Beranda blog Halaman 74

Dekranasda Bengkalis Komitmen Optimalisasi Peran Perajin Lokal

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Jajaran pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor kerajinan lokal dengan mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas tahun 2025.

Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Gedung Dekranasda Bengkalis, Jalan Arif Rahman Hakim, pada Selasa, 23 September 2025.

​Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia” ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan visi nasional.

Tampak hadir mengikuti jalannya Rakernas dari Bengkalis antara lain Said Busra Mufrizal dari bidang Promosi dan Humas, Muslim dan Maisyura dari bidang Wirausaha Baru, Hj. Wan Syafrida dari bidang Daya Saing, Rusi Evanita Masuswati dari Bidang Manajemen Usaha, serta Hafsari Gunarsih dari Bidang Kemitraan.

​Mewakili pengurus yang hadir, Said Busra Mufrizal menyatakan kesiapan Dekranasda Kabupaten Bengkalis untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan seluruh arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming.

​”Kami di Dekranasda Bengkalis siap mengikuti dan melaksanakan arahan dari Ibu Ketua Umum. Ini adalah komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi secara optimal dalam memajukan para perajin di Negeri Junjungan,” ujar Said Busra Mufrizal usai mengikuti acara.

​Dalam arahannya yang disampaikan secara virtual, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menekankan peran strategis Dekranasda di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam mempromosikan dan mengembangkan produk kerajinan daerah.

​”Dekranasda di daerah adalah ujung tombak kita. Seluruh pengurus harus berkontribusi secara optimal untuk mengangkat potensi sektor kerajinan di wilayahnya masing-masing,” tegas Selvi Gibran dalam sambutannya.

​Istri Wakil Presiden tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Dekranasda dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, Dekranasda adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.

​”Dekranasda harus seiring sejalan dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota, karena kita adalah mitra. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat kemajuan para perajin kita,” tambahnya.

​Lebih lanjut, Selvi Gibran meminta agar Dekranasda memberikan pembinaan yang komprehensif kepada para perajin, mulai dari hulu hingga hilir. Pembinaan tersebut mencakup aspek produksi, peningkatan kualitas, desain, pengemasan, hingga strategi pemasaran.

​”Peran aktif Dekranasda sangat dibutuhkan untuk membantu perajin lokal. Dampingi mereka, berikan pelatihan, dan buka akses pasar. Pastikan pembinaan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tutupnya.

​Dengan adanya arahan yang jelas dari pusat, Dekranasda Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal serta kesejahteraan para perajin di daerah.***(imam/hm)

BP Tapera Perkenalkan Inovasi AkuHUNI dan MBR Rating ke Pemanfaat BRK Syariah

Penulis
Hasran
-
BP Tapera Perkenalkan Inovasi AkuHUNI dan MBR Rating ke Pemanfaat BRK Syariah (foto: dok BRK Syariah)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program FLPP di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari 10 provinsi percontohan monitoring nasional tahun 2025.

Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Operasi Pemanfaatan, Muhammad Naufal Al Amari, dengan dukungan BRK Syariah sebagai bank penyalur utama di wilayah Riau.

Dalam kegiatan itu, Muhammad Naufal Al Amari beserta Tim BP Tapera melakukan dialog langsung dengan Pemanfaat saat pemantauan keterhunian rumah FLPP. Langkah ini untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh penerima manfaat, bukan disewakan atau diperjualbelikan sebelum waktunya.

BP Tapera Perkenalkan Inovasi AkuHUNI dan MBR Rating ke Pemanfaat BRK Syariah

Selanjutnya mereka juga menantau kondisi rumah pasca akad pembiayaan, memperkenalkan sistem e-Monev dan pemanfaatan Scan QR Code (QRC) untuk pelaporan hunian secara online serta mengedukasi AkuHUNI dan Uji Coba MBR Rating.
Masyarakat penerima manfaat FLPP diberi edukasi penggunaan aplikasi AkuHUNI (https://akuhuni.tapera.go.id) untuk pelaporan keterhunian dua kali setahun. Tahun ini, BP Tapera juga memperkenalkan fitur baru MBR Rating, yang memungkinkan masyarakat menilai kualitas rumah, pelayanan developer, hingga layanan bank penyalur.

