Beranda blog Halaman 51

Bupati Bengkalis Buka Gebyar Fisika se-Kabupaten Bengkalis

Penulis
Imam R
-
Bupati Bengkalis Buka Gebyar Fisika se-Kabupaten Bengkalis

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis resmi membuka kegiatan Gebyar Fisika ke-18 se-Kabupaten Bengkalis yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UNRI, Senin, 6 Oktober 2025 di aula SMAN 2 Bengkalis.

Kegiatan yang dilaksanakan menjadi ajang tahunan yang ditunggu-tunggu para pelajar untuk menyalurkan minat, bakat, sekaligus mengasah kemampuan di bidang sains khususnya fisika.

Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Ed Effendi menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UNRI yang telah konsisten menggelar kegiatan edukatif.

Menurutnya, Gebyar Fisika merupakan salah satu wadah positif untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing di era global.

“Melalui kompetisi seperti ini, kita harapkan muncul calon-calon ilmuwan muda yang akan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bengkalis di masa depan. Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan yang mendorong prestasi pelajar,” ujar Ed Effendi.

Ed mengatakan melalui gebyar fisika akan muncul inovator muda yang tidak hanya cerdas akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat, semangat kebersamaan dan sikap peduli terhadap lingkungan kemajuan daerah.

“Apalagi daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, tentunya sangat banyak membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya fisikawan yang kreatif fan kompetitif serta inovatif,” ujar Ed.

Gebyar Fisika ke-18 diikuti sekolah tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Bengkalis dengan berbagai rangkaian lomba, mulai dari cerdas cermat fisika, karya tulis ilmiah, hingga eksperimen sains.

Ketua Panitia Gebyar Fisika ke-18, Andrius, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga mengajak generasi muda untuk mencintai ilmu pengetahuan dan menumbuhkan budaya riset sejak dini.***(imam/hm)

Pemko Pekanbaru Ajukan 3 Ranperda ke DPRD

Penulis
Redaksi
-
Pemko Pekanbaru Ajukan 3 Ranperda ke DPRD

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengajukan 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketiga ranperda tersebut di antaranya Ranperda tentang Penyandang Disabilitas, Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif untuk Kemudahan Investasi.

Pengajuan 3 ranperda itu berlangsung melalui rapat paripurna di ruang Balai Payung Sekaki gedung DPRD Pekanbaru, Senin (6/10/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD II Pekanbaru Muhammad Dikky Suryadi didampingi Wakil Walikota (Wawako) Markarius Anwar dan Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri.

Usai paripurna, Wawako Markarius berharap ketiga ranperda yang diajukan itu bisa segera dibahas dan disahkan oleh DPRD sebagai produk hukum.

“Karena perda ini ketiga-tiganya penting. Yang pertama Disabilitas, kita memang segera harus menetapkan itu, karena ini sifatnya mandatori yang harus kita atur sedemikian rupa,” ucapnya.

Kemudian yang kedua Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perseroan Terbatas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan diperlukan guna menyesuaikan dengan regulasi atau aturan yang berlaku.

“Dengan perubahan regulasi termasuk di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sendiri, sehingga kita harus mengikuti supaya perusahaan daerah ini bisa bergerak dengan lincah,” ujar Wawako Markarius.

Selanjutnya yang ketiga, Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif untuk Kemudahan Investasi bertujuan untuk menarik minat investor berinvestasi di Kota Pekanbaru.

“Sebagaimana arahan pak wali (walikota), kita ingin Pekanbaru ini maju, tentu kalau hanya menggunakan APBD tidak cukup. Tentu kita akan memanfaatkan, mempermudah, mengundang investor masuk,” ungkapnya.

Jika investasi masuk, lanjut Wawako Markarius, maka peredaran uang akan meningkat sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Untuk itu perlu kita beri kemudahan. Bukan hanya kemudahan proses, tapi juga dari sisi kewajiban mereka, ada insentif lah baik berupa pemotongan retribusi maupun pajak, itu nanti juga akan diatur di dalam perda,” tutupnya.***(dmf)

Pemkab Inhil Ikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi Daerah

Penulis
Supian
-
Pemkab Inhil Ikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi Daerah

Tembilahan(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si., menghadiri rapat virtual pengendalian inflasi daerah yang dirangkai dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program tiga juta rumah, Senin (6/10/2025), di ruang multimedia Diskominfo Pers Inhil.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir, dan diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Pemerintah daerah diimbau untuk terus mengambil langkah konkret dalam menekan laju inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar daya beli tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan optimal.***(sup/hm)

Bupati Rohul Serahkan 529 PPPK Tahap II Tahun 2024 

Penulis
Redaksi
-
Bupati Rohul Serahkan 529 PPPK Tahap II Rohul Tahun 2024 (foto:diskominfo rohul)

Rohul(SegmenNews.com)- ebanyak 529 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) Tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang ditandatangani Bupati Rohul Anton ST MM.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Rohul usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat kabupaten, Senin (6/10/2025), di halaman Kantor Bupati Rohul.

