Pekanbaru (SegmenNews.com)- Perusahaan kenamaan yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas, PT RAPP baru saja menyalurkan beasiswa kepada delapan orang yang lolos seleksi.
Namun, jumlah yang hanya delapan orang ini mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman. “Seharusnya itu bisa lebih maksimal, mereka kan ada proram CSR dan apa yang mereka berikan itu harus sesuai dengan apa yang dihasilkan,” ujarnya, Jum’at, (11/7/2014) dilansir dari laman bertuahpos.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa selama ini memang RAPP selalu melaporkan program mereka ke DPRD Riau. Jadi ia juga tahu program CSR ini bukan hanya beasiswa. Tetapi ada juga program bantuan lain untuk masyarakat setempat.
Akan tetapi pria yang sering disapa Dedet ini juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan programnya, tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi ia berharap penerima beasiswa tersebut bisa lebih ditingkatkan.
“Kita tidak bisa melihat sepotong-potong, harapan kita kedepannya ya harus ditambah jumlahnya. Mereka yang lebih membutuhkan harus dapat juga,” ujarnya.***(btp)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Sepekan menjelang Lebaran, tiket pesawat terbang untuk rute yang dilayani di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru khususnya domestik habis terjual.
SSK II saat ini melayani rute penerbangan domestik dengan tujuan Jakarta, Medan, dan Batam. Sedangkan untuk penerbangan Internasional dipastikan masih normal.
“Untuk penerbangan domestik sepekan menjelang Idul Fitri sudah habis terjual. Calon penumpang banyak mem-booking via online. Kalau penerbangan internasional masih normal,” ujar Ketua Air Operators Committee (AOC) Bandara SSK II Ahmad Nixon.
Disebutkannya, saat ini harga tiket pesawat sudah dijual mahal hingga mencapai Rp1,3juta sampai Rp1,5juta untuk tujuan Jakarta.
Sedangkan tujuan Medan berkisar Rp700-an ribu dan hanya dilayani maskapai Lion Air. Untuk Batam, harga tiket saat ini antara Rp500-600-an ribu.
“Tapi yang jelas harga tiket dapat dilihat lewat sistem online. Karena menjelang hari raya harga tiket itu dipastikan naik. Jadi beruntung bagi calon penumpang yang booking jauh-jauh hari,” imbuhnya. (rpc)
Bagan Siapiapi (SegmenNews.com)– Tahun ini, Pemerintah pusat memberikan bantuan enam unit kapal tangkap cepat Inka Mina. Bantuan diberikan pada kelompok nelayan pesisir di Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Demikian diungkapkan Kepala dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Kabupaten Rohil Ali Asfar, dikonfirmasi, Jumat (11/7/2014).
Dikatakan, bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014, bagi nelayan atau calon penerima yang sudah terdaftar. Pihak Diskanlut sendiri telah melakukan survey dan verifikasi ke lapangan.
Ali menambahkan, bantuan serupa pernah diberikan beberapa tahun lalu pada kelompok nelayan di Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) dan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko.
Adapun sasaran bantuan kapal itu ditujukan bagi nelayan tradisional, utamanya banyak di kawasan pesisir seperti kecamatan Palika, Bangko, Kubu dan Sinaboi.
Ia memperkirakan penerima kapal bantuan untuk nelayan di Kecamatan Sinaboi, Palika dan Bangko mendaptkan spesifikasi kapal yang cukup
besar, dengan mesin dan peralatan lebih canggih dibandingkan kapal nelayan tradisional memerlukan biaya operasional yang tinggi pula.
Untuk itu, mengantisipasi agar kapal tak difungsikan, dinas mempersilahkan nelayan utnuk menempuh kebijakan dengan adanya sistem bapak angkat.
“Memang untuk operasional ada keluhan dari nelayan, ketika mereka memakai boat kecil tak bisa ke tengah melaut, sekarang kalau Inka Mina kapalnya besar, bisa jauh melaut tapi keluhannya menyangkut biaya operasional yang besar, maka diambil sistem bapak angkat. Sehingga ada bantuan pendanaan untuk operasional dan mungkin mereka bisa bagi hasil,” terangnya.***(chir/kpr)
Bengkalis (SegmenNews.com)- Kabar duka datang dari Bengkalis. Salah seorang anggota DPRD Bengkalis Rozali SH, dari Partai Bulan Bintang (PBB) meninggal dunia, Jumat (11/7/14) siang tadi.
Rozali yang menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) sempat di jenguk anggota DPRD Bengkalis dari Komisi I Dani Purba, SH Cs.
