PLN Perkuat Kontribusi Perempuan Lewat Srikandi Movement

Kesehatan

Penulis

Rabu, 22 April 2026

PLN Perkuat Kontribusi Perempuan Lewat Srikandi Movement

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) terus berkomitmen mendorong kontribusi perempuan dalam menghadirkan dampak sosial berkelanjutan, sekaligus penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui Program Srikandi Movement sejalan dengan semangat Hari Kartini. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini telah memberikan dampak luas dengan menjangkau lebih dari 40 ribu penerima manfaat di lebih dari 140 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah sepanjang tahun 2025.

Srikandi Movement merupakan Gerakan inisiatif Srikandi PLN yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini diimplementasikan melalui lima inisiatif utama, yaitu Srikandi Goes to School/Campus, Srikandi Sahabat Anak, Women Support Women, Srikandi Care, serta Inspiring Srikandi, yang dirancang untuk menghadirkan dampak nyata di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pengembangan kapasitas perempuan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa tugas Srikandi PLN kini tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional dan penyediaan energi listrik, tetapi juga aktif mendorong penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Lewat Srikandi Movement, secara kontinyu PLN dapat berkontribusi positif dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

“Melalui Srikandi Movement, PLN ingin memastikan bahwa kehadiran kami memberikan manfaat yang lebih luas. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian,” ujar Darmawan.

Ketua Harian Srikandi PLN, Kamia Handayani menyampaikan, secara keseluruhan, Srikandi Movement telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat melalui berbagai inisiatif lintas sektor. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,5 serta nilai _Social Return on Investment_ (SROI) yang positif, sebagai indikator nyata manfaat yang dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, Kamia menjelaskan, saat ini Women Support Women menjadi salah satu program unggulan Srikandi Movement dengan capaian implementasi yang sangat positif. Program ini telah menjangkau 1.296 penerima manfaat dan melibatkan 36 kelompok, dengan nilai SROI mencapai 5,79 yang menunjukkan dampak berlipat bagi masyarakat pada tahun 2025.

“Melalui Women Support Women, kami mendorong perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi, tidak hanya dengan memberikan akses dan peluang, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan, pendampingan, serta jejaring yang dapat memperkuat keberlanjutan usaha mereka,” jelas Kamia.

Bukan hanya Women Support Women, Srikandi Movement terdiri atas sejumlah program unggulan yang saling melengkapi. Program Srikandi Goes to School/Campus berfokus pada peningkatan literasi dan wawasan melalui kegiatan berbagi ilmu di luar kurikulum formal, yang telah menjangkau 5.102 orang serta 240 tenaga pendidik di 60 lokasi.

Selanjutnya, Srikandi Sahabat Anak juga hadir untuk memperkuat pemenuhan hak dan kesejahteraan anak melalui edukasi, pendampingan, serta bantuan kebutuhan dasar. Program ini telah menjangkau 16.591 anak, 301 guru dan pendamping di 83 sekolah dan lembaga, serta mencatatkan nilai SROI sebesar 2,59.

Di bidang kesehatan, Srikandi Care berkontribusi dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui edukasi gizi, layanan kesehatan, serta upaya penurunan stunting. Program ini menjangkau 7.309 ibu dan 3.249 anak, dengan nilai SROI sebesar 2,68.

Sementara di sisi internal PLN, Inspiring Srikandi juga dihadirkan sebagai wadah pengembangan kapasitas perempuan melalui pelatihan nonkedinasan, seperti peningkatan keterampilan dan kompetensi diri, yang telah diikuti oleh lebih dari 8.400 peserta.

“Seluruh program ini yang kami jalankan dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan. Kami percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan, maka keluarga dan masyarakat juga akan ikut tumbuh dan memberikan manfaat yang semakin luas,” tambah Kamia.

Lanny Juliana Mogot, salah satu penerima manfaat program Srikandi Movement asal Manado, Sulawesi Utara juga merasakan dampak positif dari inisiatif tersebut, khususnya Women Support Women. Menurut salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, dukungan dari PLN melalui program pemberdayaan perempuan telah membawa perubahan signifikan dalam pengembangan usahanya.

