Beranda blog Halaman 564

Baznas Rohul Salurkan Bantuan Siswa Kurang Mampu

Penulis
Fitri
-
Baznas Rohul Salurkan Bantuan Siswa Kurang Mampu

Rohul(SegmenNews.com)- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rokan hulu menyerahkan bantuan untuk para anak ditingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 153 orang, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 147 orang, dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 150 orang jadi total 450 orang yang kurang mampu, yang bertempat dikantor Baznas Rohul kompleks Pemda, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kamis (22/9/2022).

Adapun program Baznas “Rokan hulu cerdas” untuk pendidikan yakni sebagai berikut pembagian untuk SD sebesar Rp.500.000 rupiah perorang, untuk SMP sebesar Rp.750.000 rupiah perorang dan untuk SMA sebesar Rp 900.000 rupiah perorang.

Ketua Baznas Rohul H. Baihaqi Adhdhuha LC mengatakan bahwa bantuan pendidikan untuk siswa SD sampai SMA tersebut masih tahap 1 dengan selesai pemberian bantuan untuk mereka nanti, maka dibulan depan pemberi bantuan untuk S1 dalam negeri dan memverifikasi bantuan S1 diluar negeri pada tahap ke 2.

” Kriteria untuk mendapatkan bantuan ini harus kurang mampu, mengajukan proposal untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Baznas, surat keterangan kurang mampu dan terakhir surat bukti masih aktif dari sekolah,” jelas Baihaqi.

Dikatakannya lagi penyaluran bantuan pendidikan ini dibagikan pada tiap tahunnya, sesuai anggaran yang masuk jadi jika anggaran zakat cukup masuk anggaran tahun depan kita akan membagikan setelah hitungan itu cukup.

” Jadi kami dari Baznas Rohul menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat agar dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas Rokan hulu yakni lembaga resmi milik pemerintah aman syar’i, aman regulasi dan aman NKRI,” harapnya.

Adapun beberapa bantuan yang disalurkan tahun ini diluar bantuan pendidikan seperti mendistribusikan bantuan konsumtif untuk parkir miskin yaitu membagikan 500 sak beras kepada mustahiq di 16 kecamatan melalui KUA yang ada di kecamatan, dan tahun ini akan memverifikasi bantuan pendayagunaan.

” Alhamdulillah Baznas Rohul mendapatkan bantuan dari provinsi 500 juta untuk disalurkan dan sudah diverifikasi oleh provinsi. Insyaallah 2 sampai 3 bulan ini akan kita salurkan,” tutupnya.(fit)

Bupati Kasmarni Terima Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif 2022

Penulis
Imam R
-
Bupati Kasmarni Terima Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif 2022 (foto: humas)

Jakarta(SegmenNews.com)- Kembali, Bupati Bengkalis Kasmarni menerima penghargaan selama menjabat sebagai Bupati di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan.

Kali ini penghargaan diberikan kepada Bupati Bengkalis Kasmarni atas keberhasilannya mendorong kemajuan daerah yang dipimpinnya sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu oleh Gubernur Riau.

Bersama tiga belas Kepala Daerah perempuan lainnya, Bupati perempuan pertama di Riau ini menerima penganugerahan Kepala Daerah Perempuan Inspiratif Pilihan TEMPO Kamis, 22 September 2022 di East Java Ballroom Hotel The Westin Jakarta Selatan.

Sebelumnya TEMPO telah melakukan penilaian, yang mana dari 50 Kepala Daerah perempuan, Bupati Kasmarni termasuk satu dari empat belas kepala daerah perempuan yang sukses memajukan daerahnya.

Dengan kategori Innovasi Aksebilitas Informasi, atas penganugerahan yang diterimanya, Kanjeng Mas Tumenggung ini menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur.

“Kami meyakini betul, apa yang telah kami lakukan selama menjabat menjadi Bupati banyak sekali mendapat dukungan. Oleh karena itu, penganugerahaan yang kami terima dihari ini, juga penganugerahaan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, Perangkat Daerah serta semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu,” ujarnya.

Bupati Kasmarni menyebut atas apa yang ia capai saat ini tak akan serta merta membuat dirinya merasa cukup untuk membangun Negeri Junjungan Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa).

