Bupati Kembali tinjau Pelaksanaan Vaksinasi usia 06-11 Tahun
Asahan(SegmenNews.com)- Bupati Asahan H. Surya, BSc kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap pelajar usia 6-11 tahun pada dua Sekolah Dasar di Kecamatan Air Joman , Kamis (13/01/2022).
Turut hadir mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan Buwono Prawana, SIP, MSi, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Muhilli Lubis, Asisten Administrasi Umum Khaidir Afrin, SE, Kadis Pendidikan, Plt. Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo.
Dalam kesempatan itu Bupati mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015859 Subur dan SDN 013852 Subur Kecamatan Air Joman.
Bupati H. Surya dalam kesempatan kunjungannya menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi terhadap pelajar di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sejak empat hari yang lalu dan berjalan dengan baik dan lancar.
“Alhamdulillah hari ini sudah berjalan hari keempat, dan berjalan lancar. Dan dari pantauan hari pertama, hari kedua dan hari ketiga kemarin Alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa baik dari murid sekolah dasar yang divaksin ataupun dari pihak keluarganya, Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan ini merupakan upaya kita bersama untuk bisa meningkatkan kekebalan khususnya bagi anak-anak usia 6-11 tahun, sehingga mereka bisa lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran secara langsung ataupun secara tatap muka,” pungkas Bupati.***(ric)
Bupati Asahan Buka Rakornis Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan
Asahan(SegmenNews.com)- Bupati Asahan H. Surya, BSc membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TP. PKK Kabupaten Asahan Tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (13/01/2022).
Pada kegiatan ini tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD, Camat, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus dan Ketua TP. PKK Kecamatan berserta Kader TP. PKK Kecamatan.
Dikesempatan ini Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan Suherman Siregar, S. STP, MM menyampaikan tujuan dari Rakornis TP. PKK Kabupaten Asahan adalah meningkatkan kerjasama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Asahan, OPD selaku Pembina TP. PKK Kabupaten Asahan dan TP. PKK Kecamatan, menciptakan Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan, melalui pembinaan karakter keluarga, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga, kesehatan keluarga dan lingkungan.
Sementara Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiharti Surya dalam sambutannya mengatakan, TP. PKK Kabupaten Asahan akan melaksanakan kembali Dasawisma PKK ditahun 2022, agar TP. PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat lebih memahami Dasawisma ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada Ketua TP. PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan menghadirkan kader yang sama ditahun sebelumnya, sehingga dapat lebih mendalami materi Dasawisma tersebut.
Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan berharap kepada Ketua TP. PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat membantu suami dalam melaksanakan tugasnya dan mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan “mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”.
Bupati Asahan H. Surya, BSc pada bimbingan dan arahannya mengatakan, Rakornis ini menjadi moment strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program TP. PKK Kabupaten Asahan harus juga mengakomodir aspirasi desa/kelurahan mengingat para kader ditingkat bawah lebih memahami kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda, oleh karena itu ciptakan Rakornis dalam situasi demokratis, menghargai dan dapat mengakomodir semua pandangan yang berkembang.
Selain itu perlu saya ingatkan pada saat ini vaksinasi Covid-19 sedang berjalan dengan bertahap di Kabupaten Asahan yang bertujuan mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, untuk itu saya berharap agar kita semua bersabar dan tetap menerapkan prokes serta membudayakan prilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi gizi seimbang,” ucap Bupati Asahan mengakhiri bimbingan dan arahannya.***(Ric)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, Kamis (13/1/2022) membawa jajarannya untuk melakukan ekspose program strategis di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau di Pekanbaru.
Dia berharap melalui pemaparan tersebut seluruh program kerjanya bisa diketahui oleh lembaga pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu.
“Saya minta lewat diskusi ini para kepala OPD dan kepala bagian yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis bisa mematangkan dan menajamkan lagi langkah kedepan,” kata bupati.
Adil juga berharap BPKP Perwakilan Riau yang membawahi wilayah Kepulauan Meranti bisa memberikan masukan dan pendampingan. Sehingga yang menjadi program strategisnya kedepan dapat berjalan baik dan lebih maksimal.