Menurut Naufal, inovasi digital ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.

“Melalui MBR Rating, kami ingin mendorong semua pihak, baik developer maupun bank penyalur, untuk terus berbenah. Target kami, seluruh rumah FLPP benar-benar layak huni dan tingkat keterhunian mencapai 100 persen,” jelasnya.

Ditambahkan Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Irsyadi Syukri, Monev ini dilaksanakan di beberapa titik, di antaranya Perumahan Griya Padat Karya 6 dan Graha Arima Rumbai, yang menjadi lokasi penerima manfaat FLPP dari BRK Syariah.

“Hal ini penting untuk menjamin program ini tepat sasaran. Selain itu kita juga akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi pemanfaat untuk melaporkan keterhunian rumahnya 2 kali dalam setahun,” kata Syukri di sela kegiatan Monev, Senin (22/9/2025).

Selain pemantauan lapangan, agenda monev ini juga ditutup dengan pertemuan bersama perwakilan REI (Real Estate Indonesia) Riau untuk membahas langkah bersama menjaga kualitas rumah subsidi, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan pelayanan purna jual bagi penerima manfaat.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi BP Tapera, bank penyalur, dan asosiasi pengembang dalam memastikan program FLPP tetap berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(rl)

Minimalisir Kebakaran, Pemko Pekanbaru Himbau Warga Rutin Cek Instalasi Listrik

Penulis
Redaksi
-
Minimalisir Kebakaran, Pemko Pekanbaru Himbau Warga Rutin Cek Instalasi Listrik(foto:kominfo PKU)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menghimbau warga agar secara rutin memeriksa instalasi listrik guna meminimalisir kebakaran bangunan akibat korsleting atau arus pendek listrik.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si mengatakan, instalasi listrik mesti menjadi perhatian mengingat sekitar 80 hingga 90 persen kebakaran bangunan dipicu oleh korsleting listrik.

“Kemarin kita sudah diskusi juga sama pihak PLN Riau-Kepri untuk antisipasi kebakaran ini. Kerena mungkin lebih dari 80 sampai 90 persen, kebakaran ini akibat arus pendek listrik,” ucapnya, usai memimpin apel gabungan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pekanbaru, Senin (22/9/2025).

Disampaikan Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, kebakaran bangunan akibat arus pendek listrik sendiri tidak menjadi tanggung jawab pihak PLN. Untuk itu, warga harus meningkatkan pengawasan dengan rutin memeriksa instalasi listrik.

“Karena kabel listrik ini kan ada usia pakainya. Kadang-kadang di rumah-rumah warga itu ada yang sudah sampai 15 tahun, kadang ada yang sudah lapuk, digigit tikus, kemudian atapnya bocor, kena hujan, itu juga bisa jadi pemicu,” ujarnya.

“Untuk itu perlu dicek kembali kabelnya secara berkala, sehingga kebakaran akibat arus pendek listrik bisa diminimalisir ke depannya” ulas Ami.

Di samping itu, ia menilai juga perlu diberikan pemahaman kepada warga apa yang harus dilakukan ketika terjadi korsleting listrik.

“Karena itu, siang ini Kadis Damkar ketemu dengan pihak PLN untuk menajamkan upaya penanganan cepat ketika terjadi korsleting listrik. Kemudian ini nanti perlu disosialisasikan kepada warga,” tutup Ami.***(kmf)

Pemkab Rohul Naikkan Target PAD Rp316,32 M

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Ranperda tentang RAPBD-P tahun 2025 yang telah diajukan ke DPRD Rohul, Senin (22/9). Semula pada APBD murni 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp183.351.377.154. Namun, pada RAPBD-P 2025, angka tersebut naik menjadi Rp316.326.039.809 atau bertambah Rp132.974.662.655.

