Rohul(SegmenNews.com)- Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau (LHR) Dr.Elfiriadi SPI MSI meminta Penegak Hukum (Gakum) DLHK menindak tegas dan mengeksekusi dugaan replanting yang dilakukan PTPN V Siasam, Sesa Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

Diduga sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 melakukan replanting kebun kelapa sawit pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Suligi Batu Gajah seluas 584 hektar.

Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau Dr.Elfiriadi, Sabtu kemarin di Ujung Batu menegaskan, sesuai informasi yang disampaikan
Tim gabungan media dan beberapa LSM di Rohul yang turun ke lapangan di pertengahan Oktober lalu terlihat ratusan hektar lahan sudah dilakukan replanting oleh PTPN V, bahkan sebagian sudah ditanami sawit.

Bahkan mereka mengatakan sudah mencoba untuk meminta konfirmasi kepada Asisiten Personalia (Asper) Kebun SSI dan Humas Kantor Direksi (Kandir) via seluler, hingga saat ini belum ada respon sama sekali.

Sesuai dengan salinan balasan surat Badan Pengelola Hutan (BPH) Suligi Batu Gajah Bangkinang kepada Dinas Lingkingan Hidup Dan Kehutanan ( KLHK ) Provinsi Riau tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor : 625/ SBE -72/46 Perihal  Data Perkebunan Non Prosedural di Wilayah UPT KPH  Suligi-Batu Gajah menjelaskan, sesuai dengan hal tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu yaitu Unit XVI Suligi (Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ), diantaranya tertulis  PTPN V Siasam 584 Ha.

Pakar Lingkungan Hidup Riau Dr. Elviriadi yang akrab dipanggil Dr.Elev itu kepada wartawan di chenteng menegaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK ) harus segera mengambil tindakan.

Jika aparat terkait tidak bertindak, maka ia berjanji akan menyampaikan permasalahan tindakan melawan hukum ini ke pihak Istana.

“Bila aparat penegak hukum Riau tidak mau melakukan eksekusi lahan masyarakat itu, saya bersama tim akan melaporkan secara tertulis dan membawa laporan ini ke Kementrian Lingkungan Hidup dan ke Istana Negara,” tegas Elviriasi yang juga sebagai Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI dan Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Muhammadiyah Riau.

Disamping itu,  tokoh masyarakat Pendalian inisial S juga menegaskan siap mendukung penuh langkah yang ditempuh Dr Elviriadi bersama gabungan media dan LSM yang peduli dengan Kawasan Hutan Lindung Suligi-Batu Gajah.

Bahkan, Ia berjanji akan melakukan unjuk rasa bila pihak PTPN V tidak bersedia mengembalikan kawasan Hutan Lindung tersebut dalam waktu dekat ini.

“Masyarakat Pendalian siap melakukan Aksi di Jakarta apabila pemintaan ini tidak dikabulkan DLHK,” tegasnya mengakhiri.-(yus)

Rohul(SegmenNews.com)- Polres Rokan Hulu (Rohul) melalui Unit Reskrim Polsek Pagaran Tapah Darussalam menetapkan seorang keamanan Pondok Pesantren berinsial LS sebagai Tersangka atas kasus meninggal dunia seorang Santri MH alias Hafiz.

Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH melalui Kapolsek Kuntodarussalam AKP Fandri SH di dampingi Kasubsi Sihumas Aipda Mardiono Pasda SH, Minggu (30/10/2022) membenarkan permasalahan tersebut.
Dimana kronologi kejadian sesuai diterangkan, AKP Fandri, Sabtu 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.10 Wib, korban bersama tiga Temannya keluar pondok pesantren tanpa izin dengan tujuan membeli makanan yang tidak jauh dari pondok pesantren.

Usai membeli makanan, mereka nongkrong dan duduk di lapangan bola kaki pagaran tapah hingga pukul 03.45 WIB, setelah itu  mereka kembali ke pondok pesantren melewati lorong masjid dan lorong kamar mandi dan sampai sekitar pukul 03.50 Wib di area pondok pesantren tersebut.

Namun, akhirnya pekerjaan mereka diketahui petugas kesantian (Keamanan Pondok) LS. Merekapun dilaporkan kepada Kepala Sekolah AW  hingga akhirnya mereka diintrogasi tentang perbuatan yang mereka lakukan.

Dari hasil introgasi tersebut mereka mengakui, jika perbuatan yang mereka lakukan hingga akhirnya Ilham, Hanafi, Dimas dan Hafiz dihukum  LS  dengan cara masuk lolam yang ada di depan asrama dan direndam sekitar lima menit
juga menyuruh mereka untuk menyelam guna membasahi kepala,  setelah itu mereka keluar dari kolam satu-persatu

Kemudian  LS menyuruh mereka  mandi untuk membersihkan diri, namun MH alias Hafiz tidak keluar-keluar dari kolam.

