Pemprov Riau Perkuat Kolaborasi Antisipasi Karhutla

lingkungan

Penulis

-

Senin, 27 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kolaborasi strategis bersama TNI-Polri, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi Super El Nino yang berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen dan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan bahwa ancaman Super El Nino harus diantisipasi secara serius melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi titik api, terutama di wilayah rawan kebakaran. Selain itu, peran aktif perusahaan dalam menjaga area konsesi masing-masing turut menjadi perhatian utama pemerintah.

“Upaya pencegahan harus lebih diutamakan daripada penanggulangan, sehingga kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan,” tambahnya.

SF Hariyanto berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi musim kemarau ekstrem. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan Provinsi Riau mampu menekan potensi karhutla secara maksimal.

Sementara itu, Kapolda Riau, Herry Heryawan menyampaikan bahwa jajaran kepolisian siap mendukung upaya pencegahan karhutla melalui penguatan patroli dan pengawasan di wilayah rawan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Menurutnya, sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini. Hal ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan cepat dan tepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Kami akan terus meningkatkan koordinasi di lapangan, termasuk melakukan patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berisiko menimbulkan bencana asap,” ungkapnya.***(adv)

Ternyata Para Kepala UPT Dinas PUPR Riau Sudah Tahu Ada Operasi KPK di Riau

Penulis

Redaksi

-

Senin, 27 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Fakta mengejutkan dari sidang perkara pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau, Abdul Wahid, Kadis PUPRPKPP Riau, Muh Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam, Kamis 23 April 2026. Sebelum di OTT, ternyata para Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPRPKPP Riau sudah tau bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah beroperasi di Provinsi Riau.

Hal ini terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum KPK di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tama SH MH. Sesuai jadwal, Penuntut Umum KPK menghadirkan empat orang saksi. Yakni, Lutfi Hardi, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPRPKPP Riau Wilayah IV, Khairil Anwar, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Basaruddin, Kepala UPT Wilayah V dan Lempos Maneri, Kasub TU UPT Wilayah V.

Di hadapan majelis hakim, saksi Lutfi Hardi, mengakui para Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPRPKPP Riau sudah tau ada operasi yang sedang dilakukan oleh KPK. Para Kepala UPT menurutnya mengetahui dari Heri Ikhsan, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III. “Ketika itu Heri Ikhsan mengatakan kepada para Kepala UPT untuk berhati-hati karena KPK sedang melakukan pemantauan,” ujarnya.

Selain Heri Ikhsan, terdakwa Muh Arief Setiawan, selaku Kadis Dinas PUPRPKPP juga sudah mengetahui keberadaan KPK di Pekanbaru. “Sekitar Bulan Agustus, Pak Kadis, ketika itu habis rapat dewan mengatakan “Hati-Hati, di sini ada Merah Putih, maksudnya merah putih itu KPK,” ujar Lutfi Hardi.

Meski Heri Ikhsan dan para Kepala UPT, sudah mengetahui adanya operasi yang tengah berlangsung di Kota Pekanbaru, ternyata tidak menyurutkan hati dan pikiran para kepala UPT untuk menghentikan perbuatan salah memberi setoran fee. Bahkan sebaliknya, para kepala UPT tetap saja mengumpulkan uang yang disebut untuk disetor. Bahkan, pengumpul dana beralih dari Feri Yunanda ke Heri Ikhsan, yang akhirnya OTT tersebut benar-benar terjadi dan diperoleh uang sebesar Rp800 juta dari Heri Ikhsan.

Selain mengungkapkan hal tersebut, pada persidangan saksi Lutfi Hardi juga membenarkan soal adanya permintaan fee 5 persen oleh Kadis untuk Gubernur Riau Abdul Wahid, sebagai konpensasi kenaikan anggaran pada masing-masing UPT pada Pergeseran III APBD 2025. Dari total Rp7 miliar yang akan disetorkan oleh seluruh Kepala UPT menurut Lutfi Hardi, UPT Wilayah IV, direncanakan akan memberikan kontribusi sebesar Rp1,5 miliar.

