Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi menyelenggarakan Computer Assisted Test (CAT) terhadap 32 peserta, Minggu (20/5/2018), di kampus Politeknik Caltex Riau jalan Umban Sari No.1 Rumbai, acara dimulai pada pukul 08.30-11.00 WIB.
Hasil tes, Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, Indra Khalid Nasution, SH tercatat sebagai nilai tertinggi.
Acara imi dihadiri ketua Tim Seleksi (Timsel), Calon Penambahan Anggota Bawaslu Provinsi Riau Prof.Dr.KH.Akhmad Mujahidin M.Ag beserta Panitia , Perwakilan dari IT Bawaslu RI, Roy dan Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Anderson.
Dikatakan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, dari 33 peserta dinyatakan lulus administrasi oleh Timsel, hanya 32 orang yang mengikuti tes. 1 peserta lagi atas nama H.Asril Darma tidak ikut.
“Sebelum uji CAT dimulai, sekitar pukul 08.20 Wib Timsel mencoba beberapa kali menghubungi peserta via telepon maupun pesan singkat, namun tidak ada jawaban atau balasan. Akhirnya timsel menduga bahwa yang bersangkutan “Mengundurkan diri” dari Pencalonan Penambahan Anggota Bawaslu Provinsi Riau Periode 2018-2023,” ungkapnya.
Seluruh peserta sangat mengapresiasi transparansi hasil uji CAT yang Timsel Bawaslu Provinsi Riau lakukan hari ini.***(rls)
Bengkalis(SegmenNews.com)- Terkait aksi terorisme yang terjadi di bumi lancang kuning, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengimbau seluruh masyarakat di Negeri Junjungan untuk lebih waspada dan peduli dengan lingkungan sekitar.
“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Talang Muandau ini, kami mengimbau untuk mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang ada di desa, sebagai wujud kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus untuk menangkal faham radikal yang tengah mengintai” kata Bupati Amril.
Imbauan itu disampaikan Bupati Amril saat melaksanakan safari Ramadhan di Masjid Nurul Jihad, Desa Serai Wangi, Jum’at malam, 18 Mei 2018.
Bupati Amril meminta perangkat desa untuk memantau setiap orang baru yang datang ke desa, terlebih yang gerak-geriknya mencurigakan.
“Kepada kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT pantau terus keberadaan orang baru, mengingat para pelaku aksi terorisme terhadap mapolda riau, Rabu kemarin, berasal dari kota yang tidak jauh bahkan ada yang berasal dari tempat kita. Kondisi ini menunjukan bahwa setiap saat dan siapa pun, bisa terjebak masuk dalam jaringan terorisme,” jelasnya.
Bupati Amril kembali mengingatkan masyarakat, jangan sampai ada anggota keluarga yang terjerumus masuk dalam kelompok-kelompok ekstrim, terlebih di Kecamatan Talang Muandau, yang berada pada kawasan strategis.
“Jadi kalau ada orang tak dikenal dan mencurigakan segera lapor ke aparat desa atau ke aparat keamanan, mari kita galak kan lagi siskamling dan kita aktifkan kembali kegiatan ronda,” ajaknya lagi.***(Edi/dskmf)
Koordinator AM3, Zuriyadi Fahmi saat demo beberapa waktu lalu
Meranti(SegmenNews.com)- Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) kecewa terhadap sikap Pemkab dan DPRD Meranti yang lebih mementingkan pembelian mobil dinas ketimbang memperjuangkan kesejahteraan pegawai honorer.
Kekecewaan ini disampaikan oleh Koordinator AM3, Zuriyadi Fahmi, pasca keluarnya surat edaran tentang pemotongan gaji seluruh pegawai honorer sebesar 20 persen. Ditambah lagi beasiswa untuk mahasiswa menghilang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018.
Mirisnya, ditengah kegelisahan pegawai honorer dan mahasiswa itu, bupati malah membeli mobil dinas senilai Rp1,95 miliar.
“Saya heran Wakil Rakyat (anggota DPRD Meranti) disana kok diam-diam sepakat, dan sangatlah dramatis dan lobi politik di Lingkup Meranti. Sehingga hari demi hari, tahun demi tahun kezoliman terus bergejolak, dan semakin semena-mena. Sudah tak ingat mana yang hak dan yang bathil. Halal dan haram sudah dicampur adukan,” sesalnya.
Ketika Palu sudah di tangan, lanjut Zuriyadi, lobi sudah dilaksanakan tak ada kesepakatan yang bisa dialihkan. Sangat bisa yang halal untuk jadi haram atau sebaliknya. Ini Negeri sudah seperti Dongeng yang diperankan satu orang sutradara untuk mengatur alur cerita.