“Kami minta pendampingan kedepan, dimana ada kekurangan dari segala sisi bisa ditindaklanjuti sejak dini,” harapnya.
Kepala BPKP Perwakilan Riau, Fauqi Achmad Kharir, menyambut baik kunjungan dan ekspose yang dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti itu.
“Kami siap melakukan pengawasan terhadap program strategis Bupati. Dengan ekspose ini kami akan mendapatkan gambaran sehingga bisa memberikan pendampingan baik dari sisi keuangan, aparatur dan sebagainya,” kata Fauqi.
Dia juga mengaku dengan pertemuan ini, sudah tiga kali Bupati Adil berkunjung ke kantornya untuk berdiskusi terkait program kerjanya. “Kedepannya saya yang akan datang langsung ke Meranti,” ujarnya.
Ekspose program strategis itu dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Meranti, Suhendri, dengan diikuti 10 kepala OPD dan 2 kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Turut mendampingi Kepala BPKP Perwakilan Riau, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Arfan Aryanto Dalimunthe, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan APIP Yuki Sastria Putra dan sejumlah pejabat BPKP Perwakilan Riau lainnya. (Prokopim)
[VIDEO] Pekanbaru(SegmenNews.com)-Rendra Eka Putra alias Rendra bin Ratiis dan Joni Firman alias Joni bin Fagos F Laiya, warga Jalan Delima, dialili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Keduanya didakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Putra Rezeki, yang merupakan adik kandung Pemimpin Redaksi (Pemred) bertuahpos.com.
Sidang dijadwalkan Selasa 18 Januari 2022 dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Desmond Sipahutar SH, disebutkan, perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB di sekitar Jalan Srikandi, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
Perbuatan kedua terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 17.00 WIB, pada saat korban Putra Rezeky Als Putra sedang bekerja sebagai juru parkir di sekitar halaman parkiran toko Hoby Mart, di Jalan Srikandi, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tiba-tiba terdakwa Rendra Eka Putra bin Ratiis bersama-sama dengan terdakwa Joni Firman datang menghampiri dan langsung melakukan kekerasan kepada Putra Rezeky Als Putra.
Kekerasan kedua terdakwa dilakukan dengan cara menampar sebanyak kira-kira tiga kali ke arah wajah Putra Rezeky Als Putra dan menendang dengan menggunakan kaki terdakwa Rendra Eka Putra sebanyak satu kali ke arah tubuh Putra Rezeky. Kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Joni Firman menggunakan kekerasan dengan menggunakan helm dengan cara mengayunkan kearah kepala korban dan juga menggunakan tangan terdakwa Joni Firman.
Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/319/X/KES.3/2021/RSB tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Mohd. Fikra Triwijaya SIP.47/05.05/DPMPTSP/III/2021 terhadap Putra Rezeki, diketahui, korban mengeluh nyeri pada daerah kepala dan wajah, pada korban terdapat:
a. Pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut dalam mata kanan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
b. Pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut dalam mata kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan benda tumpul.
Terdakwa Rendra Eka Putra bersama-sama dengan terdakwa Joni Firman melakukan kekerasan terhadap saksi Putra Rezeky Als Putra dikarenakan emosi diakibatkan terdakwa Rendra ingin meminta komisi/fee atas penjualan mobil kepada saksi Putra Rezeky.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.***(chr)
Pekanbaru(SegmenNews com)- Pembangunan Tugu Roda Terbang di Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, kembali di anggarkan dalam APBD tahun 2022 Kota Pekanbaru. Pembangunan tugu ini sebelumnya sudah tertunda sejak dua tahun lalu.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, tugu tersebut akan dibangun jika kondisi keuangan Pemko Pekanbaru membaik. Maka dari itu, tahun inipun, pembangunannya belum bisa dipastikan.
“Tugu Roda Terbang itu masih kita anggarkan. Tetapi kita juga melihat kondisi keuangan, kalau baik kita bangun, kalau juga tidak, kita tunda lagi,” kata Edu, panggilan akrabnya, Rabu (12/1).
Ia menjelaskan, anggaran tugu tersebut tidak mengalami perubahan. Total anggaran sesuai Detail Engineering Design (DED) yakni Rp13 miliar.
