Beranda blog Halaman 270

Bupati Kasmarni Ajak Umat Budha Negeri Junjungan Bangun Kedamaian

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)– Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak umat Budha di Negeri Junjungan untuk selalu menciptakan kedamaian antar sesama dan umat beragama.

Hal itu disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni ketika menghadiri perayaan Trisuci Waisak bersama 2568 BE yang dilaksanakan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Pernabudhi) Kabupaten Bengkalis di Gedung Sukacita Maitreya Desa Wonosari, Rabu, 28 Mei 2024.

Bupati Kasmarni mengucapkan salam hormat kepada seluruh umat Budha yang ada di Negeri Junjungan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kekuatan, kemasyuran, dan kebahagiaan melimpah.

Bupati perempuan pertama di Negeri Junjungan mengajak umat Budha untuk meneladani Sidharta Budha Gautama, yang mana ajaran budha mengajak umatnya untuk membangun kedamaian, menjaga alam semesta, memelihara lingkungan dengan baik dan bersinergi untuk membangun bangsa. Serta mengajarkan kita akan pentingnya akhlak, etika dan moral.

“Kami yakin, seluruh umat budha yang ada di daerah ini mampu menjalankan pesan-pesan spiritual dan moral budha tersebut dengan baik, sebab, pesan waisak secara tersirat maupun tersurat juga memuat substansi cita-cita untuk mewujudkan semangat kedamaian dan kebersamaan, karena kuatnya negara dan daerah ini terbangun dari adanya rasa kedamaian dan kebersamaan dalam keberagaman”, kata Kasmarni.

Momentum perayaan waisak Bupati Kasmarni mengingatkan pada tahun 2024 akan melangsungkan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Mari bersama-sama menjaga serta merawat daerah ini dengan kedamaian dan kesejukan, tanpa adanya gejolak yang dapat memecahkan rasa persatuan dan kesatuan”, tutur Bupati Kasmarni yang juga mantan Camat Pinggir ini.

Diakhir sambutannya Bupati Kasmarni yang juga merupakan Datuk Seri Setia Amanah menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Provinsi Riau sedang menggesa pembangunan jembatan dari Pulau Bengkalis menuju Pulau Sumatera tepatnya di Kecamatan Bukit Batu.”Kepada masyarakat kami mohon do’anya agar apa yang telah kita rencanakan ini dapat segera terealisasi,” tutupnya.

Tampak Hadir dalam perayaan Waisak tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Rudi Handoko, Pembimas Budha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tarjoko***(inf)

Ingat! Ini Jadwal Pendaftaran PPDB SMAN/SMKN di Riau

Penulis
Chardian CH
-
Ilustrasi PPDB (net)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau akan dimulai pada Juni 2024 mendatang.

Di mana, tahapan akan dimulai pada 21-24 Juni 2024 yakni tahapan pra pendaftaran. Pada tahapan pra pendaftaran ini, peserta didik sudah bisa mulai mengupload dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia.

Kemudian, pada 24-29 Juni, peserta didik yang sudah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan. Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain memilih sekolah, peserta didik juga harus memilih jurusan yang diinginkan.

“Pada tahapan pra pendaftaran ini peserta didik sudah bisa mengaktivasi akun pendaftaran melalui aplikasi PPDB online. Peserta didik sudah bisa langsung menginput dan meng-upload dokumen persyaratan di aplikasi PPDB. Lalu, pendaftaran PPDB online SMA/SMK negeri di akan dibuka pada tanggal 24 sampai 29 Juni 2024,”kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Roni Rakhmat, Senin (27/5/2024).

Namun, sebelum pendaftaran dilakukan, terlebih sosialisasi terkait jalur masuk dan alur pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 Juni. Termasuk akan melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi PPDB.Sedangkan untuk simulasi penggunaan aplikasi PPDB tanggal 18 sampai 20 Juni.

“Tahapan PPDB untuk jenjang SMA dan SMK Negeri di Provinsi Riau saat ini masuk tahap sosialisasi di tingkat sekolah yang dimulai 2 Mei hingga 20 Juni 2024 mendatang,” terangnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, tahapan PPDB Riau masuk ke tahapan seleksi dan rekonsiliasi sesuai jalur pendaftaran di masing-masing.

