Satu Pick-Up Berisi Kosmetik Berbahaya Diamankan di Meranti

Penulis

-

Sabtu, 23 Februari 2013

Pekanbaru (SegmenNews)- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Riau mengamankan satu pick up berisi kosmetik asal luar negeri yang diduga mengandung zat berbahaya. Produk ini beredar luas di Meranti, Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Demikian dikatakan Kasi Penyidikan BBPOM Riau, Adrizal di Pekanbaru, Jumat (22/2). Kosmetik itu umumnya merupakan produk pemutih kulit.

“Kita sudah lakukan penelitian, kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Bila digunakan bisa mengakibatkan penyakit kulit,” kata Adirizal.

Selain kosmetik, pihaknya juga menyita sejumlah produk susu asal luar negeri yang tak disertai izin edar dari pemerintah. “Yang kita sita ini baru dari satu distributor,” kata Adrizal.

Pemilik distributor barang berbahaya itu melarikan diri. BBPOM akan segera membuat laporan resmi ke Polda Riau terkait pasokan barang-barang asal luar negeri tanpa izin itu.

Sebelumnya, tim BBPOM juga menyita sejumlah produk makanan asal luar negeri sebanyak 4 truk dari Kabupaten Bengkalis. Produksi makanan tersebut juga tidak memiliki izin edar. “Wilayah Riau memang rawan akan peredaran produk makanan atau kosmetik asal luar negeri,” kata Adrizal. (hs/dtc/snc)

Wow, Kades dan BLH Dilaporkan Gelapkan Uang

Penulis

Redaksi

-

Sabtu, 23 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- Kades Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Sahrul, beserta pihak Badan Lingkungan Hidup diduga menggelapkan uang ganti rugi pencemaran limbah PT. Sumber Jaya Indonesia (SJI) Coy kepada masyarakat.

Warga Muara Dilam, Hendri, Sabtu (23/2/2013) kepada wartawan mengaku uang yang diterima masyarakat dari PT SJI coy sebanyak Rp 100 juta, diserahkan di depan umum. Uang itu juga dipotong untuk pihak BLH Rp 5 juta.

“Sedangkan bantuan berupa bibit ikan sebanyak 20 ekor itu langsung ditaburkan ke sungai,” pungkas Hendri.

Oleh itu Pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Muara Dilam melaporkan secara tertulis terkait penggelapan dan penipuan itu pada Camat Kunto Darussalam sebesar Rp 95 juta, ditambah pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rohul memotong sebesar Rp 5 juta untuk biaya pengurusan dan administrasi.

Camat kunto Darussalam, Elbizri ST,TP dikonfirmasi wartawan mengakui adanya laporan dari masyarakat, adanya keganjilan dalam ganti rugi pencemaran limbah PT SJI coy. Katanya, laporan masyarakat tersebut telah di lanjutkan ke pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Ispektorat Rokan Hulu.

“Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap kades baik secara lisan dan tertulis, Kades pun mengakuinya bahwa kades ada menerima uang limbah itu,” sebut Elbizri.

Pekan depan Camat Kunto Darussalam akan membuat leporan tertulis kepada Pemkab agar mereka segera menurunkan tim untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut.

“Kita tidak ingin adanya kisruh di tengah-tengah masyarakat, kita ingin suasana kondusif,” sesal Camat. (dab)

Nazaruddin Minta Jokowi Segera Bersihkan Monas

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Jakarta (SegmenNews)- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera membersihkan Monumen Nasional (Monas). Nazaruddin mengajukan permintaan itu karena menurut dia sebentar lagi mantan bosnya di partai, Anas Urbaningrum, akan menggantung diri di lokasi itu, sesuai dengan janjinya.

“Suruh saja sekarang Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk bersih-bersih Monas,” kata Nazaruddin sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dengan tersangka Djoko Susilo, Kamis (14/2).