“Program ini benar-benar membantu kami untuk berkembang. Kami tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga ilmu dan pendampingan dalam menjalankan usaha. Sekarang kami lebih percaya diri untuk meningkatkan usaha dan menambah penghasilan keluarga,” ujarnya.

Melalui Srikandi Movement, PLN optimistis dapat terus memperluas dampak positif bagi masyarakat serta memperkuat peran perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mendorong pemberdayaan yang inklusif dan berdampak jangka panjang.***(rl)

Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama DPMPTSP, Awasi Pembangunan Sekolah

Politik

Penulis

Redaksi

Selasa, 21 April 2026

Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama DPMPTSP, Awasi Pembangunan Sekolah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengelola Yayasan Sekolah Al Fatih, jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, serta perwakilan warga dan tokoh masyarakat, pada Selasa pagi, 21 April 2026.

Pertemuan yang digelar di ruang paripurna legislatif ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Robin Eduar, didampingi Wakil Ketua Aidil Amri, Sekretaris Irman Sasrianto, beserta anggota Aidhil Nur Putra dan Syafri Syarif.

Dalam pembahasan tersebut terkuak fakta bahwa lembaga pendidikan yang berdiri di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai ini, ternyata berjalan tanpa kelengkapan dokumen legal sejak didirikan tahun 2017 silam. Dari total enam unit gedung yang berdiri megah, hanya satu bangunan saja yang tercatat resmi memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menanggapi hal ini, Robin Eduar menyatakan keterkejutannya atas kelalaian administrasi yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Bagaimana mungkin bangunan sebesar ini berdiri kokoh dari 2017 sampai 2025 tanpa izin yang sah? Bahkan aspek fasilitas umum seperti lahan parkir atau lapangan di area sekitar juga tidak dipersiapkan dengan baik,” tegas Robin pada Selasa 21 April 2026.

Ia menekankan agar instansi teknis di bawah Pemkot segera melakukan pengawasan maksimal dan memaksa pihak sekolah segera melengkapi seluruh syarat hukum, termasuk izin dampak lingkungan dan analisis lalu lintas.

“Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, jangan sampai keberadaan sekolah ini justru menimbulkan keresahan baru bagi warga sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Sabarudin Zaenal, mengutarakan pandangan warga yang terdampak langsung. Ia menilai aktivitas sekolah ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan minimal di 10 RT sekitar.

“Secara fungsi pendidikan dan agama, saya sangat mendukung 100 persen. Namun, operasionalnya jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan keamanan penduduk. Sekolah boleh maju, tapi nasib warga sekitar juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Ketua Yayasan Sekolah Al Fatih, Anthon Yuliandri, mengakui keterbatasan legalitas yang dimiliki. Ia membenarkan bahwa dari enam gedung, baru satu yang sudah memiliki PBG.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya keras menuntaskan perizinan untuk lima bangunan sisanya. Satu gedung diklaim sudah masuk tahap penjadwalan uji Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sedangkan empat lainnya masih ditangani oleh konsultan, termasuk proses uji kelayakan struktur bangunan.

“Secara administrasi kami sudah bergerak cepat. Jika diberi kesempatan, kami siap melaporkan perkembangannya. Kendala utamanya ada pada sistem Online Single Submission (OSS) yang berlaku untuk bangunan eksisting, sehingga prosesnya cukup panjang,” jelas Anthon.

Menurut pengakuannya, saat awal pembangunan sebenarnya sudah mengurus IMB, namun karena jumlah siswa masih sedikit dan keterbatasan dana, proses tidak dilanjutkan. Ditambah lagi dengan insiden kebakaran di kantor MPP beberapa waktu lalu yang membuat arsip lama ikut hilang tertelan api.

“Dulu sudah urus, tapi belum selesai karena keterbatasan. Terus arsipnya juga ikut terbakar saat MPP terbakar,” tambahnya.

