Jaksa Tahan Dua Tersangka Korupsi Penimbunan Lahan MTQ Riau di Pelalawan (foto:jr/SegmenNews.com)
Pelalawan(SegmenNews.com)- Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan menahan dua orang tersangka korupsi penimbunan lokasi Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Kamis (30/6/2022).
Dua orang tersangka yakni, TRM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JN selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK). Keduanya ditahan hingga 20 hari kedepan di Rutan Pekanbaru.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan, Silpia Rosalina, SH, MH didampingi Kasi Intel Fusthathul Amul Huzni,SH menjelaskan kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020, dengan kerugian negara Rp1.831.016.262,66.
Masing-masing tersangka dijerat pasal2 ayat(1) jo. Pasal18 undang–undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang–undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP pidana.
Pasal 3 jo. Pasal 18 undang–undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang–undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***(jr)
Pemkab Inhil Gelar FGD Analisis Standar Belanja dengan UNRI
Tembilahan(SegmenNews.com)- Bupati Inhil HM Wardan menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) Analisis Standar Belanja (ASB) Rabu, (29/6/2022) di lantai 5 Aula Kantor Bupati Jl.Akasia No.1 Tembilahan.
Bupati Inhil yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. H. Masdar, MM Pimpin rapat Sosialisasi/Forum Group Discussion (FGD) Naskah Akademis Analisis Standar Belanja (ASB) sekaligus membuka secara resmi. Yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait.
Pada pemaparannya Bupati Inhil yang diwakili oleh Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mengatakan, dalam rangka meningkatkan wawasan serta pemahaman mengenai Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Inhil melaksanakan Kegiatan FGD penyusunan ASB. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemkab Inhil dengan Unri.
“Adapun standar belanja yang dipakai Kabupaten Inhil saat ini adalah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 atau yang sudah memakan kurun waktu selama tiga tahun tidak sama dengan harga pasar.
Untuk itu Pemkab Inhil menyambut baik dalam pengkajian secara Akademis satuan harga barang di setiap Instansi terkait nantinya.
Selain itu dirinya juga berharap kepada Tim Ahli dapat merumuskan yang rasional dan bisa dipahami serta tidak menjerat pihak Instansi yang ada di Inhil.
“Untuk diketahui Forum Group Discussion (FGD) Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja ataupun biaya oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam satu tahun anggaran.***(sup)
Tingkatkan Layanan, Dinsos Pekanbaru Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Riau
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengadakan audiensi bersama BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Rabu (29/6). Audiensi ini dalam rangka koordinasi terkait Pembayaran Bantuan Iuran (PBI).
Kunjungan Kepala Dinsos Pekanbaru Dr. H. Idrus, M.Ag disambut langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie MM.
Dinsos Pekanbaru hingga saat ini masih banyak menerima pertanyaan masyarakat terkait ketidak-aktifan kartu PBI yang ingin digunakan. Sesuai prosedur yang telah ditetapkan, Dinsos dalam hal ini hanya mengeluarkan rekomendasi terhadap mereka yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pembuatan PBI Kartu Indonesia Sehat.

“Kami masih banyak menerima keluhan masyarakat terkait permasalahan yang mereka miliki dalam menggunakan Kartu PBI untuk berobat. Untuk itu masyarakat harus mengaktivasi ulang kartunya dan mengecek terlebih dahulu DTKS mereka ke Dinas Sosial,” kata Idrus.
Sementara itu, Deputi Direksi Eddy mengungkapkan, keterbatasan kuota pembayaran melalui Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sudah sangat terbatas.
“Setiap bulannya kami mendapatkan data yang sudah diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial dan Dinas Kesehatan, karena sangat banyak permintaan pembuatan baru dan kuota sudah sangat terbatas, sehingga beberapa masyarakat bantuan PBI nya dinon aktifkan dengan latar belakang tidak digunakan PBI tersebut,” ujar Eddy.
Selain itu Kepala Dinsos Pekanbaru juga didampingi Pilar Sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Pekanbaru, dalam rangka membantu pembuatan PBI bagi mereka relawan sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan sosial.(dmf)
Foto bersama Director Sales and Marketing MyRepublic, Iman Syahrizal, Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hj El Syabrina, Perwakilan Diskominfotik, Sri Mekka S,SH,M.Si, Kapolsek dan lainnya.(SegmenNews.com)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Provider layanan internet MyRepublic membuka cabang ke-15 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022) di Komplek Sudirman Bisnis Central Jalan Sudirman No 10.
