Riau dengan semangat patriotismenya untuk mengangkat marwah Bumi Lancang Kuning,” kata bupati.

Makna peringatan ini, menjadi harapan bersama untuk terus berbenah, bahu-membahu, bersatu-padu, dan bersepakat guna menyelesaikan berbagai persoalan  yang semakin kompleks. Karena itu, peringatan hari jadi ini menjadi refleksi dan muhasabah bagi semua sudah sejauh mana berkarya dan memberikan kontribusi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Hari Jadi ke-66 Provinsi Riau ini, mengangkat tema “Riau Bersatu dan Berkelanjutan”. Tema ini menjadi pelecut semua pihak untuk bersatu mengangkat segala potensi dengan harapan, kedepannya akan tercipta kolaborasi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Dengan mengazamkan Riau Bersatu dan Berkelanjutan tidak dapat dilakukan hanya Pemprov Riau sendiri, melainkan diperlukan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, BUMN/BUMD dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Kemudian, Bupati Alfedri mengatakan, saat ini Provinsi Riau menjadi pusat perekonomian Sumatera ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II  2023 tumbuh  4,88 persen. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia.

Capaian IPM Provinsi 2022 sebesar 73,52 (kategori tinggi), lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu 72,91. Dengan demikian, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh se-Indonesia. Pada 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 500,81 ribu jiwa, turun menjadi 485,03 ribu jiwa pada 2023. Pada 2022 kemiskinan ekstrem Riau tinggal  1,40 persen lebih rendah dibandingkan kondisi nasional 2,04 persen.

“Untuk penanganan tengkes 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi tengkes menjadi 17 persen dari 22,3 persen,” terang bupati. Selain itu, mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Wajib Belajar 12 Tahun di  Riau, agar tidak ada anak di Riau yang berusia 12-18 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun.

Untuk memenuhi hal tersebut, pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis dan SMA/SMK/SLB swasta diberikan Bosda.***(inf)

Dianggarkan Rp4 Miliar, Jalan Dahliah Pekanbaru akan Dioverlay

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Satu persatu jalan rusak telah diperbaiki Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Setelah jalan Suka Karya dan jalan Delima yang diperbaiki kini giliran jalan Dahliah yang akan diperbaiki dengan sistem lapis ulang atau overlay.

Perbaikan jalan Dahliah tersebutakan menghabiskan anggaran sekitar Rp4 miliar dengan panjang sekitar 2 Km.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah, Jumat (11/8/2023). Pria yang biasa disapa Edu itut menyebutkan bahwa perbaikan jalan Dahliah sedang proses administrasi.

“Sekarang ini sedang proses tahap administrasinya, karena kemarin baru selesai masa pemeliharaan dari IPAL dan PDAM, setelah itu baru bisa kita pegang lagi, kalau kemarin belum bisa kita pegang kan. Ini lagi proses,” kata Edu.

Edu mengatakan memang jalan Dahliah termasuk salah satu yang dianggarkan Pemko Pekanbaru untuk dilakukan overlay pada tahun ini. Sebelumnya jalan tersebut masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sehingga belum bisa dilakukan perbaikan oleh Pemko Pekanbaru.

Edwar mengharapkan proses perbaikan jalan Dahliah sudah bisa masuk lelang di e-katalog. “Minggu ini sudah dalam proses lelang e-katalog, dengan nilai Rp4 miliar dan panjang jalan sekitar 2,2 Km. Sekitar 1,8 Km sampai 2,2 Km tergantung rekayasa lapangan terakhir, lebih kurang 2 Km lah,” ungkapnya.

Untuk diketahui tahun ini Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR telah menganggarkan 3 ruas jalan yang diperbaiki secara overlay yaitu Suka Karya, Delima, Dahlia. Ketiga ruas jalan ini diperbaiki melalui APBD Kota Pekanbaru.

Namun dalam perjalanannya, Pemko kembali menambah 3 ruas jalan lagi yang akan dioverlay yaitu jalan Rambutan, Inpres / Kartama dan juga jalan Paus. Anggaran ketiga ruas ini berasal dari pergeseran anggaran pembelian mobil listrik.

