Beranda blog Halaman 26

Musrenbang Kecamatan Siak Kecil Tekankan Skala Prioritas Berbasis Data

Penulis
Imam R
-

Lubuk Muda(SegmenNews.com)- Pagi itu, Kamis 5 Februari 2026, udara di Desa Lubuk Muda terasa penuh semangat. Gedung Serbaguna H. Ismail Yusuf yang biasanya tenang, mendadak riuh oleh kehadiran para tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan kelompok rentan.

Mereka hadir bukan sekadar untuk seremoni, melainkan membawa titipan harapan warga Kecamatan Siak Kecil dalam perhelatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan 2027.

​Acara yang menjadi nadi perencanaan daerah ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Syahrudin.

Kehadirannya disambut hangat oleh unsur Forkopimcam, kepala desa, serta perwakilan Forum Anak yang tampak antusias mengikuti jalannya diskusi.

​Dalam sambutannya, Syahrudin menekankan bahwa Musrenbang bukanlah sekadar ajang menyusun daftar keinginan, melainkan sebuah ikhtiar untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan.

​”Kita ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kecamatan Siak Kecil bersumber dari aspirasi masyarakat. Program yang dilaksanakan harus tepat sasaran, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan,” ujar Syahrudin membacakan amanat Bupati.

​Beliau juga mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, skala prioritas dan validitas data menjadi kunci. Musrenbang tahun ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mendorong percepatan pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa.

​Diskusi berlangsung dinamis. Satu per satu usulan strategis mencuat ke permukaan, mencerminkan denyut nadi ekonomi masyarakat Siak Kecil yang didominasi sektor agraris dan pesisir.

​Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain peningkatan kualitas jalan poros dan jembatan untuk memperlancar akses distribusi hasil tani dan penguatan sarana prasarana pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung warga.

Kemudian, peningkatan fasilitas kesehatan dan mutu pendidikan agar anak-anak Siak Kecil memiliki daya saing serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, termasuk bagi kelompok perempuan dan kaum rentan.

​Yang menarik dari Musrenbang kali ini adalah kehadiran perwakilan perempuan, Forum Anak, dan kelompok rentan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkalis mulai bergeser ke arah yang lebih inklusif.

Suara anak-anak dan kelompok marginal tidak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan bagian dari pertimbangan kebijakan.

​Dengan semangat kebersamaan ini, Musrenbang Kecamatan Siak Kecil 2026 diharapkan tidak berhenti di atas kertas, namun mewujud dalam pembangunan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh setiap warga, dari hulu hingga ke hilir.

Kegiatan ini juga dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Yuhelmi, Suparjo dan Yuhelmi, Kadis Sosial H.Hambali, Kepala Bappeda diwakili Kabid Rahmawati Putri, Camat Siak Kecil Syahnan Adi Kusuma, Kapolsek Siak Kecil IPTU Bastian Rinaldy, Danramil Bukit Batu Kapt. Ucok Samosir, Ketua LAMR Siak Kecil Datuk A.Latif, Ketua MUI diwakili Ustadz Irfan dan Ketua Masjid Besar Al-Hikmah Irawan.***(imam/hm)

Ojol Pekanbaru Serbu Layanan Setrika Uap Jaket dan Cukur Rambut Gratis di Kawasan STC

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Siapa bilang polisi cuma jago nilang di jalanan? Pemandangan berbeda terlihat di kawasan Sukaramai Trade Center (STC) Pekanbaru pada Kamis (5/2/2026).  Bukannya menyiapkan surat tilang, personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau justru sibuk memegang gunting rambut dan alat setrika uap. Lewat program Mobil Make Over Ojol, para pejuang aspal ini disulap menjadi lebih rapi dan ganteng secara cuma-cuma alias gratis.

Kegiatan unik ini merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 yang sudah memasuki hari keempat. Alih-alih memberikan sanksi, polisi memilih cara yang lebih estetik untuk mengapresiasi para pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini sudah tertib berlalu lintas.

