Beranda blog Halaman 2801

Pusat Kucurkan dana APBN Rp 7 M Untuk Peternakan Siak

Penulis
Redaksi
-

sapi siakSiak (SegmenNews.com)– Pemerintah Pusat menyalurkan dana APBN ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melalui Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlut) sekitar Rp 7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sapi untuk pengembangan ternak sapi dan potong sebanyak 1.152 ekor dan pembibitan sebanyak 55 ekor.

Dari 1.152 ekor yang sudah terealisasikan sekitar 442 ekor, dan dibagikan ke 32 Kelompok tani, saat ini 11 kelompok yakni Kecamatan Lubuk Dalam sebanyak 36 ekor, dan Kecamatan Kerinci Kanan sebanyak 144 ekor, serta Kecamatan Kotogasib 42 ekor. Sementara Kecamatan yang belum tersalurkan dan masih ada kekurangan masih menunggu datangnya sapi-sapi bantuan tersebut.

Kepala Disnakkanlut Siak Susilawati, Kamis (3/10/13) menyampaikan bahwa bantuan pengadaan sapi yang dibeli dengan dana APBN Pusat sebahagian sapi sudah disalurkan ke kelompok tani yang sudah tercatat.

“Ini merupakan kerja keras Pemkab Siak melalui Disnakkanlut untuk meraih dana APBN, dalam hal ini kita diberikan dana APBN sekitar Rp 7 miliar untuk pengadaan sapi pengenbang dan pembibitan. Total sapi sekitar 1.152 dan akan di bagikan ke kelompok tani, saat ini sudah ada sebahagian yang sudah disalurkan,” terang Susilawati.

Dengan adanya bantuan Pemerintah Pusat ke Pemkab Siak melalui Disnakkanlut ini tentunya diharapkan, para kelompok tani yang menerima bantuan sapi tersebut dapat mengembangkan dan pembibitan sesuai yang diharapkan. Dan hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya petani ternak.

“Dengan adanya bantuan sapi dari Pusat ini, diharapkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dapat memeliharanya dengan baik dan juga dapat mengembangkan sapi-sapi ini sesuai dengan yang diharapkan. Karena hal ini juga dapat meningkatkan ekonomi para petani ternak,” harap Kadisnakkanlut Siak Susilawati.***(rinto)

Laporan Korupsi di Riau 1.787

Penulis
Redaksi
-

korupsi dan suapPekanbaru (SegmenNews.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima sebanyak 57.946 laporan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai elemen masyarakat di tanah air. Di antaranya, dari Provinsi Riau dengan jumlah mencapai 1.787 laporan.

Menurut rilis KPK yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) lewat pesan elektronik kepada Antara di Pekanbaru, Kamis malam, sebanyak hampir 60 ribu laporan terkait korupsi tersebut merupakan pengaduan masyarakat yang diajukan sejak 2004 hingga 2012. Dari laporan tersebut, disampaikan, DKI Jakarta merupakan daerah dengan “segudang” atau terbanyak dilaporkan kasus-kasus korupsi, yakni mencapai 10.738 kasus.

Disusul Provinsi Jawa Timur dengan jumlah laporan mencapai 5.655 laporan kasus, Sumatera Utara sebanyak 5.207 laporan, dan Provinsi Jawa Barat ada sebanyak 4.725 laporan. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.814 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 2.706 laporan, serta Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1.780 laporan. Kalimantan Timur sebanyak 1.742 laporan, dan yang terakhir Provonsi Jambi ada sebanyak 1.293 laporan.

Sebelumnya juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, bahwa setiap laporan yang diterima oleh lembaga tersebut akaan dipelajari terlebih dahulu. Setelah dilakukan tahapan tersebut, kata dia, baru kemudian dilakukan upaya-upaya lanjutan termasuk penyelidikan.

“Dalam setiap laporan tentu ada proses yang harus dilalui. Berkas-berkas yang diterima juga tidak bisa sembarangan di jalankan, butuh dipelajari terlebih dahulu,” katanya seperti dilansir dari antara. (ant/r4n)

Ini Laporan JCH Rohul dari Mekkah

Penulis
Redaksi
-

mekkahRokan Hulu (SegmenNews.com)– Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, menyatakan bahwa berdasarkan laporan rutin yang diterimanya dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Rohul Ahmadi SHI dan Damrah SSos dari Makkah, Jamaah Calon Haji (JCH) Rohul saat ini berada di Makkah dan berada dalam keadaan sehat wal afiat.

Demikian disampaikannya kepada wartawan, menjawab pertanyaan tentang kondisi JCH Rohul di Arab Saudi, Jum’at (4/10/2013) bertempat di kantornya, Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Pasir Pengaraian.

