Meranti(SegmenNews.com)- Pertamina mulai melakukan pembatasan penjualan BBM jenis premium kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak awal Februari lalu, akibatnya sejumlah SPBU di Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti mulai kekurangan stok Premium.

Seperti yang terjadi di SPBU yang berada di Jalan Imam Bonjol, Selatpanjang, SPBU ini sebelumnya menghabiskan 500 Kiloliter (KL) premium setiap bulannya untuk melayani masyarakat Selatpanjang dan sekitarnya.

Namun sejak Februari kemarin mereka dibatasi oleh Pertamina hanya bisa membeli dan menjual kembali sebanyak 200 KL Premium.

Pengelola SPBU Imam Bonjol, Hasan mengatakan, jumlah ini hanya bisa bertahan hingga pertengahan bulan saja.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya terpaksa membatasi penjualan premium dan membagi kuota dengan pertalite.

“Kita tidak bisa menambah stok setelah adanya pembatasan ini, masyarakat Selatpanjang sepertinya juga tidak banyak yang beralih menggunakan pertalite,” ujar Hasan.

Menurut dia, Pertamina memang menganjurkan pihaknya untuk menjual Pertalite. Dengan pembatasan yang dilakukan, Pertamina meminta SPBU juga membatasi penjualan harian.

“Seperti menjual hanya dua jam satu hari, kemudian dilanjutkan dijual dihari berikutnya. Tetapi kita tidak bisa seperti itu untuk masyarakat, selagi ada tetap kita jual untuk masyarakat,” tambahnya.

Kondisi ini dibenarkan Plt Kepala Disdagprinkop-UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bidang Perdagangan, Ade Suhartian.

Menurut dia pembatasan penggunaan premium ini sudah direalisasikan sejak Februari 2021 lalu. Meskipun ketetapan atau surat keputusan (SK) tentang pengurangan kuota belum dilakukan ke seluruh SPBU yang ada.

Ade mengatakan, penggunaan bensin subsidi akan dikurangi karena ini adalah kebijakan nasional. Premium akan digantikan dengan langit biru atau pertalite.

Saat ini informasi yang diterima pihaknya, ditegaskan Ade, hanya sebatas realisasinya di lapangan bukan berupa lampiran surat keputusan (SK) pengurangan kuota.

“Sampai hari ini belum ada surat resminya atau belum ada surat keputusan penetapan kuota pengurangan premium ini dan sosialisasinya juga belum ada. Hanya saja realisasi penggunaan di lapangan sudah mulai dibatasi,” terangnya.

Kesempatan ini, Ade juga berharap ada kejelasan dari pihak Pertamina agar bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. Ditambahkan pembatasan ini adalah kebijakan nasional, Pertamina yang mempunyai tanggung jawab dan Disdagperinkop bisa menyampaikan kepada masyarakat agar jelas.

“Informasi yang saya dapatkan dari APMS memang terjadi pengurangan BBM jenis premium dan katanya akan digantikan dengan pertalite. Walaupun begitu, hingga saat ini kita belum mendapatkan surat resminya dari Pertamina, baru hanya sebatas realisasi di lapangan,” ujar Ade yang ditemui di ruang kerjanya Jum’at (5/2/2021).

Ade mengatakan ada 2 APMS yang mendistribusikan minyak untuk SPBU di Kota Selatpanjang. Sementara dua lainnya dijual untuk kebutuhan industri dan lainnya.

Dikatakan adapun APMS yang mendapatkan kekurangan kuota BBM jenis premium adalah Bumi Meranti Sejahtera yang pada bulan ini menerima premium sebanyak 96 KL yang biasanya 160 KL. Selain itu
APMS Tujuh Saudara yang mendapatkan kuota premium bulan ini sebanyak 64 KL yang biasanya mendapat 80 KL.

“Sementara itu untuk dua APMS lainnya yakni Meranti Sofia masih tersedia 120 KL dan Mas Artha sebanyak 17 KL. Saat ini mereka sedang mengisi di Pertamina dan belum mendapatkan informasi berapa kuota yang akan dikurangi. Biasanya untuk Meranti Sofia itu mendapatkan kuota 174 KL dan Mas Artha mendapatkan 200 KL,” ujar Ade.

Meskipun demikian, Ade membantah jika terjadi kelangkaan BBM jenis premium. Hal itu hanya dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan.

