DPRD Bentuk Pansus Bahas Ranperda

Siak
Parlemen

Penulis

Kamis, 3 Oktober 2013

Siak (SegmenNews.com)– Dua panitia khusus (Pansus) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak untuk menggodok 5 ranperda yang diajukan Pemkab Siak, tengah melakukan persiapan untuk proses pembahasan. Namun kesibukan selaku Tuan Rumah tiga cabang olahraga pada PON XVIII diharapkan tidak mengganggu proses pembahasan ranperda tersebut.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal, bahwa setelah pengesahan RAPBD Perubahan 2012, dan pelaksanaan Paripurna penyampaian tiga Ranperda SOTK, DPRD menjadwal sejumlah kegiatan anggota selama proses akan dibentuknya pansus untuk perda SOTK Pemkab Siak.

“Sebelumnya kita telah bentuk dua pansus untuk 5 ranperda. Kita harap seiring kosongnya agenda dewan, mereka menggesa pembahasannya. Karena Perda RTRW yang dibahas Pansus A, akan sangat berpengaruh terhadap realisasi sejumlah program yang dituangkan dalam APBD 2012. Kita harap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak tersebut segera dapat diselesiakan dan disahkan,” ujar Zulfi Mursal.

Dikatakan Zulfi Mursal, hasil kerja pansus akan dilaporkan kepada DPRD dalam sidang paripurna. Dan setelah itu, dewan akan mabil sikap terkait disahkan atau tidaknya ranperda yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPRD sesuai tahapan yang telah diatur dalam pembuatan aturan perundangan.

Ketua Pansus A DPRD Siak Ismail Amir menyebutkan selain perda RTRW yang perlu segera dibahas, juga terdapat satu ranperda lainnya yakni ranperda penanggulangan kemiskinan.

“Kita sadari bahwa perda RTRW sangat diharapkan segera disahkan, namun demikian begitu peliknya persoalan berkenaan perda RTRW tersebut membuat pansus akan bekerja lebih hati-hati dan berupaya menghimpun informasi terkait RTRW Kabupaten dalam perda RTRW sebelumnya,” tegas Ismail Amir.

Ditempat terpisah Ketua Pansus B yang bakal menggodok tiga raneperda yakni Pedoman pengelolan sampah, ranperda rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah dan raperda penyelenggaraan kepariwisataan, Mester H Hamzah, menyebutkan bahwa dalam pekan ini, pansus B akan membahas dua ranperda berkenaan pariwisata terlebih dahulu.

“Karena tigas kita bahas tiga ranperda, kita harus lakukan pemilahan dulu. Untuk itu, kita akan segera bahas dua ranperda berkenaan kepariwisataan terlebih dahulu. Jika tidak ada halangan akan kita lakukan mulai pekan ini,” ungkap Mester.

Sedangkan untuk ranperda pedoman pengelolaan sampah akan dilakukan jika pembhasan ranperda kepariwisataan telah selesai, sehingga pansus bekerja lebih fokus.***(adv/ra/rin)

Polisi Bersihkan Ranjau Paku di Pekanbaru

Headline
Pekanbaru
Segmen Terkini

Penulis

Redaksi

Kamis, 3 Oktober 2013

Pekanbaru (SegmenNews.com)– Jajaran Kepolisian Polda Riau terus berupaya membersihkan ranjau paku yang di tebar oleh Oknum tak bertanggung jawab yang merugikan pengendara di jalan-jalan Protokol Pekanbaru.

Pihak kepolsian telah banyak menerima laporan terkait ranjau paku yang bertebaran di jalan-jalan. Oleh itu pihak kepolisian harus bekerja ekstra untuk mengantisipasinya.

Dalam operasi pembersihan ranjau paku di jalan Tuanku Tambusai kemarin terbukti pihak kepolisian mendapati ratusan ranjau paku yang di ambil menggunakan magnet. Pembersihan ranjau paku akan terus dilakukan, hingga pengendara merasa aman berkendara.

