Ketua DPRD Kabupaten Siak, H Zulfi Mursal (kiri) bersama Bupati Siak, H Syamsuar hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Penyelenggaraan Provinsi Riau bersama Gubernur Riau
Siak (SegmenNews.com)- Ketua DPRD Kabupaten Siak, H Zulfi Mursal bersama Bupati Siak, H Syamsuar hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Penyelenggaraan Provinsi Riau bersama Gubernur dan Walikota, Bupati, Camat, dan Lurah se provinsi Riau.
Dikesempatan itu, Bupati Siak yang berdampingan dengan Ketua DPRD Siak menyampaikan kondisi di Kabupaten Siak saat ini antara lain, melaksanakan Desa tanggap bencana melalui alokasi dana desa, baik itu bencana banjir maupun karhutla, terutama Desa desa yang rawan terjadi bencana.
Bupati menambahkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membakar lahan tetapi disamping itu ada masyarakat yg memiliki kebun nya yang terbakar dan menjadi Satu satunya sumber mata pencarian.
Hal ini harus ada penanganan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahannya baik secara sengaja atau tidak.
Bupati mengharapkan kepada gubri agar menindak lanjuti perusahaan perkebunan agar memiliki alat alat pemadam yang memadai.
Terkait pemilihan umum dirinya menghawatirkan pendatang yg tidak jelas dan nantinya menjadi tanggung jawab pemda siak. dan adanya peraturan KPU tentang identitas lainnya bukan surat keterangan domisili agar tidak dilegalkan, kami khawatirkan menimbulkan permasalahan di masa mendatang.
Bupati juga minta kepada ketua KPU Riau melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode pencoblosan surat suara.***(rinto/adv)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Dinas Pendidikan Riau menjadwalkan pada 7 April mendatang, soal Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mulai di distribusikan ke Kabupaten dan Kota.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Riau Hadimiharja, pendistribusian dilakukan tanggal 7 April itu dikarenakan pada 9 April Pemilu Legislatif (Pileg).
“Kita berharap tanggal 8 April sudah sampai ke Kabupaten/Kota, terutama untuk daerah seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Indragiri Hilir, karena daerah-daerah ini banyak wilayahnya yang terpencil,” jelas Hadimiharja, Rabu (2/4/14) di Pekanbaru.
Hadi menjelaskan, pendistribusian soal itu nantinya akan dikawal oleh pihak keamanan, sehingga diharapkan persoalan terjadinya kebocoran soal tidak akan ada lagi.
Dia juga menegaskan bahwa setiap tahunnya pada pelaksanaan UN ini selalu saja ada yang mengaku memiliki kunci jawaban, merupakan sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak pantas dipercaya.
“Karena pengawasan terhadap soal UN itu cukup ketat, mulai dari kita distribusikan ke Kabupaten/Kota, dari Kabupaten dan Kota ke masing-masing sekolah juga mendapat pengawalan, jadi sekali lagi jangan mudah percaya dengan adanya keberadaan kunci jawaban,” tegasnya.
UN SMA sederajat ini akan dilaksanakan pada 14-16 April mendatang, sementara untuk ujian susulan dilaskanakan 22-24 April, dengan jumlah peserta 50.899 peserta tingkat SMA dan untuk dan SMK sebanyak 21.417 peserta.***(ris)
Pekanbaru (SegmenNews.com)– Gubernur Riau H Annas Maamun menegaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau agar meninjau ulang keputusan memasukkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legisltaif dan Pemilu Presiden 2014, di Lima Desa sengketa antara Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masuk Kampar.
Hal itu ditegaskan Gubernur saat rapat koordinasi Gubernur dengan Camat, Kepala Desa dan Lurah se Riau digedung daerah Riau, Rabu (2/4/14). “Berdasarkan Undang-Undang, yang berhak menetapkan batas wilayah antar desa/Kelurahan itu Bupati/Walikota, batas antara Kabupaten/Kota, Gubernur, batas Antar Provinsi Kemendagri,” tegas Annas.