“Kalau untuk BBM jenis premium belum terjadi kelangkaan. Hanya saja kita meminta kepada SPBU menerapkan peraturan yang kita buat, dimana melakukan pembatasan penjualan premium. Jika paginya menjual premium maka, pada siang harinya menjual pertalite,” ungkapnya.

Sementara untuk kuota pertalite, dikatakan Ade masih aman dan tersedia banyak. Karena selama ini masyarakat kebutuhannya masih tergantung dengan premium, namun walaupun begitu pihak APMS tetap menyediakan kuota pertalite.

“Untuk kuota pertalite tidak ada masalah. Informasi dari pihak APMS masih tersedia banyak, hanya saja kebutuhan masyarakat kita lebih cenderung menggunakan premium selain itu harganya juga murah. Jika saat ini harga pertalite Rp7650 perliter, premium hanya Rp6450 perliternya,” pungkasnya.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Gedung Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terancam ambruk. Kondisi tersebut dikarenakan pondasinya yang terus mengalami penurunan sehingga menyebabkan struktur bangunan miring dan dindingnya yang sudah tampak retak dan lantai yang mencekung.

Menyikapi persoalan yang riskan tersebut, seluruh isi di sejumlah ruangan dalam gedung peninggalan zaman Bengkalis tersebut terpaksa dievakuasi. Diantaranya ruangan Sekretaris Dewan dan Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan, terhadap kondisi bangunan tersebut membuat anggota DPRD dan karyawan menjadi cemas untuk beraktifitas, takut sewaktu-waktu bangunan bisa roboh. Dikatakan Jack, sapaan akrabnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk untuk mencari solusinya.

“Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. Dikhawatirkan bangunan tua ini bisa roboh dan harus segera diperbaiki, jika tidak, sewaktu-waktu bisa mencelakakan yang berada di dalam. Kita sudah koordinasi agar sama-sama mencari solusi dan lakukan pemetaan untuk penempatan kantor sementara,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti, Ery Suhairi mengatakan berdasarkan hasil uji kelayakan dari tim ahli bangunan, menilai jika gedung tersebut tidak laik pakai. Hal diketahui setelah pihaknya menyurati dinas terkait yang diminta untuk mengecek kondisi bangunan itu.

“Berdasarkan kajian dari konsultan yang bekerjasama dengan Dinas PUPRPKP, mereka menyimpulkan bahwa gedung itu tak laik lagi digunakan. Ada surat yang dikeluarkan yang menyatakan gedung ini memang sudah tak layak lagi ditempati,” kata Ery, Jum’at (5/3/2021).

Dikatakan Ery, kondisi ini sudah disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil saat pertemuan pimpinan DPRD, Komisi dengan Bupati beberapa waktu lalu.

Bupati pun menyepakati agar Setwan menempati sementara gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Badan Kesbangpol.

“Sudah disepakati kita akan pindah kesana. Dalam waktu dekat kita akan segera pindah sambil menunggu penyesuaian, setidaknya kita perlu 16 ruangan untuk Komisi dan lainnya,” ujar Ery.

Dengan adanya rencana pindah tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sudah mulai berkemas dan menempati ruko di Afifa Sport Center, Jalan Banglas. Sementara Badan Kesbangpol masih bingung sambil mencari-cari gedung yang akan ditempati. Belakangan dikabarkan OPD tersebut akan menyewa ruko, namun diketahui mereka tidak punya anggaran untuk itu.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagprinkop-UKM) merupakan salah satu dinas yang diharapkan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun pendapatan yang dihasilkan salah satunya adalah melalui retribusi pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018.

Namun, sejak dua tahun terakhir
Disdagprinkop-UKM sama sekali belum menghasilkan PAD dari sektor tersebut.

Ironisnya anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola pasar tersebut berikut dengan biaya operasionalnya menggunakan anggaran yang cukup besar, dalam kata lain tidak sebanding dengan yang akan didapatkan.

Plt Kepala Disdagprinkop-UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bidang Perdagangan, Ade Suhartian mengatakan sudah dua tahun pihaknya tidak bisa menarik retribusi di Pasar Modern Selatpanjang itu.

Adapun kendala yang dihadapi saat ini sehingga instansinya tidak bisa menarik retribusi karena Perda yang diajukan di DPRD Kepulauan Meranti belum juga disahkan. Dalam perda itu, mengatur besaran retribusi yang akan ditarik.

“Sudah dua tahun lebih kami tidak bisa menarik retribusi di pasar itu. Tidak mungkin kami menarik retribusi pasar tanpa Perda, bisa dikatakan pungli nanti namanya,” kata Ade, Jum’at (5/3/2021).