“Setelah dilakukan seleksi dan rekonsiliasi, lalu hasilnya akan kita umumkan pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi di tanggal itu nanti akan diumumkan penetapan peserta didik baru yang lulus di SMA dan SMK negeri se Provinsi Riau,” sebutnya.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, harus melakukan daftar ulang yang akan dibuka pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2024.

“Kalau sesuai jadwal, hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru dijadwalkan masuk tanggal 9 Juli 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk diketahui, ada tahapan pendaftaran PPDB, dimana peserta didik yang sebelumnya sudah meng-upload dokumen persyaratan tinggal memilih sekolah mana yang diinginkan.

Kemudian, tim di satuan pendidikan akan bekerja melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah masuk dari para pendaftar di masing-masing sekolah. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, tahapan PPDB Riau masuk ke tahapan seleksi dan rekonsiliasi sesuai jalur pendaftaran di masing-masing.

PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Riau terdiri dari beberapa jalur yaitu Zonasi data tampung 50 persen, Afirmasi 15 persen, Prestasi 30 persen dan Perpindahan Tugas Orang Tua 5 persen.***(mr)

Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan UKT.

“Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar sekali aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN,” kata Mendikbudristek selepas bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (27/5).

“Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya,” lanjut Mendikbudristek.

Sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.

Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

Sebelumnya, sejumlah miskonsepsi terjadi di tengah masyarakat. Sebenarnya, Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru; Ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan  mahasiswa tidak akurat;

Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar; Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7% mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.***(mr)

Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama BPN

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)– Komisi I DPRD Pekanbaru rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, Lurah Muara Fajar Timur dan pihak terkait lainnya untuk membahas dan mencari solusi tentang tumpang tindih kepemilikan tanah, Senin kemarin.

Rapat ini merupakan respon atas keluhan masyarakat Rumbai yang merasa dirugikan atas dugaan mafia tanah di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Laporan ini langsung direspon Komisi I DPRD Kota Pekanbaru bidang hukum dan pemerintahan.

Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama BPN

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra SH MH didampingi Sekretaris Komisi I Muhammad Isa Lahamid dan Anggota lainnya Indra Sukma, Ida Yulita Susanti SH MH dan Victor Parulian. Serta dihadiri Kabid Sengketa BPN Kota Pekanbaru Andrias diikuti jajarannya serta Lurah Muara Fajar Timur Muchlis.

Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama BPN

Ketua Komisi I DPRD, Doni Saputra SH MH menyampaikan, rapat ini merupakan pintu masuk pengusutan mafia tanah yang berawal dari laporan warga Rumbai, atas nama Asniar (71 tahun).

“Tanah Asniar tersebut tumpang tindih dan diserobot beberapa hektare oleh oknum Mafia Tanah di wilayah Kelurahan Muara Fajar Timur, Rumbai Barat Kilometer 14 Pekanbaru,” kata Doni usai rapat.

Barusan Komisi I, lanjutnya, susah meminta keterangan pihak BPN dan Lurah Rumbai Barat soal sengketa tanah pelapor Asniar.

Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama BPN

“Semuanya kita panggil dalam hearing. Tentunya ini nanti kita sampaikan resume hearing ke pihak terkait,” sambungnya.

Dalam rapat dengar pendapat atau hearing itu, BPN menyampaikan dalam bahwa tanah yang kini menjadi sengketa tersebut, sudah ada SHM (Sertifikat Hak Milik) sejak tahun 1988, dan tahun 1993 serta seterusnya atas nama Poltak Cs. Makanya pelapor tidak bisa mengurus SHM lagi.

Lalu, Komisi I pun mempertanyakan lagi ke pelapor soal ini. Pelapor Asniar mengaku, dirinya di tahun itu sebenarnya mau mengurus SHM. Namun, lokasi lahannya masuk dalam kawasan hijau atau hutan cadangan.

Sehingga, Asniar tak bisa mengurus surat tanahnya dari surat tebas tenang tahun 1981 naik ke SHM.

Bahas Keluhan Masyarakat, Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat Bersama BPN

“Jadi kasus ini sebenarnya sudah masuk juga ke PTUN. Kami dalam hearing ini hanya fokus mencari akar permasalahan. Karena oknum Mafia Tanah itu harus diberantas di Kota Pekanbaru ini. Jadi, untuk di PTUN, kami tak punya hak dan wewenang,” jelasnya.

Politisi PAN ini juga menambahkan, sesuai dengan instruksi Menteri ATR/BPN, apapun bentuk dan kelompok mafia tanah wajib diberantas. Selain itu, harus ada kepastian hukum bagi yang bersengketa.