Seperti yang diketahui Anas pernah berjanji akan menggantung diri di Monas jika ia terbukti menerima uang Rp 1 dari Proyek Pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional bukit Hambalang, Jawa Barat.
“Biar sudah bersih kalau ada yang mau digantung di sana,” seloroh Nazaruddin kemudian.

Nazaruddin berkali-kali mengeluarkan testimoni tentang keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan Anas menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier dari pelaksana proyek Hambalang.

Kemudian pekan lalu, beredar gambar yang dokumen yang menerangkan status Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka. Dokumen tersebut dibantah sebagai sprindik, melainkan administrasi sebelum KPK menerbitkan sprindik. Hal itu dikarenakan sprindik hanya mencantumkan satu tanda tangan pimpinan KPK.

Sementara dokumen tersebut diketahui ditandatangani oleh tiga orang pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen.

Dalam dokumen itu, Anas ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang No.30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas dijadikan tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Periode 1999-2004.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku bahwa dokumen tersebut asli. Ia bahkan mengatakan pernah membubuhkan arafnya disurat draft sprindik tersebut.

Terkait kasus gratifikasi mobil Toyota Harrier yang diterim Anas, Adnan mengakui KPK sudah mempunyai bukti cukup terkait gratifikasi. Akan tetapi karena nilainya di bawah Rp 1 miliar, KPK tidak bisa menangani kasus tersebut. (bsc/snc)

KPK: Anas Tersangka Bukan karena Intervensi

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan tidak ada intervensi dalam penetapan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Hal itu dikatakan Johan Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut Johan, penetapan status Anas tidak ada kaitannya dengan partai atau masalah politik. “Mengapa baru sekarang, karena kita baru menemukan alat bukti, bukan intervensi,” kata Johan.

Hari ini, KPK resmi menetapkan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek Hambalang.

“Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Johan Budi.

Menurut Johan, AU (Anas Urbaningrum) diduga menerima hadiah dan janji dalam proyek Hambalang dan atau proyek lainnya. Penetapan itu berdasarkan dua alat bukti yang didapatkan penyidik KPK.

“Bukti akan kita paparkan di pengadilan, yang penting berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK, ditetapkan saudara AU tersangka,” terangnya. (mtc/snc)

Bupati Harris Mediasi Langsung Sengketa Lahan

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Pelalawan (SegmenNews)- Bupati Pelalawan H.M.Harris melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tambak terkait konflik lahan adat didaerah Tandu Desa Tambak yang dikerjakan oleh anak kemenakan Desa Tambak untuk berkebun bekerjasama dengan investor.Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten I Nursyirwan,Asisten III T.Muklis,Kabag Tapem Hadi,Kabag Humas Farid Mukhtar,Camat Langgam Faisal,Kapolsek Langgam Iptu Yayang Risky Penandio,tokoh masyarakat,tokoh adat dan masyarakat Desa Tambak.

Bupati Pelalawan dalam arahannya menyatakan bahwa kedatangannya bersama perangkat Pemerintah Kabupaten Pelalawan bukan untuk menyelesaikan permasalahan namun untuk mencapai kesepakatan bersama agar permasalahan sengketa lahan adat di wilayah Tandu yang dikelola oleh anak kemenakan tanpa restu dan izin dari ninik mamak.

” Kalau masalah sengketa lahan ini Kita ambil alih lalu anak kemenakan akan terkena sanksi oleh investor karena ada praktek jual beli lahan adat tanpa ada jalan keluar dari Pemerintah.Namun Kami tak menginginkan ini,ada hal yang terpenting disini yakni soal adat yang selama ini menaungi masyarakat.Etika sopan santun anak kemenakan kepada ninik mamak lambat laun sudah mulai hilang.Meskipun demikian Kita juga tidak melepas kebutuhan anak kemenakan.Untuk itu Kita duduk bersama mencari solusi terbaik untuk mendapatkan kesepakatan bersama ,” papar Bupati.