“Kami ingat betul janji politik kami pasangan KBS (Kasmarni-Bagus Santoso) untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermasa melalui 8 program unggulan,” pungkasnya.

Dikesempatan itu Bupati Kasmarni juga menuturkan, sebagai perempuan dirinya berharap mampu meneruskan perjuangan Ibu Kartini dalam kesetaraan kaum hawa.

Sebagai seorang ibu dan istri yang mampu memenuhi kewajiban dan selaku Kepala Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakatnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara ikut mendampingi Bupati Kasmarni Kepala Dinas (Kadis) Kominfotik Hendrik Dwi Yatmoko, Kadis Perkim Supardi, Kadis Perhubungan Agus Sofyan, Kadis PUPR Ardiansyah, Kadis Kesehatan Ersan Saputra, Kadis Parbudpora Edi Sakura, Kepala Bappeda Rinto, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bagian Prokopim Syafrizal.***(imm/dmkf)

DPRD Inhil Paripurna ke-14 Pembahasan KUPA dan PPAS

Penulis
Supian
-
Bupati Wardan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Inhil ke-14

Inhil(SegmenNews.com)-  DPRD  Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan Rapat Paripurna ke – 14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil, Bertempat di Ruang Rapat DPRD Jl. Soebrantas Tembilahan, Rabu (21/09/2022) malam.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil H. Feriyandi yang didampingi  Wakil Ketua I Edi Gunawan, serta di ikuti oleh 27 anggota DPRD Kab. Inhil dengan agenda :

1. Penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2022.

2. Penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan tahun anggaran 2022.

Turut hadir dalam kesempatan ini unsur Forkopimda, Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) H. Afrizal, Kepala OPD serta para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati HM. Wardan dalam sambutannya menyampaikan, “Sesuai yang tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, perubahan KUA dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan selanjutnya perubahan asumsi tersebut diformulasikan kedalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

“Terhadap rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan kabupaten Inhil tahun anggaran 2022 yang telah di susun ini, dilakukan pembahasan secara sistematis dan berkisinambungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka mendapatkan persepsi, pandangan dan pemahaman yang sama agar dapat dijadikan sebagai acuan yang ideal dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022”, ungkap Bupati.

Lanjut dikatakan Bupati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta anggota DPRD atas semua pandangan, pendapat, pertanyaan, saran dan koreksi yang telah disampaikan dalam pembahasan rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan Kabupaten Inhil tahun anggaran 2022.***(adv)

BRK Syariah Jadi Bank Daerah Syariah Terbesar di Indonesia

Penulis
Redaksi
-
Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRKSyariah, Helwin Yunus di agenda BGTC 2022 UIR Pekanbaru, Kamis (22/9/2022).(foto:bisnis.com)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri Syariah atau BRK Syariah kini telah menjadi bank daerah syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset, usai tuntasnya proses konversi dari bank konvensional.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRKSyariah, Helwin Yunus memaparkan saat ini secara nasional bank tersebut menempati posisi 3 besar bank umum syariah di Indonesia dari sisi aset, sedangkan untuk jajaran bank daerah syariah menjadi yang terbesar dari nilai aset.

“Setelah tuntasnya proses konversi, saat ini BRKSyariah menjadi bank umum syariah ketiga terbesar di Indonesia dengan aset Rp30 triliun.

Keputusan konversi ini salah satunya mendorong prinsip perbankan yang berkeadilan,” ujarnya saat memaparkan materi ekonomi syariah Bisnis Indonesia Goes to Campus di UIR Pekanbaru, Kamis (22/9/2022) dikutip bisnis.com.

Dia menguraikan sejak didirikan pada 2004 silam unit usaha syariah atau UUS Bank Riau Kepri selalu mendapatkan pertanyaan apa bedanya antara sistem perbankan kovensional dengan bank syariah

Lalu sebagian besar publik kemudian menganggap bahwa sistem konvensional dengan syariah itu sama saja, karena nasabah tetap mengangsur kewajiban saat melakukan pinjaman.