Menutup rapat, DPRD Kota Pekanbaru menegaskan akan terus memantau kasus ini agar penataan dan legalitas sekolah berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa melalaikan kepentingan harmoni dengan masyarakat sekitar.***(Galeri)

Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah Dukung Pembangunan Masjid Baitul Kiram Lewat Bazar Amal

Bengkalis
DPRD Bengkalis

Penulis

Imam R

Selasa, 21 April 2026

Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah Dukung Pembangunan Masjid Baitul Kiram Lewat Bazar Amal

Bathin Solapan(SegmenNews.com)- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, menghadiri sekaligus mendukung kegiatan bazar amal untuk pembangunan dan renovasi Masjid Baitul Kiram di Jalan M. Saleh, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Minggu (18/04/2026).

Kehadiran M. Arsya Fadillah bersama Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy menjadi bentuk sinergi antara legislatif dan pemerintah kecamatan dalam mendorong pembangunan sarana ibadah berbasis swadaya masyarakat.

Kegiatan bazar amal tersebut turut dihadiri Ketua BPD Ucok, Pj Kepala Desa Simpang Padang Muhammad Nazrin, Sekretaris Desa M. Idris, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pengurus dan jamaah Masjid Baitul Kiram. Selain itu, bazar juga melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat dengan menyediakan berbagai makanan dan minuman yang dapat dibeli menggunakan kupon seharga Rp10 ribu, Rp15 ribu, dan Rp20 ribu.

Diketahui, pembangunan Masjid Baitul Kiram membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Hingga saat ini, panitia bersama pemerintah desa dan masyarakat masih terus berupaya menghimpun dana untuk menutupi kekurangan biaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, M. Arsya Fadillah menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid sebagai pusat pembinaan umat.

“Masjid menjadi salah satu prioritas saya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan penting dalam pembinaan akhlak dan moral generasi muda. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, saya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Masjid Baitul Kiram ini melalui langkah nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan yang diberikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis. Ia berharap kegiatan bazar amal ini dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan masjid.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam meningkatkan fasilitas keagamaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.***(imam/hm)

Tiga Pesawat Digunakan Untuk Operasi Modifikasi Cuaca di Riau

lingkungan
Riau

Penulis

Redaksi

Selasa, 21 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Sebanyak tiga unit pesawat melakukan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di provinsi Riau. Kegiatan untuk membuat hujan buatan tersebut dilaksanakan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan juga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, kegiatan OMC terus dilaksanakan di Riau sebagai upaya membuat hujan buatan guna membahasi lahan di Riau untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Saat ini sudah ada tiga pesawat yang melakukan kegiatan OMC di Riau. Yakni dua pesawat dari BNPB dan satu pesawat dari Kemenhut berkolaborasi dengan BMKG,” katanya, Selasa.

Pesawat pertama yang digunakan untuk kegiatan OMC di Riau yakni pesawat Cessna C208 PK-JVH dari BNPB. Pesawat ini sudah 21 hari melaksanakan OMC di Riau dengan total sortie 43 dan jumlah garam yang disemai sebanyak 43 ton.

“Kemudian pesawat kedua yakni pesawat THRUSH S2R-T34 PK-KHH juga dari BNPB. Pesawat ini sudah 11 hari melakukan OMC di Riau dengan 10 sortie dan total garam yang disemai sebanyak 10 ton,” ujarnya.

Kemudian pesawat ketiga yakni Pesawat Cassa 212-200 A-2107 dari Kemenhut dan BMKG. Pesawat ini sudah empat hari melakukan OMC di Riau dengan total enam sortie dan garam yang disemai sebanyak 4,8 ton.

“Pelaksanaan OMC di Riau akan terus dilaksanakan di Riau ketika ada awan potensial. Baik itu siang ataupun malam hari,” sebutnya.

Kegiatan OMC kali ini merupakan kegiatan tahap kedua yang dilaksanakan. Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan serupa pada awal Februari lalu.

