Jakarta(SegmenNews.com)- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan konsultasi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Selasa (18/11/2025). Kunjungan ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2024-2045.

Kunjungan ini diikuti Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau , Sunaryo, serta dihadiri Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau, yakni Ma’mun Solikhin, Edi Basri, dan Evi Juliana. Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Riau Fendry Jaswir, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Riau, Iwan dan Ade.

Rombongan DPRD Provinsi diterima oleh jajaran Direktorat di Kementerian Kehutanan, antara lain Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Beni Raharjo, serta pejabat lainnya seperti Doni, dan Fidelia B. Galle.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Sunaryo menyebutkan, kunjungan ini bertujuan memperoleh informasi langsung sekaligus melakukan audiensi mengenai percepatan penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah di wilayah Provinsi Riau.

”Pembahasan Ranperda RTRW ini merupakan pekerjaan lanjutan dari Panitia Khusus yang telah bekerja sejak tahun 2024. Ketika kami mengajukan permohonan persetujuan substansi ke ATR, berkas dikembalikan dengan catatan masih adanya permasalahan tumpang tindih hak atas tanah yang harus diselesaikan. Pada tahun 2018 masalah serupa tidak muncul, namun saat ini menjadi catatan serius. Gubernur meminta DPRD untuk membantu menyelesaikan persoalan ini, sehingga kami mengundang seluruh kepala kantor pertanahan se-Riau, pemerintah kabupaten/kota, serta menerima aspirasi masyarakat,” jelas Sunaryo.

Dari hasil inventarisasi, ditemukan proses tumpang tindih lahan seluas 557.153 hektare, sedangkan usulan dari Pemerintah Provinsi Riau mencapai 1.359 hektare. Menurut Sunaryo, penyelesaian masalah ini membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk kementerian terkait.

Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Edi Basri menambahkan, bahwa persoalan tumpang tindih terus berkembang dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Evi Juliana menyoroti banyaknya temuan tumpang tindih lahan perkebunan masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Anggota Bapemperda lainnya, Mamun Solikhin, turut menekankan bahwa konflik agraria di Riau semakin terbuka dan membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Kehutanan, Galle menyampaikan sejumlah masukan teknis. Direktorat menyarankan agar proses verifikasi data dilakukan secara langsung di lapangan dan segera disampaikan ke kementerian untuk ditindaklanjuti. Mereka juga menegaskan bahwa penyelesaian dapat dilakukan meskipun proses revisi RTRW masih berjalan, mengingat sifatnya yang parsial dan mendesak. (adv)

Jakarta(SegmenNews.com)– Beberapa waktu lalu Komisi III DPR berencana membentuk Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan. Langkah ini menuai kritik, terutama karena publik mempertanyakan urgensinya. Banyak pihak menilai seharusnya DPR lebih dulu membentuk Panja Reformasi DPR sendiri sebagaimana tuntutan rakyat pada akhir Agustus lalu.

Menanggapi hal tersebut, tim media mewawancarai Barita Simanjuntak, pengamat Kejaksaan sekaligus mantan Ketua Komisi Kejaksaan 2019–2024 yang kini sebagai Ketua Tim Ahli Jaksa Agung RI. Barita menyampaikan dengan tegas bahwa khusus untuk Kejaksaan, jika ingin jujur dan objektif, langkah pembentukan Panja oleh Komisi III sebenarnya tidak perlu bahkan kontraproduktif.

Barita menguraikan sejumlah alasan terkait hal tersebut. Pertama, hasil survei dari lembaga-lembaga kredibel seperti LSI, Indikator, dan Litbang Kompas menunjukkan secara signifikan bahwa Kejaksaan mendapatkan penilaian baik dan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dibanding lembaga lainnya. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan sesaat, melainkan telah konstan dan permanen selama sedikitnya lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin.

Kedua, Barita menekankan bahwa Kejaksaan tidak hanya kuat di ranah penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Kejaksaan juga mencatat capaian tertinggi dalam pengembalian kerugian negara, pemulihan aset negara, pengembalian aset negara, serta pendampingan sebagai Pengacara Negara.

Ketiga, Barita menyebut Kejaksaan melalui Jaksa Agung Burhanuddin merupakan lembaga yang paling banyak memperoleh penghargaan prestisius dari berbagai pihak, mulai dari Asosiasi Jaksa Internasional, Detik, CNN, hingga banyak NGO bereputasi baik.

Keempat, dalam aspek manajemen risiko dan tata kelola (GCG), Kejaksaan juga meraih pengakuan dari berbagai lembaga independen seperti BPKP, BKN, LAN, dan lainnya.

Kelima, puluhan apresiasi juga diberikan oleh lembaga negara, baik pusat maupun daerah, yang aset, piutang, dan kekayaan daerahnya berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurut Barita, fakta-fakta objektif tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan. “Kan jadi aneh lembaga yang paling dipercaya publik kok malah dievaluasi, Lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah,” ujarnya.

Barita menegaskan bahwa jika mengacu pada hasil survei, yang justru perlu dirumuskan oleh Komisi III adalah penguatan fungsi Kejaksaan. Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan sudah ada mekanismenya melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Aspirasi publik yang tercermin dari hasil survei justru menginginkan penguatan fungsi Kejaksaan dalam RUU KUHAP. Maka, menurut Barita, apabila Komisi III ingin responsif terhadap amanat rakyat, hal inilah yang perlu ditindaklanjuti.

Ia menambahkan, sangat disayangkan jika kesempatan ini tidak bisa diakomodasi dan diartikulasikan dengan baik oleh Komisi III DPR. Barita mendorong agar langkah strategis yang progresif disusun melalui regulasi yang memberikan dukungan signifikan bagi penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi, perampasan aset, dan pemulihan kerugian negara, sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi eksekutif yang saat ini sangat gencar memberantas korupsi.***(rl)