Padahal, kata Ade, saat ini sudah sangat banyak pedagang yang berjualan disana, sehingga sangat berpotensi mendapatkan pemasukan bagi daerah melalui penarikan retribusi.

Ade berharap Perda itu bisa secepatnya disahkan sehingga pihaknya bisa melakukan penarikan retribusi. Apalagi, retribusi itu juga akan masuk sebagai pendapatan daerah sehingga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

“Keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat juga. Apa yang dirasakan para pedagang dengan segala fasilitasnya dibangun dengan menggunakan anggaran yang berasal dari retribusi ini,” ungkapnya.

Sebelumnya Peraturan Daerah (Perda) Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018 tentang retribusi pasar telah disosialisasikan dan diberlakukan awal tahun 2019 lalu.

Namun karena ada beberapa faktor yang mengganjal, Perda tersebut akan direvisi kembali. Dalam perda itu juga terjadi perubahan tarif retribusi yang sangat signifikan dari Perda sebelumnya yakni Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2012. Sehingga banyak para pedagang yang tidak setuju atas kenaikan tarif retribusi yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan revisi kembali.

Apapun tarif lama bagi pedagang berjualan di meja ikan dikenakan tarif Rp26.250, meja daging Rp33.750, meja sayur Rp18.750, dan meja golongan G Rp41.250 yang dibayarkan setiap bulan. Dengan kenaikan tarif Retribusi sesuai Perda baru Nomor 02 Tahun 2018, maka meja ikan dikenakan tarif Rp80.000, meja daging Rp105.000, meja sayur Rp60.000, dan meja golongan G Rp80.000.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan jika Perda tersebut sudah disahkan beberapa bulan yang lalu.

Dikatakan Jack, panggilan akrabnya, Perda tersebut digabungkan menjadi satu yakni Perda tentang retribusi jasa umum.

“Perda mengenai retribusi pasar sudah disahkan pada 6 Oktober 2020 lalu menjadi Perda nomor 4 tahun 2020 tentang retribusi jasa umum. Ada 11 bidang yang tergabung kedalam Perda tersebut, termasuk pasar,” kata Jack.

Dikatakan, terkait belum diberlakukan Perda tersebut, mungkin belum keluar nomor registrasinya dari propinsi.

“Mungkin belum keluar nomor registrasinya dari propinsi,” pungkas Jack.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)-Bupati Kepulauan Meranti H.M Adil SH, membuka sekaligus mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3T) Tahun 2022, dalam kegiatan menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan dan Desa diwilayah Kecamatan 3T itu, Bupati janji akan menuntaskan pembangunan Jalan penghubung antar Desa di Wilayah 3 T di tahun 2022, bertempat di Aula Kantor Camat, Kamis (4/3/2021).

Dalam sambutannya Bupati Kep. Meranti H.M Adil menjelaskan, sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah dengan cara menjaring aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih baik dan lebih berpihak kepada Kepentingan Masyarakat.

Untuk itu melalui pelaksanaan musrenbang RKPD itu, Bupati H.M Adil, mengharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang paling prioritas yang diselaraskan dengan rencana pembangunan yang  ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga cita-cita mulia pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat tercapai.

Selanjutnya dalam forum tersebut, Bupati memaparkan  kondisi real Meranti saat ini, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti berkisar 25,28 persen dan menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau. Tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Meranti masih rendah hanya sampai Kelas 1 SMP. Selanjutnya, angka pertumbuhan ekonomi juga relatif masih rendah, hanya berkisar di angka 1,15%. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan di atas rata-rata Provinsi Riau, yaitu di angka 7,94%.
Kondisi itu mempengaruhi menurunnya daya beli masyarakat, transportasi orang dan barang yang masih mahal, Akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum memadai, anjloknya harga-harga komoditi lokal, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi belum optimal, serta ancaman abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini menurut Bupati diperparah dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang semakin menurun. Namun begitu ia akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan menjalankan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam 7 program strategis.

Bupati Adil berjanji anggaran APBD Meranti yang saat ini berkisar 1 T akan dipergunakan sesuai dengan skala prioritas agar tidak ada lagi masyarakat Meranti yang kurang gizi, dan tidak sekolah karena tak punya biaya.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia”

Kemudian sesuai dengan 7 program strategis yang ingin dicapai, khususnya dibidang pembangunan infrastuktur penghubung Bupati H.M Adil berjanji akan menuntaskan pembangunan jalan penghubung Sungai Tohor Barat-Kepau Baru sepanjang 6 KM dan Tanjung Sari-Teluk Buntal ditahun 2022 mendatang.