Pernyataan Annas itu menyikapi pernyataan Ketua KPU Riau Nurhamin ketika memberi penjelasan kepada Wakil Bupati Rokan Hulu Ir Hafith Syukri terkait DPT dilima Desa yang masuk Kabupaten Kampar. Gubernur mengatakan, jangan sampai masyarakat dirugikan akibat keputusan KPU tersebut.
“Karena dari pernyataan Wakil Bupati Rohul, menyebut kalau terdapat sekitar 95 persen warga di Lima Desa itu memiliki KTP Rohul dan mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya jika tetap masuk DPT Kampar. Ini hanya akan merugikan masyarakat,” tegas Annas lagi.
Untuk itu Annas meminta KPU Riau bisa meninjau ulang keputusan yang dibuatnya, karena dengan memiliki KLTP Rohul, tentu masyarakat tidak mau memilih Calon Legislatif untuk DPRD Kabupaten Kampar. “Saya minta ini segera dicarikan solusinya,” kata Annas
Sebelumnya Wakil Bupati Rohul Hafit Syukri menjelaskan, bahwa terdapat sekitar 6 ribu lebih masyarakat ber KTP Rohul di Lima desa tersebut, dari kunjungannya ke Lima Desa, mereka mengaku akan tidak menggunakan hak pilih, jika termasuk dalam DPT Kabupaten Kampar.
“Lagi pula, Ketua KPU sebelumnya juga telah mengeluarkan keputusan bahwa warga Lima desa yang ingin menggunakan hak pilihnya untuk DPRD Rohul dibolehkan, meski DPT masuk Kabupaten Kampar, tapi kenapa sekarang mereka harus memilih Caleg dari Kampar,” tanya Hafith.
Hafith menegaskan, jika ancama warga dengan tidak akan menggunakan hak pilihnya terjadi, tentu yang dirugikan adalah para Caleg. “Karenanya, ini perlu menjadi perhatian kita, terutama KPU, kita minta bisa mengeluarkan keputusan yang arif, dengan tetap memberikan hak kepada mereka yang ber KTP Rohul memilih Celeg asal Rohul,” harapnya.
Sementara Ketua KPU Riau Nurhamin, menjelaskan bahwa keputusan memasukkan DPT warga Lima Desa masuk wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan pihaknya dengan KPU pusat, ketika raker nasional KPU hal itu juga menjadi pembahasan peserta Raker.
“Ke KPU Pusat kita juga menyampaikan apa yang diutarakan Wabup Rohul, karena persoalan ini tidak hanya terjadi di Riau, tapi di Provinsi lain juga terjadi, dan hasilnya KPU pusat memutuskan DPT warga Lima desa masuk Kabupaten Kampar,” jelasnya.
Nurhamin juga menyadari dan menegaskan, masyarakat di Lima Desa kehilangan hak dalam menggunakan hak pilih, karena itu pihaknya akan terus memberi penjelasan dan mengajak masyarakat di Lima desa untuk mengunakan hak pilihnya.
“Kita tentu juga tak menginginkan hak konstitional masyarakat hilang, jadi sosialisasi keputusan itu akan terus kita lakukan,” pungkasnya.***(ris)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu H. Hasanuddin Nasution, SH minta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar menganggarkan dana untuk proses pemekaran 29 desa di 16 kecamatan.
Menurutnya, dari total dana sekitar Rp2 miliar, Bagian Tapem belum memasukkan item anggaran untuk proses pemekaran 29 desa tersebut.
“Anggaran untuk pemekaran 29 desa harus dimasukkan, karena usai Pilpres sekitar empat bulan lagi, pemekaran desa ini akan diselesaikan dan disahkan,” kata Hasanuddin usai rapat Banggar Pembahasan RAPBD Rohul 2014 dengan pihak Setdakab Rohul, Selasa (1/4/2014).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, DPRD Rohul hanya akan membahas 29 desa yang sudah diajukan usai Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Namun dia meminta Tapem memilah mana saja desa-desa yang sudah dipersiapkan dan mana yang belum.