Inisiatif ini pun langsung menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Namun, layanan glow up ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Ada “tiket masuk” khusus yang harus dipenuhi, yakni kepatuhan. Para driver ojol yang ingin mendapatkan layanan potong rambut gratis dan steam jaket harus menunjukkan kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK, serta memastikan kendaraan mereka tetap standar.

Ini adalah cara cerdik kepolisian memberikan reward nyata bagi mereka yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas. Fasilitas yang disediakan pun tidak main-main. Selain potong rambut dengan gaya kekinian, ada pula layanan pembersihan jaket menggunakan setrika uap (steam iron).

Maklum, jaket ojol yang setiap hari terpapar polusi dan debu jalanan tentu butuh perawatan ekstra agar kembali segar saat menjemput penumpang. Dengan jaket yang rapi dan wangi, kepercayaan diri driver pun otomatis meningkat.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Mustika Rahmat, menjelaskan langkah ini adalah bentuk pendekatan preemtif dan preventif. Polisi ingin membangun kedekatan emosional dengan masyarakat lewat cara yang bermanfaat langsung.

“Mengedukasi masyarakat tidak harus selalu kaku, tapi bisa lewat aksi nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” ujar Jeki.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Galih Apria menambahkan aspek penampilan dalam industri jasa transportasi sangat penting. Menurutnya, pengemudi yang bersih dan rapi akan memberikan kesan positif bagi penumpang.

“Jika driver tampil prima, kenyamanan penumpang pun terjaga, yang ujung-ujungnya bisa membuahkan rating bintang lima. Kalau pengemudi rapi dan wangi, penumpang tentu merasa nyaman,” tutur Galih.

“Selain penegakan hukum, kami juga melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif. Salah satunya dengan memberikan reward kepada rekan-rekan ojol yang tertib berlalu lintas,” sambung Galih di sela kegiatan.

Salah satu driver yang beruntung, Ardianto Aritonang, tak bisa menyembunyikan rasa senangnya setelah melihat cermin. Baginya, program ini sangat meringankan kantong karena biaya potong rambut kini bisa dialihkan untuk kebutuhan dapur.

Ia pun berharap aksi jemput bola seperti ini bisa terus berlanjut secara rutin karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh komunitas ojol di Pekanbaru.

“Kami dari ojol Pekanbaru sangat senang dengan pelayanan gratis ini. Terima kasih kepada Ditlantas Polda Riau. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.***(mr)

PLN Berhasil Manfaatkan dan Optimalkan FABA PLTU

Penulis
Chardian CH
-
PLN Berhasil Manfaatkan dan Optimalkan FABA PLTU

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) terus mengoptimalkan pemanfaatan _Fly Ash Bottom Ash_ (FABA) atau abu sisa pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan prinsip _Environment, Social, and Governance_ (ESG). Sepanjang 2025, PLN Group berhasil memanfaatkan hingga 3,44 juta ton FABA atau 103,46% dari total produksi FABA tahun 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemanfaatan FABA bukan hanya solusi pengelolaan residu pembakaran batu bara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat. Kini, produk-produk pengolahan FABA PLN yang semakin beragam, telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di berbagai sektor dan masyarakat sekitar pembangkit listrik.

“PLN memandang FABA sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Pemanfaatannya tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, namun juga mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2025 pemanfaatan FABA juga mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2024 pemanfaatannya naik 2,44% _year on year_ (yoy) dari sebelumnya 3,40 juta ton.

Bukan hanya itu, sejak 2023, pemanfaatan FABA tercatat telah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seiring masifnya pemanfaatan FABA sebagai limbah non-B3, timbunan FABA di _ash yard_ menunjukkan tren penurunan sejak 2023.

“Kondisi ini menunjukkan pengelolaan FABA PLN semakin terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memastikan tidak ada lagi penumpukan residu pembangkitan yang berpotensi berdampak pada lingkungan,” ujar Darmawan.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo menjelaskan, saat ini pemanfaatan FABA PLN Group juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Hingga Desember 2025, total pengurangan emisi dari pemanfaatan FABA mencapai 166.472 ton CO2 yang berasal dari substitusi semen, _subgrade_/lapisan dasar jalan, beton pracetak, dan beton _ready mix_. Selain sektor infrastruktur, FABA juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti penetralisir air asam tambang dan pembenah tanah yang mendukung sektor pertanian.