“OMC di fokuskan di daerah pesisir timur Riau. Yakni di wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan dan kota Dumai,” ujarnya.***(mr)

Komisi IV DPRD Pekanbaru Panggil Manajemen RS Santa Maria Usai Kecelakaan Kerja

Politik

Penulis

Redaksi

Senin, 20 April 2026

Komisi IV DPRD Pekanbaru Panggil Manajemen RS Santa Maria Usai Kecelakaan Kerja

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil manajemen Rumah Sakit (RS) Santa Maria dalam agenda hearing, Senin, 20 April 2026, menyusul insiden kecelakaan kerja di proyek pembangunan rumah sakit swasta tersebut di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi.

Rapat dengar pendapat itu digelar sebagai tindak lanjut atas kecelakaan kerja yang terjadi pada Selasa malam, 7 April 2026, ketika lift barang yang dinaiki pekerja jatuh dari ketinggian hingga menyebabkan tiga orang pekerja mengalami luka berat.

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, didampingi Wakil Ketua Nurul Ikhsan, Sekretaris Roni Amriel, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran manajemen RS Santa Maria, termasuk pihak kontraktor pelaksana pembangunan. Komisi IV juga mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS Santa Maria, Ronal Jackson Sinaga, menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebelum pembangunan dimulai.

“Semua izin seperti PBG, AMDAL, dan persyaratan lainnya sudah kami lengkapi. Setelah itu barulah tahap konstruksi berjalan,” ujarnya dalam rapat.

Namun, terkait insiden kecelakaan kerja tersebut, pihak rumah sakit menegaskan bahwa penggunaan lift barang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana proyek. Menurutnya, pekerja sebelumnya telah diingatkan agar tidak menggunakan lift barang sebagai sarana transportasi manusia.

“Padahal sudah diingatkan bahwa itu bukan untuk manusia,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, mengatakan pemanggilan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari media dan laporan masyarakat terkait kecelakaan tersebut.

“Kami melakukan konfirmasi langsung kepada manajemen, kontraktor, konsultan, hingga OPD terkait. Dari hasil pengecekan, secara umum perizinan pembangunan sudah lengkap,” katanya.

Meski begitu, DPRD menyoroti adanya dugaan kelalaian dalam penggunaan lift barang yang tidak semestinya digunakan untuk mengangkut pekerja.

“Ini menjadi persoalan karena peruntukannya untuk barang, tetapi digunakan untuk mengangkut manusia. Itu jelas sebuah kelalaian,” tegas politisi PKS tersebut.

Selain itu, Rois mengungkapkan bahwa terdapat beberapa proses perizinan yang masih berjalan ketika pembangunan fisik sudah dimulai. Hal itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar tidak terulang pada proyek pembangunan lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Pekanbaru meminta penghentian sementara penggunaan lift barang di lokasi proyek. DPRD juga akan menjadwalkan inspeksi langsung ke lapangan guna mengevaluasi aspek keselamatan kerja, termasuk kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Kami mendukung pembangunan rumah sakit ini karena sangat penting untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Terkait kemungkinan penghentian sementara proyek pembangunan RS Santa Maria, Rois menyebut belum ada keputusan final. Menurutnya, evaluasi menyeluruh masih akan dilakukan usai kunjungan lapangan.

“Memang ada usulan dari beberapa anggota untuk menghentikan sementara proyek, tetapi sejauh ini pihak terkait menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan. Keputusan selanjutnya akan diambil setelah kami turun langsung ke lokasi,” pungkasnya.***(Galeri)

Rakor Pengendalian Inflasi 2026 Dipimpin Tomsi Tohir

Ekbis
Inhil

Penulis

Supian

Senin, 20 April 2026

Tembilahan(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir, Herman, Di Wakili Asisten 2 Setda Indragiri Hilir, Dwi Budianto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (20/04/2026), bertempat di e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono. Kegiatan ini turut diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam pemaparan materi, disampaikan bahwa berdasarkan historis empat tahun terakhir, inflasi pasca Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat Ramadan, meskipun pada tahun tertentu seperti 2022 tetap terjadi inflasi karena momentum Lebaran jatuh di awal bulan.