Turut hadiri mendampingi Wakil Bupati Rohul H Syafaruddin Poti SH MM, Ketua DPRD Hj Sumiartini, Forkopimda, Sekda Muhammad Zaki SSTP MSi serta para Asisten, Kepala OPD terkait yang disaksikan pejabat eselon, ASN di lingkungan Pemkab Rohul.

Bupati Rohul Anton menegaskan, SK pengangkatan yang diterima 529 PPPK Tahap II di lingkungan Pemkab Rohul Tahun 2024 terdiri jabatan fungsional guru 69 orang, kesehatan 68 orang dan teknis 392 orang, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol kepercayaan dan komitmen moral untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara.

“Yang PPPK terima hari ini bukan hanya SK, tapi amanah. Jadilah ASN yang melayani, bukan dilayani. Jadilah solusi, bukan beban,” ujar Bupati Anton disambut tepuk tangan peserta upacara.

Dalam arahannya, Bupati Anton menegaskan seluruh PPPK yang telah diangkat tidak diperbolehkan mengajukan pindah tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 59 ayat 4. Jika tetap mengajukan, maka dianggap mengundurkan diri.

“Aturan ini bukan bentuk pembatasan, melainkan konsekuensi dari perjanjian kerja yang harus dijalani dengan tanggung jawab,” pinta mantan Kepala Dinas PUPR Rohul ini.

Bupati menilai, setiap PPPK memiliki peran strategis dalam memperkuat pelayanan publik, sehingga harus siap mengabdi di mana pun ditempatkan. Ia mengingatkan, penempatan bukan didasarkan pada keinginan pribadi, melainkan kebutuhan daerah.

“Daerah menempatkan PPPK bukan di mana saudara ingin berada, tapi di mana saudara paling dibutuhkan. Laksanakan amanah ini dengan sepenuh hati, bangun kepercayaan masyarakat lewat kerja nyata, jaga sikap, disiplin dan memiliki semangat juang yang tinggi ,” pesan Bupati Anton.****(kmf)

Rugikan Negara Rp15 Miliar, Direktur Bank BPR Inhu Ditahan

Penulis
Redaksi
-
Rugikan Negara Rp15 Miliar, Direktur Bank BPR Inhu Ditahan

Pekanbaru(SegmenNews.com)-
Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menetapkan SA Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara Rp15 miliar.

Rugikan Negara Rp15 Miliar, Direktur Bank BPR Inhu Ditahan

Selain SA, delapan orang lainnya juga turut jadi tersangka. Ke sembikan tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

“Para tersangka terdiri atas pejabat dan pegawai Perumda BPR Indra Arta, serta seorang debitur yang diduga terlibat dalam kasus yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2024 itu,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Didie Tri Haryadi, saat ekspos, Kamis (2/10/2025).

Tersangka adalah SA selaku Direktur Perumda BPR Indra Arta sejak 2012 hingga kini, AB selaku Pejabat Eksekutif Kredit, ZAL, KHD, SS, RRP, dan THP, yang masing-masing berperan sebagai Account Officer, RHS selaku Teller dan Kasir serta KH, debitur yang melakukan pinjaman dengan menggunakan nama orang lain.

Didie menjelaskan, kasus ini bermula dari praktik pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para tersangka diduga memberikan kredit atas nama orang lain.

Para tersangka menggunakan agunan yang tidak sesuai atau tidak terikat hak tanggungan, tidak melakukan survei terhadap kredit dan agunan, serta memberikan kredit di atas nilai agunan dan kepada debitur bermasalah.

Selain itu, terdapat pula dugaan pengambilan deposito nasabah tanpa persetujuan, serta kredit macet dan hapus buku.

“Tindakan itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp15 miliar,” kata Didie didampingi Aspidus Kejati Riau Marlambson Carel Williams, Kasi Dik Rionov Oktana Sembiring, Kasi Ops Herlina Sitorus serta Kasi Penkum dan Humas, Zikrullah.

Didie menjelaskan, para tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka SA dan AB menyetujui pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kredit macet dan hapus buku.

