Menurutnya, Keppres yang diterima Setjen DPR itu kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk segera melantik pengganti keduanya. Pelantikan digelar besok.
“Setelah Kepres turun kita koordinasi dengan ketua DPR, dia bersedianya (melantik) pukul 11.00 WIB besok di ruang kaca Presroom Nusantara I, yang paling depan,” ungkapnya.
Namun, menurut Sintong, selain kedua nama politisi PKB itu, ada satu nama politisi Gerindra yang juga secara bersama-sama akan diPAW besok.
“Ada tiga orang yang akan dilantik, Lily Wahid, Gus Choi (PKB), dan satu lagi Gerindra Harun Al Rasyid,” ucap Sintong.
“Iya ada Keppres penghentian untuk yang akan digantikan, dan Keppres pengangkatan untuk yang akan menggantikan,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Lily Wahid dan Effendy Choirie keduanya kerap berbeda pandangan dengan fraksi PKB dalam rapat-rapat di DPR. Keduanya akhirnya diusulakn pemecatan oleh fraksi kepada presiden. (snc/dtc)
Jakarta (SegmenNews.com)– Tersangka penyerangan, perusakan dan penganiayaan di Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) terus bertambah. Kini sudah 20 orang oknum prajurit TNI AD yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Iya, yang jelas 20 anggota,” kata KSAD Pramono Edhie Wibowo di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).
Pangkat 20 orang tersangka itu beragam. Mulai dari Perwira, Bintara hingga Tamtama.
Pramono enggan menjelaskan lebih lanjut soal sanksi yang bakal diterima oleh mereka. Yang jelas, Pramono memastikan akan ada sanksi bagi anggotanya yang terbukti bersalah.
“Sanksi sesuai yang salah dan tunggu putusan pengadilan dan akan dihukum sesuai kesalahan,” tutupnya. (dtc/snc)
Pekanbaru (SegmenNews.com)– Pihak PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) mengaku kondisi PLN di Riau mengalami defisit 20 Mega Watt, akibat sistem interkoneksi di Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) terganggu karena ada pembangkit yang keluar sistem.
“Ada pembangkit yang keluar dari sistem, sehingga membuat defisit 100 Mega Watt. Riau masuk dalam interkoneksi Sumbagteng meliputi Sumbar, Jambi dan Sumsel, sehingga Riau kebagian defisit 20 Mega Watt,” ujar Humas PLN WRKR Suhatman, kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.
Dia menjelaskan, pembangkit yang keluar dari sistem interkoneksi Sumbagteng yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin berkapasitas 2 x 100 Mega Watt di Sawah Lunto, Sumatera Barat.
Sehingga di Riau khususnya Kota Pekanbaru terpaksa dilakukan pemadaman bergilir pada waktu beban puncak dari pukul 18.00 sampai sampai 22.00 WIB.
“Diluar itu, biasanya pemadaman yang dilakukan hanya selama satu jam. Sementara pada siang hari tidak ada dilakukan pemadaman karena bukan beban puncak,” ucapnya.
Pihaknya juga tidak mengetahui sampai kapan pemadaman akan terus dilakukan, dan PLN WRKR hanya mengandalkan pemberitahuan dari Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) dikutip antarriau.com.
“Saya juga mendesak orang P3B, tolong dikasih tahu konsumen bila terjadi pemadaman. Namun, P3B belum memberi tahu sampai kapan pemadaman dilakukan dan kami akan memonitor ke PLTU Ombilin,” jelasnya.
Ia mengakui, dalam sebulan terakhir listrik di Pekanbaru sering padam karena pihaknya sedang melakukan pemeliharaan trafo seperti di gardu induk kawasan Garuda Sakti, Panam.
“Jadi pemeliharan trafo memang dijadwalkan PLN setiap tahun lebih dari satu kali, dalam rangka untuk menjaga keandalan. Sehingga tiba-tiba trafo itu tidak bermasalah dan PLN memelihara,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, listrik milik PLN di Kota Pekanbaru padam selama hampir dua jam lamanya pada Senin (18/3) malam, sehingga masyarakat harus rela kegelapan tanpa ada pemberitahuan dari PLN Cabang Pekanbaru.
