Pekanbaru (SegmenNews.com)-Tahun ini Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan penunjukan langsung pada sekitar 1.500 paket proyek. Sekitar 800 lebih paket pekerjaan di Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru, selebihnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga.
Ribuan paket proyek ini merupakan paket sejenis yang dipecah-pecah agar kontraktornya bisa ditunjuk langsung. “Ini sangat rawan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan gratifijasi. Karena itu, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi, menyadap Handphone Pejabat Pemko dan DPRD Kota Pekanbaru, serta Dinas terkait,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia, Syakirman, Sabtu (2/4/2016).
Dikatakan Syakirman, dirinya banyak mendapatkan laporan dari kontraktor yang ada di Pekanbaru, tentang dugaan adanya setoran uang untuk memperoleh proyek yang dilakukan melalui penunjukan langsung tersebut. “Siapa yang setorannya besar, maka kontraktor itu bisa memperoleh hingga 30 paket proyek. Ini tentunya tidak sesuai lagi dengan kemampuan dasar suatu perusahaan kecil yang memperoleh proyek PL tersebut,” ujar Syakirman.
Namun pengaduan ini sulit dibuktikan. Karena itu dibutuhkan tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk melakukan penyadapan untuk membuktikan kebenarannya, serta agar pejabat Pemko dan DPRD Pekanbaru tidak seenaknya mempermainkan proyek itu.
Dikatakan Syakirman, dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru saja yang berani memecah proyek untuk dilakukan sistim Penunjukan langsung. (hasran)
