SegmenNews.com – Proses evakuasi korban Kereta Api (KA) Malabar yang terguling di Tasikmalaya terus berlangsung, Sabtu pagi, 5 April 2014. Tiga korban tewas dibawa ke kamar mayat RSUD Tasikmalaya, dan sudah diketahui identitasnya.

Total ada lima tewas dalam insiden itu, dua di antaranya masih dalam proses evakuasi karena tergencet gerbong. Sementara puluhan penumpang lainnya luka-luka.

Kereta tujuan Solo-Malang itu terguling akibat bantalan rel tergerus longsor pada Jumat malam. Tiga gerbong berikut lokomotif anjlok hingga masuk jurang.

Tiga korban yang tewas sudah diketahui identitasnya adalah Sri Hartanto (60) alamat Jalan Mujair VII/02 RT 007/002 Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik Slemat. Lalu Ayu, karyawati PT KA dan Harisma Budi Cahyono alamatnya belum diketahui.

Semua penumpang selamat untuk sementara ditampung di madrasah kampung setempat. Salah seorang penumpang, Hana (34) warga Bandung, mengatakan bahwa dia berhasil selamat karena ditolong warga. Dia mengaku naik kereta Malabar karena hendak pergi ke Solo.

 
Red: Son
© VIVA.co.id

SegmenNews.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, berharap Wakil Presiden Boediono dapat hadir sebagai saksi di persidangan jika memang keterangannya dibutuhkan terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi Bank Century.

Menurut Bambang, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. “Equality before the law (semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum),” kata Bambang, Jumat malam, 4 April 2014.

Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya telah menyatakan bahwa Boediono, masuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Namun, hal tersebut tergantung kepada keputusan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait pemeriksaannya sendiri, Bambang mengungkapkan bahwa Boediono bisa saja tidak secara langsung hadir di pengadilan, namun bisa melalui telekonferensi.

Bambang mengungkapkan, sebelumnya mantan anak buah Nazaruddin yakni Mindo Rosalina Manulang sempat disiapkan skenario tersebut saat akan dihadirkan di pengadilan. Itu dipersiapkan karena mempertimbangkan faktor keselamatan saksi.

“Kalau Rosa tidak cukup keberanian untuk itu, kami sudah siapkan telekonferensi, kami siapkan ruangannya, siapkan alatnya. Tapi Rosa kemudian berani menjadi saksi dengan dipasangi rompi,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Budi Mulya didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) dalam menggelontorkan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century. Salah satu nama yang disebut dalam dakwaan ini adalah Boediono dalam kapasitasnya sebagai Gubernur BI.

Selain itu, Budi juga didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI lainnya dalam menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dari penetapan bank gagal ini, Century mendapat kucuran dana talangan hingga Rp6,7 triliun.

Juru bicara Wakil Presiden RI Yopie Hidayat meminta agar semua pihak tidak buru-buru membuat kesimpulan bahwa Boediono melakukan korupsi, meski namanya masuk dalam dakwaan. Disebut dalam dakwaan memang tidak otomatis terlibat dalam kasus korupsi.
Yopie berargumen, banyak anggota DPR yang disebut-sebut dalam persidangan korupsi. Namun, kata dia, tidak semua terbukti bersalah dan tidak semua masuk penjara.

Oleh karena itu, penyebutan Boediono dalam dakwaan itu, menurut Yopie, bukan suatu hal yang istimewa. Ketika itu, Boediono adalah Gubernur BI dan tentu mempunyai tanggung jawab besar dalam membuat keputusan.
Yopie menegaskan bahwa proses penyelamatan Bank Century, sudah sesuai kewenangan Bank Indonesia. “Kalau ada yang mengambil kesempatan, silakan diusut. Tapi, Boediono tidak ada niat (melanggar aturan).”

Beberapa waktu lalu, Boediono sendiri pernah membantah ikut korupsi dalam proses penyelamatan Bank Century itu. Dia menegaskan bahwa tindakan mengucurkan FPJP sebesar Rp689,394 miliar dan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun sebagai tindakan mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis ekonomi.

“Saya telah melakukan tanggung jawab saya waktu itu sebagai Gubernur BI. Saya laksanakan itu dengan segala ketulusan hati untuk menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa,” kata Boediono usai diperiksa KPK, 23 November 2013.***

Red: Son
sumber: © VIVA.co.id

SegmenNews.com– Jumlah uang darah untuk membebaskan Satinah, TKI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi, sebesar SAR 7 juta atau sekitar Rp 21 miliar telah disetujui setelah diadakan perundingan.

Hal ini diungkap Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur Kamis siang (03/04) setelah mengikuti rapat di Kemenkopolhukam dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Dari uang diyat SAR 7 juta tersebut, tiga juta diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sedangkan sisanya berasal dari donatur di Indonesia, Arab Saudi dan asosiasi pengerah tenaga kerja.

“Yang sudah disetorkan di pengadilan sekarang ini lima juta Riyal. Jadi tinggal akan memproses dua juta Riyal itu dalam satu, dua hari ini,” kata Gatot kepada Rizki Washarti dari BBC Indonesia.

Tenggat waktu pembayaran uang darah adalah hari Kamis siang (03/04) dan masih dalam proses negosiasi mengenai kapan dan bagaimana sisa uang akan dibayar.

Proses hukum

Dengan pembayaran uang diyat, Satinah akan terbebaskan dari hukuman pancung. Meski demikian, kasus Satinah belum sepenuhnya selesai.

“Nanti Satinah akan menghadapi pengadilan hak umum yaitu pelanggaran terhadap negara. Kalau yang kemarin itu kan pelanggaran antarpersonal. Artinya sejauh mana, Satinah itu menggangu ketertiban umum dengan melakukan pelanggaran hukum itu,” tambah Gatot.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah seharusnya tidak membayar uang diyat untuk Satinah.

“Dimana letak keadilan, bagi kita rakyat Indonesia yang berada di sini (Indonesia). Kalau misalnya uang pajak itu digunakan untuk pembayaran diyat yang seharusnya dilakukan secara kontraktual,” ucap Hikmahanto.

Ia juga khawatir pembayaran diyat akan menimbulkan kesan pemerintah Indonesia bersedia membayar berapapun, sehingga akan ada pihak yang meminta uang diyat tinggi di masa datang dan tidak menimbulkan efek jera.

Klik Satinah, tenaga kerja Indonesia asal Ungaran, Jawa Tengah, divonis hukuman mati tahun 2010 karena dinyatakan terbukti membunuh majikan perempuannya.***

Red: has
sumber: bbc.co.uk