Pekanbaru (SegmenNews.com)– Besarnya kekecewaan warga atas KPU Riau karena meniadakan perhitungan cepat (quick count) pada putaran pertama Pilgubri ternyata menjadi beban pikiran Ketua KPU Riau, Edy Sabli. Ketiadaan anggaran untuk membiayai quick count disiasatinya dengan mengusulkan keterlibatan swasta.

Edy mengusulkan perusahaan-perusahaan besar di Riau membiayai pelaksanaan quick count pada putaran kedua nanti. “KPU tidak punya payung hukum melakukan quick count. Tetapi, kalau memang mau ada mungkin perusahaan besar di Riau bisa didorong untuk membiayainya sebagai solusi untuk menjawab keinginan masyarakat atas keberadaan quick count di putaran kedua nanti,” papar Edy Sabli di kantornya, Minggu (22/9).

Edy menyebutkan, perusahaan-perusahaan besar bisa menyisihkan dananya untuk kepentingan masyarakat seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Ratusan juta rupiah dana CSR bisa dialokasikan untuk pelaksanaan hitung cepat. Hal ini bisa dianggap sebagai suatu pengabdian perusahaan kepada masyarakat kita,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini di Riau banyak perusahaan yang bonafit, mulai dari industri migas, pulp dan kertas, perkebunan, sampai finansial. “Suatu nilai plus bagi mereka kalau mau membiayai hitung cepat yang sangat diinginkan masyarakat,” ucapnya.

“Kalau sudah ada dana tersebut caranya mudah saja. Panggil lembaga survei dan lakukanlah hitung cepat menurut metode yang ilmiah,” tambahnya.

Akan tetapi KPU mengatakan takkan berperan aktif ke arah itu. KPU hanya mendorong mencari solusi atas keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kredibel terhadap hasil pemungutan suara di putaran kedua nanti. “Kami hanya mencoba mencari solusi, sebab selama ini selalu KPU yang disalahkan karena tidak ada hitung cepat,” ujarnya.

Edy Sabli menceritakan, KPU daerah mana pun dilarang melakukan quick count bahkan tidak boleh ada komunikasi dengan lembaga survei untuk melakukannya. Karena itu, lanjut Edy, KPU daerah lain malah tahu ada hitung cepat setelah melihat di televisi.

Menurutnya, ada tidaknya hitung cepat bergantung pada lembaga survei dan stasiun televisi nasional. “Apabila Riau tidak dilirik oleh pihak tersebut, itu merupakan urusan meja mereka sendiri dan kita terpaksa harus menerimanya,” katanya. (hr/lis)

Pekanbaru (SegmenNews.com)- Pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur Riau putaran kedua tertunda, karena KPU Riau digugat oleh pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua.

Jika dalam jadwal dan tahapan yang diatur KPU pencetakan dan distribusi surat suara tersebut dimulai tanggal 20 September hingga tanggal 4 Oktober 2013, sampai saat ini KPU Riau belum memulai.

Ketua KPU Riau, Tengku Edy Sabli membenarkan hal itu. Menurutnya, mereka belum bisa meminta rekanan pemenang tender untuk mencetak surat suara putaran kedua.

“Kami belum bisa mencetak surat suara karena ada gugatan ke MK,” kata Edy.

KPU menyatakan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang disampaikan pasangan Achmad-Masrul dan pasangan Wan Abubakar-Isjoni.

Edy memperkirakan sekitar tanggal 25 September sudah ada kejelasan dari MK. “Kalau sudah dipastikan oleh MK untuk menyidangkan gugatan dari Beramal dan Masrul, maka surat suara tidak akan dicetak dulu,” katanya. (rpc/knc)

Pekanbaru (SegmenNews.com)– Terkait gugatan pasangan Ahmad-Masrul Kasmy ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU Riau dengan tegas menyampaikan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

Saat ini pihak KPU Riau masih menunggu panggilan sidang dan menunggu keputusan MK.

“Seandainya Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut yang didaftarkan sebagai registrasi perkara yang akan disidangkan, maka tentu saja KPU Riau akan menjalani persidangan itu dan menunggu apa keputusan dari MK,” kata Ketua Umum Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, T Edy Sabli, Sabtu (21/9/2013).

Menurut KPU perkara tersebut saat ini memang masih belum ditetapkan oleh MK sebagai perkara yang akan disidangkan. Hanya saja baru sebatas pendaftaran. Namun, demikian jika nantinya MK menerima perkara tersebut KPU Riau akan mempersiapkannya.

“Kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatu bukti-bukti dilapangan yang berkaitan dengan gugatan-gugatan dan tuduhan itu bisa kita bantah dengan bukti yang kita oleh KPU beserta jajaranya,” imbuhnya.

Gugatan pasangan nomor 5 tersebut karena mereka menilai adanya penggelembungan suara. Bahkan  Pasangan ini juga melalui kuasa hukumnya menggugat KPU Dewan Kehormatan penyelenggaraan Pemilu (DKPP) KPU provinsi dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilgub. (den/ur)