Beranda blog Halaman 775

Pemko Fokus Kembangkan Wisata di Okura

Penulis
Achiruddin
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru fokus mengembangkan sektor wisata dan manufaktur di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di kawasan itu sedang dalam proses penyusunan.

“Jadi kawasan ini dalam penyusunan RDTR dan susun pola ruangnya,” ujar Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dalam pertemuan dengan Konsultan RDTR sebagian Kecamatan Rumbai Timur, Rabu (1/9/2021).

Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN hadir dalam pertemuan di Ruang Rapat Walikota Pekanbaru.

Walikota mengatakan bahwa pembangunan kawasan Tebing Tinggi Okuran hingga Danau Kayangan menjadi industri wisata dan manufaktur. Ada juga pengembangan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat.

“Jadi kita kembangkan potensi wisata di danau dan wisata budaya kawasan perkampungan Melayu Okura,” paparnya

Kawasan itu disulap menjadi kampung budaya. Nantinya bisa menjadi lokasi tujuan pertukaran pemuda melayu sembari pengembangan wisata dan adat budaya.

Kemudian nantinya penataan ini seiring dengan perencanaan dengan Industri Tenayan. Adanya penataan kawasan ini bakal jadi pedoman dalam pembangunan di masa mendatang.

Walikota menyebut bahwa dalam RDTR juga termaktub rencana jaringan jalan. Ada juga rencana induk jalan angkutan umum massal.

Dirinya menegaskan bahwa RDTR yang disusun menyesuaikan dengan RTRW. Sehingga nantinya pembangunan berlangsung sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.

Penyusuran RDTR ini juga bertujaun untuk memberi kepastian investasi. Pemerintah kota ingin memberi kepastian peruntukan wilayah kepada investor terkait status dari lahan yang ada.(Kominfo4/RD2)

Menteri ATR/BPN Paparkan Empat Pelayanan Digital

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Untuk membantu memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan dokumen tanah. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini sudah memiliki empat layanan digital.

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat melakukan kunjungan sekaligus peresmian kantor BPN kota Pekanbaru, di Jalan Naga Sakti, Kamis (2/9/2021).

“Kami punya target BPN semakin hari semakin baik, sejalan itu kami terus melakukan pelayanan digital. Hingga saat ini sudah ada empat pelayanan digital,” kata Menteri Sofyan.

Dijelaskan Menteri Sofyan, empat pelayanan digital tersebut yakni mulai dari pengecekan sertifikat, hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah.

“Dengan adanya pelayanan digital tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPN untuk mengurus empat urusan tersebut,” ujarnya.

Selain memudahkan masyarakat, dengan pelayanan digital tersebut juga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Karena masyarakat bisa mengurus administrasi cukup dari rumah.

“Kedepannya pelayanan-pelayanan di BPN akan terus kami tingkatkan. Intinya kami ingin BPN terus melakukan perbaikan kedepannya,” harapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar juga ikut mendampingi. Setelah meresmikan kantor BPN, Menteri Sofyan juga melanjutkan kunjungan kerja di Kota Dumai.***(mes/mc)

Pemprov Riau Subsidi Asuransi Sapi dan Kerbau

Penulis
Achiruddin
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Untuk membantu masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan subsidi pembayaran polis asuransi bagi hewan ternak jenis sapi dan kerbau indukan di Riau. Total kuota asuransi yang didapatkan tahun ini sebanyak 4.000 ekor.

Kepala Dinas Peternakan Riau, Rahmat Setyawan mengatakan, total biaya asuransi untuk ternak tersebut sebenarnya sebesar Rp200 ribu per ekor per tahun.

Dari jumlah tersebut, 80 persen biaya ditanggung pemerintah pusat dan dua 20 persen ditanggung pemerintah daerah.

“Asuransi ini untuk membantu peternak jika terjadi musibah terhadap ternaknya. Satu ternak klaim asuransinya mencapai Rp 10 juta,” kata Rahmat, Kamis (2/9/2021).

Dijelaskan Rahmat, tahun 2020 lalu, pihaknya mendapat kuota 2.000 ekor, dan tahun ini meningkat menjadi 4000 ekor. Pihaknya berharap tahun depan kuotanya akan lebih banyak lagi.

“Mudah-mudahan dengan kita berikan subsidi, masyarakat bisa paham pentingnya asuransi ternak ini. Dan kedepannya masyarakat bisa mandiri, tidak berharap disubsidi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar saat kunjungan ke peternakan sapi di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan program dari pemerintah tersebut.