“Acuan Ranperda hanya bagi desa yang belum dibentuk sebagai desa persiapan. Cuma kendala belum dibahas kemarin karena ada Surat Edaran Mendagri,” jelasnya.***(r4n)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terutama bagi masyarakat miskin dalam program Beras Miskin (Raskin) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau terus bergulir.
Bahkan dikatakan Bupati, masyarakat yang masuk dalam penerimaan RTS-PM beras raskin tak perlu repot mengambilnya di Kantor Desa. Pemerintah memberikan kemudahan, masyarakat sasaran hanya menunggu dirumah, beras akan diantarkan langsung oleh Pengurus Desa setempat.
“Masyarakat yang akan membeli beras miskin dengan harga Rp 16.000, mereka tak harus menjemput di Kantor Kepala Desa masing-masing, tapi di Rohul pemerintah desa cukup proaktif, pengurus desa langsung mengatar ke masyarakat,” sampai Bupati.
Lanjutnya, Raskin 244,14 ton perbulan diberikan dan disalurkan bagi 16276 warga miskin di Rohul. Warga miskin atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapat sebanyak 15 Kg perbulannya.
Namun, untuk mendapatkan raskin akan melalui seleksi, agar tepat sasaran. Sebab kata Bupati, Pemda diberi kewenangan oleh Kementrian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) RI untuk itu.
Selain itu sampai Bupati lagi, pemerintah juga memiliki program KUR dengan bungan hanya sebesar 4 persen, yang bertujuan untuk membantu masyarakat berekonomi lemah, sehingga usaha-usaha mereka dan pendapatannya bisa ditingkatkan.
“Masyarakat bisa mengajukan ke bank-bank milik pemerintah, jika nanti memiliki kebun Kelapa Sawit dan kebun karet hendak mau diremajakan, bianya akan ditanggulangi bank pemerintah sampai berhasil, bahkan samapi 7 tahun akan diberi modal untuk pengelolaannya,” papar Bupati Rohul.***(adv/hum/r4n)
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, didampingi Kasi Pendidikan Islam (Pendis) Drs H Syahruddin Msy, menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari sekretariat pendaftaran guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha (PDTW) dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Ulya (PDTU), hari pertama yang mendaftar baru 7 orang, dengan perincian 5 laki-laki dan 2 perempuan.
Demikian disampaikannya kepada wartawan di kantornya, jalan ikhlas kompleks perkantoran pemerintah, Pasir Pengaraian, Selasa (1/4/2014), sehubungan dengan perekrutan guru PDTW dan PDTU yang dibuka dari tanggal 1 s/d 15 April yang akan datang.
Ahmad Supardi menyatakan, perekrutan guru ini, menindaklanjuti ditandatanganinya penyatuan pendidikan umum dengan pendidikan agama oleh Kakan Kemenag Rohul dan Kadisdikpora Rohul, dalam bentuk program PDTW dan PDTU di 16 SMP dan 2 SMU/SMK se Rohul, yang membutuhkan guru agama Islam sebanyak 237 orang.
Ahmad Supardi berharap agar kesempatan yang sangat berharga ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh sarjana-sarjana S1 perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta, khususnya bagi orang-orang Rohul. Namun demikian, pendaftaran tetap terbuka untuk umum.
Semuan calon guru yang mendaftar akan dilakukan seleksi secara ketat oleh satu tim rekruitmen calon guru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : Kpts.421/DISDIKPORA/76/2014 tentang Pembentukan Panitia Rekruitmen Guru PDTW dan PDTU Kab Rohul.
Kepanitiaan tersebut diketuai oleh Kepala BKD Rohul Hj. Sri Mulyati S.Sos MSi, Wakil Ketua Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Sekretaris Kadisdikpora Rohul HM Zen M MPd, dibantu oleh 5 orang pakar dari UIN Suska Riau, yaitu Prof Dr H Alaiddin Koto MA, Dr H Mawardi M Saleh Lc MA, Dr H Samruddin Nasution MA, H Abdul Somad Lc MA, dan H Nurhadi Husein Lc MA.
Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan, penerimaan guru PDTW dan PDTU ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman anak didik kita tentang pelajaran dan pengamalan agama Islam, sekaligus tentunya membuka lapangan kerja bagi masyarakat Rohul, sehingga tidak terjadi pengangguran intelektual.***(adv/r4n)
Pelalawan (SegmenNews.com)– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ketiga terdakwa perambah kawasan hutan seluas 163 Hektar.
Ketiga terdakwa atas nama, Atiman yang merupakan Kepala Desa Gondai, Kecamatan langgam, Mulyadi Chandra dan Wiliam alias Acong hanya menjalani tahanan kota. Namun Jaksa belum menerima salinan penangguhan penahanan ketiga terdakwa tersebut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, Banulaksamana, Rabu (2/4/14) mengatakan, saksi yakni Sekdes Gondai, Hj Lastri memaparkan jual beli lahan terjadi sejak tahun 2005 lalu, antara Mulyadi Chandra dengan masyarakat seluas 163 Ha, selanjutnya lahan tersebut dibuat perkebunan sawit Pola KKPA.
Selanjutnya, pada tahun 2012 lahan tersebut dibeli lagi oleh Kades Gondai, Atiman. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim yang diketuai, Melfiharyati mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ke tiga terdakwa.
Terdakwa dijerat pasal 50 ayat 3ke 1 Jo pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan.***(fin)
Bupati Siak, H Syamsuar berjabat tangan dengan Gubernur Riau, H Anas Maamun di acara Rakor di Pekanbaru
Siak (SegmenNews.com)- Bupati Siak, H Syamsuar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Penyelenggaraan Provinsi Riau bersama Gubernur dan Walikota, Bupati, Camat, dan Lurah se provinsi Riau.
Rakor yang dilaksanakan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (2/4/14) itu bertujuan untuk menyelaraskan program-program lima tahun kedepan di Pemerintahan Riau, termasuk membahas Karhutla dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Turut hadir Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Karhutla seperti Komandan Satgas, Danrem 031/WB Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.***(adv/rinto/hms)
Bengkalis (SegmenNews.com)– Hingga hari ini, Rabu (2/4/14), Alai (33) salah satu warga Desa Padekik, Kabupaten Bengkalis yang nekat terjun kelaut dari kapal ferry Batam Jet II belum ditemukan.
Semula, Selasa (1/4/14), Tim SAR dari TNI-AL, POLAir, Syahbandar Dishub, dan Polres Bengkalis dibantu masyarakat melakukan pencarian di sekitaran pelabuhan Roro lokasi terjunnya Alai. Karena hasilnya nihil, maka tim pencarian memperluas pencarian dengan menyisir hingga ke Sei Pakning Bukit Batu dan sekitarnya.
Dikatakan Kasat Polair Polres Bengkalis AKP, Angga F Herlambang kepada wartawan, 15 personil telah dikerahkan melakukan pencarian, namun yang dicari belum ditemukan.
“Pencarian kemarin terpaksa dihentikan, karena hari sudah malam,” katanya.
Diberitakan, Selasa kemarin sekitar pukul 08:45 wib, Alai nekat meloncat dari kapal Ferry Batam Jet II tujuan Dumai-Batam di pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL) Bengkalis.
Ntah apa penyebabnya, tiba-tiba Alai nekat terjun kelaut berdekatan dengan pelabuhan Roro, hal itu membuat nahkoda dan penumpang panik dan berupaya mencari pertolongan.***(wan)
berstiker caleg Partai Aceh yang ditembaki, Senin malam 31 Maret 2014. Tiga penumpang di dalamnya tewas.(VIVAnews/Zulfikar Husein)
SegmenNews.com – Sebagian penduduk di Provinsi Aceh harus menjalani masa kampanye Pemilu di bawah bayang-bayang teror. Perusakan dan penyerangan brutal atas fasilitas partai-partai peserta Pemilu legislatif menghantui Aceh tanpa ada titik terang siapa pelakunya.
Polisi masih susah payah menyelidiki kasus-kasus itu. Petinggi intelijen mengaku sudah tahu siapa-siapa yang harus bertanggungjawab, namun masih perlu bukti.