“Masih sama, tidak ada perubahan,” jelasnya.
Berita sebelumnya, pembangunan Tugu Roda Terbang ini diharapkan menjadi ikon Kota Pekanbaru dan menjadi simbol motivasi kota ini dalam pembangunan. Namun, pembangunannya masih ditunda karena Kota Pekanbaru dalam pandemi Covid-19.(*pkg)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Aliansi Mahasiswa Pelalawan Jakarta-Riau (AMPJ-R) menunda aksi damai di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan APRIL Paperone di Jakarta karena hujan lebat.
Dikatakan Ketua (AMPJ-R), Adi Putra kepada SegmenNews.com, Kamis (13/1/22), aksi yang semula akan digelar di Jakarta, Rabu (12/1/22) kemarin terpaksa ditunda karena hujan lebat sepanjang hari di lokasi aksi.
Sehingga tim aksi AMPJ-R bersama Polda Metro Jaya membuat kesepakatan untuk menunda aksi.
“Kemaren sepanjang hari hujan, jadi buat kesepakatan sama Polda di tunda. Nanti kita kabari kapan aksinya,” kata Adi Putra.
Sebagaimana diketahui AMPJ-R akan menggelar aksi damai di kantor Kemen LHK dan APRIL Paperone Jakarta, terkait data temuan Pansus monitoring dan evaluasi perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan bentukan DPRD Provinsi Riau 2015.
Menemukan kerugian negara dari pajak tidak di setor APRIL Group total Rp6,5 triliun. Kerugian negara dari pajak terdiri atas potensi kerugian negara dari pajak (PPH, PPN DN dan PBB P3) pertahun dan pajak PSDH DR yang tak disetor Rp14,9 miliar tahun 2010-2014.***(ran)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Penangan COVID-19 adalah kewajiban bersama, terutama dalam memberi pelayanan vaksin kepada masyarakat, agar hal ini lebih terarah dan lebih efesien disarankan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) vaksin di Provinsi Riau.
Saran ini disampaikan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dalam coffee morning bersama Forkopimda Provinsi Riau di Gedung Daerah, Balai Serindit, Kamis (13/1/2021).
“Saya menyarankan agar kita membentuk Satgas vaksinasi COVID-19 agar semakin terarah dan semakin jelas penanganannya, apalagi penanganan COVID-19 ini adalah kewajiban kita semua. Adanya Satgas ini kita harapkan apa yang kita lakukan semakin terarah,” ungkap Iqbal.
Soal konsekuensi akibat terbentuknya Satgas ini, kata Iqbal, bisa dibicarakan bersama yang mungkin bisa dilakulan setelah pertemuan ini.
Menyikapi saran dari Kapolda Riau ini, Gubernur Riau, H Syamsuar, mengatakan dia sangat setuju dan menilai saran dari Kapolda ini sangat baik.
“Saran ini sangat baik, dan kami juga berterima kasih karena dengan adanya Satgas vaksinasi COVID-19 ini, kerja kita semakin efesien,” ucap Syamsuar.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, capaian vaksinasi dosis 1 COVID-19 di Provinsi Riau per tanggal 12 Januari 2022 mencapai 79,54% dan capaian vaksinasi 2 COVID-19 mencapai 47,57%.
Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi tahap 1 COVID-19 di atas 80% adalah Kota Dumai (85,44%) dan Kota Pekanbaru (101,25%). Lalu, Kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi 2 COVID-19 di atas 70% adalah Kota Pekanbaru (78,60%).***(rl)
Terus Dorong Ekosistem EV, PLN Operasikan SPKLU Pertama di Sumbar
Padang(SegmenNews.com)- PLN mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Sumatera Barat (Sumbar), infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kendaraan listrik.
SPKLU diresmikan langsung oleh Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan (Diregsumkal) Adi Lumakso dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (UIW Sumbar) Toni Wahyu Wibowo dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumatra Barat Hansastri, Selasa (11/1) di halaman Kantor UIW Sumbar.
Hadir pula dalam peresmian tersebut pimpinan instansi dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan Sumbar, jajaran Executive Vice President (EVP) PLN Regsumkal, serta Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar.