Selain itu, tahun ini Pemko Pekanbaru juga mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Provinsi Riau untuk perbaikan 4 ruas jalan. Empat jalan itu yakni Jalan Parit Indah, Tanjung, Firdaus dan juga Jalan Pemuda.(*mr)

Istri Kedua Bupati Adil Dituntut 3 Tahun Penjara

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Fitria Nengsih, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang juga istri kedua Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dituntut selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan kurungan. Fitria Nengsih dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Budiman Abdul Karib SH, Masmudi, SH, Fengki Indra SH dan Agung Satrio Wibowo SH, dihadapan majelis hakim yang diketuai Mardison SH, pada persidangan yang digelar Kamis 10 Agustus 2023.

“Menyatakan Terdakwa Fitria Nengsih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu,”, ujarnya.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitria Nengsih berupa pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, subsidiair pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” ujar JPU.

Fitria Nengsih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan bersama Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dan Auditor BPK Perwakilan Propinsi Riau, Rabu 21 Juni 2023, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ia didakwa menerima suap dan memberi suap Bupati M Adil sebesar Rp750 juta.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Budiman Abdul Karib SH, Masmudi, SH, Fengki Indra SH dan Agung Satrio Wibowo SH, dihadapan majelis hakim yang diketuai Mardison SH, disebutkan, perbiatan terdakwa Fitria Nengsih dilakukan pada Bulan Januari 2023.

Pemberian Rp750 juta kepada Muhammad Adil, selaku Bupati Kepulauan Meranti bertujuan agar memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada PT Tabur Muthmainnah Tour.

Lebih lanjut dalam dakwaan disebutkan, Terdakwa awalnya adalah sebagai perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour di Selat Panjang sejak tahun 2021. SelanjutnyaTerdakwa menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT Tanur Mutmainnah Tour di Pekanbaru tanggal 29 Juli 2022.

PT Tanur Muthmainnah Tour adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Reza Fahlevi sebagai Direktur, dan Maria Giptia sebagai Komisaris Utama dan Heny Fitriani sebagai Komisaris.

Selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Meranti. Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021-2025. Terdakwa mengetahui adanya program dan misi dari Muhammad Adil untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 orang secara bertahap.Terdakwa berkeinginan supaya PT Tanur Muthmainnah Tour mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga pada sekira pertengahan tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan

Pasific Jakarta, Terdakwa dan Muhammad Adil, melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT Tanur Muthmainnah Tour dan PT Hamsa Mandiri Internasional Tours, yakni Heny Fitriani dan Deny Surya Abdul Rahman.

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan mengenai program dari Muhammad Adil untuk memberangkatkan umroh. Kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 orang secara bertahap dan kesanggupan PT Tanur Muthmainnah Tour untuk melaksanakannya dengan Terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour.

Karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 jemaah perserta, maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Bupati memerintahkan Bagian Kesra Setdakab untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022.

Kemudiansetelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000, maka sekira bulan Oktober 2022 Muhammad Adil memerintahkan Syahrizal untuk segera melaksanakan perjalanan ibadah umroh dengan PT Tanur Muthmainnah Tour sebagai pelaksananya.

Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 dan Muhammad Adil juga memerintahkan Mario Handoko (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa)untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog. Pada sekira bulan November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT Tanur Muthmainnah Tour dan PT Hamsa Mandiri International Tours, Terdakwa dan Muhammad Adil lalu membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Muhammad Adil, yakni sejumlah Rp3 juta dikali dengan jumlah peserta Umrah, yakni sebanyak 250 orang, sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Muhammad Adil  Rp750 juta. Hal ini disetujui Terdakwa dan Muhammad Adil.

Pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa memerintahkan Endang Afrina (perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT Tanur Muthmainnah Tour.

Tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan Muhammad Adil bertemu dengan Mario Handono di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian Muhammad Adil memerintahkan untuk mempercepat progres E-Katalog untuk PekerjaanPenyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesra TA 2022 dan juga memberitahukan kepada Mario Handono bahwa akan dikerjakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Mari Handono menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh, namun Mario Handono mengatakan bahwa diperlukan dua pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut.

Terdakwa lalu menghubungi kantor Pusat PT Tanur Muthmainnah Tour untuk meminta persetujuan Henny Fitriani (kakak Reza Fahlevi) untuk menggunakan PT Hamsa Mandiri International Tours, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini Henny Fitriani menyetujuinya asalkan yang mendapatkan pekerjaan tetap PT Tanur Muthmainnah Tour.

Bahwa dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh Terdakwa terdapat kekurangan berkas, maka pada sekitar awal Desember 2022, Muhammad Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan Syafrizal untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan. Syafrizal akhirnya menyetujuinya.