“Saat ini PLTU di lingkungan PLN Group telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 300 pemanfaat FABA, yang terdiri dari badan usaha berizin, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah, TNI/Polri, kelompok masyarakat, hingga lembaga pemasyarakatan di sekitar PLTU,” ujar Rizal.

Rizal melanjutkan, pemanfaatan FABA skala industri dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pelaku usaha. Salah satunya adalah kerja sama pemanfaatan FABA sebagai bahan baku semen Portland Composite Cement (PCC).

“Kerja sama ini melibatkan 18 PLTU dan 15 pabrik semen nasional. FABA diambil langsung dari unit PLTU dan diangkut menuju fasilitas produksi pabrik semen menggunakan armada khusus,” ucap Rizal.

Di sektor pertambangan, PLN melalui PLTU Ombilin juga bekerja sama dengan perusahaan tambang di Sumatera Barat dalam pemanfaatan FABA. Hingga Desember 2025, total 251.406 ton FABA PLTU Ombilin telah dimanfaatkan sebagai penetralisir air asam tambang.

Bukan hanya itu, PLN Group juga bekerja sama dengan 22 perusahaan _batching plant_ (industri pembuat beton cair siap pakai) yang memanfaatkan FABA dari 13 PLTU. PLTU Tanjung Jati B menjadi unit dengan pemanfaatan terbesar untuk skema ini, yakni mencapai 140.436 ton, yang dimanfaatkan oleh lebih dari 15 perusahaan _batching plant_.

Rizal menambahkan bahwa kini pemanfaatan FABA terus mengalami peningkatan dan meluas di berbagai sektor. Tidak hanya berfokus pada produk konstruksi, pemanfaatan FABA juga semakin masif dilakukan di sektor pertanian. Hal ini turut ditopang oleh dukungan regulasi dan standardisasi nasional dari Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), salah satunya Standar Nasional Indonesia (SNI) 9387:2025 FABA sebagai Pembenah Tanah dan Bahan Baku Pupuk.

“Dengan hadirnya SNI 9387:2025, kini pemanfaatan FABA semakin luas, aman, dan memiliki pedoman yang jelas. Ini membuka peluang baru, tidak hanya menjaga lingkungan dan menjadi solusi atas pengelolaan limbah, namun juga mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional secara berkelanjutan,” ujar Rizal.

PLN juga tengah bekerja sama dengan Japan Carbon Frontier Organization (JCOAL) untuk studi dan inovasi Granulated Coal Ash (GCA), yaitu produk turunan FABA berbentuk butiran yang dapat digunakan sebagai penjernih air maupun substitusi agregat kasar untuk pemulihan ekosistem air. Rencananya, pada tahun ini akan dilakukan _mock up test_ dan uji implementasi di sungai (_field test_) yang bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan Dinas Lingkungan Hidup. Ke depan, produk ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas air yang saat ini semakin turun karena pengayaan nutrisi akibat dampak limbah pertanian, industri dan domestik pada badan sungai..

“Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Rizal.***(rl)

Solusi Masa Tua Berkah, BRK Syariah Hadirkan Layanan Terpadu Bagi ASN Prapensiun dan Purnabakti di Inhu

Penulis
Redaksi
-

Rengat(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menggelar kegiatan ramah tamah dan edukasi produk keuangan syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) prapensiun dan purnabakti bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, pada Rabu (04/02/2026).

Acara ini bertujuan memperkuat peran BRK Syariah sebagai mitra setia yang mendampingi abdi negara dari masa pengabdian hingga masa purnabakti. Dalam pelaksanaannya, Divisi Konsumer BRK Syariah dan BRK Syariah Cabang Air Molek menggandeng PT Taspen untuk memberikan kepastian layanan pensiun yang terintegrasi kepada para ASN.

Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama, dilanjutkan dengan sesi edukasi terpadu. Tim BRK Syariah memaparkan berbagai produk unggulan, di antaranya Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Prapensiun dan Pensiun, Pembiayaan Emas (Rahn Emas) sebagai solusi keuangan syariah dengan agunan emas, serta Pembiayaan Haji Muda dan Dhuha Terencana. Suasana semakin semarak dengan pembagian berbagai doorprize menarik bagi para peserta. Serta dicelah kegiatan ada pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan.

Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Irsyadi Sukri, didampingi Branch Manager (BM) BRK Syariah Cabang Air Molek, Muhammad Adlin, serta beberapa Pemimpin Cabang Pembantu (Pincapem) dan Kedai Konsolidasi se-Inhu, menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan wujud kepedulian secara menyeluruh perusahaan.

“Kami ingin ASN di Inhu merasa didampingi secara utuh: finansial melalui produk syariah, administratif lewat Taspen, dan fisik melalui layanan kesehatan. Bagi kami, nasabah adalah keluarga besar yang harus kami kawal kesejahteraannya,” ujar Irsyadi.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Inhu, Hendrizal, yang didampingi oleh Asisten II Bupati Inhu, Hikmat Praja dalam sambutannya menyambut baik kolaborasi antara BRK Syariah dan PT Taspen yang dinilai memperkuat sistem perlindungan bagi ASN di Indragiri Hulu.

“BRK Syariah adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran layanan ini di Pendopo Rumah Dinas Bupati hari ini membuktikan komitmen bank milik daerah dalam memastikan kesejahteraan ASN kita, terutama saat memasuki masa purnabakti. Ini adalah bentuk perhatian nyata bagi mereka yang telah mengabdi, jika memungkinkan diadakan paling tidak 3 bulan sekali untuk Inhu,” tegas Hendrizal.***(rl)

Akselerasi Infrastruktur, Bupati Rohul Hadiri Pertemuan Strategis Kemendagri

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, menghadiri undangan penting dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam forum diskusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang digelar di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

​Pertemuan strategis ini fokus pada efektivitas dan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah guna memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
​
​Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam diskusi ini. Kehadiran Bupati Anton menunjukkan komitmen kuat dalam merealisasikan Visi dan Misi daerah, terutama dalam percepatan pelayanan fasilitas kesehatan dan pembangunan gedung RSUD Rokan Hulu.

​Diskusi yang dibuka langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si ini mengundang kepala daerah yang sedang merencanakan skema pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuda menekankan bahwa pinjaman daerah harus dibarengi dengan kemandirian fiskal. Pemkab Rokan Hulu didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui lima langkah strategis:
​Intensifikasi: Mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia.
​Ekstensifikasi: Menggali potensi pendapatan baru yang belum tersentuh.
​Peningkatan SDM: Memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan.
​Digitalisasi: Mempermudah pengawasan dan monitoring secara real-time.
​Inovasi: Melahirkan terobosan baru dalam pelayanan dan pemungutan pajak/retribusi.
​
​Bupati Anton menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Kabupaten Rokan Hulu selalu selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah pusat.

​”Pembangunan yang kita lakukan bukan sekadar fisik, tapi tentang bagaimana layanan publik, khususnya kesehatan, bisa lebih cepat dan berkualitas bagi masyarakat Rokan Hulu,” ungkapnya.***(adv)

Bupati Rohul Wujudkan Mimpi Rakyat Makan Cukup dan Hidup Sehat

Penulis
Redaksi
-

Bogor(SegmenNews.com)- Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan visi besar mengenai kualitas hidup rakyat Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2).

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa target utama pemerintahannya adalah memastikan setiap rakyat Indonesia makan cukup, hidup sehat, mendapatkan pendidikan layak, dan memiliki penghasilan memadai.

​“Kita ingin kualitas hidup rakyat baik. Makan cukup, sehat, sekolah baik, penghasilan cukup. Fondasi utamanya adalah swasembada pangan dan energi. Kalau mau merdeka, kita harus menjamin produksi pangan sendiri,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah.