“Ini juga sudah kita sampaikan ke BPN, agar tidak main-main. Termasuk dalam kasus di Muara Fajar Timur ini,” pungkasnya.(Galeri)

Bupati Kasmarni Jamu Rombongan Bunda PAUD Provinsi Riau 

Penulis
Imam R
-
Bupati Kasmarni Jamu Rombongan Bunda PAUD Provinsi Riau (foto:hms)

Bengkalis(SegmenNews.com)- Sebagai upaya meningkatkan silaturahmi, Bupati Bengkalis Kasmarni menjamu Bunda PAUD Provinsi Riau Adrias Hariyanto di wisma Sri Mahkota Bengkalis Senin malam, 27 Mei 2024.

Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua PKK Kabupaten Bengkalis Siti Aisyah, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bengkalis Ira Vandriyani, Kepala Dinas Perikanan Khodijah, Kepala Dinas Katahanan Pangan Susi Hartati, Kepala Dinas Sosial Paulina, Kepala Dinas Pendidikan Hadi Prasetyo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Suwarto, dan sejumlah anggota DWP dan TP PKK Kabupaten Bengkalis menyambut silaturahmi tersebut dengan jamuan makan malam.

Ramah tamah yang dikemas secara sederhana berlangsung santai dan dibaluti rasa kekeluargaan itu dinikmati seluruh tamu undangan dari Provinsi Riau. Bahkan bincang-bincang ringan diantaranya pun berlangsung begitu akrab dan hangat.

Rencananya, Bunda PAUD Provinsi Riau Adrias Hariyanto beserta rombongan bakal menghadiri pembukaan IGTKI-PGRI tingkat Provinsi Riau pada esok harinya pukul 08.00 WIB di Lapangan Tugu Bengkalis.

Bunda PAUD Provinsi Riau itu mengaku begitu terkesan tiap kali mendatangi Negeri Junjungan. Oleh karenanya Adrias Hariyanto menyampaikan ucapan terima kasih atas jamuan Bupati Bengkalis Kasmarni.

Sedangkan orang nomor satu di Negeri Junjungan menyambutnya dengan penuh suka cita. Kepada rombongan Bunda PAUD Provinsi Riau itu Bupati Kasmarni menyampaikan selamat datang dan menikmati suasana Kabupaten Bengkalis.

“Semoga semakin terjalin tali silaturahmi antara Kabupaten Bengkalis dengan Bunda PAUD Provinsi Riau. Semoga rombongan sehat walafiat selama di Bengkalis, dan kembali dengan selamat pulang ke Pekanbaru,” ucap Kasmarni.***(inf)

Ketua R-Tika Nusantara Apresiasi Bupati Asmar Gratiskan Penyeberangan Khusus Anak Sekolah

Penulis
Muzakar Salim
-
Ketua R-Tika Nusantara Apresiasi Bupati Asmar Gratiskan Biaya Kempang Gogok-Alai Khusus Anak Sekolah (foto:muzakar/segmennews)

Meranti(SegmenNews.com)– Ketua DPC Relawan Teman Ibu Kawan Anak (R-Tika) Nusantara Kabupaten Meranti, Rita Mariana mengapresiasi kebijakan bupati yang mengratiskan biaya kempang penyeberangan Gogok-Alai.

“Kami dan juga masyarakat menyambut gembira dan mengapresiasi kebijakan bupati Asmar. Ini sangat membantu bagi anak sekolah yang melewati penyeberangan saat hendak pergi dan pulang sekolah,” sampai Rita Mariana.

Walau demikian, Rita berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau memberikan perhatian yang lebih untuk pembangunan insfrastruktur dan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kita harap angka kemiskinan di Kabupaten Meranti ini berkurang dan masyarakatnya lebih sejahtera,” harap Rita.

Menggratiskan biaya kempang penyeberangan tersebut menyusul setelah ambruknya jembatan Panglima Sampul belum lama ini.

Plt Bupati Asmar langsung terjun kelapangan dan membiayai pembangunan kembali jembatan tersebut.

“Malam ini akan datang semua bahannya, segera dibangun. Berapapun biayanya saya yang tanggung. Yang penting akses masyarakat dapat segera pulih,” kata Asmar.

