Beranda blog Halaman 74

Pemkab Bengkalis Matangkan Persiapan HUT RI ke-80

Penulis
Imam R
-
Pemkab Bengkalis Matangkan Persiapan HUT RI ke-80

Bengkalis(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah melakukan berbagai persiapan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kini persiapan menyambut HUT RI tersebut telah matang.

Pada Rabu, 13 Agustus 2025, Bupati Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri memimpin rapat final pelaksanaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di ruang rapat Hangtuah, Kantor Bupati Bengkalis.

Peserta rapat menyampaikan laporan terkini sesuai bidang tugas yang diemban, kemudian saling memberikan kritik, saran dan masukan agar seluruh agenda peringatan HUT RI sukses dilaksanakan.

Johan meminta setiap panitia dan perangkat daerah sebagai penanggung jawab harus benar-benar memastikan kesiapan secara menyeluruh.

“Persiapan yang matang akan menentukan kelancaran, keamanan, dan kesuksesan seluruh agenda yang kita rancang. Alhamdulillah persiapannya sudah 100 persen kita berharap semuanya sukses terlaksana,” ucapnya.

Rangkaian pelaksanaan HUT ke-80 RI yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis dimulai hari Jumat, 15 Agustus 2025, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bengkalis.

Kemudian Sabtu, 16 Agustus 2015 Apel kehormatan/renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kesuma Ksatria.

Hari Minggu, 17 Agustus 2025, Upacara Peringatan HUT ke-80 RI di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Lapangan Tugu Bengkalis.

Kemudian pemberian remisi di Lapas kelas IIA Bengkalis, Upacara penurunan bendera di lapangan Tugu, Ramah tamah bersama Pepabri, Warakawuri, Wredhatama, dan para teladan Paskibraka.

Pada Selasa, 19 Agustus 2025 akan dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Pramuka Tahun 2025 di halaman Kantor Camat Mandau.***(imam/hm)

Wujudkan Sistem Keuangan Syariah di Kampus, BRK Syariah Gandeng UIN SUSKA Riau

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) bertempat di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (13/08/2025).

MoU terkait Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Leny Novianti dan Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah M.A Suharto yang didampingi Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah Edi Wardana, Pemimpin Divisi Konsumer Irsyadi Syukri.

Dalam sambutannya Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah M.A Suharto mengatakan Kesepakatan antara BRK Syariah dan UIN SUSKA RIAU adalah bekerja sama dalam penggunaan layanan perbankan. Tujuannya adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

“ kami ingin membangun sinergi yang kuat dengan UIN SUSKA Riau sebagai kampus unggulan berbasis Islam. Kami siap menyediakan layanan perbankan yang aman, mudah, dan sesuai syariah untuk seluruh civitas akademika,” kata M.A Suharto.

Pada kesempatan itu juga, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Leny Novianti  menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif BRK Syariah mewujudkan kerjasama ini.

‘’Tentunya kerjasama ini menjadi sangat penting, mengingat dua instansi bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mulia, dan tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kemajuan kedua instansi,” ungkap Leny Novianti.

Hadir pada kegiatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN SUSKA RIAU Raihan, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Alex Wenda, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Harris Simaremare, beserta segenap insan BRK Syariah lainnya.***(inf)

Penkum Kejati Riau Memasifkan Sosialisasi Ancaman LGBT Bagi Pelajar

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Tim Penkum Kejati Riau kembali memasifkan sosialisasi ancaman dan pengaruh Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di kalangan pelajar. Kali ini program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) memberikan edukasi bagi pelajar MAN 3 Pekanbaru, Selasa 12 Agustus 2025.

Kepala MAN 3 Pekanbaru, Mery Novikawati M.Pd., menyampaikan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam menjaga pergaulan sehat dan membentuk karakter positif.

Jaksa Sukatmini, S.H., M.H., sebagai narasumber membuka materi dengan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru: hingga pertengahan 2025 tercatat 191 kasus HIV, di mana 82 kasus berasal dari kelompok homoseksual.

Lebih lanjut, pemateri membahas pengertian LGBT, faktor penyebab, landasan hukum, dampak kesehatan dan sosial, serta pentingnya pendidikan karakter sejak dini.

Suasana semakin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Para siswa antusias mengajukan berbagai pertanyaan dan dijawab dengan pendekatan edukatif yang komunikatif dan mudah dipahami.

Kegiatan ditutup dengan semangat kebersamaan untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan generasi muda.***(rl penkum kejati riau)

Kadinkes Bengkalis Ajak Masyarakat Sukseskan Bulan Penimbangan Serentak Agustus 2025

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bengkalis, Ermanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan Bulan Penimbangan Serentak Agustus 2025.

Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda, Bengkalis, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurut Ermanto, keberhasilan Bulan Penimbangan Serentak sangat krusial dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data penimbangan pada Februari 2025, hanya 29.333 balita yang ditimbang dari total sasaran 40.812 balita, atau sekitar 71,87 persen.

“Melihat capaian ini, saya menekankan bahwa pada Penimbangan Serentak Agustus ini, capaian harus meningkat hingga mencapai 100 persen,” ujar Ermanto.

Peningkatan ini tidak hanya dari sisi jumlah balita yang ditimbang, tetapi juga dari kelengkapan data yang diinput ke dalam aplikasi e-PPGBM.

Ermanto menjelaskan, data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memantau status gizi seluruh balita di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, intervensi gizi dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas sektor.

“Melalui langkah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap balita terpantau status gizinya dan mendapatkan intervensi yang tepat demi terwujudnya generasi Bengkalis yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” pungkasnya.***(imam/hm)

BRK Syariah dan Pemkab Natuna Kolaborasi Ringankan Beban Pelaku UMKM

Penulis
Redaksi
-

Natuna(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Pemerintah Kabupaten Natuna resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait layanan jasa perbankan, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna mengenai pemberian subsidi margin pembiayaan usaha mikro.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Natuna, Selasa (12/8/2025), turut dihadiri Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko, pejabat di lingkungan Pemkab Natuna, Pemimpin Divisi MKM BRK Syariah Muhammad Jazuli, Branch Manager BRK Syariah Ranai Dwik Darma Putra, serta para pemimpin kedai BRK Syariah Ranai.

Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan mendorong perkembangan usaha mikro, memperluas akses pembiayaan terjangkau, dan memperkuat perekonomian masyarakat Natuna.

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen BRK Syariah dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Natuna. Dengan adanya subsidi margin dari pemerintah daerah, beban biaya pembiayaan dapat berkurang sehingga pelaku usaha bisa fokus mengembangkan usahanya dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Helwin.

Helwin juga mengapresiasi konsistensi Pemkab Natuna dalam mendukung UMKM. Menurutnya, pembiayaan dengan margin yang disubsidi ini diharapkan mampu melahirkan pengusaha-pengusaha berdaya saing tinggi, bahkan hingga skala internasional.

“Melihat ketangguhan usaha mikro di berbagai situasi, BRK Syariah akan terus membina UMKM melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Kami siap mendukung Pemkab Natuna dalam memberikan layanan jasa perbankan yang optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab penerima pembiayaan.

“Pembiayaan ini tetap harus disertai agunan agar ada rasa tanggung jawab nasabah dalam pelunasannya. Kami juga mengingatkan kepada BRK Syariah, khusus untuk pembiayaan P3K, agar jumlahnya tidak terlalu besar supaya penerima dapat mengelola keuangannya dengan baik,” ujar Cen Sui Lan.

Melalui MoU dan PKS ini, BRK Syariah dan Pemkab Natuna berharap dapat memperkuat ekosistem UMKM, meningkatkan akses layanan keuangan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

“Kami berharap subsidi margin ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro. Sinergi dengan BRK Syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian Natuna,” tutup Bupati.***(in)

KPPU Sanksi MITSUI Rp 1 miliar Atas Keterlambatan Notifikasi

Penulis
Hasran
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Mitsui & Co., Ltd. dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. Secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara Nomor 21/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akusisi Saham oleh Mitsui & Co., Ltd. dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. terhadap perusahaan Australia, Position Partners Pty., Ltd. (sekarang Aptella Pty., Ltd.).

Atas pelanggaran, kedua perusahaan tersebut dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 miliar (satu miliar rupiah) yang ditanggung renteng oleh kedua pelaku usaha.

Putusan ini dibacakan Majelis Komisi yang diketuaiEugenia Mardanugraha, bersama Hilman Pujana dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi pada 11 Agustus 2025 di kantor KPPU Jakarta.

Sebagai informasi, transaksi melibatkan Mitsui & Co., Ltd. (sebagai Terlapor I) dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. (sebagai Terlapor II) yang melakukan akuisisi atas Position Partners Pty. Ltd. pada tahun 2022. Sebelum akuisisi, Mitsui & Co. (Australia) Ltd. memiliki 12,06% saham dan Mitsui & Co., Ltd. 8,04% saham atas Position Partners Pty., Ltd (sekarang Aptella Pty., Ltd.).

Sebagai satu kelompok usaha, pasca akuisisi mereka menguasai 50,00001% saham perusahaan tersebut. Transaksi pengambilalihan dilakukan melalui dua pembayaran yang dilakukan terpisah oleh Mitsui & Co. (Australia) Ltd. dan Mitsui & Co., Ltd. Pembayaran ini diselesaikan pada 29 Juni 2022 dan dianggap sebagai tanggal efektif penyelesaian transaksi.