Berhubung  Hafiz, tidak keluar dari kolam  AW meminta Sahdan untuk mengecek ke kolam, namun setelah dicek Sahdan meminta Hafiz  untuk keluar, namun korban tidak keluar hingga kemudian Sahdan keluar dan menyampaikan jika Hafiz diam saja.

Kemudian AP  langsung turun ke Kolam bersama dengan Sahdan untuk mengangkat Hafiz keluar hingga akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke RS Awal Bros Ujung Batu untuk pertolongan, namun setelah diperiksa Hafiz telah meninggal dunia.

Sehubungan dengan kejadian itu pihak Sekolah AW menghubungi pihak keluarga dan akhirnya atas permintaan keluarga korban jenazah Hafiz dibawa ke kediaman orang tuanya di Pangkalan Kerinci  yang diantar langsung  pihak sekolah
LS dan saudara AW.

Atas kejadian tersebut Kapolsek  Kunto Darussalam, mengetahui atas kejadian tersebut sekitar pukul 07.38 Wib langsung melakukan pengecekan terhadap informasi itu serta, mengunjungi rumah duka di Pangkalan Kerinci sekaligus menyarankan untuk dilakukan otopsi.

Namun, keluarga korban menolak untuk dilaksanakan otopsi dengan alasan, kasihan terhadap mayat.

Akhirnya sesuai kesepakatan dari keluarga akan tetap membuat laporan ke Polsek Kunto Darussalam dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan laporan tersebut Kapolsek Kunto Darussalam memerintahkan Kanit Reskrim Aiptu S Sihotang SH bersama Anggota Bripka Andri Subakti SH, melakukan penyelidikan atas kejadian itu,

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian cek tempat kejadian perkara,  kemudian dilakukan tahapan gelar perkara.

“Selanjutnya, Jumat  (28/20/2022) pukul 17.00 Wib terhadap LS  LIA ditetapkan sebagai Tersangka  saat ini sudah diamankan di Polsek Kuntodarussalam,” ujar Mardiono

“Tersangka dijerat dengan Pasal 76.C, Jo Pasal 80 ayat (3) UU Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 359 KUH Pidana,”tandas Mardiono.***(yus)

Rohul(SegmenNews.com)– Pakar lingkungan hidup Provinsi Riau Dr,Elviriadi SPI MSI melakukan safari dakwah tentang hukum tata lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (23/10).

Hal itu dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait merasa di zolimi oleh oknum perusahaan yang mengolah lahan masyarakat tanpa Izin.

Sebagaimana dilakukan memenuhi permintaan masyarakat Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun terkait aspirasi tentang pembangunan desa dan pengembangan inovasi kelapa sawit.

Selanjutnya di Kecamatan Pendalian IV Koto menerima Aspirasi Masyarakat adat desa Suligi terkait dengan lahan dan Hutan yang di garap oleh beberapa Perusahaan tanpa Izin.

Kemudian juga menuntut penghentian Operasional beberapa Perusahaan Non Proosedural di KPH Bukit Suligi di batu gajah,

Kemudian mengisi Seminar Enterprehensip ke Wira Uasahaan UMKM Pimpinan Cabang Muhammadi yah Ujung batu.

Dr,Elviriadi SPI MSI, saat dijumpai pada pertemuan dengan beberapa Elemen Masyarakat membenarkan kegiatan tersebut dan mengatakan Dirinya sebagai Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan lahan Masyarakat yang di kelola oleh Perusahaan terutama dengan menanam Kelapa Sawit.

Kemudian juga memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dengan Hukum Tata Lingkungan Hidup,serta membuka diri untuk membantu warga yang datang melaporkan bahwa mereka di Zolimi oleh Perusahaan.
,”Saya selalu membuka diri untuk memberikan bantuan hukum tata Lingkungan hidup bagi siapa saja yang ingin meminta bantuan,”Ujar pakar lingkungan hidup asal Meranti Provinsi Riau itu.

Elviriadi yang juga sebagai
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional (KAHMI ) itu juga menyampaikan terkait dengan adanya beberapa Perusahaan yang mengolah lahan Non Prosedural di KPH Bukit Suligi batu gajah pihaknya akan langsung ke Kementrian Lingkungan Hidup RI untuk menuntut penghentian Operasionalnya sebelum ada penyelesaian oleh pihak pengadilan.

,”Saya akan melaporkan masalah-Tuntutan Masyarakat terhadap Perusahaan yang mengolah lahan tanpa izin(HGU) di Bukit Suligi Batu Gajah itu,’terang Elviriadi yang juga sebagai Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Muhammadiyah Riau itu.-(yus)