Bupati Rohul Anton ST MM menjelaskan, pemerintah daerah telah menghitung dan mengkaji sebelumnya terkait potensi penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal akan dimaksimalkan menjelang akhir tahun 2025.

‘’Peningkatan target PAD yang dituangkan ke dalam RAPBD Perubahan Rohul Tahun Anggaran 2025 naik menjadi Rp316,32 miliar. Seiring dengan adanya potensi rencana penerimaan pajak daerah,’’ ujar Bupati, Selasa (23/9) petang.

Kenaikan ini, kata Bupati, dipicu oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mulai berlaku pada Januari 2025. Salah satu poin penting dari UU tersebut adalah perubahan system pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sebelumnya, PKB merupakan bagi hasil antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, terhitung Januari 2025, seluruh penerimaan PKB menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota, termasuk tambahan penerimaan dari obsen pajak, yaitu pungutan tambahan di atas tarif PKB yang hasilnya langsung masuk ke kas daerah.

‘’Kenaikan signifikan target PAD tahun ini terutama disebabkan peralihan PKB dari sistem bagi hasil menjadi penerimaan penuh daerah. Selain itu, adanya obsen pajak memberikan tambahan penerimaan yang cukup besar,’’ jelas mantan Kadis PUPR Rohul itu.

Dengan meningkatnya target PAD, kata Anton, total RAPBD Perubahan 2025 Kabupaten Rohul juga mengalami kenaikan menjadi Rp2,05 triliun. Hal ini diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemkab dalam membiayai program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini, tambah Bupati, menjadi strategi penting Pemkab Rohul untuk memperkuat basis pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di Negeri Seribu Suluk.

‘’Pemerintah daerah akan proaktif dalam pengelolaan anggaran khususnya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan semua pihak dan berupaya menggali dan membuat terobosan atau inovasi dalam meningkatkan PAD Rohul ke depan,’’ sebutnya.***(kmf)

Gebyar, USP Sinar Harapan BUMDes Halwah Pedekik Gelar Jalan Sehat Berhadiah, Warga Antusias

Penulis
Imam R
-
Gebyar, USP Sinar Harapan BUMDes Halwah Pedekik Gelar Jalan Sehat Berhadiah, Warga Antusias

Bengkalis(SegmenNews.com)- Dalam rangka memeriahkan (Gebyar) bagi hasil, Unit Simpan Pinjam (USP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Halwah Desa Pedekik menggelar jalan sehat berhadiah, Ahad 21 September 2025, di halaman Kantor Desa Pedekik.

Kegiatan jalan sehat ini diawali dengan pelepasan bendera start oleh Pj. Kepala Desa Pedekik diwakili Sekdes Maskur didampingi, Ketua USP Sinar Harapan Agus Supeno, Direktur BUMDes Halwah Tasdir, Ketua BPD Desa Pedekik Nazaruddin, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pedekik Nuraini dan juga perwakilan dari BSI Cabang Bengkalis Amar.

Jalan sehat berhadiah ini, merupakan kegiatan kedua kalinya yang digelar USP Sinar Harapan BUMDes Halwah Pedekik selama tahun 2025.

Kegiatan ini, tidak hanya diperuntukkan para pemanfaat USP saja, namun juga diberikan kesempatan bagi masyarakat umum, terkhusus masyarakat Desa Pedekik turut mendapatkan berbagai door prize menarik melalui kegiatan tersebut.

Unit Simpan Pinjam (USP) Sinar Harapan adalah bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor keuangan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana dan pemberian bantuan modal pinjaman konsumtif maupun produktif.

BUMDes, termasuk USP, merupakan entitas yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana untuk mengelola pembangunan desa serta menambah pendapatan asli desa.