“Sudah waktunya masyarakat Tebing Tinggi Timur merdeka, Tahun 2022 kita akan tuntaskan pembangunan Jalan penghubung Lukun-Tj. Gadai,” ujarnya.

Kemudian, bidang pemertaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dihadapan para Kades dan tokoh masyarakat, Bupati H.M Adil, akan mengupayakan tiap Desa memiliki lulusan Sarjana S1 50 orang, 5 orang S2 dan Lulusan Dokter.

“Untuk mewujudkannya kita akan menganggarkan dana 12.5 Miliar/Tahun, jika jumlah sarjana banyak, akan meningkatkan kualitas SDM daerah yang akan mendorong terwujudnya Smart City,” jelas Bupati.

Selain itu dalam mewujudkan Smart City, Bupati H.M Adil juga akan menjalankan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi, untuk itu ia berharap seluruh Aparatur Pemerintah harus menguasai IT.

“Dengan IT semua dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, jika tidak kita kuasai maka akan ketinggalan,” ucapnya.

Program strategis selanjutnya adalah dengan mencetak ribuan usahawan baru melalui program ternak Sapi, Kambing dan Ayam. Selain itu juga akan melatih pemuda-pemudi Meranti di BLK agar memiliki keahlian dan mampu mendirikan UMKM dalam upaya menekan angka pengangguran.

Bupati H.M Adil mengaku bukan hanya akan membantu Beasiswa untuk pendidikan S1 dan S2, tapi juga akan membantu menyediakan baju dan peralatan belajar bagi anak-anak warga kurang  mampu.

“Dengan begitu saat musim penerimaan murid baru Bapak/Ibu tidak perlu lagi mikirkan baju dan peralatan sekolah, kita akan bantu,” ucap Bupati.

Sementara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Bupati Adil akan mengupayakan pembangunan gedung baru RSUD Meranti dengan kapasitas 100 kamar, hal ini dilakukan agar setiap warga Meranti yang sakit dan butuh layanan rawat inap dapat tertampung.

“Dengan begitu orang Meranti tidak perlu lagi berobat keluar, disamping menyediakan fasilitas kesehatan kita akan menerapkan konsep ketuk pintu layani dengan hati,”jelasnya lagi.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi serta program strategis tersebut, diakui Bupati pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri. Agar berhasip dibutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pihak, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana sesuai target yang diinginkan.

“Kita mohon juga dukungan dari Legislatif dan juga masyarakat demi suksesnya agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga disampaikan Pokok-Pokok Fikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipaparkan oleh Legislator Pandumaan Siregar dan H. Hatta. Seperti dibidang peningkatan Infrastukur dasar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam upaya mempermudah aksesbilitas.

Pandumaan mengusulkan kepada Bupati untuk penuntasan pembangunan Infrastruktur jalan Sungai Tohor Barat-Kepau Baru sepanjang 6 KM lebih, Tj. Sari-Teluk Buntal.

“Kita berharap pembangunan jalan ini menjadi skala prioritas di Kec. Tebing Tinggi Timur,”ujar Pandumaan.

Selain jalan Anggota DPRD Meranti Dapil 2 tersebut jug mengusulkan penuntasan Jaringan Listrik untuk meningkatkan Elektrifkasi di Kecamatan 3 T, Pembangunan Gedung Sekolah SDN 07 di Desa Nerlang yang dinilai sudah sangat memprihatinkan, dan yang tak kalah penting adalah penyediaan air bersih melalui Program Pamsimas, serta Penanggulangan Karlahut.

Legislator Meranti H. Hatta berjanji siap mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari DPRD akan mensuport penuh Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati dalam menggesa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap H. Hatta.

H. Khalid Ali dalam penyampaian pokok fikiran dewan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu dalam mendukung semua program yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Meranti yang baru. Dengan meninggalkan segala perbedaan yang seat terjadi disaat Pilkada lalu.