Kapolres Pekanbaru, Kombes Pol R Adang Ginanjar melalui Kasat Sabhara, Kompol Bob martin, Rabu kemarin mengingatkan kepada masyarakat, jika menemukan atau mengetahui penebar paku agar memberitahukan ke kepolisian dengan pusat aduan ke 110. (den)

Ketua MK Ditangkap KPK

Hukum
Nasional
Segmen Terkini

Penulis

Redaksi

Kamis, 3 Oktober 2013

Jakarta (SegmenNews.com)– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dibekuk KPK. Bersamanya ikut ditangkap anggota DPR dari Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, serta seorang pengusaha, dan swasta. Namun sejumlah saksi ikut diperiksa KPK.

“Total ada 13 orang yang diperiksa,” kata juru bicara KPK Johan Budi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/10).

Tapi tidak semua mereka yang diperiksa itu terkait langsung. Sebagian dari mereka bukan pelaku. “Ada juga sopir yang diperiksa sebagai saksi,” tambah Johan.

Mereka yang diperiksa masih berstatus sebagai terperiksa. KPK masih melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam sebelum menetapkan menjadi tersangka.

Akil ditangkap pada Rabu (2/10) malam di rumah dinasnya di Widya Chandra. KPK menyita uang Rp 2-3 miliar. (lis)

Nikita Mirzani Ngaku Tanpa Busana di Majalah Payboy

Segmen Terkini

Penulis

Redaksi

Kamis, 3 Oktober 2013

SegmenNews.com– Nikita Mirzani kembali menuai kontroversi. Ia mengaku baru saja melakukan pemotretan syur dengan majalah pria dewasa Playboy Amerika.
Pemotretan tersebut dilakukan di Bali beberapa waktu lalu. Nikita melakukan sesi pemotretan untuk Playboy tepat setelah foto prewedding di tempat yang sama.

“Sebenernya udah lama. Mau terbang buat pemotretan malah ke Polda. Yaudah gue malah dipesantren (penjara). Baru sekarang deh,” ucapnya saat menghadiri acara Show Imah Trans TV, Rabu (2/10/2013).

Nikita mengaku menanggalkan busananya untuk sesi pemotretan. Tapi, ia tak ingin dilihat sebagai sesuatu yang vulgar.

“Nggak pakai baju, telanjang. Naked. Tapi naked-nya nggak kelhiatan payudaranya, organ intimnya. Itu benar-benar cuma lekukan tubuhnya aja yang dilihat,” jelasnya.

Menurut Nikita, karena keluarganya sudah mengetahui sifatnya, mereka mendukung kariernya, meskipun mengundang kontroversi. Ketika ditanya kapan sesi fotonya akan ditampilkan dalam majalah tersebut, artis berusia 27 tahun itu belum bisa memastikan. (**dtc)

Prestasi Buram Dunia Pendidikan

Pendidikan
Segmen Terkini
Tokoh

Penulis

Redaksi

Kamis, 3 Oktober 2013

**Anggota DPRD Rokan Hulu Komisi III, Ismail Hamkaz SAg, Msi**

Kebutuhan akan dunia Pendidikan sudah di amanatkan ada Undang-Undang 1945 dan sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakannya. Sebab kecerdasan anak bangsa sudah menjadi jati diri Bangsa Indonesia dan agen Of Cange di seluruh pelosok Negeri.

Untuk itu diperlukan sarana dan Prasarana sebagai penunjang pendidikan berkualitas pula. Penunjang itu juga harus dilakukan pemerataan hingga ke pelosok Desa. Di Kabupaten Rokan Hulu saja, diusia 14 tahun semenjak dimekarkan dari Kabupaten Kampar masih banyak jeritan dan teriakan akan kebutuhan sarana dan Prasarana Pendidikan.

Jumlah siswa sudah tak sebanding dengan ruang kelas belajar yang ada, begitu juga dengan tenaga pendidik di Kecamatan yang jauh dari Kota belum memadai.

“Saya melihat pembangunan pendidikan hanya tersentra atau sentralisasi pendidikan di ibukota Kabupaten atau yang berada di pinggir Provinsi atau di jalan-jalan Nasional,” sesal Ismail.

Sebagai contoh Konkrit bahwa hingga saat ini Dispora Rokan Hulu terkesan belum ada niat untuk membangun salah satu sekolah dasar yakni, SD 012 di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, padahal sekolah itu sudah di Negerikan sejak tahun 1987.