Ahmadi dan Damrah melaporkan bahwa JCH Rohul yang berada di daerah Jumaizah, maktab 305, An-Nawal Golden Hotel, 2 KM dari Masjidil Harom Makkatul Mukarromah, secara umum berada dalam keadaan sehat wal afiat. Kegiatannya adalah sholat berjamaah di Masjidil Harom dan ada juga yang melaksanakan Thowaf sunat dan bahkan Umroh sunat.

Namun demikian, ada juga yang tidak bisa sholat berjamaah setiap waktu ke Masjidil Harom, khususnya bagi JCH yang lanjut usia (lansia). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan sebagai persiapan untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah yang akan datang.

Ditambah dengan kondisi Masjidil Harom yang sedang direnovasi, lapangannya sedikit menyempit, dan JCH berdesak-desakan, sebab JCH saat ini berduyun-duyun berkumpul ke Makkah.

Ahmadi dan Damrah juga melaporkan bahwa JCH Rohul atas nama Siabah bin Yakub Lubis, yang terkena serangan jantung dan sempat dirawat di Balai Pengeobatan Haji Indonesia (BPHI) Madinah, saat ini sudah berada di Makkah bersama JCH Rohul lainnya. Namun kondisi Pak Siabah masih sakit dan dirawat di BPHI Makkah.

Ahmad Supardi Hasibuan memohon doa umat Islam Rohul, baik yang di tanah suci maupun di tanah air, agar mendoakan pak Siabah supaya cepat sembuh dari penyakitnya, sebab sampai saat ini yang bersangkutan belum melaksanakan umroh haji, yaitu belum thowaf, belum sa’i, dan belum tahallul. Beliau belum diijinkan oleh dokter untuk melaksanakan umroh, sebab kakinya masih bengkak, tegas Ahmad Supardi.

Ahmadi juga melaporkan bahwa pak Salim Yus yang sempat tertinggal di Batam karena ditengarai sakit menular TBC, saat ini sudah bergabung kembali dengan kloter 13 JCH Rohul dan Kota Pekanbaru. Pak Salim Yus telah bergabung kembali dengan kloter awalnya dan telah berkumpul dengan istrinya, jelas Ahmadi, TPHD Rohul yang juga Kepala KUA Tambusai Utara. (r4n)

Wou, Riau Peringkat Tujuh Terkorup di Indonesia

Penulis
Redaksi
-

korupsiPekanbaru (SegmenNews.com)- Provinsi Riau sejak tahun 2004-2012 lalu tercatat sebagai provinsi terkorup nomor 7 se-Indonesia. Tercatat 1787 Laporan Korupsi yang masuk ke KPK.

Demikian disampaikan Koordinator Devisi Hukum dan Monitoring pradilan ICW, Emerson Yuntho, Kamis (3/10) usai pelatihan monitoring fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Riau merupakan 10 Provinsi dengan laporan dugaan korupsi tertinggi yang dilaporkan ke KPK. Laporan yang masuk itu 1.787,” jelasnya.

Bahkan jika dilihat melalui kerugian negara, Bumi Lancang Kuning adalah Provinsi terkorup yang merugikan negara hingga RP 1,2 triliun. “Hasil pantauan sementara RCT (Riau Corruprtion Trial) dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya ada 39 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi Riau,” tambahnya.

Menurutnya bentuk korupsi yang terjadi pada umumnya merupakan markup, penggelapan dan laporan fiktif atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rovinsi dan kabupaten/kota.

Anggaran yang dikorup terendah tingkatan Kabupaten/Kota senilai RP 200 juta di Dumai hingga tertinggi terjadi di Rokan Hilir.

“Angka ini sangat miris yang harus kita kawal agar kedepan penanganan kasus korupsi bisa lebih baik,” tukasnya. (chir/ur)

 

Dua Tersangka Korupsi BLK Siak Belum Ditahan

Penulis
Redaksi
-

koruptorSiak (SegmenNews.com)– Dua orang tersangka Korupsi lahan Balai latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Menpura tahun 2006 yang merugikan Negara Rp 302 Juta yakni, STR mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setrekatariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Siak, juga mantan Kabag Humas Setdakab Siak dan tersangka JM, mantan Camat Menpura belum dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan.

Kerugian Negara tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Riau. JM telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2011. Namun STR baru dilakukan pemeriksan, Kamis (3/10/13) oleh Kajari Siak, Zainul Arifin dan Kasi Pidana Khusus, Jendra Firdaus.