Sekedar informasi Camat Tebing Tinggi Timur Wan Fahriarmi juga berkesempatan menyampaikan berbagai program prioritas RKPD Kecamatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati, iapun berharap usulan program ini dapat terealisasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Prioritas Kecamatan Tebing Tinggi Timur meliputi :

1. Pembangunan Pustaka Kecamatan.

2. Pembangunan Rumah Dinas Camat.

3. Jalan Menuju Pelabuhan Kecamatan

4. Pembangunan Turap Pelabuhan Kecamatan.

5. Jaringan Wifi.

6. Pembangunan Gedung Sekolah SDN 07 Desa Nerlang.

Sekedar informasi, selain membuka dan mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Bupati H.M Adil, juga berkesempatan meninjau Centra Sagu Sungai Tohor dan mengunjungi Pondok Pesantren Baburrohmah Binaan Kiyai Syaifullah. Dalam kunjungannya di Pesantren Baburrohmah Bupati H.M Adil berjanji akan mengupayakan pembangunan Masjid dan ruang kelas Pesantren yang dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah dan belajar para santri.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, membuka sekaligus mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rangsang Tahun 2021.

Dalam kegiatan itu Wabup berharap dapat menghimpun aspirasi masyarakat dalam upaya membangun Meranti yang dimulai dari Kecamatan dan Desa, bertempat di Aula Kantor Camat Rangsang, Desa Tanjung Samak, Rabu (3/3/2021).

Seperti diketahui berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa MUSRENBANG adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah dengan cara menjaring aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih baik dan lebih berpihak kepada Kepentingan Masyarakat.

Untuk itu dengan pelaksanaan musrenbang RKPD ini, Wakil Bupati Meranti H. Asmar, mengharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang paling prioritas yang diselaraskan dengan rencana pembangunan yang  ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga cita-cita mulia pelaksanaan pembangunan secara perlahan dapat dicapai dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kita berharap Musrenbang ini dapat melahirkan usulan program pembangunan yang lebih berkualitas, agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat bermanfaat untuk kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Pulau Merbau,” ucapnya.

Selanjutnya dalam forum tersebut, Wabup H. Asmar, menjelaskan kondisi real Meranti saat ini, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti berkisar 25,28 persen dan menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau. Tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Meranti masih rendah hanya sampai Kelas 1 SMP. Selanjutnya, angka pertumbuhan ekonomi juga relatif masih rendah, hanya berkisar di angka 1,15%. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan di atas rata-rata Provinsi Riau, yaitu di angka 7,94%.
Kondisi itu mempengaruhi menurunnya daya beli masyarakat, transportasi orang dan barang yang masih mahal, Akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum memadai, anjloknya harga-harga komoditi lokal, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi belum optimal, serta ancaman abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini diperparah dengan menurunnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir. Namun meski begitu Bupati dan Wakil Bupati H.M Adil-H. Asmar akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan menjalankan Visi dan Misi serta program strategis yakni

“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia,” ucapnya lagi.

Yang dijabarkan menjadi 7 program strategis sebagai berikut :

1. Membangun Infrastruktur Dasar Kabupaten Kepulauan Meranti dengan membangun jalan penghubung dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

2. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui program Beasiswa S1 sampai S3.

3. Menjadikan RSUD Meranti sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan konsep ketuk pintu layani dengan hati.

4. Mencibtakan ribuan usahawan dengan menciptakan ribuan peternak (Sapi, Kambing, Ayam), Petani dan Nelayan dan Pelatihan Masyarakat Pada Balai Latihan Kerja Agar Mandiri dan Mampu Membuka Peluang Kerja.

5. Menyediakan Pemenuhan Air Bersih yahg sehat dan berkualitas melalui Pembangunan dan Pengelolaan PDAM.

6. Pelayanan Administrasi Prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat satu hari siap.

7. Program Keluarga Harapan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kepulauan Meranti.

Selanjutnya Wabup untuk mewujudkan Visi dan Misi serta program strategis tersebut, pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan Kepulauan Meranti membutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pihak, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana sesuai target yang diinginkan.

“Kita mohon juga dukungan dari Legislatif dan juga masyarakat demi suksesnya agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” pungkasnya.

Kemudian Wabup juga menyinggung soal penggunaan dana ADD, ia mengingatkan Kades jangan main-main soal penggunaan anggaran ADD, menurutnya ADD harus digunakan dengan baik sesuai dengan peruntuannya jangan sampai digunakan untuk kegiatan fiktif, kepentingan pribadi apalagi foya-foya.

“Jangan sampai gunakan untuk kepentingan pribadi apalagi foya-foya jika tidak ingin berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Kemudian Wabup juga mengingatkan aparatur Camat dan Desa menjauhi Narkoba dan obat-obatan terlarang. Ditegaskan Wabup jika dirinya mendapati aparatur pemerintah yang menggunakan Narkoba akan diberikan tindakan tegas.

