Puluhan Ternak Kambing dan Ayam Ludes Terbakar Akibat Api Unggun

Ekbis
Hukum
Kuansing

Penulis

Rabu, 25 Februari 2026

Kuansing(SegmenNews.com)- Nasib malang menimpa Rahman (35), seorang warga Pasar Usang Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Usaha ternak yang selama ini ia rintis harus ludes dalam sekejap setelah si jago merah melalap habis kandang miliknya pada Rabu (25/2/2026) dini hari.

Puluhan ekor kambing dan ayam mati dalam sekejab. Peristiwa memilukan ini menjadi pukulan berat bagi ekonomi keluarga korban.

Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana membenarkan terjadinya insiden tersebut. Api mulai berkobar hebat dan tak terkendali pada pukul 02:12 WIB, saat sebagian besar warga tengah terlelap.

“Berdasarkan hasil olah tempat kejadian dan keterangan saksi, api diduga kuat berasal dari api unggun atau perapian di sekitar kandang,” ujar Hidayat.

Niat awal Rahman adalah memberikan kehangatan bagi hewan ternaknya di tengah suhu malam yang dingin, namun malangnya api tersebut justru membesar dan merembet ke struktur bangunan yang mudah terbakar. Kecepatan api merambat membuat bangunan kandang kambing dan ayam milik Rahman hangus tak bersisa.

“Akibatnya, puluhan ekor hewan ternak yang berada di dalam kandang terjebak dalam kobaran api dan tidak sempat diselamatkan oleh pemiliknya maupun warga yang datang membantu,” jelas Hidayat.

Rahman sendiri merupakan orang pertama yang menyadari musibah tersebut saat melihat cahaya terang dari arah kandang. Dalam kondisi panik, ia segera meminta bantuan warga sekitar dan mencoba menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Rayon Kuantan Hilir.

Namun, armada pemadam saat itu sedang bertugas membantu kebakaran di wilayah Peranap, Indragiri Hulu. Meski bantuan profesional sempat terkendala jarak, solidaritas warga Baserah patut diacungi jempol.

“Masyarakat setempat bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung, lokasi kandang yang berada tak jauh dari aliran Sungai Kuantan memudahkan warga dalam mengambil air untuk membatasi pergerakan api agar tidak meluas,” ucapnya.

Sekitar pukul 03:00 WIB, mobil Damkar akhirnya tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman menyeluruh dan proses pendinginan. Petugas bekerja ekstra cepat untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersembunyi, hingga akhirnya situasi dinyatakan benar-benar aman pada pukul 03:30 WIB. Meski tidak ada korban jiwa manusia dalam peristiwa ini, kerugian materiil yang diderita Rahman cukup signifikan.

Puluhan ekor kambing dan ayam yang hangus terbakar menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp10 juta. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para peternak lainnya untuk lebih waspada dalam menggunakan perapian di sekitar area kandang.***(mr)

Komisi III Dorong Solusi Terbaik Pembangunan Koperasi Merah Putih

Otonomi

Penulis

Redaksi

Rabu, 25 Februari 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Polemik pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Lapangan SMAN 2 Kampar, Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sampai ke Komisi III DPRD Riau.

Pasalnya, KMP yang dibangun di lapangan bola milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mendapatkan penolakan dari pihak sekolah, komite sekolah, pemuda desa, serta siswa.

Mereka menolak lapangan bola itu dialihfungsikan menjadi bangunan KMP.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Desa Koto Tibun, Camat Kampar. Hanya saja, pihak KMP tidak hadir.

Edi Basri, menyebut bahwa saat ini setiap desa berebut untuk mendapatkan KMP. Sementara tidak semua desa mempunyai lahan untuk membangun koperasi tersebut.

“Nah ini yang harus kita sikapi. Satu sisi adalah ini program prioritasnya Bapak Presiden, di sisi lain juga ini adalah kesempatan desa untuk memajukan desanya dengan memiliki Koperasi Merah Putih,” ujar Edi, Selasa.

Dikatakannya, sesuai edaran Mendagri bahwa untuk pembangunan KMP ini dapat menggunakan dan boleh mempergunakan lahan-lahan aset Pemprov, aset Pemkab, dan juga aset BUMN atau milik negara. Pembangunan boleh dilakukan sepanjang tidak mengganggu fasilitas dan kondisi di lapangan.