Menurut Dani, sempat dirinya melihat kondisi Rozali yang memang sudah tidak bisa berbicara, dengan kondisi sudah koma. Rozali menurut, Dani dikenal dikalangan DPRD sebagai orang yang sederhana, dan suka bergaul. Rozali mengembuskan nafas terakhirnya pukul 13.30 WIB.
Berkarir sebagai pengacara, Rozali duduk di DPRD menggantikan Abdul Rahman Jantan yang secara resmi mengundurkan diri dari PBB. Sehingga sisa jabatannya dijabat oleh Rozali dan tercatat sebagai anggota DPRD PAW.
“Kami sempat menjenguknya dan melihat kondisi terakhir, memang kondisinya sudah kritis. Ya itu lah dia, mau bagaimana lagi, maut tidak dapat dielak, ya kita doakan saja, keluarganya tabah menerima cobaan ini, ”ungkap Dani Purba, SH.
Senada diutarakan Misliadi, SHi, anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Gabungan Pembangunan. Menurut Misliadi, kabar meninggalnya Rozali baru didapatkannya, usai mengontak sejumlah rekan-rekan.
“Kemarin saya dapat kabar dibawa ke Medan. Nah, hari ini baru dengar dibawa ke RS PMC-Pekanbaru, mau jenguk, dapat kabar sudah menghembuskan nafas terakhir. Innalillahiwainnalilahirojiun,” kata Misliadi dengan nada haru.
Misliadi mengatakan, ia berharap keluarga yang ditinggalkan untuk ikhlas menerimanya. Diakuinya, selama menjabat anggota DPRD Bengkalis. Rozali terbilang cukup baik, apalagi basiknya dari praktisi hukum, dan pengacara. “Selamat jalan sahabat ku, Rozali. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wata’ala,” tuturnya.***(war/ur)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- 10 orang pegawai honorer kategori dua (K2) dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab Rohul Tahun 2014, sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI, dan Kepala Kepegawaian Yuhendra SE, Jumat (11/7/2014) bertempat di kantornya, Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kota Pasir Pengaraian.
Dikatakannya, berdasarkan usulan dan data yang ada pada Kemenag Rohul, terdapat 32 orang pegawai honorer K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS beberapa waktu yang lalu, namun 2 orang diantaranya mengundurkan diri, sehingga tidak ikut tes. Dan dari 30 orang yang ikut test, Alhamdulillah lulus 10 orang.
Kesepuluh orang honorer K2 yang dinyatakan lulus tersebut adalah Siska Yuliani sebagai Guru MTsN Ujung batu; Fakhrur Razi sebagai pegawai KUA Rambah Samo; Irwandi sebagai petugas kebersihan Kemenag Rohul; Yurdan Hanapi sebagai Satpam MTsN Rambah.
Lulus juga, Hasnah sebagai guru MTsN Rambah; Faizal sebagai Satpam MTsN Rambah; Azwar sebagai pegawai KUA Kec Tambusai; Bastian sebagai guru MTsN Ujungbatu; Lily Nija Riyasni sebagai guru MTsN Dalu-Dalu; dan Amelia sebagai pegawai Administrasi MTsN Ujungbatu.
Kepada 10 honorer K2 yang dinyatakan lulus tersebut di atas, agar melakukan pemberkasan paling lambat tanggal 14 Juli 2014, yang meliputi SK honorer sejak dinyatakan sebagai pegawai honorer; Daftar Riwayat Hidup; Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai pegawai honorer.
Selain itu, membuat Surat lamaran; Surat pernyataan dari atasan langsung; Surat pernyataan; foto copy ijarah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas; Surat Keterangan tidak menkonsumsi NARKOBA, dan lain sebagainya.
Kesemua persyaratan tersebut agar diserahkan kepada Kantor Kemenag Rohul paling lambat tanggal 14 Juli 2014 jam kerja dan tanpa dipungut biaya. Bagi yang tidak melengkapi, maka dianggap mengu ndurkan diri. Berkas tersebut akan diantar langsung ke Kanwil Kemenag Riau, untuk diteruskan ke Jakarta.***(r4n)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Terkait dugaan mark up dan fiktif anggaran sebesar 4,7 Miliar Disperindag Provinsi Riau. Kabid Perdagangan Luar Negeri (PLN) dinas perindustrian perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Agung P Mandahu ST MT menantang pihak kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan.
Diakuinya kepada segmennews.com bahwa dana sebesar Rp 324.310.000 untuk 4 kegiatan di luar negeri seperti, Cina, Korea, Filipina dan di afrika selatan yang tidak terlaksana. Dana yang di gunakan hanya 61 persen dan sisanya sudah dikembalikan.