“Saya kecewa dengan sikap yang diambil oleh Pemkab Meranti yang dipimpin oleh bapak Irwan dan Said Hasyim selaku Bupati dan wakil serta Sekda Meranti. Saya fikir fungsi Wakil Rakyat sebagai salah satu fungsi pengawasan tidak berperan sama sekali,” tegasnya.
“Kegelisahan ini kembali terjadi. Apakah semuanya masih diam. Hanya ada satu kata untuk kita Mahasiswa sebagai Agen Of Change dan control yaitu LAWAN!!!!!!!! dan terus teriakan LAWAN,” tegasnya lagi.***(Dham)
Siak(SegmenNews.com)- Fraksi Golkar mempertanyakan penyebab kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Siak yang naik sebesar 0,28% pada tahun 2017.
Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna dalam penyampaian tanggapan dan pandangan umum fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017, di gedung DPRD, ruang Panglima Ghimbam baru baru ini.
“Angka kemiskinan dari tahun 2016 hingga 2017 di Kabupaten Siak meningkat 5,52% menjadi 5,80%, padahal kita sudah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, sehubungan dengan itu, mohon dijelaskan faktor apa yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak meningkat,” jelas juru bicara Ir Miduk Gurning.
Lanjutnya, secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Siak dalam tiga tahun terakhir dibawah angka kemiskinan nasional dan Provinsi Riau. Jika dilihat trend perkembangannya mulai dari 2016 sampai dengan 2017 meningkat dari 5,52% menjadi 5,80%.
Sementara angka kemiskinan nasional dan Provinsi Riau dalam kurun waktu yang sama menunjukkan trend yang menurun, walaupun besaran persentasenya masih diatas Kabupaten Siak.
Padahal sebutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012, Pemerintah telah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan berbagai program untuk menentaskan kemiskinan, namun angka kemiskinan tetap saja meningkat.
Sebelumnya, Plt Bupati Siak menyampaikan LKPj pada rapat paripurna, Senin (16/4/18). Dalam penyampaian tersebut salah satu poinnya menyebutkan jumlah persentase angka kemiskinan pada tahun 2017 sehingga hal tersebut menjadi sorotan bagi fraksi golkar.
Selain angka kemiskinan, fraksi golkar juga menyoroti upaya Pemkab dalam menagih pajak penerangan jalan yang tertunggak dalam jumlah yang cukup besar di Siak.
“Kami mohon penjelasan sampai dimana progres upaya-upaya penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan yang tertunggak dalam jumlah yang cukup besar,” sebutnya.
Dalam sidang paripurna itu di hadiri Plt Bupati Siak Drs Alfedri, 21 orang anggota DPRD Kabupaten Siak, Forkopimda, Kadis, Kabag, Kaban di lingkungan OPD Siak. Sidang dipimpin wakil ketua I Sutarno SH.***(rn)
Jembatan di Kuala Enok-Inhil Ambruk Akibat Longsor
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Jembatan penghubung Kuala Enok dan Desa Tanah Merah, sungai perigi di Indragiri Hilir ambruk akibat longsor. Peristiwa tersebut terjadi, Sabtu (19/5/18) sekitar pukul 12.30 WIB.
Saksi mata, Amril Saleh (42) mengatakan, siang itu Ia bersama rekannya Arbain (47) berniat pulang kerumah untuk istirahat. Tapi sebelum niat itu terlaksana, Amril melihat tanah sudah turun dan membentuk lubang di sekitar tiang penahan jembatan dan air sungai perigi, pada saat itu air surut kering.
Kemudian sekira pukul 12.30, saat saksi Amril sedang berada dirumah, ia mendengar suara keras dari benda yang jatuh kedalam sungai.
Amril langsung menuju suara tersebut, dan setelah dicek ternyata jembatan sudah ambruk ke sungai akibat longsor.
Adapun panjang jembatan yang ambruk akibat longsor lebih kurang 20 m. Beruntuk peristiwa jembatan ambruk tidak memakan korban, karena saat longsor terjadi, jembatan masih dalam tahap perbaikan dan tidak ada orang yang lewat, sedangkan pekerja sedang beristirahat.***(rls)
Tembilahan(SegmenNews.com)- Hingga saat ini, ketersediaan gas elpiji dan sembilahan bahan pokok (sembako) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadhan.Hal itu diketahui saat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Inhil, Rudyanto memantau ketersediaan pasokan gas elpiji dan meninjau stabilitas harga sembako di sejumlah tempat di Tembilahan, Rabu (16/5/2018).
Turut mendampingi dalam peninjauan ke salah satu pangkalan gas elpiji dan 2 lokasi pasar tersebut, perwakilan Kodim 0314/Inhil dan Polres Inhil.”Hasil tinjauan, baik gas maupun sembako sesuai dengan apa yang dilaporkan, (stiknya, red) dapat teratasi untuk konsumsi dan kebutuhan menghadapi Ramadan,” ujar Rudyanto.