Pembangunan kelayakan sekolah itu sudah diperjuangkan sejak tahun 2010 lalu. Bahkan semua yang disarankan Kadispora Rokan Hulu sudah dilakukan seperti, proposal pengajuan bantuan pembangunan RKB, melalui reses dan dibangun melalui swadaya masyarakat. Tapi hingga detik ini belum ada satupun yang dilakukan Dispora kegiatan untuk pembangunan RKB melalui ABPD Rokan Hulu.

SD itu hanya dibangun dari swadaya masyarakat yang terbuat dari papan. Sekolah itu baru akan mendapatkan bantuan dari APBN untuk pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2013. Sedangkan salah satu sekolah di Ibukota Rokan Hulu, baru berdiri 2 tahun sudah mendapatkan bantuan bangunan 6 RKB. Inikah keadilan Dunia Pendidikan?.

Tak hanya itu, Ismail juga sangat menyayangkan hal serupa juga terjadi di berbagai Kecamatan di Rokan Hulu seperti, di Kecamatan Kunto Darussalam, Bonai, Pagaran Tapah, Kepenuhan. Sekolah SD di sana sangat membutuhkan sarana dan Prasarana Pendidikan terutama lagi sekolah di lokasi rawan banjir.

Jika semua di akomidir, tentunya tidak ada lagi teriakan maupun jeritan rakyat akan prasarana pendidikan, dan itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

“Kita sudah sering menyuarakan akan kebutuhan sekolah yang mendesak ini, dimana rakyat yang berada di pinggiran harus mendapatkan kue pembangunan ini untuk penunjang pendidikan dan kecerdasan anak di tengah penderitaan ekonomi yang mendera mereka,” jelasnya.

Seharusnya Disdikpora Rokan Hulu meriview kembali tanpa ada pandang bulu (pilih kasih), dan membangun keterbukaan ke profesionalan. (r4n/rls)

Anggota DPRD Komisi III Rokan Hulu: Ismail Hamkaz SAg,Msi

Dewan: Perjuangkan Nasib CPNS K2

Siak
Parlemen

Penulis

Redaksi

Rabu, 2 Oktober 2013

Siak (SegmenNews.com) – Fraksi PKS DPRD Siak mengajak Bupati Siak, Drs. Syamsuar, M.Si untuk bersinergi dalam memperjuangkan nasib para Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang berstatus K2.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Siak, Mester Hamzah, S.Ag, rekruitmen CPNS jalur K2 semestinya tidak melalui test dengan
pembatasan kuota, namun cukup hanya dengan verifikasi kelengkapan berkas.

“Demi terwujudnya hal tersebut, Bupati harus langsung turun tangan dan bersinergi dengan DPRD,” ujarnya, Rabu (25/9-2013) di
kantor DPRD, Gedung Panglima Ghimbam.

Mester menilai, aturan pemerintah pusat yang memberlakukan test bagi honorer K2, sangat tidak adil. Apalagi dengan
pemberlakuan kuota persentase kelulusan.

“Harusnya seperti penerimaan CPNS K1 yang sudah diangkat menjadi PNS baru-baru ini,” tegas anggota komisi III DPRD Siak ini,
seraya mendesak pemerintah daerah untuk all out dalam memperjuangkan nasib CPNS K 2 agar bisa diterima 100 persen tanpa test.

Ia menambahkan, dengan perjuangan ini, Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PAN RB) serta
Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan dapat melihat kondisi riil di daerah dan mengangkat CPNS K2 tanpa.***(adv/rin)

Listrik Sering Padam, Dewan Gerah

Siak
Parlemen

Penulis

Redaksi

Rabu, 2 Oktober 2013

Siak (SegmenNews.com)- Kondisi listrik PLN di kota industri Perawang sering mati hidup alias byarpet. Hal ini tentu membuat gerah warga masyarakat sekitar. Mereka pun mengadukan hal tersebut ke anggota DPRD Siak.

“Sudah berbulan-bulan listrik PLN di Perawang, byarpet, dan makin lama makin parah. PLN sepertinya acuh, tanpa menghiraukan
keresahan konsumen,” ungkap anggota fraksi PDI P DPRD Siak, Marudut di Siak.

Menurutnya, PLN seharusnya dapat memberikan alasan secara terbuka terkait penyebab krisis listrik. Dengan demikian, konsumen
menjadi tahu penyebabnya, dan tidak resah dibuatnya.