“Tahun ini pemerintah provinsi Riau berikan subsidi Rp40 ribu untuk per ekor ternak sapi. Sehingga masyarakat hanya menyiapkan dokumen saja,” ujarnya.***(Mc)

KPK Periksa 16 Orang Pajak Dugaan Korupsi di DJP

Penulis
Redaksi
-

SegmenNews.com- KPK periksa 16 orang terkait dugaan korupsi di Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam kasus ini KPK telah tetapkan 6 tersangka.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DR (Dadan Ramdani),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 2 September 2021.

Adapun 10 dari 16 orang yang diperiksa sebagai saksi itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ditjen pajak.

Kesepuluh orang itu adalah Yudi Sutiana Gardayudia, Paryan, Indra Ahmad Wijaya, Arif Wibowo, Andri Puspo Heriyanto, Budiyanta, Putu Eka Dibia Putra, Prasetya Adi Siswanto, Ilham Zahroni dan Musliman.

Sedangkan enam orang sisanya merupakan pihak swasta. Mereka adalah Sunardi, Ester Sutrisna, Naufal Binnur, perwakilan Clipan Finance, Wahyu Santoso, dan Wahyu Susetyo.

Kendati, belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik KPK dari para saksi tersebut. Ali mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan agar membuat terang peristiwa dugaan korupsi yang terjadi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka terkait kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup.

KPK mentersangkakan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji; Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR) tiga orang Konsultan Pajak yakni Ryan Ahmad Ronas (RAR) Aulia Imran Maghribi (AIM) dan Agus Susetyo (AS) serta kuasa wajib pajak Veronika Lindawati (VL).

Perkara bermula saat AP dan DR diduga menyetujui, memerintahkan dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

Dia mengatakan, pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya, AP bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank Panin Indonesia (BPI) untuk tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, AP bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang.

Aliran dana tersebut mereka terima Rp 15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP pada Januari-Februari 2018.

Pembayaran selanjutnya dilakukan pada pertengahan 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT Bank Panin dari total komitmen sebesar Rp 25 Miliar.

Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB.

Tersangka APA diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.***(bp)

Serbuan Vaksinasi, Kodim Surabaya Utara Sasar Ponpes Baitul Huda

Penulis
Achiruddin
-

Surabaya(SegmenNews.com)- Serbuan vaksinasi terus dilakukan oleh pihak Kodim 0830/Surabaya Utara. Pada pelaksanaan vakasinasi kali ini, pihak Kodim menyasar Pondok Pesantren yang berada di wilayah teritorialnya.

Salah satunya, Ponpes Baitul Huda yang berlokasi di Jalan Simo
Kalangan, Surabaya, Jawa Timur.

Di lokasi itu, beberapa dosis vaksin dan vaksinator disiagakan untuk
mensukseskan adanya program Herd Immunity.

“Kurang lebih ada 400 pemohon vaksin. Rata-rata dari pengurus dan
santri di Ponpes ini,” ujar Dandim, Kolonel Inf Sriyono. Rabu, 01
September 2021.

Selain vaksinasi, di lokasi itu juga turut diwarnai dengan adanya
sosialiasi protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh para santri.

Ditegaskan Dandim, meski sudah mengikuti vaksinasi bukan berarti para
pemohon vaksin bisa terhindar dari serangan pandemi Covid-19.

Sriyono berujar, adanya protokol kesehatan merupakan benteng utama yang wajib dipahami oleh masyarakat agar terhindar dari pandemi.

“Sebab, protokol kesehatan itu senjata utama kita melawan pandemi.
Bukan vaksin. Kalau vaksin itu untuk meningkatkan imun tubuh kita,”
ungkapnya.***(rls)

Mentri ATR/BPN Inginkan Sengketa Tanah Dituntaskan

Penulis
Achiruddin
-
Menteri Ingin Sengketa Tanah Dituntaskan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan A Djalil meresmikan langsung Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru dan Musala Nurul Haq di Jalan Naga Sakti Pekanbaru, Kamis (2/9/2021).

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghibahkan tanah seluas 15 ribu meter persegi yang berada di Jalan Naga Sakti untuk pembangunan kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru.

Atas hibah tersebut, Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil mengucapkan rasa terima kasih. Menurutnya dengan tanah seluas 1,5 hektar itu kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru bisa dibangun dengan sangat luas.

“Alhamdulillah kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru sudah diresmikan, terimakasih pak Gubernur telah memberikan tanah luas sekali sehingga Kantor Pertanahan menjadi luas,” ujarnya.

Dengan diresmikannya kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru, Sofyan Djalil menginginkan seluruh sengketa tanah yang ada di Kota Madani tersebut segera dituntaskan.

“Terutama di Kota Pekanbaru banyak tanah sengketa, jadi kepala kantor wilayah dibantu pak Wali Kota tolong kita tuntaskan hal-hal sengketa tanah dan tumpang tindih,” katanya usai menandatangani prasasti di Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru yang baru saja diresmikan.