Selain mengetahui ketersediaan barang-barang di pasaran, dari hasil pantauan tersebut diungkapkan Rudyanto, harga daging, beras, bawang dan bahan makanan lainnya masih berada pada level yang relatif wajar.
Seusai melakukan peninjauan di pangkalan gas elpiji dan pasar, Pjs Bupati Inhil, Rudyanto beserta rombongan melanjutkan tinjauan ke Gudang Bulog yang terletak di kawasan Tembilahan Hulu.
Disana, Pjs Bupati melihat langsung kualitas dan stok beras kesejahteraan (rastra). Saat itu, Rudyanto berharap rastra yang berada di Gudang Bulog dapat segera didistribusikan ke masyarakat.”Tembilahan dan Kemuning sudah didistribusikan.
Kecamatan lain akan menyusul. Memang kemarin ada kendala penganggaran yang membuat pendistribusian rastra sedikit terlambat,” terangnya.***(Advertorial/hms)
Ketua DPRD Riau, Septina Primawati menandatangai berita acara penerimaan LHP
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2017, Jumat (18/5/2018). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati MM. Hadir dalam rapat tersebut anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MP, Auditor Utama BPK RI Bambang Pamungkas, Plt Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dan sejumlah anggota dewan, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Riau.
Ketua DPRD Riau, Septina Primawati yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, pemeriksaan LHP ini merupakan wujud tanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD 2017 lalu, sehingga rapat ini dilakukan sebagai tindaklanjut hasil kesepakatan Anggota VI BPK dengan Ketua DPRD Riau pada Oktober 2010 lalu.
“Kesepakatan ini juga memuat tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna istimewa,” kata Septina dalam paripurna tersebut, seperti yang dikutip dari salismacom.
Ketua DPRD Riau, Septina Primawati menerima LHP dari anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MP
Penyerahan LHP 2017 tersebut diawali dengan penandatangan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan Gubernur dengan BPK RI.
Adapun penandatangan berita acara itu dilakukan oleh Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, dan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.
Anggota V BPK RI, Ismayatun menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.
Ismayatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau, dengan begitu Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang enam kalinya.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” sebutnya.
Dia mengatakan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan, namun tidak signifikan mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh.
“Sejumlah persoalan itu diantaranya, masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan pemprov, proses penganggaran tidak sesuai dengan pergub, kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman merasa bersyukur atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Foto bersama usai serah terima LHP
Dikatakannya, hal itu merupakan hasil kerja keras dari Pemerintah dan DPRD Riau. Pemerintah menjalankan APBD sedangkan dewan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap uang yang digunakan.
“Alhamdulilah kita menerima WTP. Ini merupakan prestasi dari kedua belah pihak sebagai unsur penyelenggara. Yakni pemerintah dan legislatif sebagai pengawasan,” ulasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, WTP sendiri adalah penghargaan atas kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi keuangan. Namun begitu, raihan WTP belum tentu bersih 100 persen. Karena sampai saat ini masih ada beberapa catatan BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Riau.
“Belum menjamin 100 persen bersih. Kita raih WTP, belum tenttentu tidak ada mal praktek atau mal administrasi,” imbuhnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD akan membentuk tim khusus untuk mempelajari beberapa temuan dari BPK. Seperti banggar atau pansus. Gunanya untuk melakukan evaluasi laporan BPK selama 60 hari kedepan. Jika tidak ada tindak lanjut, maka bisa saja temuan yang ada bisa menjadi masalah hukum.
“Saya belum lihat laporannya. Masih di meja. Belum saya bukak. Soal temuan tahun lalu semua sudah ditindak lanjuti. Kalau enggak kan bisa naik ke kasus hukum kan,” tuturnya.***(adv DPRD Riau)
Siak(SegmenNews.com)- Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, menjalani kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Siak, Sabtu (19/05/2018) siang, bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru.
Kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Siak itu, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (UR) yang dimulai sejak tanggal 18 hingga 21 Mei 2018.
Dilansir dari Infosiak, anggota Komisi II DPRD Siak Muhtarom S.Ag menjelaskan, kegiatan Bimtek yang dijalani oleh seluruh Anggota DPRD Siak itu akan berlangsung selama Empat hari. Adapun materi Bimtek yang disampaikan oleh pihak penyelenggara (LPPM, red) menurut Muhtarom sangat menarik.
“Bimtek yang kami jalani ini akan berlangsung selama 4 hari. Sedangkan materi Bimteknya sangat menarik, karena salahsatu materinya adalah soal Permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang hibah dan Bansos yang terbaru,” terang Muhtarom.