Terkait dugaan mark up tersebut pihaknya juga sudah diperiksa penyidik Polda Riau.
“Ya, Saya memang sudah di periksa oleh Polda Riau. Silahkan saja jika pihak kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan ingin periksa kami. Tak masalah bagi saya,” tantang Agung.***(chir)
Pekanbaru (SegmenNews.com)– Penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan mark up dan fiktif anggaran di bidang perdagangan luar negeri dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Riau senilai Rp 4,7 Miliar.
Dimana anggaran Rp 4,7 Miliar tersebut diantara nya biaya sewa gedung kantor sebesar Rp 100 juta, Sewa sarana mobilitas udara Rp 177.254.000. Biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebesar Rp 376.380.000, Perjalanan luar daerah Rp 114.500.000, Serta laporan peningkatan luar negeri daerah sebesar Rp 324.310.000.
Hal ini dikatakan, LSM FPPI Haryanto, Jumat (11/7/14). Dalam anggaran tersebut juga ada keanehan, pasalnya, biaya sewa gedung kantor sebesar Rp 100 juta. Padahal, jika dilihat rata – rata sewa ruko di pekanbaru hanya sekitar Rp 40 jutaan saja itupun letak nya di tengah kota.
Selain itu, biaya perjalanan dinas luar daerah di duga tumpang tindih, Karena biaya perjalanan dinas luar daerah tertera Rp 114.500.000, Dan item diklat teknis fungsional aparatur daerah sebesar Rp 161.000.000.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan fiktif dan mark up anggaran di bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas perindustrian perdagangan Provinsi Riau,” tegasnya.***(Achir)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Hingga saat ini pemerintah Provinsi Riau masih gamang dan tak kunjung menjelaskan status pengelolaan Blok Siak. Apakah Pemprov melalui BUMD turut ambil bagian atau tidak. Padahal dengan pengelolaan tahun ke depan, Riau dirasa perlu mengesa pengalih tangan blok tersebut.
Seperti yang disampaikan Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. Detri Karya, SE. MA, Menurutnya pemerintah daerah maupun provinsi meski bergerak cepat untuk kembali mengoperasionalkan blok yang telah dikelola Chevron sejak 1963 saat masih bernama PT California Texas Indonesia.
“Ini soal perjuangan, memperjuangkan aset daerah, karena Blok Siak merupakan sumber dana baru yang sangat penting bagi pembangunan Riau,” ujarnya di ruang kerja Jumat (11/07/2014).
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Detri Karya menilai kendati pertumbuhan ekonomi Riau tinggi, namun dari segi infrastruktur masih kalah jauh dengan provinsi lainnya. “Tidak usah jauh jauh, dibandingkan Sumatera Barat (Sumbar) infrastruktur kita masih tertinggal,” ujarnya.
Selain itu dirinya menilai Riau Petrolium sebagai salah satu BUMD dirasa telah masuk secara kualifikasi untuk turut serta mengelola Blok Siak. “Seperti Riau Petrolium, tidak ada masalah untuk mengelolanya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai anggapan yang pesimis blok Siak bakal baik jika dikelola oleh pemerintah, Detri tidak mempersoalkan. “Kan di situ tantangannya. Jika nantinya dalam jangka pendek produksi minyak turun hal yang wajar. Namun bukan berarti Riau sebagai tuan rumah takut mengelolanya. Karena pengelolaan blok Siak untuk jangka panjang, untuk hajat hidup orang banyak. Itu yang harus diperjuangkan,” sebutnya.
Pada waktu di kelola Chevron Blok Siak mampu memproduksi sebanyak 1600 barel hingga 2000 barel per hari.
Sehingga menurutnya Blok Siak yang saat ini telah dipegang pertamina mesti turut serta mengajak pemerintah daerah melalui BUMD yang ada. “Karena dengan adanya Blok Siak, bisa menjadi sumber dana baru bagi daerah, sehingga nantinya bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk percepatan pembangunan,” sebutnya.
Seperti yang diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan sepenuhnya hak Particpating Interest (PI) Badan
Usaha Milik Daerah kepada PT Pertamina. Dalam upaya mengelola Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Siak, Provinsi Riau, usai berakhirnya masa kontrak PT Chevron.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan
Surat Keputusan (SK) pengelolaan Blok Siak, Riau kepada Pertamina. Dengan diserahkannya SK tersebut, maka kerja sama pengelolaan Blok Siak oleh Pertamina dengan BUMD, Riau bisa dilakukan secepatnya.***(bertuah)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Hampir semua rumah sakit (RS) yang ada di Pekanbaru belum melakukan pengolahan limbah dengan baik. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Zulfikri kepada wartawan, Jum’at (11/7/2014).