Dalam sambutannya Direktur BUMDes Halwah Desa Pedekik Tasdir mengatakan bahwa kegiatan gebyar bagi hasil USP BUMDes Desa Pedekik setiap tahun dilakukan, alhamdulilah untuk tahun ini konsep pelaksanaannya ada peningkatan yakni mengadakan jalan sehat bersama. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Pedekik baik itu selaku pemanfaat USP maupun masyarakat umum.

“Alhamdulillah dalam tahun 2025 ini, kita BUMDes Halwah Desa Pedekik, merupakan kegiatan kedua kalinya gebyar bagi hasil USP kita gelar. Semoga ini merupakan semangat kita bersama dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana untuk mengelola pembangunan desa serta menambah pendapatan asli desa,”ujarnya.

Tasdir menambahkan bahwa keberhasilan program USP ini sangat ditentukan oleh tingkat pengembalian dan perkembangan dana dari para pemanfaat. Artinya dana yang dialokasikan ini adalah dana bergulir yang memang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Pedekik dalam meningkatkan perekonomian keluarga, dan tentunya harus dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan.

“Kepada seluruh para pemanfaat, manfaatkan dana yang telah disalurkan secara baik, benar, dan terarah untuk kepentingan usaha-usaha produktif, jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang justru bersifat konsumtif, dan yang terpenting, kembalikan dana bergulir ini sesuai dengan waktu dan kesepakatannya,” harap Tasdir.

Sementara itu Ketua USP Sinar Harapan Desa Pedekik Agus Supeno menjelaskan kegiatan gebyar ini ada tiga kategori undian doorprize, pertama khusus untuk pemanfaat katagori lancar satu semua akan mendapatkan hadiah sesuai dengan nominal pinjamannya.

Kedua kategori umum, yakni bagi nasabah yang lancar maupun kurang lancar seluruhnya juga mendapat undian berhadiah.

Dan terakhir undian berhadiah bagi masyarakat umum Desa Pedekik yang mengikuti kegiatan jalan sehat, juga turut mendapatkan berbagai door prize menarik.

“Alhamdulillah tahun ini kegiatan gebyar bagi hasil USP, bisa kita lakukan dengan mengadakan jalan santai bersama, biasanya kegiatan gebyar hanya dilakukan secara seremonial saja. Namun hari ini ada kemajuan, semua ini berkat dari masukan dari seluruh pihak, sehingga kegiatan gebyar bagi hasil dapat dirasakan semua masyarakat Desa Pedekik. Kita ingin keberadaan USP dapat dirasakan seluruh masyarakat tidak hanya bagi pemanfaat saja,” tutur Agus.

Pada kesempatan itu Agus juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BSI Cabang Bengkalis yang selalu berkolaborasi dan mendukung kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) Sinar Harapan BUMDes Halwah Desa Pedekik.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin dengan baik dan ditingkatkan lagi,”pungkasnya.

Selanjutnya Pj. Kepala Desa Pedekik diwakili Sekdes Maskur mengatakan, atas Pemerintah Desa Pedekik mengucapkan terima kasih kepada USP Sinar Harapan BUMDes Halwah Desa Pedekik yang terus konsisten melaksanakan kegiatan gebyar bagi hasil USP.

Lebih lanjut Maskur menyebutkan kegiatan gebyar ini akan lebih terlihat meriah dan mewah, apabila para pemanfaat USP terus aktif membayar. Jadi, jika ingin hadiahnya lebih megah lagi, pemanfaat harus lancar dan aktif membayarnya.

“Alhamdulillah tahun ini konsep pelaksanaan bagi hasil USP Sinar Harapan BUMDes Halwah Desa Pedekik dilakukan dengan jalan sehat bersama. Kami sangat mengapresiasi sekali kemajuan ini, semoga kedepannya kegiatan gebyar dapat dilaksanakan lebih meriah dan ditingkatkan lagi,.”tutupnya.

