Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau dan Bawaslu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bidang hukum terkait Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Nota kesepahaman tersebut di tandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Akmal Abbas, S.H., M.H dan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal di The Primiere Hotel Pekanbaru, Selasa 17 September 2024.

Kajati Akmal Abbas menyampaikan pentingnya kerjasama ini untuk menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam menjaga demokrasi dan memastikan proses Pilkada berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum.

“Kita harap dengan adanya kesepakatan ini kerjasama Kejati dan Bawaslu semakin kuat. Sehingga kinerja Bawaslu dapat meningkat dan potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu dapat diminimalisir,” sampainya.

Kejati Riau, lanjut Akmal Abbas siap untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada Bawaslu Riau, demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Sinergi antara Kejati Riau dan Bawaslu Riau diharapkan dapat memperkuat transparansi, keadilan, dan legalitas dalam proses pemilu, serta memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi di negeri ini.

Adapun nota kesepahaman ini menyoroti beberapa area kerja sama utama, antara lain diantaranya:

Koordinasi dengan penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu dalam menangani tindak pidana terkait Pilkada.

Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu.
Sebagai pusat data dan informasi terkait tindak pidana pemilu.

Sebagai bagian dari komitmennya, Kejati Riau melalui bidang Tindak Pidana Umum juga aktif berperan dalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).***(rl)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Bakal Calon Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, yang saat ini masih menjabat Sekdaprpv Riau, kembali dilaporkan warga Kota Pekanbaru ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. SF Hariyanto diduga melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada.

Hal ini disampaikan Arisona Suganda Hasibuan SH, Kuasa Hukum salah seorang warga Kota Pekanbaru, ketika ditemui wartawan, usai menyampaikan laporan ke Bawaslu Riau, Selasa 17 September 2024.

“Hari ini saya mendampingi salah seorang warga Kota Pekanbaru, melaporkan dugaan pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan oleh SF Hariyanto. Klien saya sudah memberikan keterangan awal dan bukti-bukti untuk kemudian ditindak lanjuti oleh komisioner,” ujarnya.

Diterangkan Arisona Suganda Hasibuan SH, dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan SF Hariyanto ini, ketika masih aktif menjabat sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Riau. SF Hariyanto selaku Penjabat Gubernur Riau melakukan kegiatan kunjungan kerja ke salah satu pondok pesantren.

Pada kunjungan kerjanya ini, SF Hariyanto menyerahkan bantuan dana CSR BRKS sebesar Rp50 juta dan bantuan pribadi sebesar Rp60 juta. Setelah menyerahkan bantuan tersebut, kemudian SF Hariyanto meminta dukungan dan doa untuk maju pada Pilkada.

Kemudian SF Hariyanto, selaku Penjabat Gubernur Riau juga melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Pada kunjungan kerja ini, SF Hariyanto menjanjikan program pembangunan jika terpilih pada Pilkada ini.

“Dua kegiatan yang dilakukan oleh SF Hariyanto ini tidak lebih dari 30 hari menjelang dirinya mendaftar sebagai Calon Wakil Gubernur Riau untuk Pilkada 2024. Sehingga menurut kami, perbuatan SF Hariyanto ini diduga melanggar UU Pilkada Pasal 71 ayat 3,4 dan 5,” ujarnya.

Pasal 71 ayat 3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,yang berbunyi :
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Juncto Pasal 89 ayat 2 dan 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 8 Tahun 2024,yang berbunyi :
(89) ayat 2 : Bakal Calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan,program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ayat 3 : dalam hal bakal calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Berdasarkan paparan serta data dan informasi diatas,sangat wajar dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi Riau agar merekomendasikan pembatalan pencalonan Ir.H.S.F.Hariyanto,M.T sebagai Bakal Calon atau bahkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau periode 2024-2029 di KPU Provinsi Riau sesuai Pasal 71 ayat 3,4,dan 5 undang-undang Nomor 10 tahun 2016,” ujarnya.

Sementara terkait laporan sebelumnya, soal dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada yang sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu Riau, menurut Arisona, pihaknya sudah menerima jawaban dari Bawaslu yang menyebutkan pergantian pejabat yang disebutkan pelapor, sudah memperoleh izin dari Mendagri. Terhadap surat jawaban tersebut, kami sudah menyurati kembali Bawaslu, minta audiensi dan diperlihatkan bukti surat izin Mendagri tersebut. Saat ini masih menunggu waktu Ketua Bawasli Riau,” ujarnya.***(rn)