Ia mengatakan, jika kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru membutuhkan bantuan pihaknya akan mengirimkan tim dari pusat untuk membantu sehingga permasalah tanah di Pekanbaru bisa diselesaikan.

“Saya yakin orang-orang BPN bisa menjadi pelayanan masyarakat yang baik. Sengketa mereka kita selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan kita akan kirimkan tim dari Pusat untuk sama-sama menyelesaikannya,” imbuh Menteri.***(Rg)

Potensi Wakaf Uang di Riau Sangat Besar Untuk Kemaslahatan Umat

Penulis
Achiruddin
-
Potensi Wakaf Uang di Riau Sangat Besar Untuk Kemaslahatan Umat

Kampar(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa wakaf yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini adalah wakaf uang karena memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia.

Sementara itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah kabupaten/Kota saat ini sedang berlomba-lomba dalam meningkatkan zakat. Bahkan pegawai Pemprov Riau wajib berzakat, selain itu Pemprov Riau juga menggalakkan aksi berwakaf Rp1.000/hari.

“Melalui pegawai kita, kami mengajak untuk berwakaf Rp1.000/hari. Kesannya Rp1.000 sedikit, namun dengan jumlah penduduk Riau yang begitu banyak jika berwakaf tentunya akan menghasilkan miliaran,” kata Syamsuar di Desa Rimba Makmur, Tapung Hulu, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya masyarakat kebanyakan hanya tahu kalau wakaf hanya berupa tanah seperti wakaf tempat pemakaman umum, wakaf untuk tanah pembangunan sekolah, wakaf tahah untuk pembangunan Masjid, Musala, Pondok Pesantren dan lain sebagainya.

“Padahal sekarang ini wakaf yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang ini melalui presiden adalah wakaf uang karena memiliki potensi yang sangat besar,” terangnya.
Syamsuar meyakini jika masyarakat Indonesia berwakaf uang setiap harinya Rp 1.000 tentunya negara Indonesia akan menjadi negara yang kaya bahkan negara terkaya di Dunia.

“Kita mengadakan gerakan Riau berwakaf awal sekali, yang waktu itu diselenggarakan di Gelanggang Remaja untuk pembangunan pesantren sekaligus untuk membangun sebuah masjid yang mana hanya hitungan jam sudah menghasilkan 6 Miliar,” pungkasnya.

Ia percaya Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah sehingga ia berharap seluruh desa yang ada di Riau mengembangkan ekonomi syariah.

“Oleh karena itu saya yakin dengan niat yang tulus dan ikhlas akan bisa mengembangkan ekonomi syariah ini di desa yang ada di Riau ini, selain itu kita harus mempunyai kemauan  dan membutuhkan dukungan semua pihak karena ini menyangkut kemaslahatan umat,” pungkasnya. (mc)

Bupati HM Adil Ajak Dekranasda Kembangkan Potensi Daerah Seperti Rotan, Kopi dan Kue

Penulis
Redaksi
-
Bupati HM Adil Ajak Dekranasda Kembangkan Potensi Daerah Seperti Rotan, Kopi dan Kue

Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kepulauan Meranti, HM Adil mengajak Ketua Dekranasda Hj. Rinarni HM Adil memanfaatkan potensi daerah dengan memberdayakan anak-anak Meranti, untuk mengangkat perekonomian rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan HM Adil usai pelantikan Ketua Dekranasda Meranti Masa Bakti 2021-2026, hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Dekranasda Provinsi Riau yang disampaikan dalam acara Pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Masa Bakti 2021-2026 yang digelar secara Teleconfernce, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (30/8/2021).

Turut hadir dalam acara pelantikan itu, Bupati Kep. Meranti H. Muhamamd Adil SH, Wakil Bupati AKBP. (Purn) H. Asmar, Ny. Ismiatun Asmar SE, Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol, serta Kepala OPD terkait dilingkungan Pemkab. Meranti.

Pelantikan Hj. Rinarni M. Adil, sebagai Ketua Dekranasda Kepulauan Meranti langsung dilakukan oleh Ketua Dekrenasda Provinsi Riau Hj. Misnarni Syamsuar yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Pembina Dekranasda Kep. Meranti H.M Adil.

Bupati HM Adil Ajak Dekranasda Kembangkan Potensi Daerah Seperti Rotan, Kopi dan Kue

Ditegaskan Adil, ketua dan pengurus Dekranasda Kepulauan Meranti untuk bergerak cepat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satunya memanfaatkan semua potensi Meranti yang ada di Desa dengan memberdayakan anak-anak Meranti untuk mengangkat ekonomi masyarakat.