“Dalam konteks mengganggu tidak mengganggu ini kan masih terjadi dualisme pemahaman. Makanya ini nanti kita turun ke lapangan, kita lihat secara bersama-sama apakah ini mengganggu fasilitas atau tidak,” ucapnya.

Kalau memang kondisi teknis dan eksistingnya nanti mengganggu, kata Edi, otomatis nanti akan dicarikan solusi untuk menggeser dan lain sebagainya.***(adv)

Komisi I DPRD Riau Perkuat Sinegi Bersama Kodam XIX Tuanku Tambusai

Politik

Penulis

Redaksi

Selasa, 24 Februari 2026

Komisi I DPRD Riau Perkuat Sinegi Bersama Kodam XIX Tuanku Tambusai

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer (Kodam) XIX Tuanku Tambusai di Ruangan Rapat Kodam Lantai 2, Senin (23/2).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperoleh masukan dan informasi strategis yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau dipimpin langsung Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I Amal Fathullah serta para anggota Komisi I, yaitu Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban bersama MayorJenderal (Mayjen) TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta anggota TNI lainnya. Selain sebagai ajang silaturahmi antara unsur legislatif dan jajaran TNI di wilayah Riau, pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi strategis terkait berbagai isu pertanahan dan aset negara yang saat ini menjadi perhatian bersama.

Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru.

“Diketahui bahwa pada beberapa titik di sepanjang kawasan tersebut telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula sertifikat masyarakat yang berada di atas lahan yang kini berstatus sebagai aset negara, Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di kemudian hari apabila tidak dikelola dan diselesaikan secara komprehensif,” Ucapnya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Riau memandang penting untuk mendapatkan penjelasan serta masukan dari pihak Kodam XIX Tuanku Tambusai guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I Ayat Cahyadi dan Sunaryo turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berharap berbagai persoalan strategis yang dihadapi Provinsi Riau dapat turut disampaikan sehingga memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan di tingkat nasional.

Sementara itu, Hardianto menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia menyampaikan bahwa abrasi yang terus berlangsung berpotensi menggerus wilayah daratan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kedaulatan wilayah.

Hardianto, turut menyampaikan pandangannya terkait sejumlah persoalan strategis di daerah, termasuk kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan abrasi di wilayah pesisir.

Ia mengakui bahwa perhatian terhadap TNTN tidak terlepas dari dinamika dan aspek politis yang menyertainya, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Selain itu, Hardianto juga menyoroti persoalan abrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia berharap jajaran Kodam di Riau dapat membantu menyuarakan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah-langkah konkret lainnya dalam mengatasi abrasi.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada pergeseran wilayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kedaulatan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau menyampaikan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

“Melalui silaturahmi dan koordinasi yang baik ini, kami berharap tercipta kesamaan persepsi serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar penguatan koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan.***(Galeri)

Plt Gubri Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan

Kesehatan
Riau

Penulis

Redaksi

Senin, 23 Februari 2026

Plt Gubri Komitmen Perkuat Layanan Kesehatan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam meningkatkan layanan kesehatan terus menunjukkan hasil positif. Hingga 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau telah mencapai 99,74 persen.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubri SF Hariyanto dalam kegiatan ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025-2030 pada Jumat (20/2/2026) di Balai Pauh Janggi.

Ia menjelaskan, dari total 7.168.934 jiwa penduduk Riau, sebanyak 7.149.974 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.

“Alhamdulillah, komitmen kita untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) terus menunjukkan progres yang sangat baik. Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Riau sudah mencapai 99,74 persen,” ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

Selain cakupan kepesertaan, kualitas fasilitas kesehatan di Riau juga terus meningkat. Dari total 81 rumah sakit di Riau pada tahun 2025, sebanyak 98,7 persen atau 80 rumah sakit telah terakreditasi. Rinciannya, 69 rumah sakit berakreditasi paripurna dan 11 rumah sakit berakreditasi utama. Hanya satu rumah sakit atau 1,2 persen yang belum terakreditasi.