Kegiatan jalan sehat ini, berlangsung lancar dan meriah serta disambut animo seluruh warga Desa Pedekik.***(imam/hm)

Musibah Kebakaran di Bukit Batu, Hanguskan 7 Unit Rumah

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Kebakaran hebat di areal sungai Bukit Batu laut, kecamatan Bandar Laksemana, kabupaten Bengkalis hanguskan 7 rumah.

Diduga penyebab kebakaran tersebut akibat konsleting listrik yang diperkirakan kejadian sekitar pukul 03.00 dinihari, Ahad 21 September 2025.

“Diperkirakan sebanyak 6 atau 7 rumah yang terletak di kuala sungai Bukit Batu Laut, kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis hangus terbakar,”ungka Ocha warga sekitaran lokasi sebagaimana dikutip dari Media Riau24.com.

Untuk sementara belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak belum ada kabar. Penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Disana itu, rumahnyo kan dempet dempet dan terbuat dari kayu, jadi api cepat sekali menyebar apinya,”pungkasnya.

Hingga berita ini dinaikkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan aparatur desa setempat.***(imam/hm)

DPRD Pekanbaru Ingatkan Pembenahan Drainase

Penulis
Redaksi
-
DPRD Pekanbaru Ingatkan Pembenahan Drainase

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mulai menggesa perbaikan sejumlah ruas jalan rusak dengan sistem tambal sulam dan pelapisan aspal ulang (overlay). Ada sebanyak 29 ruas jalan masuk dalam daftar prioritas perbaikan oleh Pemkot Pekanbaru

Hal ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Pekanbaru. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois mengingatkan perbaikan jalan seharusnya dibarengi dengan penataan drainase. Sebab, permasalahan utama kerusakan jalan di Pekanbaru kerap disebabkan oleh genangan air.

“Jalan yang drainasenya belum bagus mestinya diperbaiki lebih dulu. Kalau harus menunggu drainase selesai baru overlay, itu juga tidak pas karena terkait kontrak pekerjaan dan batas waktu. Jadi yang penting keduanya saling mendukung. Jangan sampai overlay dilakukan, tapi drainasenya justru dibiarkan,” kata Rois.

Ia mengatakan, agar hasil pekerjaan lebih tepat guna, Pemkot Pekanbaru perlu memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan seiring.

Karena, keberadaan anggaran juga menjadi penentu langkah yang bisa diambil.Tak Hanya Perbaikan Jalan, DPRD Pekanbaru Ingatkan Benahi Drainase

“Kalau memang ada anggaran perbaikan drainase, sebaiknya diarahkan ke lokasi jalan yang masuk overlay. Kalau tidak ada, jangan sampai berlama-lama. Pekerjaan overlay harus segera berjalan dan drainase juga harus direncanakan tindak lanjutnya,” jelasnya.

Politisi PKS ini juga menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan perbaikan infrastruktur ini bersama OPD terkait.

Ia berharap Pemko transparan dalam menyampaikan progres agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.***(mr)

Aksi Nyata, Bupati Rohil H Bistamam Pimpin Langsung World Clean Up Day 2025

Penulis
Rika Chandra
-

Rohil(SegmenNews.com)-  Bupati Rohil H.Bistamam memimpin langsung gerakan Aksi bersih bersih( Gotong royong Massal) dalam rangka peringatan World Clean Up Day (WCD) 2025 yang dipusatkan di Pasar Bintang Hilir Kota Bagansiapiapi, Dalam kegiatan aksi bersih bersih tersebut Dinas lingkungan hidup Rohil menurunkan sebanyak 500 Petugas kebersihan dan Taman.

Selain petugas kebersihan dan Taman dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rokan Hilir, Kegiatan world Clean Up Day (WCD) ini juga melibatkan seluruh Dinas, pemerintah Kecamatan, kelurahan hingga ke Rukun Tetangga (RT) yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi bersih bersih lingkungan serentak ini.