Kelompok pengeluaran yang dominan mempengaruhi inflasi pasca Lebaran meliputi makanan, minuman, dan tembakau, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Adapun komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan pada Minggu ke-3 April 2026, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan tren stabilisasi harga di sejumlah daerah.

Untuk komoditas gula pasir, secara nasional harga hingga M3 April 2026 tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen dibandingkan Maret 2026. Kenaikan IPH gula pasir juga terjadi pada sekitar 47,50 persen wilayah di Indonesia.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi, pengendalian distribusi, serta pelaksanaan langkah intervensi guna menekan laju inflasi.***(sup/hm)

DPKP dan BPBD Kampar Dilatih Evakuasi Situasi Darurat

lingkungan

Penulis

Redaksi

Senin, 20 April 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Pekanbaru melaksanakan Apel Pembukaan Pembinaan Teknis (Bimtek) Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Kampar, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, Senin (20/4/2026).

Apel pembukaan yang berlangsung diikuti oleh personel Basarnas, DPKP Kampar, dan BPBD Kampar ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan teknis dalam menghadapi potensi bencana kebakaran dan situasi evakuasi darurat di wilayah Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kampar Yuricho Efril, selaku pembina Apel didampingi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi dan Kalaksa BPBD Kampar Ir. Azwan dalam amanatnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam penanganan bencana.

Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga menjadi kunci utama dalam mempercepat respons serta meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan.

“Melalui kegiatan Bimtek ini, kita harapkan seluruh peserta dapat meningkatkan keterampilan, memahami prosedur yang tepat, serta memperkuat koordinasi dalam setiap pelaksanaan operasi di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan praktik dan simulasi lapangan, seperti teknik pemadaman kebakaran, evakuasi korban, serta penanganan kondisi darurat secara terpadu.

Perwakilan DPKP Kampar dan BPBD Kampar menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Mereka berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah.

Bimtek Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari ke depan dari tanggal 20 hingga 22 April 2026, dengan melibatkan instruktur berpengalaman dari Basarnas serta instansi terkait.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta semakin profesional, sigap, dan terlatih dalam menjalankan tugas kemanusiaan, khususnya dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.***(mr)

Galangan Kapal Terbesar se-Sumatera Mulai Dibangun di Siak

Ekbis
Siak

Penulis

Villa S

Senin, 20 April 2026

Siak(SegmenNews.com)- Di tengah tekanan fiskal daerah, Kabupaten Siak menggebrak sektor Industri maritim yang selama ini nyaris tidur di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Ditandai dengan peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) dan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 Km yang semuanya berasal dari dana swasta di kawasan industri milik Pemda.

Bersama para pihak, Pemkab Siak berhasil meyakinkan PT MNS untuk menanamkan nilai investasi senilai Rp300 miliar lebih, dimana tahap pertamanya direalisasikan sebesar Rp100 miliar lebih. Bupati Siak Dr.Afni Z menyatakan galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar se Sumatera.

Peresmian dimulainya pembangunan galangan kapal ini dilakukan langsung Bupati Siak Dr.Afni didampingi jajaran komisaris dan direksi PT MNS serta jajaran komisaris dan direksi PT KITB, Forkompimda, Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, dan masyarakat.

Bupati Afni mengapresiasi komitmen PT MNS mengucurkan investasi besar di KITB, menandai babak baru geliat ekonomi sektor maritim di kawasan industri tersebut.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterimakasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni dalam sambutannya, Senin (20/4).

KITB kata Afni diproyeksikan menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Lokasi ini diharapkan menjadi jalur distribusi pasokan komoditi baik ke dalam maupun keluar provinsi Riau, ataupun lintas Negara.

Dengan menggandeng pihak swasta menanamkan investasi di Siak, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KITB menurutnya adalah harta karun yang dimiliki oleh Siak dan mulai dibenahi pelan-pelan.

“Meski sempat ditinggal dalam kondisi sulit, pelan-pelan KITB kita benahi. Kawasan ini menjadi harga mati untuk terus dikembangkan. Saya juga meminta agar kawasan ini ditata ulang. Investasi dipermudah, proses izin dipercepat, aturan hukumnya diperjelas, agar investor tidak ragu dan memiliki kepastian berinvestasi di sini. Saya ingatkan kepada jajaran saya, jangan ada pungli-pungli kepada para investor,” tegas Afni.