Sementara itu, dari 243 puskesmas di seluruh Riau, sebanyak 98,35 persen telah terakreditasi. Terdiri dari 42 persen berakreditasi utama, 39 persen paripurna, 17 persen madya, dan 1 persen dasar. Hanya 1 persen puskesmas yang belum terakreditasi.

“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya kepesertaan yang kita dorong, tetapi juga mutu layanan kesehatan terus kita tingkatkan, baik di rumah sakit maupun puskesmas,” jelasnya.

Berdasarkan data realisasi cakupan kepesertaan JKN per kabupaten/kota, mayoritas daerah di Riau telah berstatus UHC. Kota Pekanbaru bahkan mencatatkan capaian 100,71 persen, disusul Pelalawan 100,55 persen dan Rokan Hulu 101,41 persen.

Namun demikian, masih terdapat tiga daerah yang belum mencapai target UHC, yakni Rokan Hilir (99,17 persen), Indragiri Hulu (98,17 persen), dan Indragiri Hilir (98,13 persen).

SF Hariyanto menegaskan, pihaknya akan terus mendorong kabupaten/kota yang belum mencapai UHC agar segera memenuhi target.

“Kita ingin seluruh masyarakat Riau terlindungi jaminan kesehatan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus kita perkuat,” tegasnya.

Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Riau semakin merata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Semoga kualitas pelayanan kesehatan di Riau semakin merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.***(inf)

DPRD Riau Perkuat Pengawasan Distribusi Minyak Goreng Saat Ramadhan

Ekbis

Penulis

Redaksi

Senin, 23 Februari 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Pengelolaan dan Pengawasan Industri Refinery Minyak Goreng, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau, Senin (23 2/2026).

Dalam rapat tersebut, Adam Syafaat menyoroti alur distribusi minyak goreng di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia. Komisi II menegaskan pentingnya pengawasan agar pasokan minyak goreng tetap terjamin dan harga jual kepada masyarakat tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait HET harus benar-benar sampai ke tingkat distributor (D1, D2, dan D3) hingga konsumen akhir. Ia menekankan bahwa konsumen tidak boleh membeli di atas harga HET dan distribusi harus transparan, termasuk data distributor.

Berdasarkan paparan Dinas Perindustrian, di Provinsi Riau terdapat sekitar 27 perusahaan industri minyak goreng. Seluruh pelaku industri diwajibkan melaporkan aktivitasnya melalui sistem yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2025, tercatat 26 produsen pemasok minyak goreng n distribusi melalui distributor D1 dan D2, yang berada di luar Provinsi Riau seperti Jakarta, Sumatera Utara, dan Jambi.

Khusus minyak goreng rakyat (Minyakita), penyalurannya mengacu pada regulasi Kementerian Perdagangan, termasuk kewajiban penyaluran sebagian produksi melalui Perum Bulog.

Komisi II menekankan pentingnya pengawasan distribusi guna mencegah perbedaan harga yang signifikan di tingkat pengecer, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Selain itu, DPRD juga meminta sinkronisasi data antara perusahaan, distributor, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi distribusi serta optimalisasi penerimaan daerah. Komisi II DPRD Provinsi Riau menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap investasi, perizinan distributor (D1 dan D2), serta alur distribusi minyak goreng di daerah.

Untuk diketahui, rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Hardi Candra, serta dihadiri anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, yakni Sutan Sari Gunung, Ginda Burnama, Siti Aisyah, Evi Juliana, Soniwat’ Raja Jaya Dinata, dan Hasby Assodigi. N |

Turut hadir Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperindagkop UMKM Provinsi Riau M. Yusub Nuh, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan refinery minyak goreng di Riau.***(adv)

Nasabah BRK Syariah Dapat Nikmati Konsultasi Jantung Gratis dari Putra Specialist Hospital

Kesehatan

Penulis

Redaksi

Minggu, 22 Februari 2026

Nasabah BRK Syariah Dapat Nikmati Konsultasi Jantung Gratis dari Putra Specialist Hospital

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Nasabah BRK Syariah kini dapat menikmati program konsultasi kesehatan jantung gratis yang diinisiasi oleh Putra Specialist Hospital. Program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pentingnya deteksi dini penyakit jantung yang kerap datang tanpa gejala awal yang jelas.