STR datang ke kantor Kejari Siak mengenakan baju pitih didampingi Penasehat Hukumnya.

Kajari Siak melalui Kasi Pidsus, Jendra Firdaus membenarkan pemeriksaan tersangka STR tersebut untuk melengkapi berkas-berkas dan begitu pula untuk para saksi-saksi.

“Setelah kita jadwalkan, tersangka STR datang dengan didampingi pengacaranya dan siap untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan BLK tersebut,” ujar Jendra Firdaus. (rinto)

Bupati Siak Raih Piala WTN dari Kemenhub RI

Penulis
Redaksi
-

Bupati Siak Syamsuar menerima Piala WTN dari Kemenhub RI
Bupati Siak Syamsuar menerima Piala WTN dari Kemenhub RI

Jakarta (SegmenNews.com)– Bupati Siak Syamsuar menerima piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Dr. Suroyo Ali Moeso di Jakarta, Kamis (3/10/13).

Piala WTN diberikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, karena mampu atau sukses menciptakan suasana tertip berlalulintas dan infrasruktur perhubungan darat dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi pengendara.

Bupati Syamsuar mengatakan bahwa penghargaan ini harus dipertahankan dan terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap seluruh sarana berlalulintas agar tertib.

“Penghargaan ini atas partisipasi atau kerjasama masyarakat dalam tertib serta displin dalam berlalu lintas di Kabupaten Siak, dan kita berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Siak,” tukasnya.

Sementara itu Kapolres Siak AKBP Dedy Rahman Dayan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Siak Said Arif Fadilah yang ikut mendampingi Bupati menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi agar dapat bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan sarana dan prasaran bidang lalu lintas.

Walaupun sudah menerima penghargaan pihak Pemkab Siak dan Dishub akan terus berupaya belajar agar dapat lebih baik kedepannya ,sehingga dapat mempertahankan piala itu.***(adv/rinto)

Wagubri: Belum ada Solusi Konkrit Krisis Listrik PLN

Penulis
Redaksi
-
HR Mambang Mit
HR Mambang Mit

Pekanbaru (SegmenNews.com)– Kamis (3/10) Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan bertemu dengan Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Dirut PT PLN Pusat di Jakarta. Hal itu menyusul gerahnya masyarakat Riau terhadap listrik PLN yang kerap padam tak menentu.

Menurut Mambang, dirinya sudah melakukan pertemuan khusus dengan GM PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau terkait persoalan ini, namun tidak ada kepastian berakhirnya krisis listrik ini.

“Belum ada solusi kongkrit, PLN hanya bisa berharap pengadaan genset pada 2014. Kita harus mendesak adanya solusi jangka pendek dulu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wagubri telah memanggil GM PLN WRKR baru-baru ini. Dalam pertemuan itu terungkap, PLN tidak memiliki solusi nyata saat ini, dan berharap pembangkit yang dalam masa perbaikan segera beroperasi, debit air PLTA Koto Panjang kembali naik, serta baru mewacanakan penyewaan genset pada Maret 2014 mendatang.

“Dalam menyewa genset tersebut membutuhkan proses sekitar 3 hingga 6 bulan, bukan waktu sedikit, dan pihak provider dari genset tersebut bisa kewalahan dalam mengantisipasi listrik tersebut, bisa jadi order dari provider tersebut dari 500 hingga 600 MW dalam satu waktu, sementara itu proses pelelangan tersebut bisa memakan waktu hingga 2 bulan,”paparnya

GM PLN Riau-Kepri, Dodi Pangaribuan menyadari persoalan defisit daya yang berujung pada pemadaman bergilir selalu terjadi di Riau. Namun anehnya pihak PLN tidak pernah melakukan langkah antisipasi nyata.

“Penyewaan genset terus dilakukan pada maret 2014 mendatang menunggu proses pelelangan tersebut, mesin sewa pun bisa beroperasi jika musim kemarau datang dan kita siap mengantisipasi hal tersebut,”sebutnya

Ia menginginkan agar krisis listrik di Riau tidak terlalu berlarut-larut.” Kita melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov Riau untuk menyampaikan kondisi listrik di Riau seperti apa saat ini,”sebutnya,

Dodi berkilah pihaknya telah berupaya melakukan antisipasi. Ia mengatakan PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir akibat tidak siapnya sejumlah pembangkit beroperasi.

Seperti kerusakan yang terjadi di PLTU Ombilin , sebut Doddy, percepatan krisis listrik yang ditawarkan adalah melakukan shift terhadap pegawai di PLTU tersebut untuk memperbaiki.”biasanya kita menerapkan dua shif sekarang menjadi tiga shift untuk memperbaiki PLTU tersebut serta menyelesaikan krisis listrik lebih cepat,”paparnya.