KITB bisa dikatakan sudah lama ‘tertidur’. Padahal instrumen pengembangan Kawasan ini sudah lengkap. Mulai dari pengelola, payung hukum dalam bentuk Perda, bahkan pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, faktanya kawasan Industri hanya tinggal judul saja, sementara Industrinya tidak pernah ada. Tanah terus berkurang karena peralihan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Investor yang katanya akan membangun bermacam industri itu sampai saat ini belum terlihat. Bahkan lahan yang sudah mereka kuasai masih semak belukar.

“Saya mau yang seperti ini ditata ulang. Jajaran Direksi KITB harus mengkaji SHGB yang sudah dialihkan. Tenant-tenant yang sudah menguasai lahan itu harus diberi peringatan. Tanyakan kapan bangun? Kalau mereka serius, bantu proses cepat perizinannya. Saya mau tenant tenant yang lain wajib seperti MNS ini. Beberapa bulan yang lalu mereka ekspose rencana bisnis di depan saya, kita yakinkan dan Alhamdulillah hari ini ground breaking. Ini namanya bukan omon-omon,” ujar Afni disambut tepuk tangan.

Ditambahkan Afni, Kementrian Perhubungan juga berjanji bahwa pengelolaan Kawasan Pelabuhan akan diberikan Kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Prosesnya sedang dipersiapkan. Karena syarat dari Kementrian, BUP nya harus baru, bukan BUP yang lama.

“Saya juga mohon doa, agar pelabuhan di kawasan ini kembali kita Kelola. Pasca ambruknya jembatan pelabuhan, saya langsung menghadap Bapak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah beliau berjanji pengelolaan kawasan ini akan tetap diberikan kepada BUMD Siak, dengan catatan BUP-nya harus baru. Sekarang ini tengah kita siapkan,” sebut Afni.

Sementara itu Direktur PT MSN Yudi Utomo menjelaskan, pembangunan galangan kapal ini sejak dimulai pembangunan hingga pengoperasian akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 200 orang. Dengan komposisi mayoritas adalah tenaga kerja lokal dengan baground keahlian tehnik, dibuktikan dengan KTP Siak.

“Sejak dibangun hingga beroperasi nanti kami membutuhkan kurang lebih 200 orang tenaga kerja. Spesifikasinya mayoritas tentu tenaga Teknik, terutama teknik pengelasan. Kami mengikuti saran Ibu Bupati untuk memprioritaskan warga Siak,” sebut Yudi.

Berbicara potensi Pasar, Yudi menjelaskan bahwa potensinya sangat tinggi. Dibuktikan berdasarkan hasil kajian Fisibility study dimana tercatat arus kapal luar dan dalam negeri di Provinsi Riau sebanyak 8.539 untuk kapal dalam negeri dan 331 untuk kapal luar negeri. Keunggulan galangan yang dibangun oleh PT MNS lokasinya dekat dengan muara, menghadap langsung Selat padang. Ditambah lagi Group PT MNS mengoperasikan 123 kapal milik sendiri.

“Lokasi ini sangat strategis, apalagi kami percaya komitmen kepemimpinan Ibu Bupati yang ramah investor, makanya kami tidak ragu untuk berinvestasi tahap pertama Rp100 miliar lebih disini. Berdasarkan kajian kami ada 8.539 lalu lintas kapal domestik, dan 331 kapal luar negeri yang keluar masuk Provinsi Riau. Selain itu sampai tahun ini tidak ada galangan kapal lain lagi yang tersedia,” urainya.

Selain membangun galangan kapal, PT MNS juga membangun investasi fasilitas pemurnian air sendiri. Selain itu akses jalan sepanjang 1,2 Km dibangun dengan nilai lebih dari Rp7 miliar, untuk mempermudah jalur akses di kawasan industri.