Tersangka ZAL, KHD, SS, RRP, dan THP tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Account Officer sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara, Tersangka RHS diduga melakukan pencairan deposito tanpa persetujuan nasabah, dan KH bekerja sama dengan Account Officer melakukan pencairan pinjaman menggunakan nama orang lain.

Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan penahanan terhadap sembilan tersangka tersebut selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Sebelum penahanan, para tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tenaga media dan dinyatakan sehat untuk dilakukan penahanan badan.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.***(rn)

PLN dan KLH Gelar Aksi Bersih DAS Ciliwung, Angkut 176 Kg Sampah dan Tanam 2.500 Pohon

Penulis
Redaksi
-
PLN dan KLH Gelar Aksi Bersih DAS Ciliwung, Angkut 176 Kg Sampah dan Tanam 2.500 Pohon

Bogor(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggelar aksi bersih-bersih Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di Sungai Pasar, Cisarua, Bogor, Jumat (3/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari _Festival Ciliwung_ 2025 sekaligus peringatan Hari Sungai Sedunia.

Dalam aksi tersebut, PLN bersama 1.101 peserta dari berbagai elemen masyarakat berhasil mengangkut 176,62 kilogram sampah sungai. Selain itu, peserta juga menanam 2.500 pohon produktif dan jenis tanaman kayu antara lain nangka, rambutan, jambu bol, jamblang, trembesi, mahoni, alpukat, eukaliptus, dan damar laut untuk mendukung rehabilitasi DAS Ciliwung. Selain itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dilepas pula 400 benih ikan tawes ke aliran Sungai Ciliwung.

Sebagai bentuk dukungan nyata, PLN juga menyerahkan 10 unit tempat sampah kepada komunitas Sahabat Ciliwung, Pepeling, Rungkunawi, katumbiri dan Kampung Ramah Lingkungan. Pada kesempatan yang sama, PLN meresmikan fasilitas komposter sampah organik di lingkungan Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) PLN Bogor, guna mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi komitmen PLN dalam menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian integral dari bisnis perusahaan. Ia menegaskan aksi ini bukan hanya seremoni, melainkan langkah nyata untuk memulihkan Sungai Ciliwung yang memiliki peran vital bagi masyarakat Jawa Barat hingga Jakarta.

“Upaya inisiatif dari PLN ini patut kita apresiasi. Mengubah paradigma bisnis menjadi berbasis lingkungan adalah langkah luar biasa yang harus menjadi teladan bagi semua pihak,” ujar Hanif.

Hanif menambahkan, Sungai Ciliwung yang melintasi lima wilayah administratif—Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara—memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, hasil pemantauan Semester I 2025 menunjukkan bahwa mutu air Ciliwung tercemar hingga 95,5 persen. Karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas pihak untuk memulihkan kondisi sungai.

“Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga sungai tetap lestari. Jangan pernah putus asa, terus sampai Ciliwung kembali bersih. PLN andal dan terbaik,” tegasnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa tanggung jawab PLN tidak hanya sebatas menghadirkan listrik andal bagi masyarakat, tetapi juga menjaga bumi dari ancaman krisis iklim.

“Sebagai BUMN yang ditugasi menghadirkan listrik untuk seluruh negeri, PLN berkomitmen untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Aksi pembersihan hulu Sungai Ciliwung ini adalah bukti nyata kekuatan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam memulihkan sungai vital bagi Jawa Barat dan Jakarta,” ungkap Darmawan.

Executive Vice President Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (EVP HSSE) PLN, Dispriansyah, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemulihan ekosistem sungai yang dijalankan PLN sepanjang 2025.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi _role model_ kepedulian lingkungan yang bisa direplikasi di seluruh PLN Group. Dengan kolaborasi, mari kita wujudkan bumi lebih hijau, sungai lestari, dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” jelas Dispriansyah.

Aksi bersih di Sungai Ciliwung ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif hijau PLN sepanjang 2025. Sebelumnya, PLN telah menggelar Gerakan _Zero Waste Warrior_ serentak di seluruh unit pada 12 Juni 2025. Pada 30 Mei 2025, PLN Nusantara Power juga menanam 10.000 pohon di Km 0 Hulu Ciliwung.

Selain itu, PLN mengembangkan program Tempat Olah Sampah Sekitar (TOSS) untuk mengubah sampah menjadi biomassa sebagai bahan bakar alternatif PLTU.

Tak hanya di darat, PLN juga menanam 3.000 mangrove di kawasan pesisir pada 2 Oktober 2025 sebagai langkah menjaga keseimbangan ekosistem.