​Presiden juga menyoroti pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk memutar arus uang dari kota ke desa-desa.
​
​Menanggapi visi tersebut, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki posisi geografis dan potensi alam yang sangat selaras dengan fondasi yang dibangun Presiden.

​Turut mendampingi dalam agenda tersebut jajaran Instansi Vertikal Kabupaten Rokan Hulu, termasuk Kapolres, Kajari, dan unsur pimpinan daerah lainnya, yang menunjukkan kekompakan Forkopimda Rohul dalam mendukung program nasional.

​”Mimpi Bapak Presiden adalah perintah bagi kami di daerah. Rokan Hulu dengan hamparan perkebunan sawit yang luas dan potensi lahan pertaniannya siap menjadi motor penggerak swasembada pangan dan energi di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Bupati Anton, ST, MM usai mengikuti Rakornas.
​
​Bupati Anton menambahkan, Pemkab Rohul sangat mendukung program pemerataan ekonomi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini bukan sekadar pemberian makan, tapi cara efektif menggerakkan ekonomi petani dan peternak lokal di Rokan Hulu.

​”Sebagaimana ditekankan Presiden, arus uang harus masuk ke desa. Melalui MBG, bahan pangan akan diserap dari petani lokal kita. Selain itu, terkait akses pendidikan, kami akan menyelaraskan program penyediaan panel interaktif di sekolah-sekolah terpencil di Rohul agar anak-anak kita tidak tertinggal teknologi,” tambah Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM.
​
​Kehadiran unsur instansi vertikal (TNI, Polri, dan Kejaksaan) dari Rokan Hulu dalam Rakornas ini mempertegas komitmen pengamanan dan pengawasan program strategis nasional di daerah.

​”Kami bersama instansi vertikal akan memastikan seluruh kebijakan pusat, mulai dari swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur di kampung-kampung, berjalan tanpa hambatan birokrasi dan bebas dari penyimpangan. Fokus kita satu: kesejahteraan rakyat Rokan Hulu sesuai mimpi besar Presiden,” pungkas Bupati Anton.

​Langkah Nyata Pemkab Rohul Menuju Visi Presiden:
​Akselerasi Swasembada: Penguatan sektor perkebunan kelapa sawit dan ketahanan pangan desa.
​Peningkatan SDM: Digitalisasi sekolah di wilayah pelosok sesuai program pemerintah pusat.
​Kesehatan & Gizi: Implementasi penuh program Makan Bergizi Gratis dengan memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
​Sinergi Forkopimda: Koordinasi intensif dengan instansi vertikal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah.***(rl)

Polres Bengkalis Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi (net)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Kesunyian dini hari di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, mendadak pecah saat Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penggerebekan mendadak pada Selasa (3/2/2026).

Operasi yang berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB tersebut berhasil mengungkap dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebuah rumah di Jalan Intan Baiduri yang dicurigai sebagai tempat penampungan menjadi sasaran utama petugas dalam memutus rantai pengiriman tenaga kerja ilegal. Keberhasilan ini membuktikan betapa efektifnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat di era digital.

Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar, mengungkapkan pengungkapan ini bermula dari curhat warga melalui nomor WhatsApp pribadinya serta layanan darurat 110. Laporan tersebut langsung direspons cepat dengan penyelidikan mendalam guna memastikan keamanan para calon korban yang terancam dikirim ke luar negeri tanpa perlindungan hukum.

“Dalam operasi senyap tersebut, petugas berhasil mengamankan total 12 orang dari lokasi kejadian,” ujar Fahrian.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, empat di antaranya ditetapkan sebagai terduga pelaku utama, yakni pria berinisial Z (44), MR (54), SS (25), dan C (27). Mereka diduga kuat berperan dalam mengorganisir keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural menuju Malaysia melalui jalur laut di wilayah Bengkalis.