“Listrik di rumah malam tadi padam dari mulai jam 20.05 WIB dan baru dihidupkan pukul 21.50 WIB,” ujar Rika Indah Sariyanti (27), salah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Kamboja, Arengka, Pekanbaru.(**)
Teluk Kuantan (SegmenNews.com)– Sebanyak 70 orang personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (19/3).
Petugas menyisir aktivitas ilegal tersebut di Sungai Langsat, Desa Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya. Di kawasan tersebut, petugas tidak menemukan pekerja PETI dan menyita sedikitknya 10 mesin diesel jenis dompeng yang digunakan pekerja untuk kegiatan tersebut.
“Ada 10 mesin dompeng ditemukan di lokasi. Sebagian ditenggelamkan karena susah membawanya dari lokasi, dan sebagian diamankan ke Polsek Benai,” ujar Kapolres Kuansing AKBP Wendry Purbyantoro melalui Kabag Ops Polres Kuansing Kompol Amzar kepada wartawan, Selasa (19/3).
Dia menyebutkan, penindakkan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Kuansing Sukarmis terkait penertiban PETI. Pada operasi tersebut, pihaknya juga melihatkan pihak kecamatan. “Camat sebagai koordinator sesuai surat Bupati,” imbuhnya. (knc/snc)
Kepulauan Meranti (SegmenNews.com)– Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan tidak bisa lagi mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan rekening listrik.
Pasalnya, pihak PT PLN Rayon Selatpanjang saat ini telah melakukan kerjasama terkait tunggakan pelanggan.
Kejaksaan Negeri Cabang Selatpanjang, Zainur, bersama Manager PT PLN Area Dumai, Didi Rahmad, Senin (18/3), menandatangani nota perjanjian kerjasama bidang penagihan tunggakan rekening listrik di Kepulauan Meranti.
Mou dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri cabang Selatpanjang. “Dengan adanya MoU tersebut, pihak Kejaksaan akan melakukan upaya pemanggilan kepada konsumen PLN yang dinilai membandel. Kepada pelanggan yang dipanggil akan dihadapkan pada, apakah ada niatnya untuk menyelesaikan hutang tunggakan daya listrik yang dipergunakannya itu, atau pemutusan sambungan listrik,” ujar Didi Rahmad.
Manager PLN Area Dumai, didampingi Manager PLN Rayon Selatpanjang, Andy P, bersama Kacabjari Selatpanjang, Zainur, usai penandatanganan kerjasama.
Dengan adanya kesepakatan ini, PLN berharap dari Rp320 juta tunggakan PLN Rayon Selatpanjang dan dari 680 pelanggan yang bermasalah bisa terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Pelanggan PLN yang belum membayar hingga tiga bulan ke atas menurut Didi, sebagian kecil terdapat pada kantor perusahaan swasta dan juga instansi Pemerintahan Kabupaten.
Ada juga pemiliki rumah tangga kode R1 yang dinilai tidak berniat untuk membayarnya.
“Seluruh nama-nama itu kita serahkan kepada pihak Kejaksaan. Biarlah mereka yang melakukan pendekatan hukum kepada para penunggak itu. Kita berharap, ke depan masalah tunggakan ini tidak lagi menghambat program kerja PLN, dalam meningktakan persentase ratio elektrifikasi di Meranti,” jelas Didi.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Selatpanjang, Zainur, dalam kesempatan itu kepada wartawan, mengatakan, pihaknya akan memanggil para pelanggan berdasarkan kuasa yang diterima.