Nilai gabungan aset dan penjualan kedua perusahaan tersebut di Indonesia diketahuimelebihi ambang batas notifikasi, yaitu Rp2,5 triliun untuk aset dan Rp5 triliun untuk penjualan. Meskipun tidak saling terafiliasi, kedua entitas Mitsui dianggap menjadi pengendali baru yang efektif atas Position Partners Pty., Ltd. (sekarang Aptella Pty., Ltd.).

Sehingga, transaksi tersebut wajib dilakukan notifikasi ke KPPU sesuai ketentuan berlaku, yakni paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi efektif, yakni pada 9 Agustus 2022.

Namun, Mitsui baru menyampaikan notifikasi pada 10 Agustus 2022, sehingga terdapat keterlambatan 1 (satu) hari kerja.

Dalam sidang sebelumnya, para Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator KPPU dan mengakui keterlambatan penyampaian pemberitahuan akuisisi saham.

Para Terlapor juga akui kekeliruan dalam menghitung batas waktu pelaporan. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti persidangan, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, dan menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar secara tanggung renteng denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pembayaran denda ini wajib dilakukan ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).(ran/rl)

Pemanfaatan Tanah Redistribusi Jadi Fokus Utama Pemerintah Provinsi Riau

Penulis
Redaksi
-
Oplus_131072

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya pemanfaatan tanah hasil redistribusi secara maksimal oleh masyarakat penerima.

Hingga 2025, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah merealisasikan redistribusi 75.022 bidang tanah di Riau.

Redistribusi tanah oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengacu pada proses pendistribusian kembali tanah kepada masyarakat yang berhak melalui program GTRA sendiri.

Disampaikan oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Nurhadi Putra, hingga tahun 2025, telah ada 75,022 bidang tanah yang terealisasi redistribusinya.

Nurhadi yang merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA Riau menyampaikan, GTRA telah menyelesaikan banyak konflik antara badan usaha dan masyarakat. Ia mengatakan, bukan hanya redistribusi aset saja, tapi juga akses masyarakat terhadap aset mereka.

“Kami juga bersinergi dengan program pemerintah, PSR, Program Sawit Rakyat. Nantinya kami akan membantu kolaborasi program yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat di Riau. Untuk masyarakat sejahtera dan alam Riau yang lestari,” ujarnya saat memberikan laporan pada rapat koordinasi awal GTRA di Provinsi Riau, Selasa (12/8/2025) di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau.

Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan berharap, redistribusi yang dilakukan GTRA bisa ikut membina masyarakat. Jika memang tanahnya adalah tanah perkebunan, maka mereka bisa dibina menjadi pekebun yang baik.

“Kalau tanahnya pertanian, bina menjadi petani yang baik. Jangan sampai mereka sia-sia memiliki tanah. Sehingga tanah tersebut lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Hal senada juga di sampaikan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari,  yang mengikuti rapat secara virtual. Ia setuju dengan Pj Sekda tentang tanah yang dimiliki masyarakat. Jangan sampai tanah kembali tertidur atau terlantar.

“Semua harus bahu membahu agar masyarakat tidak hanya sekadar pemilik tanah, harus ada bisnis yang berproses secara berkelanjutan dari hulu ke hilir,” katanya.

Dirjen Embun Sari sampaikan, tanah yang kembali ke masyarakat harus menjadi ladang kehidupan. Untuk itu, penataan aset dan akses dengan bantuan GTRA adalah kuncinya.

“Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Kita tidak hanya bicarakan angka, target, tapi menyatukan arah kebijakan dan sepakati langkahnya,” ujarnya.***(mr)

Bupati Kasmarni Targetkan Bengkalis Zero Stunting

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis, Kasmarni, meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis zero stunting.

Permintaan ini disampaikan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda, Bengkalis, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan, dari 17,9 persen pada tahun 2023 menjadi 12,5 persen pada tahun 2024, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa target untuk menzerokan stunting di daerah ini harus tetap menjadi perhatian utama.

“Bupati tidak ingin ada lagi lokus dan kasus stunting baru di Kabupaten Bengkalis,” kata Johansyah.

Untuk mencapai target tersebut, Kasmarni meminta seluruh perangkat daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis agar program dan kegiatan intervensi stunting menjadi fokus kerja saat ini.

“Program-program tersebut harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kasmarni juga meminta agar program pencegahan dan penurunan stunting menjadi sebuah gerakan bersama serta aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan di daerah berjuluk Negeri Junjungan ini.