Hingga saat ini, BLH Pekanbaru mengakui jika Izin Pengolahan Air Limbah dari Rumah Sakit (RS) di Pekanbaru masih sangat minim.
“Ya, hampir semua Rumah Sakit di Pekanbaru melakukan pelanggaran terhadap pengolaan Air Limbah dari rumah sakitnya,” ujarnya.
Sesuai peraturan, seluruh RS diwajibkan mengelola sampah medis hingga tidak berdampak pada lingkungan. Tapi kenyataannya, hampir semua RS di Pekanbaru ini tidak melakukan pengolaan limbahnya dengan benar. Mereka juga tidak memfungsikan inceneratot limbah medis yang ada.
“BLH sudah memberikan teguran langung kepada pihak rumah sakit melalui surat teguran. Belum sampai pada sanksi, baru kita berikan teguran,” tandasnya.
Zulfikri tidak bisa merinci RS dan hotel apa saja yang melakukan pengolahan limbah cairnya. “Yang jelas, jika sengaja melakukan pelanggaran akan dikanakan sanksi sesuai undang-undang,” tandasnya.***(ran/bertuah)
Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kembali tinjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru, Firdaus MT kembali tinjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar, Jumat (11/7/14).
Kedatangan Walikota itu didampingi sejumlah pejabat, diantaranya, Asisten III Setko, Azwan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Zulkifli, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Azmi dan Kepala Dinas Bina Marga, Dadang eko Purnomo.
Dalam kunjungan itu, Walikota kembali terlihat kecewa melihat pengelolaan TPA. Pasalnya, di beberapa titik, masih ada pengelolaan yang diluar dari sistem yang seharusnya dilakukan, yaitu sanitary landfill. Menurutnya, yang dilakukan pihak TPA masih sistem open dumping.
Alhasil, truk-truk pengangkut sampah membongkar bawaannya di pinggiran TPA. Padahal yang diinginkan Walikota, truk tersebut dapat masuk ke dalam TPA langsung. Sehingga traktor dan escavator tinggal meratakan sampah di bagian tengah.
Kondisi itu membuat Walikota kembali memperingatkan petugas TPA serta Kepala DKP Pekanbaru. Dia kembali memberi waktu seminggu agar titik yang masih menerapkan open dumping segera dikelola secara saniary landfill. Dia juga menginstruksikan agar segera dibuka akses truk pengangkut agar bisa membuang sampahnya di bagian tengah TPA.
Ditanyai wartawan, Walikota mengakui dibanding kunjungannya sebulan lalu, memang kondisi TPA mulai tampak perubahan. Diantaranya, ada sel-sel yang sudah diberi tanda. Hanya saja, perkembangannya belum sempurna sesuai dengan harapan Walikota.
“Cara kerjanya masih kurang benar. Masih ada yang menerapkan open dumping. Karena itu DKP, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya diminta memperbaikinya,” ungkap Walikota. Jika mereka belum bekerja sesuai dengan instruksi, maka Walikota akan memberikan sanksi.
Sementara itu, Kepala DKP Pekanbaru, Zulkifli menegaskan bahwa kehadiran Walikota bukanlah inspeksi mendadak (Sidak). Melainkan atas dasar informasi yang ia berikan sehari sebelumnya.
Dia juga menegaskan, bahwa DKP dan dinas terkait sudah berupaya melakukan instruksi Walikota beberapa waktu lalu. Diantaranya, meratakan sampah yang menumpuk di TPA. Sementara, untuk pembuatan jalan sebagai akses truk masuk ke tengah TPA, diakuinya masih perlu persiapan. Karena anggarannya belum ada. Menurutnya, jalan itu akan dihitung anggaranya oleh Dinas Bina Marga.
Menurutnya, DKP, Bina Marga dan Cipta Karya bisa melaksanakan instruksi Walikota. Hanya saja membutuhkan waktu. Keterbatasan anggaran juga disampaikan dia. Terutama Dinas Bina Marga yang masih menggunakan dana operasional untuk membuat akses sementara truk ke tengah TPA.
Ditanya tentang batas waktu seminggu yang diberikan Walikota, Zulkifli mengaku mampu. Terutama untuk meratakan sisi kanan TPA dengan menerapkan sistem sanitary landfill.***(chir)