Doddy juga mengharapkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak PLN masyarakat bisa mengerti dengan kondisi defisit listrik yang memang tidak terelakkan itu.”Kami berjanji, pada Oktober 2013, krisis listrik di Riau sudah teratasi,”harapnya

Namun dia juga berjanji akan ada solusi-solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.”Untuk upaya jangka panjang adalah penambahan suplay arus lewat sejumlah pembangkit lainnya. Nantinya arus akan dipasok lewat jalur interkoneksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit mengharapkan ada solusi dalam waktu dekat yang dilakukan oleh pihak PLN, “Kita harapkan PLN jangan hanya janji saja yang diberikan, namun segera mengatasi krisis listrik yang menjadi keresahan masyarakat. Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan kenapa bisa ada genset. Kenapa Riau harus sewa genset, padahal di Riau mempunyai sumber energi yang lumayan besar, kenapa tidak itu yang dimanfaatkan,” cetus Mambang.

Selain itu, Wagubri juga berkomunikasi dengan pihak Direktur PLN di Jawa dan Sumatera, agar supply gas yang ada di duri bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.(lis/ur)

 

Wakaf Potensi Besar Yang Tak Berdaya

Penulis
Redaksi
-

kemenag 2Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Wakaf adalah potensi umat yang sangat besar, yang apabila dapat dikelola dan diberdayakan dengan menggunakan manajemen modern, maka akan menghasilkan dana dan asset yang cukup besar, yang dapat dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA ketika membuka secara resmi Orientasi Pengelola Lemba Wakaf di lingkungan Kemenag Rohul, bertempat di hotel Gelora Bakti, Pasir Pengaraian, Kamis (1/10/2013).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 orang peserta, yang terdiri dari Pejabat Kemenag, Kepala KUA, Nazir Wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tokoh adat, para Ustaz, dan praktisi wakaf, dengan nara sumber Kakan Kemenag Rohul, Kabid Urais/Binsyar Kanwil Kemenag Riau, dan praktisi wakaf Rohul.

Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan, di negara-negara Timur Tengah, pengelolaan wakaf diatur oleh satu kementerian, seperti Kementerian wakaf. Masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf itu sangat besar dalam pandangan masyarakat Timur Tengah.

Bandingkan dengan di negeri kita tercinta Indonesia, dimana wakaf hanya dikelola oleh seorang Direktur dan bukan pula oleh Direktur Jenderal. Hal ini menandakan bahwa dalam pandangan pemerintah kita, urusan wakaf hanyalah urusan kecil dan bahkan sepele, tegas Kakan.

Ahmad Supardi yang juga Ketua Dewan Penasehat BAZ Rohul ini, menyatakan bahwa pola fikir atau sudut pandang atas sesuatu, akan melahirkan tindakan yang sama dengan pola fikir tersebut. Jadi segala sesuatunya tergantung pada sudut pandang kita masing-masing.

“Jika pola fikir kita menyatakan bahwa urusan wakaf adalah urusan sepele, maka tindakan kitapun akan bersifat sepele. Tetapi sebaliknya, jika pola fikir kita menyatakan bahwa urusan wakaf adalah urusan besar, maka tindakan dan perhatian kitapun akan besar,” tegas Ahmad Supardi.

Ahmad Supardi berharap, agar umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam Rohul, menempatkan persoalan wakaf dalam urusan besar dan penting, sehingga tindakan kitapun akan besar dan penting pula. (r4n)

Pileg 2014, KPUD Pelalawan Kurangi 2000 Data Pemilih

Penulis
Redaksi
-
Ketua KPUD Pelalawan, Ir.H.Abdul Hamid
Ketua KPUD Pelalawan, Ir.H.Abdul Hamid

Pelalawan (SegmenNews.com)– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pelalawan akan melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Sebab melalui pembersihan dan pemutakhiran data DPS yang awalnya mengalami penggelembungan pemilih dikurangi hingga 2000 data pemilih.

Pengurangan itu disebabkan adanya kesalahan data seperti penggandaan nama, pemilih yang sudah meninggal maupun yang sudah pindah dan lain sebagainya, maka ada sekitar 2000 pemilih yang dikurangi atau dihapus dalam DPS valid terakhir dan akan ditetapkan menjadi DPT Pileg 2014 pada 12 Oktober mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPUD Pelalawan, Ir.H.Abdul Hamid, Kamis (3/10/13. Menurut Abdul Hamid,ditundanya DPT Pileg 2014 Kabupaten Pelalawan dikarenakan data yang telah diterima dari PPS di tingkat desa beberapa waktu yang lalu ternyata terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah pemilih untuk legislatif mendatang, menimbang pada Pilgub kemarin.