Di akhir sambutannya, bupati juga meminta para peserta rakor untuk lebih fokus dalam merumuskan langkah evaluasi dan strategi yang lebih efektif guna mempercepat penurunan stunting.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Juliana, dan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau, Ruly Hervrialni.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H. Hambali, Kepala Dinas Kesehatan, Ermanto, dan sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis lainnya.***(imam/hm)

PLN Siap Dorong Pemanfaatan Sains dan Teknologi untuk Akselerasi EBT

Penulis
Rifai Ahmad
-

Bandung(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) siap mendorong pemanfaatan sains dan teknologi untuk meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, guna mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Bandung, Kamis (7/8).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa sektor industri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berperan penting sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Kementerian Diktisaintek mendorong penguatan riset dan penerapannya untuk mempercepat kemajuan industri, termasuk di lingkungan BUMN.

”Kami terus semangat dan di Diktisaintek kami adalah sebagai penjembatan. Kami terus-menerus memetakan kebutuhan BUMN agar bisa dilemparkan langsung kepada Bapak-Ibu sekalian, agar BUMN kita bisa meningkatkan revenue, menurunkan cost, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian,” ucap Stella.

Stella menambahkan bahwa ekosistem riset nasional telah menghasilkan banyak prototipe dari basic research_ hingga translational research. Tantangan terbesar adalah memastikan inovasi tersebut dapat dihilirisasi menjadi solusi yang digunakan secara luas.

“Kemdiktisaintek berkomitmen mendukung skema-skema hilirisasi berbasis kolaborasi. Kami dorong agar riset dari kampus-kampus dapat menjelma menjadi solusi nyata bagi industri dan masyarakat,” tambahnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk mengimplementasikan hasil riset ke dalam upaya akselerasi pemanfaatan EBT di Indonesia.

“Kami menyambut baik langkah Kementerian Diktisaintek dalam mendorong pemanfaatan riset sains dan teknologi di sektor industri. Bagi PLN, sains dan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan bauran EBT nasional, selaras dengan target Net Zero Emission 2060,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN, Daniel K.F. Tampubolon, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi bagian integral dalam strategi percepatan transisi energi nasional.

“Transisi energi tidak terbatas pada pembangkit EBT, tetapi memastikan seluruh ekosistemnya siap, mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi, melalui implementasi smart grid,” ujar Daniel.

Ia menjelaskan bahwa teknologi smart grid akan menjadi enabler utama dalam mengatasi inherent risk atas karakter intermitensi dari variable renewable energy (VRE). Smart Grid merupakan sistem kelistrikan modern yang memanfaatkan sistem informasi dan digital sehingga menjadikannya lebih fleksibel, responsif, dan dapat meningkatkan bauran EBT secara lebih optimal dengan tetap menjaga tingkat keandalan dan efisiensi operasi sistem.

Tak hanya itu, PLN juga terus mendorong pengembangan infrastruktur green enabling transmission line sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) seperti yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Transmisi hijau ini dirancang untuk mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara lokasi pembangkit EBT dengan pusat-pusat permintaan listrik dan kawasan industri lintas kepulauan.

“Mismatch ini memang menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, dengan riset yang mendalam, kita dapat menghadirkan teknologi dan inovasi terapan yang adaptif dan berkelanjutan,” tutup Daniel.***(inf)

Waspada Hujan Petir di Enam Kabupaten di Riau

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi (net)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Riau pada Senin (11/8/2025) akan diwarnai hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di berbagai wilayah, disertai potensi hujan lebat pada sejumlah daerah.

Pagi hari, udara diprediksi berkabut hingga cerah berawan, dengan hujan lokal di sebagian Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Memasuki siang hingga sore hari, hujan berpotensi turun di sebagian Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Pada malam hari, hujan masih berpeluang mengguyur sebagian Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Sementara itu, dini hari diperkirakan berawan dengan udara kabur di beberapa wilayah.

BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Kampar pada pagi hingga sore hari.

Potensi hujan lebat hari ini juga patut diwaspadai, khususnya di wilayah pesisir dan daerah yang rawan banjir,” ujar Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru, Yasir P.

Suhu udara berkisar antara 23–34°C dengan kelembapan 55–99 persen. Angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10–30 km/jam.

“Kondisi laut di perairan Riau diperkirakan tenang dengan tinggi gelombang 0,5–1,25 meter,” jelasnya.

Pemantauan satelit pada Minggu (10/8) pukul 23.00 WIB menunjukkan adanya 253 titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera. Sebaran titik panas tersebut meliputi Bengkulu 2 titik, Jambi 16 titik, Lampung 10 titik, Sumatera Barat 7 titik, Sumatera Selatan 36 titik, Sumatera Utara 24 titik, Kepulauan Riau 3 titik, dan Bangka Belitung 137 titik.

Di Riau sendiri terpantau 18 titik panas, tersebar di Bengkalis 7 titik, Kota Dumai 1 titik, Pelalawan 3 titik, Indragiri Hilir 3 titik, Indragiri Hulu 1 titik, dan Siak 3 titik. “Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu karhutla,” imbaunya.***(mr)

1...737475...3,059Halaman 74 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media