Pembukaan cabang ke-15 di Indonesia ini dihadiri oleh Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hj El Syabrina, Perwakilan Diskominfotik, Sri Mekka S,SH,M.Si, Kapolsek dan lainnya.
Asisten Ekbang, Hj El Sabrina menyampaikan, pembukaan cabang provider internet di kota Pekanbaru sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai kota Smart City. Tentunya mesti didukung oleh jaringan internet yang cepat dan handal seperti MyRepublik.
Pengguntingan pita Grand Opening MyRepublik Kota Pekanbaru (foto:hasran/SegmenNews.com)
Menurutnya, kebutuhan internet di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dimasa pandemi untuk zoom meeting. Banyak juga pelaku usaha yang melakukan secara online. Untuk itu, perlu adanya perusahaan seperti MyRepublic.
Sementara itu, Director Sales and Marketing MyRepublic, Iman Syahrizal mengatakan dalam pelayanan, MyRepublik lebih memprioritaskan kualitas jaringan dengan koneksi ultra cepat.
Dengan harapan warga Pekanbaru mendapatkan rasio internet simetris satu banding satu, dan dapat menjadi pilihan untuk melakukan streaming dan lainnya dari rumah.
Dijelaskan Iman Syahrizal, pada tahun 2022 ini, MyRepublic telah memberikan layanan internet terbaik di 14 kota besar sebelumnya, yaitu Palembang, Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, dan Makassar.
(foto:SegmenNews.com)
MyRepublic melihat Pekanbaru sebagai area yang sangat ‘ berpotensi dalam hal digitalisasi dan memiliki kebutuhan internet yang tinggi. Dengan teknologi fiber ultra cepat MyRepublic hadir sebagai solusi yang dapat memberikan layanan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sesuai dengan visi dan misi MyRepublic untuk menyediakan jasa layanan Internet yang cepat dan handal untuk keluarga dan bisnis di Indonesia, MyRepublic bersyukur dapat membuka cabang ke 15 di pertengahan tahun 2022 ini.
MyRepublic berharap warga Pekanbaru dapat menikmati pengalaman berinternet yang nyaman dan cepat. Hal ini juga didukung dengan rasio kecepatan internet MyRepublic yang sudah simetris untuk upload dan download IM.
Kecepatan internet ini sangat sesuai untuk kegiatan streaming dan gaming, yang terbukti dalam website Netflix dan Steam MyRepublic berada pada peringkat nomor 1.
“Sebagai terobosan terbaru, MyRepublic baru saja meresmikan Sales Point of Presence yang berlokasi di 12 kota dan seterusnya akan bertambah ke seluruh area cakupan MyRepublic,” sampainya.
Disamping itu, untuk paket internet, MyRepublic memiliki paket internet menarik dengan kecepatan yang beragam. Harga yang diberikan juga kompetitif dan memiliki value of money yang baik.
Tak hanya menyediakan paket untuk residansial atau keluarga, MyRepublic juga menyediakan paket untuk bisnis kecil dan menengah.
“Bagi warga Pekanbaru yang ingin berlangganan, MyRepublic juga memberikan Opening Promo yang menarik dan terbatas. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo dapat mengunjungi website di myrepublic.co.id,” ajak Iman Syahrizal.***(ran)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kesatuan Pemangkuan Hutan (PKH) Indragiri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau bersama Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan anggota berhasil mengamankan satu unit alat berat eskavator merek Hitachi warna Orange.
Kepala DLHK Provinsi Riau, Mamun Murod melalui Kabid Penataan dan Penataan, Mohd Fuad mengatakan, pengamanan alat berat tersebut saat Operasi Pengamanan Hutan di wilayah KPH Indragiri, di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
Lokasi tepatnya berada di dalam kawasan hutan berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), tepatnya di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau.
“Operasi itu bermula dari informasi masyarakat dan media, diduga terjadi pembukaan dan perambahan kawasan hutan menggunakan alat berat di wilayah hukum KPH Indragiri,” kata Fuad, Rabu (29/6/2022).
Atas informasi itu, lanjut Fuad, Kepala KPH Indragiri Wang Yusrizal berkoordinasi dengan Kepala Balai TNBT dan langsung melakukan patroli mengecek ke lapangan atas laporan tersebut.
“Ternyata benar, di lokasi petugas menemukan alat berat berupa eskavator sedang bekerja di lokasi. Karena itu, tim langsung mengamankan alat berat dan dititipkan di Kantor Resort TNBT. Sedangkan operator beserta pekerja dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Markas Polhut, Jalan Dahlia, Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut, dan untuk memperdalam proses pemeriksaan,” terangnya.