Serangan teror masih saja terjadi. Bahkan, kali ini berakhir tragis. Nyawa perempuan muda berusia 28 tahun dan bayi 1,5 tahun terenggut dalam aksi teror terbaru di Aceh. Mereka warga sipil tak berdosa yang seharusnya tidak pantas menjadi tumbal kekerasan di bumi Serambi Mekkah. Padahal Pemilu legislatif tinggal satu pekan lagi, Rabu 9 April 2014.
Lebih memilukan lagi, Azirawati dan Khairil Anwar – demikian nama perempuan dan bayi yang tewas itu – tidak terkait dengan aktivitas politik di Aceh. Mereka hendak berobat ke Desa Bukit Teukuh ketika mobil yang ditumpangi keduanya diberondong peluru di Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin malam 31 Maret 2014.
Sungguh sial, nyawa melayang hanya karena mereka menumpang mobil Kijang LGX berstiker calon anggota legislatif Partai Aceh. Selain Azirawati dan Khairil, tewas pula Juwaini, pria 29 tahun asal Desa Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb, Bireuen. Sementara satu penumpang lainnya, Fakhrurrazi yang berusia 35 tahun, mengalami luka tembak di punggung dan dalam kondisi kritis.
“Tiba-tiba mobil tersebut ditembaki orang tak dikenal. Tiga orang meninggal. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kami menemukan 8 butir selongsong peluru kaliber 7,26 milimeter dari jenis senjata api AK-47,” ujar Kapolres Bireun AKBP M. Ali Kadafi. Selain itu, ditemukan 3 butir pecahan proyektil di dalam mobil, dan 2 butir pecahan proyektil di dalam tubuh korban Fakhrurrazi.
Berdasarkan pengamatan VIVAnews, terlihat 8 lubang bekas terjangan peluru di bagian belakang mobil. Satu di antaranya menembus hingga kaca depan mobil. Ini sesuai fakta bahwa tiga korban tewas dan satu korban luka berat duduk di bagian belakang mobil, berturut-turut dari kiri ke kanan adalah Fakhrurrazi (kritis), Azirawati (tewas), Juwaini (tewas), dan Khairil Anwar (tewas) di gendongan ibundanya, Misrwati (25 tahun, selamat).
Bersama sang sopir mobil nahas, total ada 11 orang yang berada dalam mobil berstiker caleg Partai Aceh itu. Seluruhnya merupakan warga Desa Lheu Simpang dan Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb, Bireuen.
Saat diberondong peluru, sopir 30 tahun bernama Muhib sempat membawa mobil menuju Puskesmas Kota Juang Bireuen yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penembakan. Sesampai di puskesmas, sejumlah warga langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil ke Unit Gawat Darurat RSUD Bireuen.
Selasa pagi, 1 April 2014, korban luka Fakhrurrazi yang kritis kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, untuk menjalani operasi pengangkatan serpihan peluru.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengecam aksi teror di Bireuen tersebut. “Kami sangat berduka atas kejadian yang menimpa orang-orang tidak berdosa, terutama anak dan perempuan. Aceh saat ini dalam kondisi darurat kemanusian dan darurat demokrasi,” kata Ketua KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari.
KontraS Aceh menuntut Pemerintah Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh untuk bertanggung jawab atas tragedi itu. “Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” ujar Destika.
Ia juga meminta Kepolisian sebagai alat negara untuk berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.
KontraS menyatakan, apapun alasannya, tidak ada satupun nyawa manusia yang berhak ditentukan oleh manusia lainnya. Oleh sebab itu KontraS menyerukan dihentikannya berbagai aksi kekerasan menjelang pemilu di Aceh agar tidak ada lagi nyawa melayang.
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Provinsi Aceh juga menyesalkan aksi teror yang menewaskan perempuan dan anak itu. “Kondisi di Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Kekerasan menjelang pemilu telah memakan korban mereka yang tak berdosa,” ujar Ketua LBH Apik Aceh, Roslina Rasyid.