Kepala dinas lingkungan hidup Rohil Suwandi Ssos saat dikonfirmasi Sabtu, (20/9/2025) mengatakan dalam kegiatan aksi bersih bersih World Cleanup Day dilaksanakan secara serentak di 180 negara, termasuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. kabupaten Rokan Hilir dalam kegiatan aksi ini memilih Pasar Bintang Hilir Kota Bagansiapiapi sebagai pusat kegiatan, karena mengingat kawasan ini merupakan salah satu titik dengan volume sampah yang sangat tinggi.

” Dalam kegiatan aksi world clen Up Day ini langsung dipimpin oleh Pak Bupati kita, tentu dengan kehadiran pak bupati yang turun langsung untuk memberikan semangat kepada petugas kebersihan dan seluruh yang ikut melaksanakan kegiatan ini. dan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir terhadap aksi bersih bersih lingkungan serentak, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan sekitar lingkungan kita,”  Ucap Suwandi.

Suwandi menambahkan, selain kegiatan aksi bersih bersih, Dinas lingkungan hidup Rohil juga menyiapkan 200 batang pohon ketapang dan bunga Alamda untuk ditanam sebagai kawasan penghijauan disepanjang kawasan Jalan Bintang hilir, dan kegiatan gotong royong juga difokuskan pada pembersihan sampah rumah tangga, pemangkasan rumput liar, drainase disepanjang jalan Bintang, hingga penataan lingkungan dengan melibatkan 500 petugas yang bekerja secara kolektif.

“Dengan Melalui aksi bersih-bersih ini, Pemerintah daerah Kabupaten kabupaten Rokan Hilir menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan sekaligus juga Peringatan World Clean Up Day menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten Rokan Hilir yang bersih, nyaman, dan berkelanjuta, Menuju Indonesia Bersih 2029,” ungkap Suwandi.(Chan)

Bupati Rohil Sampaikan Ranperda RPJMD dan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2025

Penulis
Rika Chandra
-
Bupati Rohil Sampaikan Ranperda RPJMD dan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2025(foto:chandra)

Rokan Hilir(SegmenNews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) gelar paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rohil 2025-2029 dan rancangan perpubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2025 di Bagansiapiapi, Kamis (18/9/2025) malam.

Penyampaian ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Rohil H Bistamam.

Pada penyampaiannya, Bupati H Bistamam mengaku optimis apa yang sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD telah mengakomodir program prioritas yang dijabarkan secara teknoratik, dengan tujuan adanya sasaran yang jelas, terukur, dengan strategis mendukung arah kebijakan daerah mewujudkan masyarakat Rohil yang maju sejahtera.

“Tahapan penyusunan RPJMD 2025, telah melalui tahapan konsultasi dokumen rancangan awal (ranwal) ke gubri, dilanjutkan penyempurnaan ranwal dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan dalam musrenbang RPJMD, kami harapkan dapat diselesaikan,” katanya.

Pembahasan rancangan dan penetapan RPJMD tambahnya sesuai dengan ketentuan, dengan komunikasi yang intensif dengan DPRD Rohil. Hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik.

Dilanjutkan bupati, terkait rancangan perubahan untuk APBD Perubahan dapat dilakukan bila dalam perkembangannya tak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadi keadaan umum yang mengharuskan pergeseran antar unit kegiatan belanja, ditemui keadaan Silpa lebih pada tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, ada keadaan darurat maupun keadaan luar biasa.

“Pada pelaksanaan APBD, pertengahan 2025 telah terjadi perubahan asumsi pada KUA diantaranya adanya instruksi presiden 1 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN/APBD, Keputusan Gubri KPTS/224/3/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemprov kepada Pemkab/Kota Bersumber dari Anggaran Propinsi Riau. Selanjutnya adanya Silpa 2024.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan perubahan KUA PPAS 2025, dimana pendapatan daerah pada perda kabupaten Rohil tentang APBD ditetapkan Rp2,5 triliun lebih, sementara pendapatan daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS 2025 diperkirakan sebesar Rp2,547 miliar lebih, bertambah Rp19 miliar,” katanya.