Fuad menyatakan, saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut, dan pihaknya akan koordinasi dengan Polda Riau melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), agar proses ini sesuai prosedur KUHAP dan Juplak dan Juknis proses penyelidikan dan penyidikan.
“Apalagi, sebelum penangkapan alat berat di Inhu, KPH Kuansing DLHK Riau juga telah mengamankan satu unit alat berat diduga melakukan perambahan kawasan hutan di wilayah hukum KPH Kuansing, dan saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan,” ujarnya.
“Atas keberhasilan ini, pimpinan mengapresiasi kepala KPH yang merupakan perpanjangan tangan Kepala DLHK, dan juga merupakan tingkat Tapak sekaligus ujung tombak DLHK Riau di daerah. Untuk itu, kami mohon dukungan masyarakat dan semua pihak yang berkomitmen dalam perlindungan, serta pengamanan kawasan hutan di Provinsi Riau,” tukasnya. ***(MC)
Co-firing, Jurus Jitu PLN Tekan Emisi dan Dongkrak Bauran Energi Bersih
Jakarta(SegmenNews.com) – PT PLN (Persero) gencar menerapkan teknologi substitusi baru bara dengan biomassa ( _co-firing_) untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal ini menjadi bukti keseriusan PLN dalam mendukung upaya pemerintah menekan emisi karbon dan mempercepat pemenuhan bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN telah menggunakan teknologi _co-firing_ sejak 2020 silam. Hingga Mei 2022, sebanyak 32 PLTU sudah menerapkan _co-firing_ ini. Dari hasil _co-firing_ ini, PLN dapat memproduksi listrik hijau setara 487 _MegaWatt hours_ (MWh).
Implementasi _co-firing_ juga mampu memberikan dampak penurunan emisi karbon sebesar 184 ribu ton CO2 dan gas rumah kaca per April 2022.
“Sebagai wujud nyata transformasi PLN melalui aspirasi _Green,_ PLN terus meningkatkan bauran energi hijau dalam penyediaan listrik nasional. Dengan menerapkan _co-firing_, PLN dapat dengan cepat mengurangi emisi karbon dan peningkatan bauran EBT karena tidak perlu membangun pembangkit baru,” tuturnya.
Pada tahun ini, PLN menargetkan teknologi _co-firing_ diterapkan di 35 PLTU, dengan total kebutuhan biomassa 450 ribu ton dan dapat menekan emisi CO2 340 ribu ton CO2.
Jumlah ini akan meningkat lima kali lipat pada tahun depan, PLN memerlukan 2,2 juta ton biomassa. Kebutuhan biomassa akan terus meningkat hingga 10,2 juta ton pada 2025 sehingga dapat menekan emisi karbon sebesar 11 juta ton CO2 dan gas rumah kaca setiap tahunnya.
“Program ini ditargetkan rata-rata menggunakan 10-20 persen dari kapasitas PLTU PLN untuk _co-firing_ atau ekuivalen sekitar 2.700 MW. _Co-firing_ akan terus dilakukan PLN sampai paling tidak 52 titik PLTU bisa menggunakan teknologi ini pada 2025,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan _co-firing_, lanjut Darmawan, PLN Grup telah memanfaatkan limbah antara lain serbuk kayu atau _sawdust, woodchip,_ bonggol jagung dan _solid recovered fuel_ (SRF) dari sampah.
Untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku biomassa, PLN telah mendapatkan kepastian pasokan dari sinergi BUMN, pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat.
“Saat ini, PLN telah mendapatkan dukungan kebutuhan biomassa dari 14 institusi maupun perusahaan di wilayah yang terdapat operasi pembangkitan,” tuturnya.
Tak hanya itu, PLN juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penanaman tanaman biomassa bahkan ada pula yang mengelola sampah rumah tangga di wilayahnya untuk dijadikan pelet sebagai bahan baku sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat.
Senada dengan hal tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN akan menggelar seminar bioenergi bertema “Peningkatan Bauran EBT 23% melalui Keberlanjutan Pasokan Bahan Bakar Co-Firing dan Pembangkit Bioenergi” pada Hari Kamis (30/6). Dapat disaksikan melalui youtube https://s.id/SideEventG20, agenda ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai bidang, di antaranya Akademisi IPB, Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, MSC, Akademisi UGM, Ir. Tumiran M.Eng. Ph,D dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Ir. Hadi Siswoyo, MM.***(rl)
Rohul(SegmenNews.com)- Kepala Desa(Kades)Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu(Rohul), Rusdi Hidayat SKM menghimbau kepada seluruh Kepala Dusun(Kadus)supaya segera mendata Opsi pajak yang ada di dusun masing-masing.