“Sungguh aneh, nama DPS yang terdata itu tak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh sebab itu, kami menunda penetapan DPT untuk Pileg 2014 kemarin untuk validitasi DPS Pileg.Sekarang Kita sudah punya DPS yang valid dan dalam proses penyusunan.Dalam Rapat Pleno Penetapan DPT Pileg 2014 nanti akan dihadiri oleh seluruh Parpol,Panwas,PPK dan perangkat – perangkat lainnya,” terangnya.

Ditambahkan Abdul Hamid, sesuai aturan KPU RI, memang semestinya DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 itu ditetapkan pada Jum’at, 13 September yang lalu. Namun dikarenakan beberapa hal, terutama untuk validitasi kembali data DPS yang diduga banyak yang ganda,pemilih yang sudah meninggal ataupun yang sudah pindah dan banyak ditemukannya data pemilih yang tidak jelas sehingga penetapan DPT Pelalawan ditunda.

“Kita menduga kemarin ada manipulasi data DPS oleh sejumlah oknum yang mempunyai kepentingan,” tandasnya.

Pada Pilgub lalu, lanjut Abdul Hamid, jumlah TPS di Kabupaten Pelalawan sebanyak 612 TPS dengan jumlah pemilih 600 jiwa per TPS sedangkan Pileg akan ada TPS sebanyak 637 buah dengan jumlah pemilih 500 per TPS.

“Sebagai perbandingan, pada Pilkada Riau 2013 lalu, DPT Pelalawan berjumlah 228.332 pemilih dengan komposisi pemilih laki – laki berjumlah 119.243 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 109.089 pemilih. Sedangkan untuk Pileg nanti Kita belum bisa menyebutkan jumlah DPS yang sudah valid karena dalam proses penyusunan. Namun yang jelas mengalami pengurangan sebanyak 2000 pemilih sari DPS pada awal saat terjadi penggelembungan pemilih,” Pungkasnya.

Selanjutnya, setelah Kita menetapkan DPT Pileg 2014 nanti,KPU akan melakukan evaluasi untuk partisipasi pemilih.Soalnya, pada Pilgub lalu kurang-lebih sebanyak 30.000 orang di Kabupaten Pelalawan yang tidak ikut berpartisipasi memilih Riau Satu. Tingkat partisipasi yang minim ini bisa jadi karena keinginan mereka sendiri yang tidak memilih dan bisa jadi akibat data yang tidak valid.

“Persoalan-persoalan seperti ini yang akan kita evaluasi lagi. Selain untuk menghindari manipulasi data pemilih juga meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan himbauan KPU RI agar dalam Pileg nanti ditargetkan 75 persen tingkat partsipasi masyarakat dalam memilih,” ujarnya.

Apalagi, masih kata Abdul Hamid, pada Pilgub lalu kurang-lebih sebanyak 30.000 orang di Kabupaten Pelalawan yang tidak ikut berpartisipasi memilih Riau Satu. Tingkat partisipasi yang minim ini bisa jadi karena keinginan mereka sendiri yang tidak memilih dan bisa jadi akibat data yang tidak valid.

“Sesuai dengan himbauan KPU RI agar dalam Pileg nanti ditargetkan 75 persen tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Saya juga menghimbau pada masyarakat agar aktif mengecek namanya dan jangan hanya menunggu agar data bisa dimasukkan. Karena tak menutup kemungkinan nama kita digandakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan tertentu pula,” tutupnya. (fin)

HUT Korpri ke-42, PNS Rohul Ikuti Lomba

Penulis
Redaksi
-

bupRokan Hulu (SegmenNews.com)– Dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-42 tahun 2013, para PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu bakal mengikuti berbagai lomba seperti, lomba membaca UUD 1945, Panca Setya Korpri di aula gedung Bupati.

Sementara dibidang olahraga yakni, pertandingan bola volly, futsal yang dilaksanakan dalam sepekan dimulai tanggal 3 Oktober 2013.

Sekretariat KORPRI Rokan Hulu, Muharjhan, J S.STP tadi pagi bahwa berbagai pertandingan itu untuk memacu semangat dan kualitas dalam pemantapan kelembagaan hingga peningkatan kompetensi Sumber Daya manusia PNS.

“Kita harap dengan di adakannya berbagai lomba ini, jalinan silaturrahmi mereka semakin erat,” paparnya. (r4n)

1...2,8002,8012,802...3,060Halaman 2,801 dari 3,060
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media