Meranti(SegmenNews.com)- Proses hukum sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti terus bergulir. Setelah mendaftarkan laporan ke Mahkamah Konstitusi secara daring Senin (21/12/2020) lalu, tim kuasa hukum melengkapi bukti-bukti.

Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan calon Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 3, Henri Zanita, SH, MH, Selasa (5/1/2021).

“Untuk proses permohonan yang kita masukkan ke MK, berkas fisik sudah kita serahkan serta 13 bukti. Pihak MK menyampaikan kepada kita bahwa pada 18 Januari 2021 akan diregistrasi,” ungkap Henri Zanita.

Ditambahkannya, dalam laporan tersebut disampaikan bahwa proses Pilkada Kepulauan Meranti bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) dan bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wirausaha Mandiri) oleh pasangan calon nomor urut 1, M. Adil – Asmar pada saat minggu tenang.

Pembagian kartu tersebut terjadi di seluruh Kecamatan dan melibatkan oknum Kepala Desa. Dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), calon pemilih dijanjikan jika memilih pasangan calon nomor urut 1, dan pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lima tahun. Sedangkan pembagian Kartu Meranti Maju (Kartu Wirausaha Mandiri) diiringi dengan janji jika yang bersangkutan memilih calon nomor urut 1, dan pasangan itu menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 7.000.000,-.

Sementara itu, Darulhuda, SH, S.Pd, M. Pd, MH memaparkan dalam laporan ke MK juga dibeberkan adanya keterlibatan oknum Kepala Desa dalam membagikan kartu tersebut.

“Kita berharap, dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah Konstitusi menggali keadilan dengan menilai dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D (1) UUD 1945,” ungkap Darulhuda.

Sebelumnya dugaan politik uang ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Meranti dan saat ini dalam proses penyidikan.

“Laporan ke Bawaslu sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan dengan batas waktu 14 hari kerja. Saksi-saksi sebagian besar sudah memenuhi panggilan penyidik Gakkumdu. Kita tetap pantau perkembangan proses ini,” tutup Darulhuda.(Ags)

Meranti(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mengenai indeks prestasi manusia (IPM) kabupaten/kota se-Riau, yang diberitakan beberapa media setempat mendapat tanggapan Pemkab Kepulauan Meranti. Terlebih data BPS tersebut menyatakan Meranti dan Inhil memiliki IPM terendah di Provinsi Riau yakni 65,50 poin dan 66,54 poin.

Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Rudi Hasan menjelaskan bahwa rendahnya angka IPM suatu daerah bukan berarti parahnya pembangunan di suatu daerah.

“IPM masih rendah bukan berarti daerah tersebut pembangunannya tidak berjalan atau parah. Kalau masih kurang dari kebutuhan masyarakat barangkali iya,” ungkap Rudi, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metode penentuan level pembangunan suatu daerah melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita. IPM biasa digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

“Meranti ini baru 12 tahun dimekarkan sebagai daerah otonomi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Riau apalagi Kota Pekanbaru, tentu Meranti masih tertinggal jauh dari segi angka IPM mengingat sebelum jadi kabupaten daerah kita ini angka IPM-nya sangat rendah sekali. Daerah lain sudah lama membangun, kita baru mulai gencar membangun 10 tahun terakhir. Tentu saja masih banyak kebutuhan pembangunan belum terpenuhi,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa tidak mudah untuk menaikkan angka IPM tersebut karena diukur dari aspek pembangunan yang sangat sensitif. Namun sejak menjadi kabupaten, lompatan angka IPM Meranti sangat signifikan.

“Alhamdulillah, IPM kita terus naik dari angka 59,71 poin tahun 2010, dan sekarang sudah 65,50 poin atau naik 5,79 poin dalam 10 tahun terakhir. Trend kita cukup baik karena kalau dilihat ada kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Memang tahun 2020 ini agak turun sedikit dari tahun 2019 yang pada angka 65,93, namun hampir semua daerah mengalami penurunan IPM ini diperkirakan akibat dampak Covid19,” ungkap Rudi.

Namun trend kenaikan angka IPM Meranti ini, sambung Rudi, jauh lebih baik dari Provinsi Riau secara umum. Provinsi itu tahun 2010, IPM-nya 68,65 poin dan angka terakhir adalah 72,71 poin, artinya hanya naik 4,06 poin dalam 10 tahun terakhir. “Dari segi statistik, trend pergerakan angka itu sangat penting dilihat. Bukan angka akhir semata,” tegas dia.

Rudi menambahkan, masih rendahnya angka IPM ini perlu menjadi perhatian bersama. Angka itu juga menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang tak merata di suatu provinsi.

“Kita sangat berharap pemerintah pusat dan propinsi lebih adil dalam mengalokasikan kegiatan dan anggaran pembangunan agar daerah kita ini dapat mengejar ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Apalagi kita ini daerah baru dan kondisi geografis kita membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun,” tambah dia.

Sebelumnya, beberapa media setempat memberitakan turunnya IPM Riau akibat dampak pandemi Covid19, dimana Meranti paling parah. Media mengutip rilis Badan Pusat Statistik Nasional yang menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau tahun 2020 berada di angka 72,71. Angka ini Menurun 0,4 dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nasional angka ini masih berada di atas rerata nasional yang bernilai 71,94, tepatnya berada di peringkat tujuh nasional. Namun juga termasuk ke dalam 10 Provinsi yang mengalami penurunan selama 2020

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Dalam konteks Riau sendiri, Berdasarkan BPS Riau, kota Pekanbaru menjadi daerah dengan tingkat IPM terbaik yakni 81,32 disusul kota Dumai 74,40 dan Siak 73,68.

Dua kabupaten kota lain yang berada di atas angka rata-rata IPM Provinsi adalah Bengkalis yang naik tipis 0,2 poin dibanding tahun 2019, Bengkalis memiliki IPM 73,46 dan Kampar dengan yakni 72,68

Sementara itu tujuh kabupaten masih berada di bawah rerata IPM Nasional. Berturut-turut Pelalawan di angka 71,56, Kuansing 70,31 dan Indragiri Hulu berada di angka 69,83. Menyusul setelahnya Rokan Hulu dan Rokan Hilir yang memiliki IPM 69,38 dan 68,93. Sementara Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti masih menjadi daerah dengan IPM paling rendah yakni masing-masing 66,54 dan 65,50.(Ags)