Hal itu disampaikannya pada acara rapat pemilihan ketua RT.02/RW 03 Dusun Rantau baih Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, Rabu(29/06) di Masjid Khairunnas.
Dikatakannya arahan itu sesuai dengan Intruksi Presiden RI melalui bupati bahwa seluruh kepala desa supaya mendata Opsi pajak yang ada di desa.
Sesuai dengan anjuran tersebut kata Rusdi, pihaknya telah memanggil seluruh Kepala Dusun yang ada di Desa Pematang Berangan, namun dari lima dusun yang ada baru tiga dusun yang bergerak, bahkan satu dusun sudah selesai pendataan.
“Saya sudah perintahkan kepada seluruh Kadus untuk mrndata Opsi Pajak di Masyarakatnya namun dari lima dusun yang ada masih ada dua dusun lagi yang belum bergerak Sama sekali,” ujarnya.
Rusdi menambahkan kedua Dusun yang belum mendata yakni Dusun Pasir Putih Barat dan Dusun Pematang Baih,bahkan dusun Pematang baih adalah dusun dimana dia berdomisili.
Untuk itu dihimbau kepada Kadus yang belum bergetak supaya bekerja sama dengan RW dan RT nya masing-masing umtuk melaksanakan pendataan.
Kades juga menyampaikan bahwa pendataan Opsi pajak tersebut bukanlah hanya sekrdar mendata saja akan tetapi ada tanda jerih payahnya,kemudian hasil pengutipan pajaknya akan dikembalikan ke Dusunnya masing-masing untuk pembangunan yang tergolong Skala Prioritas,dan ini sangat menguntungkan di Masyarakat.
“Dana ADD yang ada di Desa tidak boleh lagi dijadikan untuk Pembangunan Fisik sesuai dengan petunjuk.maka dari itu kita harus mencari Opsi-Opsi lain yang bisa mendatangkan hasil untuk pembangunan di Masyarakat,seperti halnya pemungutan pajak yang bernilai besar untuk penambahan PAD Desa,”terangnya lagi.
Untuk itu Rudi berharap kepada seluruh perangkat desa supaya mendukung seluruh Program yang dibuat, sesuai dengan hasil rapat agar Program tersebut tidak hanya sekedar Program saja akan tetapi sangat membantu didalam memenuhi Kabutuhan Masyarakat(Yus)
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan rapat Kerja dengan PT. Hutama Karya, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau lainnya yaitu Sahidin, Lampita Pakpahan, Manahara Napitupulu, dan Sukarmis.
Hadir pada rapat tersebut Seksi Pekanbaru – Bangkinang Bambang Eko, Seksi Bangkinang – Pangkalan Bambang Hendrarto, beserta jajarannya.
Pada rapat ini membahas terkait progres pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang, dan Bangkinang – Pangkalan.
Kegiatan Komisi V DPRD Provinsi Riau dilanjutkan dengan melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan persatuan guru honorer lulus passing grade PPPK tahun 2021 Provinsi Riau, beserta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Marwan Yohanis, Ade Hartati Rahmat, Arnita Sari, Sugianto, dan M. Arpah.
Hadir langsung Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Informasi Kerja BKD Provinsi Riau Sri Martini, dan Kabid SMA Disdik Provinsi Riau Aristo, serta guru-guru honorer yang lulus passing grade tahun 2021 di Provinsi Riau.***(ADV)
Negara Hadir, Kampung Boldon di Papua Kini Terang Benderang oleh Listrik PLN
Sorong(SegmenNews.com)- Pemerintah melalui PLN terus menggenjot pelayanan listrik ke seluruh pelosok negeri. Peningkatan rasio desa berlistrik diupayakan sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Langkah tersebut tercermin melalui upaya PLN dalam menerangi masyarakat di seluruh negeri, salah satunya di Kampung Boldon, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Setelah 24 tahun tidak mendapatkan penerangan yang layak, kini masyarakat Kampung Boldon dapat menikmati listrik sepanjang hari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Bodori, mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan PLN dan Kepala Kampung Boldon.
“Untuk pelayanan listrik masuk desa sudah signifikan. Jadi pada prinsipnya hal ini benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mulai saat ini masyarakat tidak akan lagi merasa kegelapan,” ujarnya.