Dari Rp1,5 miliar yang seharusnya disetorkan UPTnyatersebut ungkap Lutfi, dirinya sudah menyetor sebanyak Rp750 juta dengam lima kali tahap.**(hn)

PLN Teken PJBTL Terbesar untuk Data Center di Indonesia, Siap Pasok Listrik 511 MVA ke DayOne

Ekbis

Penulis

Redaksi

-

Senin, 27 April 2026

PLN Teken PJBTL Terbesar untuk Data Center di Indonesia, Siap Pasok Listrik 511 MVA ke DayOne

Batam(SegmenNews.com- PT PLN (Persero) melalui PT PLN Batam terus mendukung pengembangan industri digital tanah air, termasuk proyek _data center_ global PT Digitalland Service One (DayOne) di kawasan industri Kabil Industrial Estate, Batam. Hal ini tercermin melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan kapasitas terbesar untuk _data center_ di Indonesia hingga saat ini, yakni 511 megavolt ampere (MVA), yang diselenggarakan di Auditorium Balairung Sari, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (17/4).

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menarik investasi digital global. Menurutnya, integrasi ketersediaan lahan, keandalan energi, serta kepastian hukum menjadikan Batam sebagai kawasan strategis yang kompetitif di tingkat regional.

“BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan bahwa Batam siap menjadi hub digital dunia,” ujar Amsakar.

Chief Executive Officer (CEO) DayOne, Jamie Khoo, menyatakan ekspansi perusahaan di wilayah Batam merupakan bagian dari strategi untuk memperluas kapasitas dan membangun _platform_ infrastruktur digital regional di Asia.

“Ekspansi ini menjadi tonggak penting dalam strategi kami untuk membangun salah satu platform infrastruktur digital terdepan di Asia. Pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan di Batam, mulai dari (kawasan industri) Nongsa hingga (kawasan industri) Kabil, mencerminkan semakin strategisnya peran Batam dalam ekosistem regional perusahaan,” kata Jamie.

Ia menjelaskan bahwa hal ini juga menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk pengembangan model Singapura, Johor, dan Riau (SIJORI) sebagai _platform_ pusat data lintas negara yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

“Seiring dengan perluasan pengembangan di Batam, kami terus meningkatkan kapasitas untuk menghadirkan layanan _data center_ berskala besar dan berkinerja tinggi guna menjawab kebutuhan _cloud_ dan komputasi canggih yang terus tumbuh di Asia Pasifik,” imbuh Jamie.

Di kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa penyediaan listrik yang andal dan terjangkau merupakan fondasi penting dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan industri. Langkah ini tidak hanya menghadirkan pasokan energi, tetapi juga menciptakan _multiplier effect_ yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Listrik merupakan penggerak utama ekonomi. Dengan infrastruktur kelistrikan yang kuat dan andal tidak hanya menjaga keberlangsungan aktivitas industri, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi serta membuka lebih banyak lapangan kerja,” tutur Darmawan.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menyatakan bahwa sistem kelistrikan PLN Batam siap melayani pelanggan skala besar seperti DayOne. Kesiapan ini didukung oleh kecukupan pasokan, keandalan sistem, serta kualitas layanan yang terjaga.

“Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan iklim investasi di Batam. Kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan kelistrikan guna mendukung kebutuhan industri secara berkelanjutan,” pungkasnya.***(rl)

Plt Dirut BRK Syariah Dampingi Plt Gubri Lepas JCH Riau di Batam

Ekbis

Penulis

Redaksi

-

Minggu, 26 April 2026

Batam(SegmeNews.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah, Helwin Yunus, turut mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pelepasan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 4 Embarkasi Batam, Minggu (26/4/2026).

Kloter 4 yang merupakan bagian dari gelombang kedua keberangkatan asal Riau ini memberangkatkan sebanyak 439 jemaah, didampingi dua Petugas Haji Daerah. Prosesi pelepasan berlangsung di Embarkasi Haji Batam dan turut dihadiri Branch Manager BRK Syariah Batam serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Usai pelepasan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengingatkan para jemaah agar dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk serta menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.

“Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hindari hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyukan haji. Jaga kondisi fisik dan patuhi arahan petugas serta tim kesehatan,” ujar SF Hariyanto.

Ia juga berpesan kepada seluruh petugas haji, mulai dari Petugas Haji Daerah (PHD), Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), hingga Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), agar memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah.

“Kami titipkan para jemaah kepada bapak dan ibu petugas. Layani dengan tulus dan ikhlas, bantu jemaah yang mengalami kesulitan, serta hadirkan rasa aman dan tenang selama menjalankan ibadah,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus menyampaikan bahwa dalam rombongan JCH tersebut terdapat pegawai BRK Syariah yang turut menunaikan ibadah haji tahun ini.