Mengingat jembatan belum selesai, masyarakat terpaksa menggunakan kempang untuk menyeberang, tentunya pemilik kempang menarik biaya penyeberangan. Namun bupati Asmar mengambil inisiatif untuk menggratiskan penyeberangan khusus untuk anak sekolah.

Jika pemilik kempang tidak mau menggratiskan anak sekolah, maka bupati Asmar yang akan langsung membayarkannya. Yang terpenting bagi Asmar anak sekolah tidak terbebani untuk menyeberang pergi dan pulang sekolah.

“Semua anak sekolah harus digratiskan, tidak boleh dipungut ongkosnya. Kalau memang harus bayar juga, dihitung saja berapa satu hari, saya yang akan membayarnya,” tegas Asmar.***(muz)

Editor: Hasran

Seluruh Pemdes di Meranti Gunakan CMS BRK Syariah

Penulis
Redaksi
-

Meranti(SegmenNews.com)- Sebanyak 101 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sudah mengimplementasikan transaksi non tunai. Pemerintah Desa atau Kelurahan kini sudah menggunakan Cash Management System (Sistem Manajemen Kas).

Branch Manager BRK Syariah Selatpanjang, Abdul Rohim mengatakan CMS Banking adalah layanan yang disediakan oleh bank bagi institusi atau perusahan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara online dan real time 24 jam per hari.

“Sekarang seluruh pembayaran di lingkungan pemerintah desa dari 9 Kecamatan di Kabupaten Meranti sudah menggunakan aplikasi CMS. Mengingat pembayaran digital semakin mengurangi penggunaan uang kartal yang sudah dianggap kurang efisien dan praktis lagi,” kata Abdul Rohim, Selasa (28/5/2024).

Menurut Abdul Rohim, CMS Banking sangat mudah digunakan, pengguna cukup dengan mengunjungi situs http://cms.brksyariah.co.id/ untuk melakukan transaksi. Akses tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, namun dapat menggunakan gawai seperti smartphone dan tablet, dengan syarat terkoneksi internet.

“Jadi, transaksi pada rekening bendahara tidak harus dilakukan di bank. Sehingga, transaksi lebih efisien baik dari segi biaya dan waktu perjalanan ke bank. Bahkan, CMS Banking juga dapat mengurangi risiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dirampok. Penggunaan CMS Banking juga dapat mengurangi peluang terjadinya moral hazard lebih besar dan mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan,” sebutnya lagi.

Satuan kerja yang akan menggunakan CMS Banking ini, kata Abdul Rohim, harus menerapkan prosedur maker and checker. Maker sebagai pihak pembuat transaksi dan checker sebagai peneliti keabsahan transaksi. Keamanan operasionalisasi CMS Banking ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan (user level).

“Teknis menggunaannya ini kami sosialisasikan kepada satuan kerja terkait sebelum mendaftar CMS di BRK Syariah. Inovasi pemanfaatan teknologi untuk sistem pembayaran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran  dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Agar tidak salah dalam penggunaannya, Satker terkait perlu diedukasi,” tutup Abdul Rohim. ***(inf)

DPRD Bengkalis Paripurna Laporan Reses Masa Sidang II

Penulis
Imam R
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono menerima secara tertulis laporan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis tahun 2024.

Laporan hasil reses diserahkan Wakil Ketua II DPRD, Sofyan dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis dengan agenda Laporan Reses Masa Sidang II dan Sekaligus Pembukaan Masa Sidang III 2024.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II Sofyan dan diikuti 26 orang anggota DPRD ini dimulai pukul 13.03 WIB dan berakhir pukul 13.26 WIB, di ruang rapat paripurna kantor DPRD. Senin, 27 Mei 2024.

Sebelum laporan hasil reses diserahkan DPRD kepada Pemkab Bengkalis, Sekretaris DPRD terlebih dulu melaporkan kegiatan masa sidang II tahun 2024.

Kemudian masing-masing Fraksi DPRD menyerahkan laporan kepada pimpinan rapat. Dimulai dari Fraksi PKS diserahkan Abdul Qodir, Fraksi Golkar, kemudian Fraksi PDIP diserahkan Erwan, Fraksi PAN diserahkan H. Zamzami, Fraksi Gerindra diserahkan H. Arianto, Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia diserahkan H. Mawardi terakhir Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia diserahkan Rosmawati Sinambela.

Pimpinan rapat, Sofyan mengungkapkan, sejak awal tahun 2024, anggota DPRD telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing, hasil reses tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemkab Bengkalis dalam menyusun program demi kesejahteraan masyarakat.