Adapun potens Meranti yang layak untuk dikembangkan adalah Rotan, Kopi, serta Aneka olahan Kue berbahan dasar Sagu.

Hal itu sejalan dengan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Meranti H.M Adil-H. Asmar, yang akan mencetak 9500 usahawan baru di Meranti.

“Ayo Dekranasda cari potensi Desa sebanyak banyaknya yang terpenting bagaimana anak-anak Meranti bisa bekerja, nantinya kita butuh pembuat kue semprong 600 orang, begitu juga kue bangkit, dan olahan Sagu lainnya,” jelas Bupati.

Dan menurutnya ini juga dapat menjadi solusi bagi honorer Meranti khususnya tamat SMA yang kemungkinan akan dirumahkan sebagai peluang usaha yang cukup potensial. Hasil produksi UMKM ini bukan saja dapat dipasarkan didalam daerah tapi juga dapat dipasarkan secara global dengan memanfaatkan teknologi IT yang berkembang pesat saat ini.

“Tujuannya agar nantinya anak-anak Meranti menjadi generasi yang tangguh, bersemangat dan profesional yang mampu memanfaatkan semua potensi yang ada didaerah untuk mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati Adil.

Dan untuk mewujudkan hal itu Legislator DPRD Riau 2 Periode itu juga meminta kepada OPD terkait untuk ikut mengambil peran dalam membina para pelaku UMKM sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Jadi untuk membina para pelaku usaha ini tidak hanya dibebankan kepada Disperindag saja tapi diharapkan semua OPD dapat mengambil peran sesuai dengan bidangnya sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan lebih masif dan sukses,” ujar Bupati Adil.***(ADV/Prokopim Meranti)

Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD, Bupati Inihil Berharap Singkronisasi Visi dan Misi

Penulis
Redaksi
-

Inhil(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan Membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023, Rabu (1/9/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Bapeda Kab. Inhil komplek Kantor Bupati Jl. Akasia No. 1 Tembilahan, Bupati Indragiri Hilir H. M. Wardan membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bapedalitbang Prov. Riau, Sekda, Staf Ahli dan para Asisten, Kepala OPD dan Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Direktur Pasca Sarjana UIR dan Ketua tenaga ahli penyusunan RPJMD, Pimpinan Perusahaan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Camat, Lurah dan Kades se Kabupaten Indragiri Hilir baik yang hadir secara langsung maupun virtual dari wilayahnya masing – masing.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh masukan, penyempurnaan terhadap penjabaran visi misi, tujuan dan sasaran arah kebijakan pada RPJMD Kab. Inhil tahun 2018 – 2023.***(Galeri Foto/Diskominfo Inhil)

Berikut Galeri Fotonya:

Bupati HM Wardan saat membuka kegiatan RPJMD
Bupati Inhil HM Wardan dan Wabup Syamsuddin Itu saat tiba di lokasi acara
Bupati Inhil HM Wardan memberikan sambutan

Suasana kegiatan rapat RPJMD
Penandatanganan hasil dan kesepakatan Singkronisasi sesuai visi misi

Peserta rapat RPJMD

Sidang Bank Riau Kepri, Salah Satu Pimpinan PT.GRM Terancam 7 Tahun Penjara Atas Keterangan Palsu

Penulis
Hasran
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Salah satu diantara Kepala Perwakilan PT Global Risk Manajemen (PT GRM), Dicky Vera dan Dirut PT GRM, Rinaldi terancam hukuman 7 tahun penjara atas keterangan palsu pada sidang dugaan gratifikasi fee asuransi dengan terdakwa tiga Pinca dan Pincapem Bank Riau Kepri.

Ancaman pemberian keterangan palsu itu ditegaskan oleh majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH MH, pada persidangan yang digelar Kamis 26 Agustus 2021.

Hakim menilai kedua saksi Perwakilan dan Dirut PT.RGM memberikan keterangan berbeda pada sidang yang digelar secara virtual tersebut.

Agar terang benderang, Hakim memerintahkan JPU menghadirkan Kepala Perwakilan PT Global Risk Manajemen (PT GRM), Dicky Vera dan Dirut PT GRM, Rinaldi, pada persidangan yang akan digelar, Kamis 2 September 2021. Keduanya akan dikonfrontir di persidangan.

“Pak Jaksa, keduanya agar dihadirkan pada sidang pekan depan untuk dikonfrontir. Salah satu siap-siap terancam 7 tahun penjara atas keterangan palsu,” ujar hakim Dahlan, yang dijawab siap oleh Jaksa Penuntut Umum, Syafril SH MH.

1...774775776...3,057Halaman 775 dari 3,057
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media