Ia mengaku haru dan bangga atas kesempatan yang diperoleh para pegawai tersebut.

“Ini bukan sekadar perjalanan melintasi benua, melainkan memenuhi panggilan suci Allah SWT. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, sehingga patut kita syukuri bersama. Kami bangga dan turut merasakan kebahagiaan ini,” ungkap Helwin Yunus.

Pada kesempatan yang sama, Helwin Yunus juga menitipkan doa agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

“Kami juga memohon doa untuk kemajuan Bank Riau Kepri Syariah dan seluruh insan perusahaan di tanah air. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.***(rl)

Plt Gubri Pimpin Apel Satgas Anti-Narkoba Riau, Tegaskan Penindakan

Hukum

Penulis

Redaksi

-

Sabtu, 25 April 2026

Plt Gubri Pimpin Apel Satgas Anti-Narkoba Riau, Tegaskan Penindakan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, memimpin langsung apel kesiapan satuan tugas (Satgas) Anti-Narkoba Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran forkopimda di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Sabtu (25/04/2026).

Dikatakan Plt Gubri SF Hariyanto, bahwa momentum pagi ini penting dilakukan dalam rangka mengonsolidasikan kekuatan lintas sektor. Kolaborasi tersebut mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus penindakan secara terpadu di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning.

Terlebih dengan posisi geografis yang strategis, Riau dinilai rentan menjadi jalur peredaran narkoba lintas daerah hingga lintas negara. Oleh karena itu, pendekatan yang terukur, cepat, dan terintegrasi menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran barang haram.

“Peredaran narkoba sangat bahaya, bisa melalui lintas daerah hingga lintas negara. Oleh karena itu, upaya kita harus luar biasa melalui pembentukan Satgas Anti-Narkoba Provinsi Riau,” katanya.

Kapolda Riau menandatangani deklarasi anti narkoba

Dijelaskan, pemerintah mengedepankan konsolidasi kekuatan dari berbagai pihak. Satgas ini dirancang untuk menjadi wadah integrasi berbagai elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas seremonial, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata yang tegas dan terukur. Hal ini penting agar upaya pemberantasan narkoba benar-benar memberikan dampak signifikan.

Satu diantara langkah yang akan dilakukan adalah penindakan hukum secara tegas tanpa kompromi terhadap jaringan pengedar. Ia menilai, tindakan represif yang kuat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

“Langkah-langkahnya yaitu, melakukan penindakan hukum yang tegas tanpa kompromi terhadap jaringan pengedar. Pemetaan dan pengawasan wilayah rawan, terutama jalur-jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk,” jelasnya.

Selain itu, Satgas Anti-Narkoba dapat melakukan pemetaan dan pengawasan wilayah rawan. Fokus utama diarahkan pada jalur-jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran narkoba, baik melalui darat, laut, maupun jalur tidak resmi lainnya.

Upaya lain yang menjadi prioritas adalah pemutusan rantai distribusi hingga ke akar jaringan. Pendekatan ini dinilai penting agar peredaran narkoba tidak hanya ditangani di permukaan, tetapi juga menyasar aktor utama di balik jaringan tersebut.

Di sisi pencegahan, pemerintah juga akan memperkuat peran masyarakat. Edukasi, deteksi dini, serta pelibatan aktif berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang.

Plt Gubri SF Hariyanto menilai bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

“Penguatan pencegahan berbasis masyarakat melalui edukasi, deteksi dini dan pelibatan semua elemen menjadi langkah penting yang harus kita jalankan bersama,” terangnya.

Lebih lanjut, Plt Gubri berharap Satgas Anti-Narkoba bukan sekadar simbol atau formalitas semata. Satgas ini harus menjadi alat gerak bersama yang mampu bekerja cepat dan tepat sasaran.

Dengan sistem kerja yang terintegrasi, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dalam menekan angka peredaran narkoba di Riau.

“Artinya satgas ini bukan simbol, ini adalah alat gerak bersama yang bekerja cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.” pungkasnya.***(Galeri)

Polisi Targetkan SPBU Curang

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 23 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepolisian Daerah (Polda) Riau tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia energi, Polda Riau gencar melakukan sosialisasi serta pemasangan plang dan spanduk imbauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dan pengelola SPBU agar tidak terlibat dalam praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan, upaya preventif ini menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi energi agar tetap tepat sasaran.

