Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Kota Pekanbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru Atas Perubahan Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Bawah Tanah. Pengesahan dilakukan pada sidang paripurna, di Gedung Balai Payung Sekaki, Senin.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, didampingi anggota dewan lainnya. Sementara, dari Pemko Pekanbaru hadir Pj Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta Kepala OPD, dan Forkompimda.

Selain Perda Kota Pekanbaru Atas Perubahan Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Bawah Tanah, pada kesempatan tersebut juga disahkan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Setelah disahkan, Pemko Pekanbaru kini telah memiliki payung hukum dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang akan diresmikan pada Juni 2023.

Usai paripurna, Pj SekdaPekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam optimalisasi sanitasi.

Dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dan berkesinambungan, maka segala kendala teratasi. Hal ini menjadi bukti hadirnya Pemko Pekanbaru dalam memberikan perlindungan dan pengendalian kualitas hidup penduduk.

Dalam mengoperasikan IPAL, Pemko butuh payung hukum. Maka dari itu, Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disahkan.

“Dalam perda ini dibahas tentang pihak-pihak yang wajib menyambungkan saluran air limbah dari rumah warga ke IPAL. Kemudian, ada juga pelanggan prioritas seperti hotel dan mal,” ujar Indra Pomi.

Indra Pomi memaparkan, pada tahap pertama ada sebanyak 3.000 saluran rumah (SR) dibangun untuk disambungkan ke jaringan IPAL. Sambungan perdana ini gratis. Rinciannya, 1.500 SR dibiayai dari APBN, 700 SR dibangun Pemko Pekanbaru, dan 800 SR oleh Pemprov Riau.

Pemungutan tarif IPAL ini tidak berbentuk retribusi. Berdasarkan undang-undang terbaru, pemungutan retribusi tidak diizinkan lagi. “Jadi, kami akan merubah menjadi jasa layanan yaitu berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ucap Indra Pomi.***(Galeri foto)

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar, menjadi narasumber dalam acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Kamis (9/3/2023).

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius memaparkan kondisi APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Selanjutnya, Markarius juga menjelaskan beberapa hal permasalahan pajak dan retribusi daerah.

“Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

“Ada beberapa identifikasi permasalahan pajak dan retribusi daerah, yaitu sarana dan prasarana dalam peningkatan layanan di UPT/UP dengan fasilitas yang belum memadai dan optimalisasi retribusi daerah yang belum optimal, seperti potensi retribusi tempat khusus parkir yang belum terealisasi dan fasilitas pada OPD pemungut retribusi yang kurang memadai,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu terkait Data Base Wajib Pajak khususnya data wajib pajak Kendaraan Bermotor, Markarius mengungkapkan bahwa hal tersebut masih belum sinkron dengan Regident Centre Korlantas Polri, sehingga menjadi salah satu identifikasi permasalahan pajak.

“Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, perlu strategi yang baik mulai dari Penyusunan Data Base Wajib Pajak (WP) yang terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi, penyusunan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, adanya Role Model pelayanan pajak pada salah satu UPT/SAMSAT, pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi, dan penguatan regulasi terkait pemeriksaan Pajak Air Permukaan (PAP),” tutup Markarius.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Bapedalitbang Provinsi Riau Heri Yanto, beserta pejabat fungsional dan peserta rapat lainnya.

Selajutnya pada tanggal 13 Mar3t 2023, Komisi V DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat bersama Forum ASN dan PPPK Guru Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, dihadiri oleh 25 orang perwakilan dari para guru yang lulus dari tahapan PPPK tahap 1 dan 2 di Provinsi Riau.

Para Guru PPPK yang hadir, menyampaikan keluh kesah mereka terkait pemberitahuan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Guru PPPK yang terlambat, penempatan jauh dari sekolah induk, hingga adanya pengurangan jumlah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) yang dikurangi drastis dari 1,8 juta menjadi 500 ribu per bulannya dan belum dibayar sejak Januari 2023.

Perwakilan Guru PPPK Asril yang kini mengajar di SMK Negeri 1 Kunto Darussalam, merasa sejak diangkat menjadi Guru PPPK, justru diperlakukan tidak adil.

“Kami ditempatkan bukan di sekolah induk, kami bukan disejahterakan, tapi keluar lebih banyak untuk menyewa tempat tinggal lagi. Kami merasa tidak diperlakukan dengan adil,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Guru PPPK Aina Mike Sarjaya yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu Kepulauan Meranti mengeluhkan kebijakan PPPK yang dirasanya tidak manusiawi.

“Sampai hari ini TPP belum masuk ke rekening kami. Kami meninggalkan sekolah asal kami, otomatis kami meninggalkan keluarga kami. Contohnya saya dari Pekanbaru ke Putri Puyu ongkos 500 ribu untuk sekali jalan, belum saya kontrak rumah. Saya harus dua kali menyebrangi laut. Harga BBM di Pekanbaru dan Meranti berbeda. Rasanya kebijakan ini betul-betul kebijakan yang tidak punya hati nurani. Kasihanilah kami guru yang ditugaskan untuk mencerdasakan anak daerah, bagaimana kami semangat mengabdi,” ungkapnya.(adv)