Melalui program tersebut, nasabah BRK Syariah berkesempatan memperoleh layanan konsultasi gratis yang ditangani langsung oleh tenaga medis profesional dari Putra Specialist Hospital. Kuota layanan tersedia terbatas setiap hari, sehingga nasabah diimbau segera mendaftarkan diri bersama keluarga atau orang terdekat.

Program ini mengusung pesan pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Dengan pemeriksaan sejak awal, risiko komplikasi dapat diminimalisir sehingga kualitas hidup tetap terjaga.

Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Edi Wardana, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan bernilai tambah bagi nasabah.

“Melalui sinergi dengan Putra Specialist Hospital, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi nasabah, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini. BRK Syariah tidak hanya fokus pada layanan keuangan, tetapi juga berupaya menghadirkan program yang berdampak positif bagi kualitas hidup,” ujar Edi.

Ia menambahkan, sebagai bank syariah daerah, BRK Syariah terus memperkuat peran sosial melalui berbagai program kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat.

Selain menghadirkan program kesehatan, BRK Syariah juga mengingatkan nasabah untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan digital.

Nasabah diminta untuk tidak membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun, serta menghindari mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh aplikasi berbentuk file APK dari sumber yang tidak resmi.***(rl)

Sinergi Ramadan: BRK Syariah dan Pemko Pekanbaru Dorong Perbaikan Fasilitas Masjid

Ekbis

Penulis

Redaksi

Minggu, 22 Februari 2026

Sinergi Ramadan: BRK Syariah dan Pemko Pekanbaru Dorong Perbaikan Fasilitas Masjid

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) (BRK Syariah) turut ambil bagian dalam kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru di Masjid Al-Ikraam, Kecamatan Bina Widya. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan jemaah yang antusias mengikuti rangkaian ibadah dan silaturahmi bersama jajaran pemerintah daerah.

Dalam agenda tersebut, BRK Syariah menyerahkan Bantuan Program Kemitraan bersama Pemerintah Kota Pekanbaru serta Bantuan Program Dana Bantuan Masyarakat untuk mendukung sarana dan prasarana Masjid Al-Ikraam. Masing-masing bantuan yang diserahkan senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bantuan Program Dana Bantuan Masyarakat diserahkan langsung oleh Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, didampingi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho; Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar; Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sulastri; serta Wakil Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sari Rahmawati.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas masjid agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mendukung kenyamanan jemaah.

“Yang pertama tentang paving block dan juga yang kedua adalah perbaikan WC pria, kalau bisa sebelum lebaran ini paving block segera diselesaikan, termasuk juga perbaikan kamar mandinya bisa kita selesaikan untuk tahun ini, dan itu bisa kita selesaikan sebelum lebaran,” ujar Agung Nugroho.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus menyampaikan bahwa BRK Syariah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

“Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan, sehingga sebelum Lebaran masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya. BRK Syariah akan terus hadir mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya yang berdampak langsung bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Helwin.

Kegiatan Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Kehadiran BRK Syariah dalam agenda tersebut sekaligus menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial dan kemitraan yang berkelanjutan.***(rl)

BRK Syariah Hadirkan Kampong Ramadan Kite untuk Semarakkan UMKM dan Ekonomi Umat

Ekbis

Penulis

Redaksi

Sabtu, 21 Februari 2026

BRK Syariah Hadirkan Kampong Ramadan Kite untuk Semarakkan UMKM dan Ekonomi Umat

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) kembali menggelar Bazaar UMKM bertajuk “Kampong Ramadan Kite” dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1447 H/2026. Mengusung tema “Menjemput Berkah Dalam Setiap Langkah”, kegiatan ini mengajak masyarakat untuk meramaikan pusat kuliner dan produk islami yang berlokasi di ruas Jalan Cut Nyak Dien menuju Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sisi selatan Menara Dang Merdu BRK Syariah.

“Kampong Ramadan Kite” menghadirkan beragam menu berbuka puasa, makanan dan minuman khas Ramadan, mulai dari lauk pauk, takjil, snack, sirup hingga aneka hidangan lainnya. Selain kuliner, bazaar ini juga diramaikan penjualan perlengkapan ibadah seperti alat salat, aksesori islami, hingga busana muslim.