“Selain penegakan hukum, kami juga mengedepankan upaya pencegahan. Kami memasang imbauan secara langsung di SPBU agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Ade, Rabu (22/4).

Dalam imbauan tersebut ditegaskan sejumlah larangan, di antaranya pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan jerigen tanpa izin resmi, hingga praktik pengisian berulang dengan kendaraan yang dimodifikasi.

Polda Riau juga mengingatkan pihak SPBU agar tidak melayani pembelian BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tak hanya itu, Polda Riau turut menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan.

“Kami juga berkoordinasi dengan Patra Niaga dan Hiswana Migas. Jadi upaya pencegahan ini kami lakukan secara kolaboratif dengan pihak terkait,” jelasnya.

Menurut Ade, pendekatan preventif ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran sejak dini, sekaligus meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga distribusi BBM bersubsidi.

Polda Riau memastikan akan terus melakukan pengawasan secara intensif, baik melalui patroli maupun pemantauan di titik-titik rawan, guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Dengan langkah ini, diharapkan praktik penyelewengan dapat diminimalisir dan ketersediaan BBM bersubsidi di Riau tetap terjaga.***(mr)

PLN Salurkan Alat Deteksi Dini Risiko Kehamilan untuk Layanan Masyarakat di Garut

Ekbis

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 23 April 2026

PLN Salurkan Alat Deteksi Dini Risiko Kehamilan untuk Layanan Masyarakat di Garut

Jakarta(SegmenNews.com)- Dalam semangat Hari Kartini, PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan alat deteksi dini preeklamsia berbasis _Internet of Medical Things_ (IoMT) dan _Artificial Intelligence_ (AI) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inisiatif ini sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan ibu hamil di wilayah dengan keterbatasan akses dan mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penurunan AKI secara agresif hingga mencapai 40 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun ke depan, dari 140 per 100.000 kelahiran hidup saat ini.

Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah preeklamsia dan eklamsia yang berkontribusi sekitar 25% dari total kasus. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mendorong transformasi sistem kesehatan, termasuk pemerataan akses deteksi dini melalui distribusi alat kesehatan.

“Kita tidak hanya menargetkan penurunan, tetapi penurunan yang agresif. Dari 140, dalam lima tahun ke depan kita harus bisa mencapai 40. Kita harus berani menetapkan target ambisius dan bekerja lebih keras, lebih cerdas, serta lebih tepat,” ujar Budi dalam sambutannya pada agenda Sosialisasi dan Deteksi Dini Preeklamsia di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/4).

Lebih lanjut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Agus Dinar menyambut baik dukungan yang diberikan oleh PLN untuk fasilitas kesehatan di wilayahnya yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Cikelet.

“Jadi sekali lagi terima kasih sudah men-_support_-kan alat kepada kami. Tentunya alat ini akan kami gunakan baik itu di puskesmas itu sendiri, juga kami akan gunakan untuk _mobile_ kunjungan dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan alat ini tentunya akan menjadi _support_ peningkatan optimisasi pelayanan _screening_ preeklamsia di Kabupaten Garut,” kata Agus.

Secara terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

“Kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peningkatan kualitas hidup, khususnya bagi ibu hamil, melalui akses terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan berbasis teknologi,” tutur Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Electricity Services sekaligus Wakil Ketua Umum Srikandi PLN, Susiana Mutia, menyampaikan bahwa program ini juga selaras dengan komitmen perseroan dalam mendukung pencapaian _Sustainable Development Goals_ (SDGs) 3, khususnya dalam menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi.

Ia menambahkan, momentum Hari Kartini menjadi pengingat akan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendorong kesetaraan perempuan. Kisah hidup beliau yang wafat setelah melahirkan karena diduga mengalami preeklamsia turut menegaskan pentingnya menjaga kesehatan perempuan di masa kehamilan.

“Kami mendorong lahirnya generasi penerus bangsa yang sehat melalui dukungan bagi perempuan, khususnya ibu hamil. Deteksi dini risiko kehamilan di layanan kesehatan dasar diharapkan memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkas Susiana.***(rl)

Wabup Rohul Buka Manasik Haji Bagi 377 JCH

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 22 April 2026

Wabup Rohul Buka Manasik Haji Bagi 377 JCH

Rohul(SegmenNews.com)- Sebanyak 377 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengikuti kegiatan Praktek Manasik Haji tingkat Kabupaten tahun 1447 H / 2026 M. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, Rabu (22/04/2026).