Sekretaris Daerah Sumatra Barat, Hansastri mengatakan, pengoperasian SPKLU oleh PLN ini sejalan dengan misi pemerintah Sumbar mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dalam rangka mencapai peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi di sektor transportasi, serta terwujudnya penggunaan energi bersih.
‘’Semoga ini menjadi awal yang baik untuk percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik di Sumatra Barat,’’ jelas Hansastri.
Menurut Hansastri, Pemprov Sumbar tengah merencanakan mengawali penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas, dia pun mengapresiasi gebrakan PLN dengan pembuatan SPKLU.
‘’Jika sudah menemukan harga yang sesuai anggaran, maka kami akan segera realisasikan rencana tersebut,’’ sebutnya.
Diregsumkal PLN, Adi Lumakso menyampaikan, transisi energi dengan menggunakan kendaraan listrik diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan, dengan mengurangi biaya impor energi.
‘’Kendaraan listrik sejalan dengan misi industri non emisi yang sedang digalakkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada pertemuan G20 dan COP26, Indonesia mencanangkan Net Zero Emission pada 2060 sehingga diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunaan kendaraan listrik,’’ ungkap Adi.
Sementara itu, General Manager PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo mengatakan, SPKLU yang diberi nama SPKLU PLN UIW Sumbar 01 ini diharapkan dapat menjadi pioner stasiun-stasiun pengisian daya kendaraan berlistrik selanjutnya di lingkungan Sumatra Barat, dalam mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik yang cepat atau lambat akan menjadi kendaraan di masa yang akan datang.
‘’PLN siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder baik itu Pemerintahan Provinsi dan Daerah, seluruh Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan lain sebagainya melalui partnership penyediaan SPKLU berbasis Sharing Economy Model,’’ tutur Toni.
SPKLU ini memiliki daya tersambung 82,5 kVA dengan tegangan nominal 380 Volt. Panjang shelter stasiun 1,37×0,58 meter dapat menampung 2 mobil listrik sekaligus untuk pengisian bersamaan. Dilengkapi dengan teknologi fast charging berdaya DC 50 kW dan AC 22 KW, membuat pengisian dari 0 persen sampai penuh atau 100 persen melalui SPKLU hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk kapasitas baterai kendaraan listrik rata-rata saat ini.
Toni menjelaskan, beberapa kelebihan menggunakan kendaraan listrik, dari segi biaya operasional, kendaraan listrik terbukti lebih hemat sekitar 60 persen.
“Sementara dari segi perhitungan emisi, kendaraan listrik cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional,” imbuhnya.***(rl)
Bupati Adil Minta PLN Gratiskan Sambungan Listrik untuk Pelaku UMKM
Dumai(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil meminta PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai untuk memberikan layanan sambungan listrik gratis bagi pelaku usaha kecil di wilayahnya. Hal itu diharapkan mampu memperkuat para pelaku usaha dalam melahirkan bisnis baru ataupun menumbuh-kembangkan dunia usaha di Meranti.
“Kalau terlalu banyak persyaratan dan biaya mahal, orang jadi malas membuka usaha. Ini bisa mengganggu program ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden maupun pemerintah daerah,” kata Bupati Adil saat menghadiri penandatanganan MoU bersama PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai di Hotel Grand Zury Dumai, Rabu (12/1/2022).
Hadir bersama bupati dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Meranti, M. Fahri, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti, Febriadi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab, Afrinal Yusran.
Adil turut menjelaskan program strategis pemerintah kabupaten yang dinakhodainya untuk melahirkan 9.500 UMKM di Kepulauan Meranti. Untuk itu dia butuh dukungan dari PT. PLN untuk mendukung programnya tersebut.
“Saya berharap kiranya para pelaku UMKM ini difasilitasi dengan gratis biaya masuk listrik, agar tidak memberatkan mereka yang baru mau memulai usaha,” harapnya.
Dia juga menyampaikan beberapa desa di wilayahnya yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN, dia berharap bisa ditindaklanjuti. Sehingga program Indonesia terang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga desa di Kepulauan Meranti.