“Para dewan telah bekerja maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hari ini kami serahkan laporan secara tertulis kami berharap dukungan Pemkab Bengkalis untuk mewujudkan harapan masyarakat dan dimasukkan dalam program pembangunan Pemkab Bengkalis,” ungkap Sofyan.

Bupati Kasmarni melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD dan berharap kolaborasi yang baik dengan legislatif selalu terjaga dan ditingkatkan.

“Kami terima laporan hasil reses ini, terima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan anggota dewan yang terhormat, bersama-sama kita wujudkan Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” ungkap Andris.***(imam/)

Ombudsman RI Laporkan Layanan Arus Mudik Membaik

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus melaporkan bahwa pelaksanaan arus mudik lebaran 2024 telah banyak mengalami kemajuan, yang mana pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat saat mudik.

Hal tersebut disampaikan Bobby dalam acara Penyampaian Hasil Pengawasan Pelaksanaan Arus Mudik Lebaran 1445 H / 2024 M, Senin (27/5/24).

Kebijakan perjalanan mudik yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan, kata Bobby, merupakan bagian yang penting dari upaya pemerintah sebagai mana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni untuk melindungi warganegara dan masyarakat.

“Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memastikan keselamatan dan keamanan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, ” jelasnya.

Dilaporkan Bobby, pada tahun 2024 ini, pengawasan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memastikan penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan mudik memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan.

Selain itu, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan keselamatan dan keamanan saat mudik lebaran, Bobby juga menyampaikan bahwa Ombudsman telah melakukan pengecekan, mulai dari fasilitas sarana dan prasarana, keamanan transportasi, kesiapan pengemudi, kesiapan petugas, hingga kelancaran arus mudik lebaran.

“Penyelenggaraan pelayanan publik terkait arus mudik yang telah berlangsung menunjukkan bahwa kolaborasi yang sangat baik telah berlangsung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, dan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, ” imbuhnya.

Menurut Bobby Hamzar, ada sejumlah indikator yang memperlihatkan hasil lebih baik dalam pelaksanaan arus mudik lebaran tahun ini, diantaranya kecepatan rata-rata kendaraan dari Jakarta – Semarang yang lebih baik dibandingkan tahun 2023, serta jumlah korban kecelakaan saat mudik yang jauh  menurun dibandingkan tahun lalu.

“Tentu indikator-indikator ini membahagiakan kita semua untuk bisa kita pertahankan dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” pungkas Bobby.

Acara Penyampaian Hasil Pengawasan Pelaksanaan Arus Mudik Lebaran 1445 H / 2024 M ini juga diikuti oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau secara virtual.***(mr)

Pemkab Inhil Evaluasi Pembanguan Hingga 20 Mei 2024

Penulis
Supian
-
Pemkab Inhil Evaluasi Pembanguan Hingga 20 Mei 2024

Inhil(SegmenNewa.com)- Penjabat Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT dengan didampingi Plh. Sekda dan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Inhil memimpin Rapat Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Inhil untuk Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2024, Senin (27/05/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula lantai 5 Kantor Bupati ini ditaja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Inhil dengan diikuti seluruh Kepala OPD juga Camat se Kab. Inhil.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat sekaligus melakukan evaluasi capaian kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tanggal 20 Mei 2024 yang bersumber dari APBD, DAK Fisik / Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi dan hal – hal yang dianggap penting lainnya.

Sebagai informasi, secara keseluruhan, realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Daeaerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tanggal 20 Mei 2024 yaitu sebesar 26,65% untuk realisasi fisik dan 21,58% untuk realisasi keuangan.

Dihadapan para peserta rapat, Penjabat Bupati Inhil H. Herman, SE, MT meminta mengintruksikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil untuk serius dan sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya.

“Khusus beberapa OPD yang capaiannya masih rendah dan dibawah target, saya berpesan untuk fokus meningkatkan kinerjanya dengan program perencanaan dan pelaksanaan sedini mungkin sekaligus melakukan evaluasi secara berkelanjutan serta membuat inovasi dan terobosan di lingkungan kerjanya”, tegas Pj. Bupati.

“Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin sehingga target dan capaian kerja bisa dioptimalkan semaksimal mungkin”, ucapnya.

Untuk kedepannya Rapat Laporan Evaluasi  Pembangunan ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.***(sup/)

1...269270271...3,057Halaman 270 dari 3,057
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media