Peserta bazaar berasal dari individu, komunitas/organisasi, UMKM binaan BRK Syariah, serta pelaku UMKM masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bank dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah demi mencapai kesejahteraan umat.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Ghirah Ramadan 1447 H telah dipersiapkan melalui koordinasi lintas unit kerja, di antaranya Divisi D2B, Divisi MKM, Divisi Konsumer, Divisi Umum, Divisi Sisdur & Service Quality, serta BRKS Cabang Utama.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk menyemarakkan Ramadan, tetapi juga menjadi momentum menjemput berkah dalam setiap langkah, menambah pengetahuan agama dan semangat beribadah, sekaligus memperkuat promosi Bank serta kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program CSR, Dana Bantuan Masyarakat (DABAMAS), dan Dana Kebajikan/TBDSP,” ujar Helwin.

Melalui “Kampong Ramadan Kite”, BRK Syariah menargetkan peningkatan brand awareness serta penguatan citra sebagai Bank Umum Syariah yang aktif mendukung syiar Islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain bazaar UMKM, rangkaian Ghirah Ramadan Kantor Pusat juga meliputi Bazaar Sembako Murah, berbagi takjil, pemberian bantuan masjid, peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H, santunan anak yatim dan dhuafa, buka puasa bersama karyawan, Safari Ramadan bersama pemegang saham, dukungan kegiatan pemerintah daerah, hingga Halal Bihalal Idulfitri 1447 H.

“Dengan hadirnya Kampong Ramadan Kite, masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya diundang untuk turut meramaikan bazaar sekaligus mendukung UMKM lokal. Momentum Ramadan ini diharapkan menjadi penguat silaturahmi, penggerak ekonomi, serta sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat,” tutup Helwin.***(rl)

Safari Ramadan, Wako dan BRK Syariah Serahkan Bantuan di Masjid Baitul Amanah

Ekbis

Penulis

Redaksi

Sabtu, 21 Februari 2026

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melakukan Safari Ramadan 1447 Hijriah perdana di Masjid Baitul Amanah, Jalan Jati Mas Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kamis (19/2/2026). Pada safarinya kali ini, Wali Kota juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk masjid dan masyarakat sekitar, termasuk dari program CSR Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Dikatakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, kegiatan Safari Ramadan yang juga dirangkai dengan penyerahan bantuan tersebut, menjadi bukti kepedulian Pemko Pekanbaru dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik serta mengurangi beban APBD melalui sinergi strategis.

“Malam ini adalah Safari Ramadan pertama kami. Kami secara khusus mengundang Direktur Kepatuhan BRK Syariah agar turut serta hadir. Melalui Safari Ramadan ini, kami tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi untuk memastikan pembangunan di Pekanbaru berjalan efektif dengan dukungan mitra kerja,” kata Agung Nugroho.

Adapun bantuan yang diserahkan saat itu yakni bantuan program kemitraan BRK Syariah senilai total Rp10 juta, yang terdiri dari dana CSR sebesar Rp5 juta dan bantuan Dabamas senilai Rp5 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada pengurus masjid setempat dengan disaksikan oleh jajaran pejabat Pemko dan tokoh masyarakat.

“Bantuan ini kami harapkan dapat digunakan pengurus masjid untuk membantu operasional kegiatan selama bulan Ramadan. Ini juga bentuk nyata dukungan BRK Syariah terhadap program Pemerintah Kota,” ujarnya.

Agung Nugroho juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi BRK Syariah yang telah membantu revitalisasi beberapa halte di Kota Pekanbaru serta pemberian 3.960 pcs kain sarung. Ia berharap kerja sama dengan dinas-dinas terkait terus berlanjut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah yang juga mendampingi langsung kegiatan safari Ramadan Wali Kota mengatakan, keterlibatan dalam program ini sudah menjadi komitmen rutin BRK Syariah. Pihaknya berharap, bantuan yang diberikan dapat membantu pengembangan kegiatan di masjid tersebut.