Ironisnya, di antara para korban yang diselamatkan, petugas menemukan keragaman latar belakang yang memprihatinkan. Selain tiga warga negara Indonesia, terdapat satu warga negara asing asal Myanmar (Rohingya) yang turut terjebak dalam pusaran sindikat ini.

“Keempat korban ditemukan di titik penampungan yang berbeda dalam kondisi tanpa dokumen resmi, sebuah potret kelam eksploitasi manusia yang menyasar kelompok rentan,” jelasnya.

Proses penggeledahan di lokasi pun dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disaksikan oleh warga setempat, petugas menyisir setiap sudut rumah penampungan dan berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial.

“Delapan unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk koordinasi penyelundupan serta satu buah paspor milik korban kini telah diamankan untuk melengkapi berkas penyidikan,” jelas Fahrian.

Fahrian menegaskan bahwa para pelaku kini terancam hukuman berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas mafia perdagangan orang yang kerap memanfaatkan wilayah pesisir.

“Saat ini, seluruh terduga pelaku dan korban telah berada di Mapolres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Fahrian.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik janji manis pekerjaan di luar negeri, seringkali terdapat jeratan pidana yang membahayakan nyawa dan martabat manusia.

Fahrian memberikan apresiasi tinggi kepada warga yang berani melapor. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menjadi mata dan telinga bagi kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

“Dengan terus mengaktifkan layanan 110, diharapkan praktik PMI ilegal dan TPPO di wilayah hukum Polres Bengkalis dapat ditekan hingga ke akar-akarnya demi keselamatan bersama,” pungkas Alumni Akpol 2005 itu.***(mr)

Pemko Pekanbaru Babat Habis Billboard Ilegal

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara masif melakukan penertiban dan pemotongan tiang billboard serta baliho yang melanggar aturan di sepanjang jalur protokol. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya tata kelola kota yang tertib dan bersih dalam Rakornas di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa aksi “bersih-bersih” kota ini sebenarnya telah menjadi agenda prioritas sejak awal tahun 2025. Namun, pasca instruksi Presiden, intensitas penertiban ditingkatkan guna memastikan tidak ada lagi struktur bangunan reklame yang berdiri tanpa izin atau menyalahi tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan data teknis dari lapangan, hingga Februari 2026, tim gabungan telah berhasil mengeksekusi pemotongan terhadap 198 tiang billboard berukuran besar. Selain itu, sekitar 300 baliho berbagai ukuran juga ditertibkan karena dinilai merusak estetika dan membahayakan keselamatan pengguna jalan akibat konstruksi yang tidak standar.

“Penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan administratif semata. Billboard dan baliho yang semrawut adalah sampah visual yang mengganggu estetika kota. Karena itu kami tertibkan agar Pekanbaru menjadi lebih rapi, nyaman, dan enak dipandang,” ujar Agung Nugroho saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh di pusat kota. Pemko Pekanbaru berencana mengalihkan titik-titik bekas reklame tersebut untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga Pekanbaru bertransformasi menjadi kota yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan memiliki sirkulasi udara yang lebih baik.

Kecepatan respons Pemko Pekanbaru ini diklaim sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Agung menegaskan bahwa setiap poin arahan Presiden harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan visual kota.

“Kami ingin Pekanbaru menjadi kota yang sigap dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Arahan Presiden kami terjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan melalui sinergi kuat bersama Forkopimda, termasuk aparat penegak hukum yang memastikan proses pemotongan berjalan kondusif,” tambahnya.

Wali Kota memastikan operasi ini akan terus berlanjut secara berkala hingga seluruh jalur utama bersih dari reklame ilegal. Ia berkomitmen penuh untuk menjaga konsistensi penataan kota agar Pekanbaru tetap tertib secara aturan, indah secara visual, serta menjadi hunian yang hijau dan nyaman bagi seluruh warga.***(mr)

Data Statistik Jadi Fondasi Pemprov Riau Jaga Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi daerah melalui kebijakan berbasis data statistik yang akurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Desy Riawati, pada Senin (2/2/2026).

Kegiatan rilis BPS Riau ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi mewakili Plt Gubri SF Hariyanto dan Statistisi Ahli Madya, Fitri Hariyanti.