“Di sini kami juga membangun fasilitas Reverse Osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tantangan membangun di KITB inikan ketersedian air bersih, kami Insyallah mandiri. Begitu juga dengan jalan, setelah mendapat arahan dan dukungan Pemda Siak, kami bangun jalan sekitar Rp1,2 miliar disini,” pungkasnya.***(mr)

BRK Syariah Jadi Rujukan, Bank Aceh Kaji Kebijakan Pengurus

Ekbis

Penulis

Redaksi

Sabtu, 18 April 2026

BRK Syariah Jadi Rujukan, Bank Aceh Kaji Kebijakan Pengurus

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima kunjungan kerja Dewan Komisaris PT Bank Aceh Syariah bersama Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka studi banding kebijakan remunerasi pengurus bank. Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (8/4/2026).

Rombongan Bank Aceh yang dipimpin Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, M. Gaussyah, disambut Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso. Turut mendampingi, Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) BRK Syariah, M. Affan, serta Pemimpin Divisi Hukum, Arhim Syafei.

Roy Prakoso menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) berbasis syariah, khususnya dalam berbagi praktik terbaik.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman. Diharapkan, hasil diskusi dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Roy.

Sementara itu, M. Gaussyah menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh referensi dalam rencana penyesuaian kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi pengurus Bank Aceh.

“Studi banding ini kami lakukan sebagai bagian dari evaluasi internal, khususnya terkait remunerasi. BRK Syariah menjadi salah satu rujukan dalam peer group review yang kami lakukan,” kata M. Gaussyah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga melakukan diskusi mendalam terkait penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan perbankan syariah.

Turut hadir dari Bank Aceh, Staf Divisi SDI Aufa Nur Istiqlal, Anggota Komite Pemantau Risiko Rustam Effendy, Kabid Personalia T. Mohd. Nazar, serta Sekretaris Dewan Komisaris Andri Mufti.

Dari pihak BRK Syariah, hadir Pinbag Pengembangan SDI Ahmad Zahidi, Pinbag Divisi Umum Indra Bayu, Staf SDI Elfansyah, serta Komite Komisaris Fahmi Oemar dan Indarti.***(rl)

BRK Syariah dan Kejari Siak Perkuat Sinergi untuk Penyelesaian Pembiayaan Secara Berkeadilan

Hukum

Penulis

Redaksi

Sabtu, 18 April 2026

BRK Syariah dan Kejari Siak Perkuat Sinergi untuk Penyelesaian Pembiayaan Secara Berkeadilan

Siak(SegmenNews.com)- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas layanan dan kesehatan keuangan melalui kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan dilakukan oleh Branch Manager BRK Syariah Siak Sri Indrapura Jon Hendri bersama Kepala Kejaksaan Negeri Siak Heri Yulianto. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan solusi penyelesaian pembiayaan yang lebih optimal, berkeadilan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh Kasi Datun Frederick Christian Simamora, Kasi Pertimbangan Hukum Emillia Herman, serta jajaran BRK Syariah Siak Sri Indrapura.

Pemimpin Divisi Hukum BRK Syariah Arhim Syafi’i menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendekatan penyelesaian pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

“Kami terus mengedepankan pendekatan yang solutif dan konstruktif. Dengan dukungan Kejari sebagai pengacara negara, diharapkan proses penyelesaian dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Siak Heri Yulianto menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung BRK Syariah melalui pendampingan hukum, baik secara non-litigasi maupun litigasi.

“Kejaksaan melalui fungsi Datun hadir untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan, termasuk melalui upaya mediasi yang mengedepankan musyawarah. Harapannya, setiap proses dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak,” jelasnya.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pembiayaan, dengan mengedepankan komunikasi yang baik, pendekatan persuasif, serta langkah-langkah yang terukur dan sesuai regulasi.

Ruang lingkup kesepakatan mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka menjaga kualitas aset dan keberlanjutan kinerja bank.

Melalui sinergi ini, BRK Syariah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang sehat, amanah, serta memberikan perlindungan optimal terhadap dana masyarakat, sekaligus membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan seluruh nasabah.***(rl)

1...121314...3,069 Halaman 13 dari 3,069