Berbagai aksi hijau ini sejalan dengan capaian lingkungan PLN pada tahun 2024, di mana perusahaan berhasil meraih 123 peringkat Biru (_Compliance_) dan 42 peringkat Hijau-Emas (_Beyond Compliance_) dalam PROPER. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan sebagai wujud tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, PLN ingin memastikan bahwa setiap tetes energi yang kami hasilkan juga membawa manfaat bagi bumi. Sungai yang bersih, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang hijau adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi mendatang,” tutup Dispriansyah.***(rl)

Bupati Bengkalis Hadiri HUT Ke-80 TNI

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lapangan upacara Kodim 0303/Bengkalis. Minggu, 5 Oktober 2025.

Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono. Upacara dipimpin Kasdim 0303/Bengkalis, Mayor Inf Suratno, upacara diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Bengkalis, organisasi kepemudaan dan pelajar.

Dalam amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang dibacakan Mayor Inf Suratno, ditegaskan agar setiap prajurit TNI senantiasa waspada terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Panglima TNI menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas, serta mengingatkan prajurit untuk tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang dapat memecah belah.

“Setiap prajurit TNI harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang berbau provokasi yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI dengan kementerian/lembaga lain, serta merusak kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kutip Suratno membacakan amanat Panglima TNI.

Panglima TNI juga memberikan sejumlah penekanan penting bagi seluruh prajurit, di antaranya untuk memperkokoh iman dan takwa, bijak dalam menggunakan media sosial, serta melaksanakan tugas dengan ikhlas dan menghindari tindakan melanggar hukum.

Sementara itu, Andris Wasono menyampaikan apresiasi tinggi atas nama Pemkab Bengkalis dan seluruh masyarakat kepada jajaran TNI. “Selama delapan puluh tahun, TNI telah menjadi benteng pertahanan dan pengawal rakyat yang senantiasa setia pada Pancasila dan NKRI,” kata Andris.

Ia juga berharap agar TNI terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Anggota DPRD Bengkalis Rindra Wardana dan perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis.***(imam/hm)

72 PPPK Kemensos di Bengkalis Dilantik, Bupati Kasmarni Ajak Tingkatkan Pelayanan

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)– Sebanyak 72 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Bengkalis resmi dilantik secara serentak melalui Zoom Meeting di ruang rapat Dinas Sosial Bengkalis, Jumat, 3 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut difasilitasi Pemkab Bengkalis melalui Dinas Sosial sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial di daerah. Adapun peserta pelantikan terdiri dari 61 orang SDM Program Keluarga Harapan (PKH), 10 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 1 orang Pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

Bupati Bengkalis Kasmarni, melalui Kepala Dinas Sosial Paulina menyebut pelantikan ini merupakan momen penting, bukan hanya sebagai peneguhan status kepegawaian, tetapi juga sebagai langkah penguatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum peneguhan komitmen untuk menghadirkan pelayanan sosial yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rekan-rekan sekalian adalah representasi nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tegas Kadis Sosial.

Paulina juga mengingatkan, tenaga sosial memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan berbagai program sosial di tingkat lapangan. SDM PKH berperan sebagai penggerak utama program perlindungan sosial berbasis keluarga miskin dan rentan, TKSK menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat kecamatan, sementara Pendamping Rehsos membantu proses rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

“Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menaruh harapan besar kepada seluruh PPPK yang baru dilantik. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan sosial yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat demi wujudkan Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia,” ujarnya.

Pelantikan PPPK Kementerian Sosial yang tugas di Bengkalis ini diharapkan menjadi langkah awal bagi seluruh tenaga kesejahteraan sosial untuk terus berinovasi, memperkuat empati, dan memperluas jangkauan pelayanan sosial di Negeri Junjungan.***imam/hm(

Bupati Rohil Keluarkan SE Gerakan Menanam Pohon Bagi ASN

Penulis
Rika Chandra
-
Bupati Rohil Keluarkan SE Gerakan Menanam Pohon Bagi ASN

Rohil(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H Bistamam mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gerakan Menanam Pohon bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) danpegai tidak tetap di wilayah Rokan Hilir.

Surat edaran bupati nomor : 600.4/DLH/2025/19.01 tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung Program Riau Hijau (Green for Riau) serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil Suwandi Ssos, Sabtu (4/10/2025) menjelaskan pihaknya telah menyebarluaskan edaran bupati tersebut
salah satu poinnya setiap ASN dan tenaga honor diwajibkan untuk menanam pohon baik itu pekarangan rumah perkantoran, fasilitas umum.