Sebelumnya, kebutuhan listrik masyarakat hanya menggunakan genset yang dikelola oleh pengurus kampung atau milik pribadi. Namun hal tersebut dirasa sangat berat, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Masyarakat membutuhkan biaya sekitar Rp100 ribu untuk membeli bahan bakar genset yang hanya dapat menyalakan lampu selama tiga jam.
Sementara itu, Kepala Kampung Boldon, Thonce Maga, hanyut dalam sukacita mendalam saat penyalaan kelistrikan di kampungnya dilakukan. Kampung yang terbentuk 1998 karena adanya pemekaran ini, pada akhirnya dapat merasakan adanya listrik dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak pihak.
Sembari merasakan keharuan, ia mengaku bahwa kehadiran PLN mempunyai cerita yang cukup panjang. “Koordinasi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah sejak tahun 2016 pada akhirnya membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat. Tepat pada akhir 2021 PLN mulai melakukan proses pembangunan jaringan yang bisa menyalurkan listrik ke kampung kami,” ujar Thonce.
Perlu diketahui, anggaran untuk melistriki Kampung Boldon bersumber dari Penyertaan Modal Negara Tahun 2021. Listrik tersebut disuplai langsung dari sistem kelistrikan Teminabuan yang bersumber dari PLTD Komaulin. PLN melalui PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sorong bersama PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Papua Barat membangun dua gardu distribusi yang masing-masing berkapasitas 50 kVA dan 25 kVA, jaringan tegangan menengah sepanjang 7,45 kms serta 2,17 kms tegangan rendah.
Adapun proses pengerjaan yang membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan tersebut akhirnya berhasil melistriki 74 pelanggan dengan daya 900 VA.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Moch. Andy Adchaminoerdin, menjelaskan bahwa melistriki Kampung Boldon ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas, khususnya yang membutuhkan listrik.
Selain itu, hal ini juga untuk mendukung peningkatan taraf kehidupan masyarakat salah satunya dari sisi perekonomian.
“Kami akan terus berupaya untuk terus melistriki kampung-kampung yang belum berlistrik. Meskipun bukan hal yang mudah, PLN akan berusaha menghadirkan penerangan hingga ke pelosok negeri. Terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah membantu kami,” papar Andy.
Tak hanya fokus untuk menerangi desa-desa, PLN juga terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Kini, rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat telah mencapai angka 96,92 persen.***(rl)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Banjir kini menjadi bencana dengan status ancaman tertinggi di Provinsi Riau. Hal ini menggeser Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selama ini menempati posisi teratas.
Menurut hasil kajian analisis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana Karhutla di Riau kini menempati status sedang. Sedangkan banjir menempati status paling atas dengan analisa potensi hingga 44%.
Dalam kajian tersebut, salah satu indikator penilaiannya adalah tingkat kerawanan bencana, kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan dan pencegahan.
Baca: VIDEO: Kapolres Evakuasi Ibu Hamil Ditengah Banjir
Termasuk ketersediaan dan kesiapan personel yang akan diturunkan ke lapangan, sarana dan prasarana pendukung, hingga kelengkapan dokumen-dokumen perencanan. Pada penanganan Karhutla, kesiapan Riau sudah dianggap cukup baik. Namun, masih lemah dalam hal penanganan banjir.
“Kalau sebelumnya Karhutla adalah bencana paling tinggi di Riau, sekarang statusnya nomor 2. Paling tinggi itu banjir,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edy Afrizal, Rabu, 29 Juni 2022 di Pekanbaru.
Dengan demikian, kata dia, bencana Karhutla di Riau berada pada level sedang. Meski demikian langkah mitigasi terhadap potensi banjir dan Karhutla di Riau tetap dilakukan oleh pemerintah daerah.
Terutama saat menghadapi musim penghujan yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun mendatang. “Kita lakukan persiapan dari sekarang dan kebijakan-kebijakan itu lebih banyak untuk mitigasi banjir,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat ini level tingkat kerawanan bencana di Riau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini status tingkat kerawanan bencana sudah berada di level sedan.
Edy menegaskan, kajian tentang tingkat kerawanan bencana dilakukan oleh tim dari BNPB RI. Sehingga tidak diragukan lagi hasil penilaian nya. “Jadi bukan kita yang melakukan kajian, itu langsung dari BNPB,” ujarnya.***(btp)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kesatuan Pemangkuan Hutan (PKH) Indragiri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau bersama Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan anggota berhasil mengamankan satu unit alat berat eskavator merek Hitachi warna Orange.
Pekanbaru(SegmenNews.com) – Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan rapat Kerja dengan PT. Hutama Karya, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022).