Bahwa setelah PT Tanur Muthmainnah Tour menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui Muhammaf Adil di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti. dan menyerahkan uang sebesar Rp750 juta.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***(ran/hn)

MA Tolak PK Moeldoko, Ini Kata Agung Nugroho

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Mahkamah Agung (MA) resmi menolak upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat.

Adapun keputusan itu dikeluarkan pada hari ini Kamis (10/8/2023). Dengan amar putusan tolak. Perkara nomor 128 PK/TUN/2023 ini diadili oleh ketua majelis Yosran, anggota majelis 1 Lulik Tri Cahyaningrum, anggota majelis 2 Cerah Bangun. Selain itu, panitera pengganti Adi Irawan.

“Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” tulis MA dalam lama resminya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho mengaku sangat bersyukur atas putusan MA. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas.

“Kami DPD Demokrat Riau sangat bersyukur. Jadi ini sudah sangat jelas, bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengambil alih partai kami adalah perbuatan ilegal,” ungkap Agung.

Ditambahkan dia, keputusan MA hari ini sekaligus memberi kepastian hukum terhadap seluruh Kader Demokrat se-Indonesia.

Juga memberikan ketetapan agar tidak ada lagi yang mencoba-coba memainkan issue kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Kemudian juga melalui keputusan ini, tidak ada lagi yang bisa mencoba-coba memainkan issue kepemimpinan di Demokrat. Ini clear dan sangat jelas,” imbuhnya.

“Ini memberikan kepercayaan diri kader Demokrat Riau. Saya akan segera menyerukan kepada seluruh kader dan caleg untuk terus memberi solusi atas masalah rakyat,” tutupnya kepada SegmenNews.com.***(riz)

Banyak Kabel dan Tiang di Tepi Jalan, Yuk Kenali yang Mana Milik PLN

Jakarta(SegmenNews.com) – Banyaknya kabel yang terpasang pada tiang-tiang mulai dari tepi jalan protokol hingga ke pemukiman, membuat masyarakat mengira seluruh tiang dan kabel tersebut merupakan utilitas kelistrikan. Padahal kabel dan tiang tersebut sebenarnya milik berbagai instansi mulai kelistrikan, telematika, maupun telekomunikasi. Untuk itu, penting untuk mengenali ciri-ciri utilitas tersebut guna mengetahui kabel dan tiang milik PLN.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, kabel dan tiang listrik milik PLN memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan utilitas instansi lain. Pertama, kata Gregorius, jarak antar tiang tiang milik PLN sekitar 30 meter hingga 40 meter.

Kedua, terdapat perbedaan tinggi tiang PLN sesuai tegangannya, yakni tegangan rendah setinggi 7,5 meter dari permukaan tanah dengan diameter 190 milimeter (mm). Sedangkan untuk tiang tegangan menengah memiliki tinggi 10,8 meter dari permukaan tanah dengan diameter 267 mm.

“Secara kasat mata bisa dilihat bahwa tiang PLN itu tinggi dan diameternya lebih besar dibanding tiang lain,” kata Gregorius.

Ketiga, untuk kabel udara milik PLN, dapat dikenali dengan kerapiannya. Kabel milik PLN terpilin dan tidak tergumpal pada tiang dan cenderung memiliki diameter yang lebih besar dibanding kabel lain.

“Kabel milik PLN yang berada di udara terdiri dari 4 kabel dipasang terpilin, sedangkan utilitas lain tidak terpilin serta diameter lebih kecil. Selanjutnya, untuk ketinggian lengkungan kabel pada jalan besar yaitu 6 meter, untuk jalan kecil 4 hingga 5 meter. Terakhir, kabel listrik PLN tidak tergulung di tiang,” jelas Gregorius.

Dirinya menyebutkan, PLN rutin melakukan pemeliharaan utilitas sebagai tindakan preventif memastikan tiang dan kabel listrik tetap optimal dalam menyalurkan energi listrik. Menurutnya, PLN akan segera melakukan tindakan jika terdapat tiang dan kabel yang dinilai tidak sesuai standar.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada PLN, kalau melihat ada tiang listrik miring atau kabel listrik milik PLN yang menjuntai. Laporkan saja melalui PLN Mobile. Segera kami tindaklanjuti,” tutup Gregorius.***(rl)