LBH APIK berharap polisi menepati janji untuk mengusut tuntas setiap kasus kekerasan yang terjadi di Aceh. Semua orang memilik hak untuk hidup, dan satu nyawa sangat berarti sehingga tidak ada satu manusia pun yang boleh mengambil hak asasi tersebut.
Saat ini Kepolisian mengintensifkan pengamanan di Aceh, salah satunya dengan melakukan razia di beberapa ruas jalan lintas provinsi Banda Aceh-Medan. Razia tidak hanya digelar di Kabupaten Bireuen, tapi juga di Kota Lhokseumawe di mana teror juga terjadi.
Jajaran Polda Aceh pun menggelar pertemuan di Markas Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh paska penembakan yang menewaskan tiga orang di Bireuen tersebut.
Usai meminta keterangan dari lima penumpang mobil yang selamat dan tiga saksi mata di lokasi kejadian, Polda Aceh menyatakan telah mengidentifikasi pelaku penembakan. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo, menyatakan penembakan tersebut terencana dan terkait pemilu.
Kedai dibakar
Penembakan terhadap mobil berstiker caleg Partai Aceh bukan satu-satunya teror di Aceh pada pekan terakhir kampanye terbuka ini. Sebuah warung atau kedai milik kader Partai Nasional Aceh (PNA) di Desa Kuala Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, juga ludes terbakar, Selasa 1 April 2014, sekitar pukul 05.30 WIB.
Pemilik kedai itu adalah Hendra Budi, Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang PNA Kecamatan Blang Mangat yang berusia 34 tahun. “Menurut nelayan yang melihat kebakaran, awalnya ada api kecil di atas tanah. Sekitar 15 menit kemudian, api menyambar seluruh warung dan membesar,” ujar Hendra.
Syukurlah tidak ada korban jiwa karena saat kedai terbakar, tidak orang di sana. Hendra telah menutup kedainya sejak pukul 02.00 WIB dini hari. Ia pulang ke rumahnya yang berada di lokasi terpisah dari kedai tersebut, namun masih di satu desa.
Menurut Hendra, pembakaran kedai dilakukan oleh orang tak dikenal. Sebelum kedainya dibakar, Hendra kerap mendapatkan ancaman. “Sebulan yang lalu, warung saya memang diancam akan dibakar karena di sini sering dibuat berkumpul orang PNA,” kata dia.
Selain ancaman pembakaran terhadap kedainya, Hendra juga sempat diancam dibunuh karena terlibat dalam partai lokal PNA. “Saya diancam ditembak. Saya sudah pernah laporkan ke polisi soal ancaman tersebut,” ujarnya.
Ketua DPC PNA Kecamatan Blang Mangat, Ridwan Alamsyah, mengatakan kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi. “Kami sudah lapor ke Polsek dan Koramil. Kami berharap bisa diusut tuntas,” kata Ridwan.
Kepala Kepolisian Sektor Blang Mangat AKP Fazli menyatakan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. “Motif pembakaran masih dalam penyelidikan. Kami belum bisa pastikan warung ini dibakar atau terbakar,” ujarnya.
Untuk diketahui, dua teror terakhir di Aceh tersebut sama-sama ditujukan kepada kader partai lokal di Aceh, yakni Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Kedua partai ini dibentuk oleh mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Partai Aceh bahkan sesungguhnya merupakan metamorfosis dari Partai GAM yang pada Pemilu 2009 meraih suara mayoritas di Aceh dengan mengantongi 47 persen kursi.
Sementara Partai Nasional Aceh didirikan oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang merupakan mantan Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM dan Koordinator Juru Runding GAM. PNA juga didirikan antara lain oleh mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk, Teungku Mukhsalmina; mantan Panglima GAM Linge, Ligadinsyah; dan mantan Juru Runding GAM, Amni bin Ahmad Marzuki.
Teror terhadap kader-kader partai lokal di Aceh sudah terjadi sejak awal Maret 2014. Jumat 7 Maret, posko Partai Nasional Aceh yang seatap dengan posko Partai Nasdem di Alue Awe, Geureudong Pase, Aceh Utara, dirusak belasan orang tak dikenal.