“Saya tidak akan mentolerir jika mendapati Aparatur Pemeritahan Kecamatan dan Desa yang terlibat Narkoba, mau jadi apa negeri ini,”

Dihadapan semua peserta Musrenbang yang hadir, Purnawirawan Polisi yang terkenal dengan gaya humor dan ketegasanya itu mengajak semua masyarakat bersatu-padi membangun Membangun Meranti.

“Karena tanpa kekompakan apa yang ingin dilaksananakan akan sulit diwujudkan,”ucapnya.

Terakhir Wabup minta kepada Camat wajib mengkooridnasikan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dengan melibatkan MPA, Babin Kamtibmas dan Koramil untuk melakukan pemadaman.

Bahkan pensiunan Polisi berpangkat AKBP itu, mengintruksikan kepada Camat dan Kades untuk tidak meninggalkan tempat jika muncul titik api diwilayahnya. Camat harus turun langsung melakukan pemadaman bersama MPA, Kepolisian dan TNI.

“Jika terjadi kebakaran Camat harus ikut melakukan pemadaman jika perlu tidur disana, dan saya akan cek posisi Camat, termasuk Kepala Desa karena jika terjadi bencana Karlahut bukan saja menjadi masalah daerah tapi juga Nasional dan Internasional, apalagi untuk kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga semua bisa komplain kekita,” jelas Wabup.

Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya Karlahut yang tak kalah penting menurut Wabup H. Asmar adalah sosialisasi oleh Camat dan Kades kepada masyarakat terkait bahaya membakar lahan khususnya pada saat cuaca ekstrim saat ini. Karena dirinya tak ingin ada masyarakat yang terpaksa berurusan dengan hukum karena kedapatan membakar lahan.

Sementara itu Legislator Meranti H. Fauzy Hasan dalam penyampaian Pokok-Pokok Fikiran Dewan mengaku ingin mewujudkan Meranti menjadi Kota Smart City. Yang dimulai dari Kecamatan dan Desa salah satunya dengan ketersediaan jaringan Internet.

“Agar seluruh aparatur Kecamatan dan Kades dapat mengakses Internet 24 Jam untuk penunjang efisiensi dan kecepatan pelayanan masyarakat,” paparnya.

Dan untuk realisasi usulan program Tahun 2022 nanti, Fauzy Hasan meminta setiap Kecamatan dan Desa Pro Aktif menginput data hasil Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, sehingga Dewan dapat mengawasi sejauh mana realisasi program yang diusulkan Desa dan Kecamatan tersebut. Dirinya menegaskan Legislatif siap bekerjasama dengan Camat dan Kades dalam merealisasikan usulan Kecamatan.

Senada dengan Wakil Bupati, Fauzy Hasan kembali mengingatkan Anggaran Bumdes dapat dipergunakan sebaik baiknya untuk pemberdayaan masyarakat, membangun dari Desa agar bermanfaat untuk meningkatkan sejahteraan.

“Karena pembangunan Kecamatan dimulai dari Desa, jika Desa tidak membangun maka tidak ada pembangunan di Kecamatan,” ucapnya.

Sekedar informasi Camat Rangsang T. Arifin juga berkesemkatan menyampaikan berbagai program prioritas RKPD Kecamatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati, iapun berharap usulan program ini dapat terealisasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Prioritas Kecamatan Rangsang meliputi :

1. meningkatkan Infrastruktur Dasar termasuk Revitalisasi, serta peningkatan Elektrifikasi. Diantaranya Peningkatan jalan penghubung Kecamatan Desa Tj. Samak-Desa Tj. Kedabu dan lainnya.

2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Transportasi. Diantaranya Peningkatan jembatan dan pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Desa Dwi Tunggal, Pembangunan tempat pengelolaan Kepala, Pembangunan Pasar Rakyat dan lainnya.

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Diantaranya Ambulace Darat, Penambahan daya listrik, Penambahan Mushola dan lainnya.

Camat T. Arifin juga menyampaikan komitmennya dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai Intruksi dari Wakil Bupati Meranti H. Asmar. Dimana meminta keseriusan dari Camat dan Kades berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI serta MPA, dalam penanggulangan Karlahut diwilayahnya masing-masing.

Sekedar informasi dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti juga menyempatkan diri untuk meninjau dan ikut serta dalam melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan diwilayah Desa Wonosari Kecamatan Rangsang.(Ags)