Padahal sistem syariah ini mengusung 3 pilar ekonomi Islam yaitu memaksimalkan peran zakat infak sedekah dan wakaf atau Ziswaf, anti judi, dan tentu saja anti riba.

Kemudian menurutnya meski Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim atau sekitar 87 persen dari sekitar 270 juta orang adalah pemeluk agama Islam, namun pangsa pasar perbankan syariah masih belum bisa mengimbangi pasar perbankan konvensional.

“Saya merasakannya ketika melakukan edukasi dan literasi perbankan syariah kepada umat Islam sendiri memiliki tantangan dibandingkan umat non muslim, sehingga sisi positifnya adalah umat Islam lebih kritis dalam mendalami perekonomian dan bank syariah ini,” ujarnya.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus 2022 yang diselenggarakan di Universitas Islam Riau, Pekanbaru didukung oleh BRKSyariah, OJK Riau, Bank Indonesia Riau, IDX Riau, Pertamina Hulu Rokan, EMP Bentu Ltd, Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Phintraco Sekuritas.***(rl)

Serapan Anggaran OPD Capai 55 Persen, Fisik 70 Persen

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini rata-rata telah mencapai 55 persen.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru H. Muhammad Jamil, M.Ag M.Si menyebutkan, serapan anggaran itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin Pj Wali Kota Muflihun S.STP M.AP, Selasa (20/9).

“Secara keselurahan, (serapan) keuangan itu 55 persen, itu rata-rata semua OPD. Untuk (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah, langsung ditegur pak Pj,” ungkapnya, Rabu (21/9)

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan fisik OPD, kata Jamil, rata-rata sudah mencapai angka 70 persen.

“Jadi serapan fisik dan keuangan berbeda. Kalau keuangan itu rata-rata 55 persen, tapi kalau fisik rata-rata sudah sampai 70 persen,” ucapnya.

Sesuai arahan Pj Wali Kota, lanjut Jamil, untuk kegiatan OPD yang pelaksanaannya masih rendah dan diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu agar tidak dilanjutkan.

“Jadi untuk kegiatan yang tidak mungkin dikerjakan lagi tahun ini, itu kita hentikan. Karena ada OPD yang belum sampai 70 persen, ini yang di-cut langsung supaya tidak dikerjakan lagi,” tutupnya.***(dmf)

Kemenkominfo RI Jelaskan Lembaga Pengawas dan Sanksi Pelanggar UU PDP

Penulis
Redaksi
-
Kemenkominfo RI Jelaskan Lembaga Pengawas dan Sanksi Pelanggar UU PDP

Jakarta(SegmenNews.com)- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah awal dari pelindungan data pribadi yang makin baik. Salah satunya dengan keberadaan lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden.

“UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal, mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual,” ujar Menteri Johnny G. Plate  Selasa (20/1/2022).

Menkominfo menyatakan UU PDP mengatur (1) hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, (2) ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban para pengendali dan prosesor data pribadi, (3) pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, serta (4) pengenaan sanksi.

“Khusus Lembaga Pengawas PDP, secara spesifik sesuai pasal 58 s.d. pasal 60 UU PDP berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny lembaga tersebut akan melaksanakan tugas antara lain (1) perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi, (2) pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, (3) penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan (4) fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelindungan data pribadi.

Dua Jenis Sanksi

Terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar aturan PDP, yaitu sanksi administratif dan pidana.

Sesuai pasal 57 UU PDP sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

“(Denda administratif) Paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran,” tegas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang PDP.

“Diantaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah,” ujarnya.

Mengenai sanksi pidana, Menkominfo merujuk pada pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang PDP.

“Berupa yang pertama pidana denda maksimal Rp4 Miliar rupiah hingga Rp6 Miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny sanksi pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Menurutnya dalam UU PDP juga diatur mengenai persetujuan penggunaan data pribadi hanya dilakukan melalui konsen pemilik data pribadi.

“Diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain,” jelasnya.***(mc)

Holding PLN dengan 4 Sub-Holding Baru Diumumkan Menteri BUMN

Penulis
Redaksi
-
Holding PLN dengan 4 Sub-Holding Baru Diumumkan Menteri BUMN

Jakarta(SegmemNews.com) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi meluncurkan Holding Subholding PT PLN (Persero) pada Rabu, 21 September 2022. Langkah ini akan membawa PLN menjelma menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan menuju _The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND._

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, dengan pembentukan Holding Subholding ini, PLN mempunyai 4 Subholding yang akan membawa perusahaan menjadi semakin kokoh, kuat dan cekatan dalam pengembangan usaha.

Keempat Subholding tersebut adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2) dan PLN ICON Plus. Hal terpenting dari empat subholding ini, masing-masing akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Keempat Subholding ini akan tetap saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.

“PLN terus melakukan transformasi untuk mengoptimalisasi fungsi PLN sebagai jantungnya Indonesia, mengelola usaha ketenagalistrikan, dengan mengubah proses bisnis menjadi lebih lincah, cepat, dan trengginas serta memastikan elektrifikasi berjalan secara lancar dan menjadi _pioneer_ dalam energi listrik berwawasan lingkungan di masa depan,” ujar Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, dengan adanya Holding Subholding, aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar kini akan dikonsolidasikan. Proses bisnis pengelolaan pembangkitan disederhanakan. Utilisasi aset yang tadinya belum maksimal, akan makin dioptimalkan.

Konsolidasi aset pembangkitan ini membentuk 2 Subholding GenCo yang akan menjadi Generation Company terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.

“Kami juga membentuk dua entitas bisnis baru, _renewable energy_ dan Geothermal. Sebagai komitmen PLN mengakselerasi transisi energi menuju energi bersih masa depan,” terang dia.

Begitu pula pengelolaan energi primer, lanjut Darmawan, bakal dikonsolidasikan dalam Subholding PLN Energi Primer Indonesia.

Pengadaan batu bara yang tadinya tersebar di 5 titik akan dikonsolidasikan di satu titik sehingga lebih efektif dan efisien.

“Dan untuk mendukung transisi energi, kami bangun _core_ kompetensi baru, pada energi berbasis biomassa.
Dengan struktur baru ini, pengadaan energi primer tidak hanya meningkatkan keandalan. Tetapi juga sekaligus membangun _value creation_ yang besar, bagi PLN,” paparnya.

Terakhir, PLN akan membangun lini bisnis baru di luar kelistrikan atau Beyond kWh yang akan konsolidasikan di dalam subholding PLN ICON Plus.

“Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan, kami kembangkan untuk layanan beyond Kwh. Ada layanan internet, ada PLN market Place, ada EV Charging, baterai swap, sistem Charge-in, _rooftop,_ ListriQu, dan lainnya. Super App kami New PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya,” papar Darmawan.

Sementara PLN sebagai Holding bisa berfokus pada hal yang lebih strategis. Seperti pengelolaan dan pengembangan portofolio bisnis. Lini bisnis transmisi, distribusi, dan pemasaran listrik juga dikelola oleh PLN holding untuk peningkatan dan perluasan layanan pelanggan.

“Untuk PLN Holding, karena sudah ada Subholding, maka PLN Holding akan fokus pada pengembangan portofolio, perluasan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan ke pelanggan dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ujar Darmawan.

Dengan Holding Subholding ini, Darmawan meyakini proses bisnis PLN menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal. _Core Competency_ serta _Technical Skills_ akan jauh lebih fit. Akan jauh lebih relevan, dalam menghadapi tantangan zaman.

Tak hanya itu, _Corporate culture_ akan menjadi jauh lebih produktif dan profesional. Struktur organisasi yang tadinya statis, menjadi dinamis. Transisi energi pun akan menjadi lebih terakselerasi.

“Pak Erick Thohir juga mengingatkan, Pak dirut dalam proses Holding Subholding ini jangan sampai ada hak pegawai PLN yang dikurangi. Kami siap laksanakan. Lalu bahwa dalam Holding Subholding ini justru membuka pengembangan pegawai yang lebih luas lagi. Ini kami siap juga laksanakan,” pungkasnya.***(rl)

Terpilih Jadi Ketua LAMR Rohul, Suparman Janji Kembalikan Adat Istiadat Seperti Dulu Lagi 

Penulis
Yusrizal
-
Terpilih Jadi Ketua LAMR Rohul, Suparman Janji Kembalikan Adat Istiadat Seperti Dulu Lagi

Rohul(SegmenNews.com)- H.Suparman S.Sos Msi berjanji akan mengembalikan adat Istiadat Kabupaten Rokan Hulu seperti yang dulu lagi. Demikian disampaikannya usai terpilih menjadi Ketua Lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Rohul pada Musda ke-VI tahun 2022, Rabu (21/09/2022) di Sapadia Hotel Rohul.

