Meranti(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memantau pembangunan daerah, ia juga meminta wartawan dan lembaga survei masyarakat (LSM) ikut melakukan kontrol.

“Saya mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat termasuk media dan LSM tolong pantau masalah pembangunan di Meranti. Sama-sama kita pantau, bukan pemerintah aja dalam hal ini sebab masyarakat juga bisa memantau sebagai kontrol sosial,” ujar Asmar saat ditemui sejumlah wartawan usai membuka rapat koordinasi dan singkronisasi wilayah lokasi prioritas (lokpri) perbatasan di Hotel Grand Meranti.

Wabup Asmar juga menjelaskan, selama menjabat diawal ini, tentu masih ada kekurangan, kekurangan itulah dapat diambil intisari dari sebuah masa pemerintahannya. Tentu, kekurangan-kekurangan saat masa awal menjabat bisa dijadikan cerminan ataupun evaluasi nantinya.

“Oleh sebab itu, saya meminta wartawan ikut mengontrol kinerja dari SKPD dan lainnya, karena peran media sangat diperlukan di era pembangunan,” pungkasnya.

Diungkapkan wabup, dalam melakukan kontrol sosial wartawan mengawal pembangunan agar berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mengingatkan jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Tapi kontrol melalui kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan tidak mencari-cari kesalahan. Wartawan juga harus adil dengan turut memberitakan keberhasilan, bukan hanya kritik,” pungkasnya.(Ags)

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti semakin teruji dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, terbukti dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya oleh BPK RI Perwakilan Riau.

Penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Meranti tahun anggaran 2020 itu, dilakukan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Hidayat kepada Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH dan Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, di Gedung BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Kamis (15/4/2021).

Hadir dari BPK RI Perwakilan Riau, Wakil Penanggungjawab Handrias Haryotomo, Pengendali Teknis R. Diki Agus Permana, Ketua Tim Brahmantyo Dwi Wahyono, dan anggota Tim lainnya.

Turut mendampingi Bupati Adil, Kepala BPKAD Bambang Suprianto SE MM, Inspektur Meranti Suhendri, Plt. Kabid Akuntansi BPKAD Desi Puspita Dewi, Kabag Hambali, Pemeriksa Inspektorat Azmi, Kasubag Akuntansi Wawan, Staf Humas dan Protokol Meranti dan lainnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pertama se-Provinsi Riau yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 ke BPK RI, tepatnya tanggal 15 Februari Tahun 2021 lalu.

Setelah laporan LKPD itu diserahkan kepada BPK RI, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara terperinci oleh BPK RI paling lama 2 bulan setelah LKPD diserahkan. Dan kini tibalah waktu yang ditunggu-tunggu yakni penyerahan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Meranti Tahun 2020 oleh BPK RI.

Penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widhi Hidayat, dalam penyampaiannya mengatakan, setelah pihaknya melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap LKPD Pemkab Meranti Tahun Anggaran 2020 maka BPK RI Perwakilan Riau memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Predikat WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut diberikan BPK RI dalam kurun waktu 2013-2021.

“Selamat kepada Pemkab Meranti, semoga Predikat WTP LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab Meranti ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dari waktu-kewaktu,” ujar Kepala BPK RI, Widhi Hidayat.

Lebih jauh dijelaskan Widhi, secara keseluruhan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemkab Meranti Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan aturan pemerintahan, namun BPK RI Perwakilan Riau masih memberikan beberapa catatan untuk diperbaiki dan disempurnakan. Khususnya dalam penerapan aplikasi Sistem Akuntansi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dikatakan Widhi masih menemukan beberapa akun yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi akuntansi secara sempurna, kemudian masalah laporan dana Hibah dan Kecermatan dalam memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Namun begitu BPK RI menilai kinerja ASN dalam menyusun LKPD Pemkab Meranti ini layak diberikan apresiasi.

Predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD Pemkab Meranti Tahun 2020 tersebut, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Meranti, Jack Ardiansyah, atas nama pribadi sangat bersyukur dan mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti atas kinerja yang telah berhasil menyusun laporan keuangan secara transparan, akurat dan akuntabel sehingga diraihnya Predikat WTP yang kesembilan kalinya ini.

“Kami dari DPRD Meranti sangat bangga sekali melihat hasil kinerja maksimal Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, semoga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ini dapat terus dipertahan kedepan,” ujar Ardiansyah.

Selanjutnya sesuai dengan fungsi DPRD dibidang pengawasan, hasil LHP BPK RI ini akan dibawa ke DPRD untuk dibahas poin perpoin sebagai pertimbangan masukan untuk pihak Eksekutif.

Selanjutnya tanggapan dari Bupati Kepulauan Meranti H. Adil, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Riau atas komitmenya membina aparatur dijajaran Pemkab. Meranti sehingga diraihnya Predikat WTP atas LKPD Tahun 2020.

“kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” ucapnyam

Dalam menindaklanjuti temuan tersebut dikatakan Bupati H.M Adil, Pemkab. Meranti akan menyusun Rencana Aksi atau action plan yang dalam implementasinya mohon bimbingan dan arahan dari BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

Pada kesempatan itu Bupati juga berharap, segala bimbingan dan kerjasama dari BPK RI Perwakilan Riau kepada Pemkab. Meranti hingga diraihnya WTP untuk yang ke-9 kalinya terus berlanjut dan ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar membuka rapat koordinasi dan singkronisasi wilayah lokasi prioritas (lokpri) perbatasan di Hotel Grand Meranti, Kamis (15/4/2020).

Rakor yang diselenggarakan oleh Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah itu diikuti oleh para kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa dari 5 kecamatan yang ditetapkan Lokpri perbatasan oleh pemerintah.

Dalam sambutannya Wabup Asmar meminta adanya sinergi semua pemangku kepentingan dalam membangun desa-desa di wilayah perbatasan. Menurutnya, membangun daerah perbatasan tidak bisa oleh kabupaten saja tapi juga oleh provinsi dan pusat karena wilayah perbatasan adalah beranda negara dan basis kedaulatan bangsa.

“Saya minta rakor ini mampu mencerahkan aparatur dan mensinergikan program sehingga akselerasi pembangunan wilayah perbatasan bisa lebih fokus, cepat dan tepat,” kata Asmar.

Menurutnya, sebagian besar desa-desa di wilayah Lokpri di Meranti masih banyak menghadapi kendala pembangunan. Mulai minimnya infrastruktur publik seperti jalan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih dan kelistrikan. “Bahkan infrastruktur pertahanan keamanan juga minim. Padahal wilayah perbatasan punya potensi basis pertahanan negara,” ungkapnya.

Akibatnya, sambung Asmar, wilayah perbatasan sering dijadikan tempat penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan illegal trading. Untuk itulah dia mengusulkan dibentuknya Pokja Garda Perbatasan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut.

“Perlu pula dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang. Saya juga mengharapkan aparatur yang bertugas di perbatasan mendapatkan tambahan insentif karena mereka menghadapi beban dan kendala khusus,” papar Asmar.

Rakor itu juga menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan dari Pemprov Riau. Diketahui ada lima kecamatan di Meranti yang masuk Lokpri wilayah perbatasan yaitu; Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau dan Tasik Putripuyu.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Haji Muhammad Adil SH dan Wakil Bupati Haji Asmar mendengarkan arahan Presiden Jokowi pada Rakor Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara daring, Rabu (14/4/2021).

Ikut mendampingi Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Nipwin B Hutabarat, Pabung Kodim/Koramil 02 Tebingtinggi Mayor Arm Bismi Tambunan SE, Sekda Dr Kamsol, Asisten i Syamsudin, Asisten II Asrorudin, Kabag Kominfo Wan Fakhriarmi dan Kabag Humaspro Rudi Hasan. Rakor daring tersebut diikuti dari Gedung Hijau Kantor Bupati.

Rakor tersebut dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam sambutannya Mendari mengatakan Pilkada 2020 berhasil menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sekaligus penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu dalam pengarahannya Presiden Jokowi meminta kepala daerah harus result oriented atau berorientasi pada hasil. Dia meminta kepala daerah berani berinovasi bukan sekedar menjalankan rutinitas pekerjaan.

“Kita harus bisa bekerja dengan kecepatan tinggi. Jangan hanya puas baca laporan. Cek dan kontrol di lapangan. Jadi, kita butuh inovasi, cepat dan tepat,” tegas Jokowi.

Presiden juga mengarahkan agar kepala daerah membuat kebijakan yang fokus dan jelas skala prioritasnya. Caranya, alokasi anggaran lebih fokus dan terkonsentrasi pada satu, dua, atau tiga kegiatan yang benar-benar prioritas. Dengan semakin kegiatan, maka semakin gampang dikontrol serta semakin nampak hasilnya.

“Usahakan belanja pembangunan lebih tinggi dari belanja aparatur karena APBD itu sangat berperan mendorong ekonomi daerah,” tegasnya.

Terkait penanggulangan Covid-19, Jokowi meminta seluruh daerah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah tidak hanya fokus recovery kesehatan tetapi juga ekonomi. Dan sudah jadi tugas kepala daerah melakukan sosialisasi terus-menerus. Pemerintah sendiri menargetkan pada bulan Juli ini, sebanyak 70 juta penduduk sudah divaksinasi.

Untuk pemulihan ekonomi, Jokowi meminta agar pelaksanaan APBD dalam bentuk padat karya sehingga membantu masalah pengangguran yang meningkat sekarang. Jokowi juga minta agar bantuan sosial segera disalurkan. Selain itu pemerintah daerah harus mendukung penuh investasi terutama dalam kemudahan perijinan. Mengingat investasi membuka lapangan kerja dan mendatangkan pendapatan negara.

Menanggapi arahan Presiden ini, Bupati HM Adil mengaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan. “Kita telah melaksanakan sebagaimana arahan Presiden, seperti penyaluran bantuan sosial,” ungkap Bupati.

Beberapa waktu lalu, Bupati terjun langsung menyalurkan bantuan untuk keluarga warga yang terkena Covid-19. Bantuan sosial juga diberikan untuk anak-anak yatim. Bahkan selama Ramadhan ini, Bupati mengarahkan warga daapt berobat gratis hanya menggunakan KTP di RSUD.(Ags)