Acara diawali dengan penuh khidmat melalui pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, H. Azhar Darma, SE.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Dalam arahannya, Wabup berharap agar seluruh jemaah dapat mengikuti rangkaian manasik dengan sungguh-sungguh sebagai bekal persiapan fisik dan mental sebelum berangkat ke tanah suci.

Turut hadir Kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Rokan Hulu, H. Marthalevi Saleh, perwakilan Kapolres, asisten I Setda Rohul H. Syofwan, S.Sos, kadis perhubungan Minarli, kepala satuan Satpol PP Denis,Ketua Umum dan Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu Drs. H. Ibnu Ulya dan H. Sariaman, serta pemandu manasik

Dalam arahannya Wabup Syafaruddin Poti menyebutkan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan pembangunan fasilitas tempat manasik haji khusus di area Islamic Center agar tahun depan proses manasik dapat berjalan lebih baik lagi dan pelaksanaan di tahun-tahun mendatang bisa lebih maksimal.

Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, berharap jemaah dapat mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh agar menjadi jemaah yang mandiri dan memperoleh haji yang mabrur.

Kemudian Syafaruddin Poti mengingatkan di cuaca yang ekstrem (peralihan musim panas), agar jamaah dapat terus menjaga kesehatan. Wakil Bupati juga memohon doa dari para jemaah untuk keselamatan dan kemakmuran Kabupaten Rokan Hulu.

“Kami berharap bapak ibu pada saat di tanah suci nanti bisa mendoakan daerah kita agar di jauhkan dari segala MARA bahaya dan bencana, serta di limpahi Rahmat dan kesejahteraan oleh Allah SWT,” tutupnya.***(inf)

Banggar Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Bupati Bengkalis TA 2025

Penulis

Imam R

-

Rabu, 22 April 2026

Banggar Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Bupati Bengkalis TA 2025

Bengkalis(SegmenNews.com)- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026), bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.IP, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota Banggar DPRD, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Efendi, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya, M. Arsya Fadillah menyampaikan bahwa rapat kerja Banggar merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara akuntabel, efektif, dan berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Banggar akan mencermati secara serius capaian kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

“Diharapkan melalui forum ini dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret dan solutif, serta dapat segera ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Arsya.

Dalam jalannya rapat, pimpinan dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan berbagai kritik, saran, dan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan serta memastikan arah kebijakan daerah ke depan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD, H. Misno, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penjelasan capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang secara makro kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif, meskipun tetap diperlukan evaluasi lebih mendalam pada sejumlah sektor strategis.

Di akhir rapat, pimpinan menyepakati bahwa pembahasan lanjutan akan dilaksanakan pekan depan dengan menghadirkan kepala dinas terkait, serta mempersiapkan data dan bahan pendukung yang dibutuhkan.***(imam/hm)

BPS Pekanbaru Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 22 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan sektor ekonomi di daerah.

Penanggung jawab Sensus Ekonomi 2026 BPS Kota Pekanbaru, Desi Darmayanti, mengatakan pelaksanaan sensus akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala usaha.

“Sensus ekonomi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun untuk mengetahui kondisi ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, pada tahap awal, yakni Mei hingga Juni, pendataan difokuskan pada usaha berskala besar. Selanjutnya, pada Juni hingga Agustus, pendataan dilanjutkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha rumah tangga.

“Semua sektor usaha akan didata, mulai dari usaha kecil di lingkungan permukiman hingga perusahaan besar,” jelasnya.

Desi menambahkan, sensus ini penting untuk memberikan gambaran utuh kepada pemerintah dalam menilai kondisi ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan di berbagai sektor.

“Hasil sensus ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau, Dede Firmansyah, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus tersebut.

“Kami mendukung penuh sensus ekonomi ini dan mengimbau para pelaku usaha untuk tidak ragu memberikan data yang dibutuhkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan secara rinci, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

“Data ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kebutuhan data nasional,” tegasnya.

Menurutnya, hasil sensus ekonomi juga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam melihat perkembangan sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata dan perjalanan.

“Hasilnya bisa menjadi acuan bagi kami dalam melihat kondisi dan perkembangan usaha di daerah,” jelasnya.

Kedua pihak berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini. Dengan dukungan tersebut, diharapkan data yang dihasilkan akurat dan mampu mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Kami berharap semua pelaku usaha dapat berpartisipasi agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan bermanfaat bagi pembangunan,” tutupnya.***(mr)