“Kalau sekarang masih ada desa Meranti yang masih menggunakan listrik diesel, ini cukup memberatkan warga karena biaya yang dikeluarkan cukup besar,” sebut Bupati Adil.
Terkait kerjasama yang baru ditandatangani tersebut, dia berharap adanya jaminan terhadap kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PJJ).
“Melalui kerjasama ini saya berharap potensi PAD bisa lebih maksimal serta dapat berdampak baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Manajer PT. PLN (Persero) UP 3 Dumai, Hendratua Parulian Manurung, menjawab permintaan bupati terkait pembebasan biaya sambung listrik bagi pelaku UMKM di Meranti. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan dengan cara penggunaan anggaran Corporate Social Responbility (CSR) PT. PLN.
“Bisa saja dilakukan, apalagi Pak Erick Tohir (Menteri BUMN) sudah pernah melakukan hal serupa kepada warga kurang mampu. Saya rasa tindak lanjutnya, pihak Pemkab Meranti bisa menyurati kami secara resmi terkait permintaan tersebut,” terangnya.
Kemudian, dia berharap kerjasama yang baru dilakukan tersebut juga dapat memberi peluang pihaknya untuk berbuat lebih bagi mendukung program Pemkab Meranti. Terutama dalam hal peningkatan PAD dari sektor Pajak Penerangan Jalan.
“Kami siap mendukung dan berkerjasama sehingga program bupati dapat berjalan baik kedepannya,” ucap Hendratua.
Hadir bersamanya, Manajer Bidang Niaga, Yulfendri, Manajer ULP Selatpanjang, Richard Tambunan dan sejumlah pejabat PT. PLN UP3 Dumai lainnya. (adv/diskominfo)
Dumai(SegmenNews.com)- Warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Kota Dumai sudah bisa memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
Hal itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemko Dumai yang baru saja ditandatangani di kediaman Walikota Dumai, Rabu (12/1/2022).
“Warga Meranti yang berada di Dumai cukup menggunakan KTP jika ingin berobat di RSUD Dumai,” kata Bupati Kepulauan Meranti, H.M Adil.
Kepada Walikota Dumai, dia menerangkan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan salah satu dari program strategisnya menjadikan Meranti maju, cerdas dan bermartabat.
“Warga Meranti itu sejak dalam kandungan sudah kita jamin. Setiap tahunnya kita anggarkan 24 miliar untuk jaminan kesehatan ini,” ujarnya.
Lebih jauh disebutkannya, program jaminan kesehatan untuk warga Meranti ini berlaku untuk rumah sakit yang berada di seluruh kabupaten dan kota di Riau bahkan di luar provinsi Riau.
“Kita tahu di Dumai ini banyak warga Meranti, terutama yang bekerja di bidang pelayaran. Makanya kita gesa MoU ini. Termasuk nanti di kabupaten kota lainnya yang belum kita kerjasamakan,” jelas orang nomor satu Kepulauan Meranti itu.
Walikota Dumai, H. Paisal, menyambut baik dan mendukung penuh program strategis Pemkab Kepulauan Meranti dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya yang berada di Kota Dumai dan sekitarnya.
“Kita tahu bahwa RSUD Dumai merupakan rumah sakit rujukan regional. Dengan penandatanganan MoU ini, menjadi garansi bagi warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin berobat atau ada masalah kesehatan, wajib dilayani di RSUD Dumai hanya dengan menggunakan KTP Meranti,” ujarnya.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, drg. Ridhonaldi dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri.
Kerjasama kesehatan tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Nomor: 440/DINKES-SEKRT/043 dan Nomor : 415.4/KS/PKS/2022/048 tentang Pengelolaan Dana dan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan dan yang Tidak Ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Turut hadir mendampingi Bupati Kepulauan Meranti, Plt. Kadiskes Meranti, Muhammad Fahri, Kabid Dinas Kesehatan, Sardi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Afrinal Yusran dan Kepala Bagian Ekonomi, Febriadi.
Sedangkan bersama Walikota Dumai, turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Dumai H. Yusrizal, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Fridarson, dan Kabag Kerjasama Setdako Dumai Mulyono Ngadiyo. (diskominfo)