“BRK Syariah tentu sangat mendukung apa yang menjadi program Pemerintah Kota Pekanbaru, terlebih pada pelaksanaan safari Ramadan. Karena bantuan yang diberikan di bulan Ramadan akan terasa lebih bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Bantuan ini juga diberikan untuk mendukung program-program di bidang sosial dan infrastruktur publik yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho.

“Selain sebagai tanggung jawab sosial, bantuan ini juga untuk mendukung efisiensi program pemerintah agar manfaatnya lebih luas bagi warga Pekanbaru,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula mendampingi Pj. Sekda Kota Pekanbaru, Kepala OPD, Camat Tenayan Raya, serta jajaran pimpinan BRK Syariah di antaranya Branch Manager (BM) BRK Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman Zamroni Fhatoni, BM Arifin Ahmad Marwan Setiadi, Pincapem Tangkerang Purnawarman, dan Pin Kedai Tenayan Raya Yopi Azmar. Acara dilanjutkan dengan tausiyah dari Ustadz Zulkarnain Umar.***(rl)

Diduga Ambil Paksa Truk Crane, Direktur PT ACP dan Oknum Polisi Dilaporkan ke Polda Riau

Hukum
Riau

Penulis

Hasran

Jumat, 20 Februari 2026

Diduga Ambil Paksa Truk Crane, Direktur PT ACP dan Oknum Polisi Dilaporkan ke Polda Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Budi Santoso, warga Siak Hulu, Kabupaten Kampar, melaporkan Yesi Ramadhani, Direktur PT Adici Crane Pratama dan Addinul, oknum anggota Polda Riau yang bertugas di Dittahti, ke Polda Riau. Keduanya diduga menyuruh dan mengambil secara paksa truk crane milik Budi Santoso.

Laporan ini diterima oleh Ipda Hendrik Pandapotan Manurung, an Kepala SPKT Polda Riau dengan Lappran Nomor: STTLP/B/102/11/2026/SPKT/POLDA RIAU tanggal 20 Februari 2026.

Budi Santoso, didampingi Penasehat Hukumnya, Aswin Siregar SH MH dan Hendra Saputra SPi SH, kepada Penyidik Unit III Jatantras Polda Riau menyebutkan, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 477 KUHP dan atau dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP, terjadi di Proyek Tol Muara Fajar, Rumbai Pekanbaru, tanggal 22 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB.

Ketika itu, Budi Santoso (Pelapor) di telfon oleh Novriadi, supir truck crane milik Pelapor, mengatakan bahwa ia di telfon oleh Addinul yang menyuruh untuk mengikuti dua orang utusan Terlapor untuk membawa mobil truck crane milik Pelapor ke workshop/bengkel Terlapor.

Budi Santoso kemudian melarang Nofriadi untuk tidak mengikuti arahan Terlapor Yesi Ramadhani, Addinul Dkk, karena Truck Crane itu milik Budi Santoso. Namun Nofriadi mengatakan tidak bisa melakukan apa apa, karena sudah dikawal oleh Terlapor, dkk dan seketika telfon antara Pelapor dan Nofriadi terputus.

Selanjutnya Budi Santoso dan istri menyusul ke lokasi bengkel Terlapor (Yesi) di Jl. Riau Baru, Gg. Guru, Kecamatan Payung sekaki, Pekanbaru, Riau. Sesampainya di lokasi bengkel, Budi Santoso menemukan memang benar truck crane miliknya ada di bengkel dan sudah dalam kondisi ban dan
beberapa komponen crane sudah di copot.

Budi Santoso menanyakan kenapa truck crane miliknya di ambil atau dibawa ke bengkel, sementara truck crane tersebut adalah miliknya. Namun Terlapor menjawab bahwa truck Clcrane tersebut bukan milik pelapor (Budi Santoso), melainkan adalah milik terlapor. Dikarenakan Pelapor tidak berdaya untuk mengambil Truck Crane miliknya
pelapor langsung pulang. Sampai dengan saat ini truck Crane tersebut masih berada dalam penguasaan Terlapor, Dkk.

Akibat perbuatan para terlapor, saat ini Budi Santoso mengalami kerugian sebesar sekira Rp450 juta.***(rn)

1...131415...3,054 Halaman 14 dari 3,054