Kader PNA, Rusli Z, berhasil selamat dari upaya penganiayaan di posko itu setelah lari dan bersembunyi di kuburan yang berlokasi tak jauh dari posko tersebut. Sebelum melarikan diri, Rusli sudah akan pulang ke rumahnya di Desa Nga Lhoksukon Barat. Namun ia dihentikan paksa, ditarik dari atas motornya, dan dipukuli oleh sekelompok orang yang turun dari mobil.
“Mereka mengeroyok saya. Saya dipukuli, diinjak-injak, dan dilempar dengan parang dan batu,” kata Rusli. Ia mengatakan hampir terbunuh seandainya saja tak berhasil kabur. Orang-orang tak dikenal itu lantas merusak posko pemenangan, merobek dan membakar spanduk di posko, serta melempari rumah salah satu caleg PNA dengan batu.
Menurut Rusli, mobil yang dikendarai belasan pelaku itu berstiker partai lain. Oleh sebab itu ia yakin teror tersebut berkaitan dengan memanasnya suhu politik di Aceh menjelang pemilu.
Lima hari sebelumnya, Minggu malam 2 Maret 2014, caleg PNA bernama Faisal tewas diberondong 46 tembakan di Aceh Selatan saat sedang mengemudikan kendaraannya melintasi kawasan pegunungan yang sepi. Sebelumnya, mantan kombatan GAM itu sempat menerima telepon gelap yang meminta dia untuk segera kembali ke Sawang, daerah pemilihannya.
Mengendarai Honda Freed, Faisal kemudian kembali ke Sawang melewati wilayah pegunungan. Di situlah mobilnya ditembaki senapan laras panjang M16 berkaliber 5,56 milimeter. Faisal yang tertembak di bagian perut, punggung, dan dada lantas meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Yulidin Away, Aceh Selatan. Polisi menyatakan kasusnya sebagai pembunuhan berencana.
Kerahkan Brimob
Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, masih banyak kelompok yang berkeliaran di Aceh dengan maksud melakukan penembakan serupa. Untuk itu Mabes Polri mengirim satu batalyon Brimob ke Aceh guna mencegah aksi teror terulang.
“Ada satu batalyon Brimob yang kami turunkan ke sana untuk melakukan langkah-langkah pencegahan,” kata Kapolri. Mereka akan menggelar operasi untuk mengecek kemungkinan adanya senjata yang masih beredar di tengah warga Aceh.
“Selanjutnya, tim penindak akan melakukan penyidikan terhadap kasus yang sudah terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kami bisa ungkap,” ujar Sutarman.
Minggu, 30 Maret 2014, 341 personel Brimob atau tiga Satuan Setingkat Kompi dari tiba di Aceh. “Mereka diperbantukan dari Mabes Polri untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, sebagai kekuatan cadangan yang ada di Polda dan Polres,” kata Wakapolda Aceh Brigadir Jenderal Polisi Endang Sunjaya, melalui Kepala Biro Operasi Polda Aceh Komisaris Besar Polisi Drs Anang Revandoko.
“Kami akan optimalkan dua per tiga kekuatan yang ada. Kami juga dibantu TNI di mana di tiap-tiap Kodim ada satu peleton yang siap bergerak jika dibutuhkan,” kata Anang.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyatakan intimidasi dan ancaman bersenjata di Aceh masih akan terus berlangsung. BIN, Kepolisian, dan TNI bekerjasama untuk mengungkap siapa dalang teror di Aceh.
Menurut Marciano, BIN sesungguhnya sudah mengetahui kelompok mana saja yang melakukan aksi teror menjelang pemilu. “Ada dua kelompok berlawanan dengan afiliasi yang berbeda,” kata dia tanpa mau menjelaskan rinci soal kedua kelompok tersebut.
Namun, aparat penegak hukum perlu membuktikan lebih dulu bahwa kedua kelompok itu memang benar terlibat dalam rangkaian aksi teror menjelang pemilu. Satu-satunya cara adalah menangkap para pelaku penembakan tersebut.