“Kita akan menanyakan kepada pelanggan yang membandel, apakah bersedia membayarnya atau tidak. Kalau dikatakan akan dibayar, tentu harus direalisasikan dalam batas waktu yang ditentukan. Dan jika tidak dibayar, maka hal pertama yang dilakukan adalah pemutusan arus listrik. Selanjutnya akan dipertimbangkan untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum. Tapi kalau pelanggan kooperatif dan bersedia menyelesaikan tunggakan tersebut, persoalan langsung dianggap selesai,”sebutnya.(hr/knc/snc)
Siak (SegmenNews.com)-Seluruh Camat di wilayah Kabupaten Siak harus memperhatikan usulan skala prioritas yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karenanya, apa yang disampaikan masyarakat saat Musrenbang tingkat Kecamatan, bila termasuk skala prioritas harus diutamakan.
Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M. Si dalam pertemuan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Senin (18/3) menyampaikan, Camat di wilayah Kabupaten Siak harus memperhatikan hal ini. Camat juga harus selalu berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan.
“Termasuk juga dengan semua pihak, jika ada usulan harus benar-benar disaring. Jangan diterima begitu saja, lalu diserahkan kepada Bappeda untuk merencanakan,” ungkap Bupati Syamsuar.
Apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat saat ini, terutama masalah air bersih, Bupati meminta tahun ini dapat dituntaskan. Perlu koordinasi bersama, baik dengan UPTD maupun dengan pihak-pihak terkait.
Tak hanya itu, energy listrik juga menjadi masalah mendasar di Siak. Adanya ketersediaan listrik sebesar 25 MW pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak, yang terpakai hanya 15 MW, dan sisa 10 MW lagi diharapkan dapat dialirkan ke desa-desa.
“Yang belum terealisasi supaya dapat dicek dan dilakukan survei ke lapangan, jangan nantinya jaringan listrik melewati desa itu, tapi desa yang bersangkutan tidak menikmatinya. Pemkab tidak ingin hal ini terjadi, untuk itu harus ada koordinasi dari dinas terkait,” Papar Bupati. (rin)
Siak (SegmenNews.com)- Bertempat di lantai II Aula Indra Pahlawan Room Kantor Bupati Siak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak menggelar rapat pertemuan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Pertemuan yang dimulai Senin (18/3) hingga Jumat (22/3) ini membahas pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Siak.
Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M. Si dalam sekapur sirihnya menyebutkan, berbagai program dan rencana pembangunan yang diusulkan dan disampaikan oleh masing-masing SKPD dan Camat perlu dievaluasi dan dikaji secara detail. Sehingga pelaksanaannya nanti tidak muncul kendala dan masalah di lapangan seperti persoalan lahan untuk pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.
“Jangan sampai pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD terganjal persoalan lahan, sementara alokasi anggaran untuk pembangunannya sudah tercover dan dialokasikan dalam APBD,” kata Bupati.
Untuk itu, sebelum mengajukan usulan SKPD harus memastikan terlebih dahulu penyediaan lahannya. “Jangan asal usul,” singkat Bupati Syamsuar mengingatkan.
Masih terkait persoalan lahan, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan maka sebisa mungkin SKPD terkait menggunakan lahan milik pemerintah karena pengurusannya lebih mudah. Namun jika harus menggunakan lahan bukan milik pemerintah, SKPD harus pandai mendekati dan merangkul masyarakat dalam pelepasan lahan.
Kegiatan yang diusulkan oleh SKPD diharapkan Bupati untuk memprioritaskan lahan yang ada. “Yang diusulkan harus jelas dulu lahannya. Jangan sampai ketika mau membangun saat itu pula mengutus pembebasan lahan, walau pun skala prioritas,” tutup Bupati. (rin)
Koto Gasib (SegmenNews.com)– Petani sayuran Desa Buatan II, Kecamatan Kotogasib, kabupaten Siak, ‘Menjerit’ karena hasil panen mereka tidak bisa dijual, sehingga petani merugi hingga puluhan juta.
Petani Warsak mengaku bahwa pertanian mereka selama ini menggunakan pupuk pertanian merk Bintang MJ yang diduga palsu dan tidak memiliki lebel Standar Nasional Indonesia (SNI) milik CV.Maju Jaya.