Selain itu, lanjutnya, PLN juga harus bisa memaksimalkan kinerjanya dalam menghadapi kendala penyebab mati hidupnya listrik
tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan.

“Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, masa masalah listrik saja tidak kunjung ‘merdeka’,” tegas politisi asal Perawang ini.
Diungkapkan, saat pihaknya mempertanyakan hal tersebut ke PLN, jawabannya karena debit air menurun. Padahal, apapun alasannya
seharusnya PLN mengekspos hal tersebut ke masyarakat, dan segera mengatasi kendala tersebut, dengan tidak membiarkanya
berlarut-larut.

Selanjutnya, kata Marudut, Pemda juga harus tanggap atas penderitaan masyarakat dengan berupaya mencarikan jalan keluar yang
terbaik.

“Jangan tunggu masyarakat dem rame-rame ke kantor PLN, baru berpikir untuk mengantasi,” cetusnya, seraya memastikan bahwa hal
tersebut, tidak menutup kemungkinan dilakukan masyarakat Perawang bila mereka sudah banyak mengeluhkan banyaknya perangkat
elektronik mereka yang rusak akibat listrik yang byarpet tersebut.***(rin)

Polisi Selidiki Tiga Kasus Kematian Oleh Bidan

Hukum
Pekanbaru
Segmen Terkini

Penulis

Redaksi

Rabu, 2 Oktober 2013

Pekanbaru (SegmenNews.com)– Aparat kepolisian Polda Riau tengah menyelidiki tiga kasus kematian yang diduga disebabkan kelalaian dan malpraktik seorang bidan EN, di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Menurut laporan resmi yang diterima Polda Riau pada Senin (30/9) dan di sampaikan kepada wartawan, Rabu, indikasi kasus tersebut dilaporkan oleh warga yang berbeda.

Kasus pertama, dilaporkan terjadi pada 18 Desember 2012 sekitar pukul 09.30 WIB, dengan tempat kejadian di lokasi praktik terlapor EN.

Korban diketahui bernama Nurlela Horbo (23), warga Dusun Air Hitam, Kelurahan Semunai, Kecamatan Pinggir, Bengkalis.

Kronologinya berawal ketika korban melahirkan anak pertamanya di tempat praktik terlapor.

Pelaku ketika itu merendam bayi yang baru dilahirkan pasiennya itu dengan es batu selama setengah jam dengan alasan untuk mengejutkan bayi tersebut.

Kemudian tersangka itu membawa bayi korban ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Basung untuk mendapatkan oksigen, namun bayi tersebut telah meninggal dunia.

Kejadian kedua juga dilaporkan pada Senin (30/9), berlangsung pada 8 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Sialang Rimbun, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Bengkalis.

Korban diketahui bernama Juleha, merupakan isteri dari pelapor, Wama (27), dengan saksi Tinak yang merupakan nenek korban.

Kronologi kejadiannya menurut laporan yang diterima kepolisian, berawal ketika korban melahirkan bayi dengan dibantu saksi, dengan kelahiran sehat dan normal.

Waktu itu, saksi kemudian memotong serta mengikat tali pusar bayi itu, namun tersangka kemudian memandikannya dengan merendamnya ke dalam es batu.

Alasannya sama dengan korban sebelumnya, yakni untuk mengejutkan bayi yang baru lahir itu.

Menurut keterangan saksi, setelah itu pelaku kemudian menjemur bayi tersebut dan kemudian memberikan lada hitam ke mulut bayi.

Setelah itu, kata saksi, sang bayi kemudian ditidurkan di tempat tidur dan tidak lama kemudian bayi yang baru dilahirkan itu meninggal dunia.

sumber:antara

SBY dan Presiden China Teken MoU Kawasan Industri Terpadu

Nasional
Segmen Terkini

Penulis

Redaksi

Rabu, 2 Oktober 2013

SegmenNews.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan beserta sejumlah delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2013. Xi Jinping beserta rombongan dijadwalkan berada di Indonesia hingga Kamis 3 Oktober 2013.

Kedua pemimpin negara akan membahas isu-isu yang menjadi prioritas bersama sesuai dengan kerangka Kemitraan Strategis. Di antaranya kerja sama ekonomi dan pembangunan, pertahanan dan keamanan, maritim dan perikanan, serta hubungan antar-masyarakat.