Secara keseluruhan lanjutnya, belanja daerah pada APBD 2025 ditetapkan Rp2,619miliar, sementara belanja daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS 2025 ditetapkan sebesar Rp2,562miliar atau berkurang Rp57miliar.

“Demikianlah gambaran umum perubahan KUA PPAS, semoga dalam waktu tak berapa lama dapat ditandatangani nota kesepakatannya, kami mengajak seluruh jajaran pemkab dan DPRD memberikan yang terbaik untuk masyarakat Rohil,” kata bupati.

Usai penyampaian tersebut dilanjutkan dengan penyerahan rancangan dari Bupati H Bistamam kepada Ketua DPRD Rohil Ilhammi STrKeb. (Chan)

KPPU: Pembatasan Impor BBM Non Subsidi Ganggu Pasokan

Penulis
Hasran
-
KPPU: Pembatasan Impor BBM Non Subsidi Ganggu Pasokan

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyambut baik upaya Pemerintah dalam pengaturan impor, termasuk impor BBM, sebagai langkah strategis yang berkontribusi pada penguatan ketahanan energi dan perbaikan neraca perdagangan
nasional. Kebijakan ini tidak hanya berperan dalam menekan defisit transaksi migas, tetapi juga mendorong pemanfaatan optimal sumber daya dalam negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPU turut melakukan analisis serta menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan para pelaku usaha BBM non-subsidi untuk bersama-sama merumuskan langkah yang mendukung kelancaran distribusi serta ketersediaan BBM nonsubsidi di pasar.

KPPU telah menganalisis kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025. Hasil utama dari analisis KPPU adalah bahwa kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor, hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.

Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun
pelaku usaha.

Padahal, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga. Untuk itu, penting agar kebijakan publik senantiasa memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sehingga manfaat dari tren positif tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pembatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000–44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter.

Dalam segmen BBM non-subsidi,
pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar ±92,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1–3%. Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi, sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha
menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha.

Dari perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis
menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DPKPU merupakan instrumen untuk menguji apakah kebijakan yang dirancang atau dikeluarkan telah sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha.

Berdasarkan analisis DPKPU, KPPU mengidentifikasi bahwa kebijakan membatasi kenaikan volume impor sebesar 10% bersinggungan dengan DPKPU angka 5 huruf b terkait indikator
membatasi jumlah penjualan/pasokan barang dan/atau jasa.

Adanya pengarahan agar BU
swasta membeli pasokan kepada kompetitor (PT Pertamina Patra Niaga) ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat,
antara lain berupa risiko pembatasan pasar (market foreclosure), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu.

Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas.

Oleh karena itu, penting agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan
keseimbangan antara tujuan stabilitas energi, efisiensi pasar, serta keberlanjutan iklim investasi.

Memperhatikan dinamika yang ada, KPPU memandang penting agar kebijakan terkait impor BBM non-subsidi terus dievaluasi secara berkala sehingga dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang seimbang bagi seluruh pelaku usaha.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Presiden RI dapat tercapai melalui peningkatan
investasi dan peningkatan peran serta BU swasta selain melalui penguatan peran BUMN.

Sejalan dengan itu, KPPU mendorong agar setiap kebijakan yang dirumuskan tetap selaras dengan berbagai indikator dalam DPKPU, agar tujuan menjaga stabilitas energi dan neraca perdagangan migas dapat dicapai tanpa mengurangi prinsip persaingan usaha yang sehat
maupun pilihan produk bagi konsumen.**ran/rl

1...737475...3,071Halaman 74 dari 3,071
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media