Musda LAMR Rohul ke VITahun 2022 tersebut diikuti, Tiga Luhak yakni Rambah, Kepenuhan dan Luhak Kunto Darussalam, 13 Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan yang ikut yakni Tambusai Utara, Bonai Darussalam, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Bangun Purba, Kabun, Pendalian Rokan IV Koto, Kepenuhan serta Kepenuhan Hulu.

Diutarakan Suparman bahwa semasa kecil dirinya melihat adat Istiadat di Kabupaten Rohul cukup bagus dimana para kemenakan sangat menghorati Ninik mamaknya,dan Ninik mamakpun menghargai kemenakannya.

Namun saat sekarang tatanan adat itu semakin hilang dalam artian sudah carut-marut ditelan zaman,dalam artian anak kemenakan tidak menghargai ninik-mamaknya lagi(siapa lu siapa gua)bahkan melebihi budaya barat.

“Saya merasa sedih melihat tatanan adat sekarang  karena seoertinya hanyatinggal nama namun pelaksanaannya tidak dipedulikan lagi,” ujar Suparman.

Untuk itu dengan terpilihnya srcara aklamasi Suparman berjanji akan membenahi dan menata Adat-Istiadat Rohul dengan baik kendatipun seperti membalikkan batang terendam,sehingga Rokan hulu diberi julukan Negeri beradat.

“Insha Allah, kepercayaan itu amanah, akan saya junjung tinggi,” katanya.

Untuk itu Suparman menghimbau kepada seluruh pucuk Suku di lima Luhak di Rohul agar bisa bersama-sama menata Adat-Istiadat di Kabupaten Rohul, karena banyak persoalan adat yang kondisinya masih carut-marut.

“Saya hanya fokus kelembagaan adat di Rohul ini bisa tertata dengan baik,” terang Suparman.

Ditempat yang sama Pucuk Suku Mandailing Napituhuta Sutan laut Api yang diwakili Sutan Mangamat(Murlan Nasution menilai bahwa Suparman sangat cocok menjadi Ketua LAM R Rohul,karena sudah banyak merasa asam garam hidup ini baik suka maupun duka.

Menurut Murlan Sukanya sudah pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau bahkan pernah menjabat sebagai Bupati Rohul,Sedangkan dukanya suparman sudah merasakan bagaimana sakitnya di penjara.

Demgan demikian kata Murlan  Suparman sangat cocok jadi orang Nomor satu di Lembaga Adat Rohul,”Kita  merasa yakin kalau Suparman menjabat sebagai Ketua LAM Rohul maka adat Istiadat Rohul akan kbali seperti semula,” ujar Murlan-(yus)

Datuk Seri H.Zulyadaini Terpilih Secara Aklamasi Menjadi Ketua LAMR Rohul

Penulis
Fitri
-
Datuk Seri H.Zulyadaini Terpilih Secara Aklamasi Menjadi Ketua LAMR Rohul

Rohul(SegmenNews.com)- Datuk Seri H. Zulyadaini secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kabupaten Rokan hulu (Rohul) pada periode 2022-2027. Yang sesuai hasil Rapat Musyawarah Daerah (Musda) V LAMR Rohul yang dilaksanakan pada Rabu (21/09) di Balai LAMR Rohul Komplek Pemda Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah.

Dalam hasil Musda tersebut, diputuskan juga sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Rohul, yakni datuk seri H. Dipendri, sesuai Surat Keputusan dengan Nomor: SK-06/MUSDA/LAMR-RH/IX/2022.