Dikatakan Bupati, Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan akan mengambil alih sengketa lahan ini dengan menunjuk camat Langgam sebagai perpanjangan tangan Pemda.Begitu pula dengan lahan yang sudah dikelola anak kemenakan dilahan adat bekerjasama dengan investor lahannya akan Kita alihkan ketempat lain.

“Nanti dari Camat akan membuat tim untuk menyelesaikan masalah ini bersama anak kemanakan ninik mamak dan investor.Anak kemenakan tidak lagi menambah lahan untuk membuka lahan perkebunan baru bekerjasama dengan investor.Kita akan mencari lahan lain salah satunya lahan di atas Tandu yakni daerah Terusan.Semua anak Kemenakan akan mendapatkan haknya sama rata oleh sebab itu Saya berharap anak kemenakan menaatinya.Mari kembali ke dasar dengan mematuhi adat ,” ujarnya.

Asisten III H.T.Mukhlis dalam paparanya juga menyatakan bahwa intinya adalah ini semua bukan masalah Pemerintahan ataupun konflik tanah namun lebih dari itu ini masalah adat.

“Kalau Pemerintah mungkin bisa saja langsung ini diserahkan ke tindakan hukum namun Pemerintah melihat sisi lain yakni soal adat.Kita berharap masalah lahan adat dalam pengendalian ninik mamak dan Kepala Desa namun pemanfaatannya diperuntukkan bagi seluruh anak kmenakan di Desa Tambak.Ini akan sama – sama Kita selesaikan agar lahan adat ini utuh dan masalah jual beli lahan terhadap investor diatas lahan adat akan kita alihkan ketempat lain.Ini yang dimaksud Bapak Bupati “ujarnya.

Sementara itu Camat Langgam Faisal,S.S.TP menyatakan bahwa luas lahan adat seluas 304 hektar dan 200 hektarnya sudah mulai dibuka untuk lahan perkebunan sawit yang dikerjakan anak kemanakan bekerjasama dengan investor.

“Sesuai dengan arahan Bapak Bupati Kita akan membuat tim untuk menyelesaikan masalah ini hingga tidak ada lagi kegiatan jual beli lahan atau sifatnya kerjasama dengan investor berupa bagi hasil. Cukuplah sudah tidak ada penambahan lahan untuk. Membuka perkebunan.Yang sudah membuka lahan ya sudah nanti akan Kita selesaikan soal pengalihannya.Semoga masalah ini dapat Kita atasi bersama tanpa ada gesekan yang menimbulkan keributan sesama Kita ,” paparnya. (dn)

BPBD Pelalawan Terima Bantuan dari BNPB

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Pangkalan Kerinci (SegmenNews)- Dalam rangka menguatkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Pelalawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat telah memberikan bantuan sejumlah peralatan penanggulangan bencana kepada BPBD Pelalawan. Bantuan dari BNPB dengan total nominal mencapai Rp 778.306.215 juta ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012 lalu.

Demikian hal ini disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan Raja Alkaf SH MH didampingi Kasi Kedaruratan Sumarno SP, Rabu (20/2) kemarin di Pangkalan Kerinci.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan bantuan peralatan-peralatan untuk memaksimalkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana dari BNPB Pusat,” terang Kepala BPBD Pelalawan.

Raja Alkap mengungkapkan bahwa bantuan dari BNPB ini tiba di daerah ini pada hari Minggu (17/2/2013), yang kesemuanya dalam kondisi baik. Ada empat item bantuan yang diberikan oleh BNPB Pusat pada daerah ini yakni item pertama kendaraan, hunian, alat komunikasi dan peralatan-peralatan lainnya.

“Untuk bantuan kendaraan diantaranya berupa perahu karet ukuran delapan orang sebanyak 1 unit beserta mesinnya dengan kapasitas 18 PK. Kemudian untuk item hunian diantaranya tenda posko sebanyak satu set, tenda pengungsi tiga set, lampu penerangan solar atau solar cell sebanyak lima unit, tenda keluarga sebanyak dua belas unit, solar handle lamp sebanyak dua belas unit dan velbed sebanyak dua puluh lima unit,” bebernya.