Selain itu, lanjut Muhtarom, pada kegiatan Bimtek tersebut juga dipaparkan tentang prosedur penyaluran bantuan ke Madrasah Diniyah Ta’miliyah (MDT) serta Madrasah Aliyah (MA). Termasuk juga untuk sekolah-sekolah umum yang lainnya.
“Kita mendalami soal bantuan ke MDT dan Madrasah Aliyah, serta sekolah-sekolah lain. Kadang keinginan kita (DPRD, red) dengan Pemda berbeda, sehingga dengan mengacu pada Permendagri ini diharapkan semua bisa sejalan, demi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Siak,” lanjut Muhtarom.
Hal senada juga dikemukakan oleh Anggota DPRD Siak Sujarwo, dirinya menyebutkan bahwasanya dengan diselenggarakannya Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Siak tersebut, tentunya akan menambah pengetahuan (ilmu, red) dan pemantapan pemahaman tentang kewenangan DPRD.
“Dengan dilaksanakannya Bimtek ini, tentunya sangat baik dan positif untuk penguatan kapasitas anggota DPRD, serta dalam rangka untuk menambah ilmu dan pemahaman tentang kewenangan DPRD, sehingga tugas yang kita laksanakan dalam mengemban amanah rakyat bisa menjadi lebih baik,” papar Sujarwo.***(rn)
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Pekanbaru menegaskan politik uang hukumnya haram. Praktik itu harus dihindarkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar 27 Juni 2018 di Propinsi Riau.
Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru, Yasrif Yakub Tambusai Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, mengatakan pihaknya mengharamkan adanya politik uang pada pilgubri tahun 2018 baik dari Paslon, Tim Paslon dan Relawan Paslon karena itu perbuatan melawan hukum. Permainan politik uang ini juga dapat menciderai pesta demokrasi di Riau.
“Masyarakat diminta tidak menerima politik uang karena adanya perbuatan penyuap dan dosa,” katanya disela-sela pemasangan Spanduk dari Bawaslu Riau tentang “Politik Uang Hukum Haram” di dinding Masjid Islamic Centre Nurul Jannah jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, Sabtu (19/05/2018).
Panwaslu menegaskan Pilkada lima tahunan itu harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang untuk mendukung salah satu pasangan tertentu.
“Bagaimana pemimpin membangun bangsa ini jika mereka melakukan politik uang. Politik uang benar-benar merusak bangsa sehingga para pemberi dan penerima sama-sama masuk neraka,” kata dia.
Dia juga meminta warga agar menghindari SARA dan kampanye hitam yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Menurut dia, perbuatan politik uang karena menurut ajaran Islam diharamkan, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yakni yang menyuap dan yang disuap masuk neraka (HR. muslim). Lalu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, jelas menegaskan sanksi kepada pelaku politik uang berupa penjara selama 36 bulan dan denda minimal Rp 200 juta.
“Larangan penerima politik uang itu harus diketahui masyarakat luas, jangan sampai ada yang berurusan dengan hukum karena diimingi sejumlah uang yang tidak seberapa itu,” tandasnya.***(rls)
Tualang(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Amril Mukminin melaksanakan kegiatan safari Ramadhan 1439 Hijriyah kedua di Desa Serai Wangi, Kecamatan Talang Muandau, Jum’at malam, 18 Mei 2018.
Dalam sambutannya, Bupati Amril mengajak umat Islam untuk menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai sarana intropeksi diri agar ke depan menjadi pribadi yang lebih baik.
“Kami berharap dan mengajak kita semua untuk menjadikan bulan yang mulia ini, sebagai sarana intropeksi diri, khususnya atas segala khilaf dan salah yang kita lakukan selama satu tahun lalu, sehinga ke depannya tidak terulang lagi,” ajaknya.
Bupati Amril juga mengajak umat Islam di Talang Muandau, khususnya di Desa Serai Wangi untuk memanfaatkan momentum Ramadhan 1439 H dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan amal ibadah dan tali silaturahmi.
“Sesuai janji Allah SWT, setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan penuh ampunan ini, pahalanya akan dilipatgandakan,” jelas mantan anggota DPRD tiga periode itu.
Selain itu, Bupati Amril turut mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Islam di Talang Muandau, untuk bersama-sama meningkatkan peran serta dalam pembangunan di Negeri Junjungan.
“Menurut kami, partisipasi dalam pembangunan di daerah, selain sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggungjawab kita, juga akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” sebutnya.
Dalam safari Ramadhan ini, Bupati Bengkalis didampingi Kasmarni Amril, Sekretaris Daerah H Bustami HY beserta istri dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi menyelenggarakan Computer Assisted Test (CAT) terhadap 32 peserta, Minggu (20/5/2018), di kampus Politeknik Caltex Riau jalan Umban Sari No.1 Rumbai, acara dimulai pada pukul 08.30-11.00 WIB.