DPH LAMR Rohul H Zulyadaini menyampaikan ia sangat berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kembali kepadanya.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, itu akan kita jadikan pedoman untuk meningkatkan LAMR Rohul kedepan, baik itu LKA, Luhak, Kenegerian maupun Pemerintahan akan bersinergi dan bekerjasama dalam memenuhi kepentingan – kepentingan masyarakat adat di Rokan Hulu”, kata H Zul.

Diakuinya sejauh ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh LAMR Rohul, salah satu kurang kondusifnya LAMR Rohul dalam beberapa persoalan yang terjadi ditengah masyarakat Rokan Hulu, serta kurangnya anggaran dari LAMR Rokan Hulu sendiri.

“Oleh karena itu, belajar dari pengalaman sebelumnya, kita akan menyatukan kembali LAMR Rokan Hulu, bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk masalah anggaran kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan melalui CSR” jelas H Zul.

Kemudian Ketua Pimpinan Sidang Musda V LAMR Rohul, Datuk M Tufik Tambusai mengucapkan selamat kepada Ketua DPH maupun MKA LAMR Rohul terpilih.

“Kami berharap, kedepan LAMR Rohul dapat menjadi sebuah lembaga yang bermarwah,
memiliki kinerja yang jelas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” harap Taufik.

Ketika ditanya terkait adanya pemberitaan dualisme kepengurusan LAMR Rohul, Taufik menepik hal tersebut, dalam pandangannya LAMR Rokan Hulu adalah satu.

“Kalau hari ini konon ada kerabat kita yang mengadakan Musda LAMR Rokan Hulu, itu di luar dari kita semua, apabila mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang sah, ya silahkan saja, karena kami tidak akan menggiring persoalan ini ke dalam sebuah perdebatan yang tidak akan berujung, karena ini dalam ranah adat, tentu kita harus mengedepankan adab dan adat itu sendiri,” tutup Taufik.(fit)

Bupati Hadiri Pelantikan APDESI Inhil

Penulis
Supian
-
Bupati Hadiri Pelantikan APDESI Inhil

Inhil(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir H. M. Wardan menghadiri Pelantikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2022 – 2027 sekaligus membuka Rapat Kerja Cabang DPC APDESI Kab. Inhil Tahun 2022 yang dilaksanakan di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu 21/09/2022.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini juga dihadiri Staf Ahli Menteri BAPENAS RI, Wakil Bupati Inhil H. Syamsudin Uti, Forkopimda Kab. Inhil dan Tokoh Masyarakat Riau yang juga Mantan Gebernur Riau dan Bupati Inhil H. M. Rusli Zainal, Anggota DPRD Prov. Riau serta Ketua Apdesi Prov. Riau dan jajaran juga undangan lainnya dengan diikuti pengurus yang dilantik.
Tujuan Pelantikan dan Rakercab APDESI Kab. Inhil ini sendiri adalah untuk melegalkan kepengurusan APDESI Kab. Inhil sekaligus menyusun program dan rencana kerja DPC. APDESI Kab. Inhil untuk masa bhakti 2022 – 2027.

H. M. Rusli Zainal selaku tokoh masyarakat Riau dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagianya dapat hadir ditengah tengah kepala desa.

“Seluruh pembangunan muaranya dari desa, untuk itu peran aktif kepala desa di dalam membangun daerah sangat penting termasuk di dalam membantu memberikan hak dan legalitas atas tanah masyarakat di desa”, ucap Rusli Zainal.

Sementara di awal sambutannya Bupati Inhil H. M. Wardan atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik dengan harapan pengurus yang dilantik dapat mengemban dan menjalankan amanah yang di berikan.

“Indragiri Hilir adalah kabupaten yang luas dengan karakteristik daerahnya yang penuh tantangan serta kaya akan potensi alam dan daerahnya, sehingga peran aktif kepala desa sangat diharapkan dalam memajukan daerah”.

“Saya mengajak pengurus yang baru dilantik untuk dapat berkontribusi dalam mendukung dan mensukseskan visi misi dan program pemerintah daerah sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat”, ucap H. M. Wardan.

“Semoga kehadiran APDESI mampu mengawal dan menjembatani pembangunan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus merumuskan program kerja yang sejalan dengan program pemerintah,”harap Bupati.***(rl)

1...563564565...3,060Halaman 564 dari 3,060
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media