Menurut Desy Riawati, pengendalian inflasi tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai target makro ekonomi, melainkan merupakan upaya konkret melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah.

“Pengendalian inflasi bukan hanya pencapaian target makro ekonomi, tetapi merupakan upaya nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah,” ujar Desy.

Ia menyebutkan, inflasi Provinsi Riau sepanjang 2025 berhasil dijaga tetap berada dalam koridor sasaran nasional. Memasuki 2026, kebijakan pengendalian inflasi tetap diarahkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali melalui penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta sinergi pengendalian inflasi daerah lintas sektor dan lintas wilayah,” jelasnya.

Selain inflasi, Desy menegaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting yang terus dicermati pemerintah daerah. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat Riau.

“NTP menjadi indikator penting yang terus kami cermati. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat di Riau. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pertanian ke depan akan diarahkan secara lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, agar peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Dari data ekspor-impor dan pariwisata, pemerintah Provinsi Riau mengarahkan kebijakan untuk mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas berbasis budaya dan alam, yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Desy turut memaparkan data luas panen dan produksi padi di Provinsi Riau berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dari sisi produksi, padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, naik 0,26 persen dibandingkan 2024. Sementara produksi Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan sebesar 222,63 ribu ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 127,77 ribu ton, naik 0,26 persen dari tahun 2024.

“Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa upaya penguatan ketahanan pangan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang nyata. Peningkatan tersebut merupakan buah kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan para petani,” ungkap Desy.

Tak hanya sektor pertanian, Desy juga menyoroti pentingnya data statistik lainnya, seperti ekspor-impor dan pariwisata, sebagai gambaran objektif daya tarik daerah.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga ketersediaan pangan daerah sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD.

Melalui rilis Berita Resmi Statistik, kata Desy, pemerintah memperoleh gambaran yang utuh untuk memastikan arah pembangunan daerah 2025–2029 tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada BPS Provinsi Riau atas dedikasi, integritas, dan konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi yang telah terbangun terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya.***(mr)

BMKG: Riau Masih Berpeluang Hujan, Hotspot Muncul 57 Titik

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Info Prakiraan Cuaca dan Hotspot Provinsi Riau untuk Selasa, 03 Februari 2026. Secara umum, kondisi cuaca di Riau didominasi cerah berawan dengan potensi hujan ringan bersifat lokal di sejumlah wilayah pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di Riau diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hari, kondisi cerah hingga cerah berawan masih mendominasi, namun hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, pada sore hingga malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Adapun pada dini hari, kondisi udara kabur hingga berawan.

BMKG menyampaikan tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Riau. Suhu udara berkisar antara 23,0 hingga 33,0 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 55 hingga 98 persen.

Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

“Secara umum cuaca di Provinsi Riau masih relatif stabil dengan potensi hujan ringan yang bersifat lokal di beberapa wilayah pada siang hingga malam hari,” ujar Forecaster On Duty BMKG, Anggun R.

Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah.

“Namun, tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Perairan Dumai–Bengkalis, sehingga nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau tetap waspada,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan pembaruan data hingga Senin, 02 Februari 2026 pukul 23.00 WIB, total hotspot di Sumatera tercatat sebanyak 158 titik, dengan Riau menyumbang 57 titik.

Selain Riau, sebaran hotspot di wilayah Sumatera meliputi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 37 titik, Aceh 33 titik, Sumatera Utara 14 titik, Bangka Belitung 9 titik, Jambi 7 titik, serta Sumatera Barat 1 titik.

Sebaran hotspot di Riau meliputi Kabupaten Pelalawan sebanyak 21 titik, Kabupaten Bengkalis 20 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 8 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 4 titik, Kabupaten Siak 3 titik, dan Kota Dumai 1 titik.

“BMKG mengimbau seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot yang cukup tinggi, meskipun sebagian daerah berpeluang diguyur hujan ringan,” imbaunya.***(mr)

1...252627...3,059Halaman 26 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media