Menurut mereka, Selasa (19/3/13) kepada wartawan, setelah tiba waktunya merka memanen timun mereka, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Timun yang seharusnya berwarna hijau sesuai dengan bibit yang dibeli, ternyata berubah menjadi putih dan pahit.
Akibatnya timun-timun tersebut tidak dapat dijual walaupun dengan harga murah, dan Warsak mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 17 juta.
“Untuk tanaman timun hijau ini saya menggunakan pupuk pertanian merk Bintang MJ, sesuai dengan perkataan penjual pupuk, bahwa pupuk ini bagus dan saya gunakan. Ternyata setelah masa panen, hasil panen timun saya tidak laku dijual walaupun harga murah,” ungkapnya.
Selain itu, Warsak telah menceritakan kejadian tersebut ke pihak penjual pupuk, akan tetapi Warsak mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan dari mereka. Sehingga Warsak pasrah dan membiarkan hasil panennya membusuk.
“Saya sudah laporkan hal ini ke pihak penjual pupuk, tapi tidak ada tindakan apa-apa dari mereka. Jadi, saat ini timun saya itu dibiarkan saja membusuk karena tidak dapat dijual,” ungkap Warsak.
Riauterkini.com yang mendapatkan informasi tersebut menjumpai pihak penjual pupuk pertanian merk Bintang MJ yang berkantor di salah satu Rumah Toko (Ruko) di Jalan Lintas Dayun-Siak Kecamatan Kotogasib. Disana dapat dijumpai, Kepala Perwakilan CV. Maju Jaya (MJ) Purwanto dan didampingi seorang sales dan beberapa staf.
Purwanto yang ditemani staf dan sales tersebut mengungkap bahwa telah menerima aduan tentang timun tersebut, dan mereka telah melakukan usaha untuk memulihkan dengan berbagai saran kepada petani, bahkan juga akan mengganti untuk pembelian pupuk serta kembali membelikan bibit sesuai yang dibeli Warsak.
Namun solusi dan tawaran yang diberikan pihak CV. MJ tersebut diterima petani. Sebab mereka mereka sangat kecewa dan dirugikan begitu banyak. Mereka berharap pihak CV.MJ bertanggungjawab atas kerugian yang dialaminya.
“Kami telah menerima aduan tentang timun itu, dan kami telah memberikan solusi-solusi dan pergantian pembelian pupuk, akan tetapi Pak Warsak tidak menerima, ia minta kami (CV.MJ,red) mengganti keseluruhan kerugian yang dialaminya,” terang Purwanto.
Purwanto juga mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan izin jual dari Dinas Pertanian Siak.
“Memang izin dari kabupaten kita belum ada, dan kita akan urus secepatnya,” ujar Purwanto. Sementara mengenai tidak adanya lebel SNI, ia tidak banyak menjawab.
Sementara itu Kepala Peyuluhan Pertanian Kecamatan Kotogasib yakni Tugimin kepada wartawan mengungkapkan bahwa, pihak CV.MJ tidak pernah berkoordinasi mengenai pupuk Bintang MJ yang beredar di kecamatan tersebut. Dan ia mengatahui hal ini saat sudah terjadi gagal panen timun yang dialami Warsak.
“Pihak Bintang MJ tidak pernah berkoordinasi dengan kita tentang pupuk tersebut, saya mengetahui hal ini setelah adanya kejadian gagal panen timun yang dialami Warsak,” terang Tugimin. (rinto)
Bupati Achmad didampingi Wabup Ir Hafith Syukri MM, ASnggpta DPRD Murkhas dan Kepala Bappeda Rohul di acara Musrenbang
Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi menyampaikan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Gedung Daerah Permaisuri PasirPangaraian, Selasa (19/3/2013) agar memprioritaskan kegiatan yang menyentuh ke masyarakat seperti peningkatan Insfrastruktur sesuai Visi dan Misi terbaik 2016.