Dengan aturan minimal 1 orang 15 pohon 1 tahun, hal ini dimaksudkan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kesan hijau dan mendukung program Pemerintah Provinsi Riau yakni, Riau hijau.

Suwandi berharap agar gerakan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh OPD dilingkungan Pemkab Rohil baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan termasuk instansi vertikal yang ada di Rokan Hilir.

” Untuk awal-awal ini kita fokus dulu ke ASN dan tenaga honor supaya dapat untuk memberikan contoh kepada masyarakat supaya masyarakat juga mempunyai budaya menanam pohon. dan insyaallah kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu dekat ini menyusun naskah akademis untuk penyusunan ranperda tentang Rohil hijau, apabila nanti naskah akademis nya sudah selesai kita ajukan ke DPRD setelah disahkan oleh DPRD tentu dengan telah disahkan Perda tentang Rohil hijau ini bisa mengikat seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan gerakan penanaman pohon terutama dilingkungan pekarangan rumahnya masing-masing,” Kata Suwandi.

Lanjut Suwandi,” Dan  Insyaallah dalam bulan Oktober ini akan melaksanakan gerakan penanaman pohon ini disuatu lokasi dan akan mengundang bapak bupati dan pak wakil bupati untuk penanaman pohon secara simbolis sebagai bentuk wujud dukungan beliau pak bupati dan pak wakil bupati terhadap gerakan penanaman pohon ini,” tutup Suwandi.

Adapun Hal-hal penting yang tercantum dalam surat edaran ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Rokan Hilir wajib menanam 15 Batang Pohon dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat edaran ini.

2. Penanaman pohon dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang memungkinkan dan sesuai ketentuan antara lain:

a. Lingkungan kantor
b. Pekarangan rumah pribadi
c. Area Fasilitas Umum, Taman Kota, Jalur Hijau, Area konservasi
d. Lokasi lainnya yang relevan.

3. Jenis pohon yang ditanam diutamakan berupa pohon produktif pohon endemik Riau atau pohon pelindung yang memberikan manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat. Untuk bibit pohon disediakan oleh masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal.

4.Menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan ini kepada Bupati Rokan Hilir melalui Dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) mencakup:
a. Jumlah pohon yang ditanam;
b. Lokasi penanaman.
c. Bukti dokumentasi

6. Seluruh pembiayaan yang timbul terkait penanaman pohon ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ASN dan  PTT.

7. Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen nyata ASN dan PTT di Kabupaten Rokan Hilir untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam upaya penghijauan. (Chandra)

PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih

Penulis
Redaksi
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih

Labuan Bajo(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN _Power Grid_ sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat tercapainya _Net Zero Emissions_. Hal ini tercermin dalam agenda _The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities_ (HAPUA) _Council Meeting_ yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (3/10).

Executive Director ASEAN _Centre for Energy_ (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood menyampaikan bahwa ASEAN _Power Grid_ merupakan salah satu tonggak penting integrasi energi di kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih di masa depan.

“ASEAN _Power Grid_ ini akan meningkatkan ketahanan energi bagi semua negara anggota ASEAN. Tentu saja kita juga harus mengatasi persoalan keterjangkauan sekaligus memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar menyampaikan bahwa hasil dari HAPUA _Council Meeting_ tahun ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan target dan strategi baru ASEAN _Plan of Action for Energy Cooperation_ (APAEC) _Phase_ III 2026–2030 khususnya terkait program ASEAN _Power Grid_.

“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” ujar Wanhar.

Wanhar menambahkan pada _43rd_ ASEAN _Ministers on Energy Meeting_ (AMEM), para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan _The Enhanced Memorandum of Understanding_ of ASEAN _Power Grid_.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan.

“Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menyediakan energi yang terjangkau ini, kita akan mengundang lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menghapus kelaparan, memberantas kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa hingga 2034 Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Meskipun Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, pengembangannya menghadapi tantangan ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya terbarukan dengan pusat permintaan listrik.

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa jaringan listrik interkoneksi ASEAN merupakan salah satu solusi yang memungkinkan Indonesia berbagi energi, menyeimbangkan sistem, dan memperkuat ketahanan energi di kawasan. Ia memastikan PLN membuka ruang seluas-luasnya dalam menjalin kerja sama dalam mewujudkan ASEAN _Power Grid_.

“Kita tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Satu-satunya jalan ke depan adalah kolaborasi. Kolaborasi strategi, kolaborasi inovasi teknologi, kolaborasi investasi, kolaborasi domestik, regional, dan internasional,” pungkasnya.***(rl)

1...505152...3,053Halaman 51 dari 3,053
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media