“Selain itu, kedua pemimpin akan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kerjasama di forum East Asia Summit, APEC, dan PBB,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah.

Presiden SBY dan Presiden Xi juga dijadwalkan akan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan termasuk perjanjian kerjasama pembangunan kawasan industri terpadu dan MoU kerjasama perikanan.

Selain bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Presiden Xi dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Ketua DPR RI Marzuki Alie, serta membuka pameran fotografi bertemakan hubungan bilateral RI-RRT. Kedua kepala negara ini juga menghadiri Business Luncheon dengan para pelaku bisnis dari kedua negara.

“Kunjungan Presiden Xi Jinping akan dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral yang sejatinya telah berkembang dengan pesat sejak ditandatanganinya Kemitraan Strategis pada tahun 2005,” kata Faizasyah. (**)

sumber: viva

Bupati Siak Sambut Tim Kemendagri

Advertorial
Segmen Terkini
Siak

Penulis

Redaksi

Rabu, 2 Oktober 2013

Siak (SegmenNews.com)– Program Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan memperpendek jarak pelayanan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan, ternyata program yang digagas oleh Bupati Siak ini yang mulai Januari 2012 lalu hingga sekarang sudah berjalan dua tahun kurang, akan tetapi program ini sangat dirasakan kemudahanya oleh masyarakat, selain pelayanan yang mudah, masyarakat juga tidak perlu kesulitan harus ke Kabupaten.

Menyikapi hal ini, merupakan sebuah komitmen pimpinan daerah untuk menerapkan pelayanan pemerintahan yang baik dan mudah, sejak penerapan pelayanan dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Kecamatan, Kabupaten siak telah dijadikan sebagai pilot projek pelayanan terpadu oleh Kementrian Dalam Negeri, sehingga mengharuskan daerah daerah lain berduyun duyun datang kesiak untuk belajar tentang penerapan pelayanan terpadu Satu Atap (PATEN).

Ternyata Program ini menjadi perhatian serius bagi Kementrain Dalam Negeri, karena sangat memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah untuk melimpahankan kewenangan dari Bupati kepada para Camat, dan di abupaten Siak telah dilaksanakan dan sudah berjalan cukup baik.

Karena itu Tim dari kementerian dalam Negeri sengaja untuk berkunjung di Kabupaten Siak yang terdiri dari sepuluh orang disertai dengan konsultan untuk berdiskusi tentang pelaksanaan pelimpahan kewenganan dari Bupati kepada Camat, yang akan di jadikan sebagai acuan untuk peraturan agar para kepala daerah bisa menerapkan pelayanan seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Siak, sehingga pelayanan masyarakat akan lebih mudah.

Rombongan dari kementrian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Edi Cahyono meminta kepada Bupati Siak H. Syamsuar tentang pikiran pikiran pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, sehingga Kementrian Dalam Negeri dalam membuat aturan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat, karena di Kabupaten Siak telah lebih dulu dlaksanakan dan sudah berjalan cukup baik, karena itu kementrian dalam Negeri akan menerapkan aturan agar diikuti oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

Bupati sak DRs H Syamsuar Msi, didampingi Asisten I H. Fauzi Azni, kepala bagian Pemerintahan Budhi Yuono, kepala Badan Pelayanan Satu Atap Heriyanto, menyambut baik atas rencana tim dari kementrian Dalam Negeri untuk meminta bantuan pikiran pikiran terkait pelaksanaan pelimpahan kewengana dari upati kepada Camat, tentunya atas nama Pemerintah Kabupaten Siak sangat menyambut baik, atas remcana ini.

Dan pemerintah abupaten siak akan membantu apa yang menjadi harapan dari Kementrian Dalam Negeri, sebab menurut BUpati Siak dengan adanya otonomi daerah yang saat ini hasil dari Otonomi daerah telah dirasakan oleh daerah sangat positif, dan otonomi daerah muncul tidak membuat raja raja kecil di daerah, akan tetapi meberikan keuntungan bagi daerah, hal ini tentunya bagaimana pimpinan daerah itu sendiri memaknai otonomi daerah.

Maka dengan adanya otonomi daerah akan memberikan peluang yang seluas luasnya bagi daerah untuk membangun dan mengelola daerah untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat. (adv/hms)

1...2,8012,8022,803...3,060 Halaman 2,802 dari 3,060