Musrenbag 2013 bertemakan “Pemenuhan Kebutuhan Insfrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan” ini juga di hadiri oleh Wabup Rohul Ir Hafith Syukri MM, para camat, kepala badan dan kantor, Bappeda Provinsi Riau dan peserta lainnya.
Disampaikan Bupati lagi bahwa untuk pencapaian target kebutuhan insfrastruktur jalan, Jembatan yang dibutuhkan masyarakat, dalam perencanaannya harus melakukan berbagai pendekatan, seperti pendekatan berkelanjutan sehingga perencanaan pekerjaan terlaksana tiap tahun.
Selain itu pendekatan Kebutuhan, dengan artian para camat, kades dan lurah harus memantau dan melakukan pendekatan kepada masyarakat item apa saja yang lebih dibutuhkan.
“Dengan berbagai pendekatan ke masyarakat tentang berbagai sektor yang dibutuhkan, seperti insfrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, dengan itu maka perencanaan akan terwujud,” tukas Bupati.
Disamping itu Bupati juga menginstruksikan agar perencanaan jangan hanya perpangku pada APBD Rohul. Namun harus di upayakan lobi-lobi dan melakukan kordinasi ke pihak Provinsi dan Pusat, agar mendapat anggaran dari APBD Riau dan APBN.
Dilanjutkan Bupati, begitu juga dengan pihak perusahaan, diusahakan mendapatkan bantuan dari Program CSR. Misalkan dibidang pendidikan. Pihak Camat dan perangkat Desa harus mendata kebutuhan lokal sekolah dan mengajukannya ke perusahaan melalui Program CSRnya.
“Kalau tidak kita lakukan kordinasi untuk bantuan sekolah dan lainnya yang dituhkan masyarakat melalui CSR Perusahaan, mereka akan memberikan CSR ke daerah lain, sebab CSR perusahaan itu ada,” ingat Bupati. (adv/humas)
Pegawai honorer Humas Pemda Rohul (tengah) saat menceritakan kejadian kepada wartawan
Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Selaku aparatur Pemerintahan, apalagi menjabat sebagai sekretaris seharusnya memberikan contohyang baik kepada bawahannya maupun masyarakat. Namun Sekretaris Bappeda Rohul, inisial N tega menampar pegawai honorer staf Kehumasan Pemda Rokan Hulu, A hanya dipicu persoalan sepele.
Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh Sekretaris Bappeda di luar ruangan saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung daerah Permaisuri, Pasir Pangaraian, Selasa (19/3/2013).
Dikatakan A kepada sejumlah wartawan, saat Bupati Rohul, Drs H Achmad Msi memberikan arahan di dalam ruangan gedung, korban A selaku staf Kehumasan Pemda yang hanya sebagai honorer bertugas sebagai peliputan Photo kegiatan Bupati sedang berada di luar ruangan usai mengambil gambar Bupati.
Tiba-tiba dari pintu acara berlangsung, keluar Sekretaris Bappeda seraya menanyakan keberadaan wartawan.
Dimana wartawan? tanya N. A menjawab, mungkin mereka sudah ada datanya (acara) pak,” jawabnya. Namun N malah mengusir A.
“Pergi sana kau pulang saja,” bentak N sambil mendaratkan tamparannya ke pipi sebelah kiri korban A. Ucapan N yang ditirukan oleh A saat menceritakan kejadian kepada wartawan.
Atas perlakuan N yang tidak terpuji itu, A merasa kesal. “Aku ditamparnya, malu aku di depan orang ramai,” kesal A.
Sementara itu N, saat hendak masuk Gedung di coba di cegat sejumlah wartawan, dan menanyakan perihal kejadian itu.
Namun N tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ada apa dengan A pak? tanya wartawan. N hanya menjawab “tidak ada apa-apa,” ujar N dengan senyum sambil berlalu meninggalkan wartawan menuju ruangan acara. (r4n)
Jakarta (SegmenNews.com) – Pimpinan DPR akan segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada dua politisi PKB Lily Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi). Keduanya akan di-PAW besok menyusul telah turunnya Keputusan Presiden (Keppres).