Untuk bantuan alat komunikasi, sambungnya, BNPB memberikan bantuan berupa Handel Talkie (HT) sebanyak dua unit, RIG satu unit dan SSB satu unit. Sedangkan bantuan lainnya untuk memaksimalkan pertolongan pada masyarakat yang terkena bencana diantaranya berupa lampu senter HID Search Light sebanyak satu unit, genset 10 KVA satu unit dan Water Treatment Portable sebanyak satu set.

“Kita harapkan dengan adanya bantuan ini, maka BPBD kabupaten Pelalawan akan semakin maksimal dalam memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana,” papar Raja Alkap seraya mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya telah menerima dua unit sepeda motor dari BNPB Pusat.

Ditanya terkait proses bantuan ini sendiri, Raja Alkap mengatakan bahwa bantuan ini diberikan karena memang pada tahun 2012 lalu pihaknya mengajukan proposal permohonan bantuan pada BNPB Pusat. Hal ini adalah sebagai bentuk upaya dari BPBD Kabupaten Pelalawan untuk memaksimalkan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana.

” Sebelumnya kita tak memiliki apa-apa, sehingga jika ada bencana atau musibah terjadi maka BPBD seperti tak begitu maksimal. Soalnya, untuk menembus daerah yang banjir saja, tahun lalu untuk perahu karet kita masih meminjam ke Dinas Sosial. Tapi saat ini, dengan adanya bantuan dari BNPB, diharapkan bantuan yang kita berikan dapat lebih maksimal,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah kekurangan kendaraan roda empat yang berguna untuk memobilisasi alat-alat bencana. Soalnya, berkaca pada pengalaman tahun-tahun lalu maka sampai saat ini ada delapan kecamatan yang rawan akan banjir yakni Kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti, Pelalawan, Ukui, Sorek, Bandar Seikijang dan Kerumutan.

” Beberapa waktu lalu, kita memang telah menerima dua unit sepeda motor dan alhamdulillah sudah dipakai operasional. Nah, saat ini kita masih kekurangan mobil operasional untuk memobilisai bantuan banjir ke daaerah-derah yang terkena musibah,” tutupnya. (dn/rz)

Pejabat Dilingkungan Kemenag Rohul Teken Fakta Integritas

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Rokan Hulu (SegmenNews)- Bertempat di aula mini Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Rokan Hulu, Jum’at (22/2) pejabat di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu menandatangani Fakta
Integritas. Penandatanganan secara simbolis dilakukan perwakilan
pejabat di depan Keala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu,
Drs.H.Ahmad Supardi,MA.

Dalam urahannya Ahmad Supardi mengatakan, penandatangan fakta
integritas sebetulnya bukan hal baru yang timbul karena adanya
salahsatu partai politik melakukanya terhadap anggota partainya. Akan
tetapi fakta integritas tersebut sudah cukup lama dilakukan ketika
seseorang itu diangkat untuk menduduki suatu jabatan.

Berbicara soal fakta integritas, menurut Supardi sebetulnya posisi
fakta integritas tersebut ada dibawah level sumpah jabatan. Sumpah
jabatan sifatnya lebih kuat karena didalamnya ada kalimat sumpah yang
diyakini sakral bari ummat islam. Kendati demikian, fakta integritas
juga dinilai cukup kuat untuk dijadikan poedoman dan sesuatu yang
mesti diingat seorang pejabat manakala menduduki suatu jabatan.

Terkait fakta integritas tersebut ada tujuh item pernyataan yang mesti
dipenuhi seorang pejabat, antara lain, satu, berperan secara proaktif
dalam upaya pencegahan dan pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, tidak
meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, bersikap transparan, jujur,
objektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya yang Keempat, menghindari pertentangan kepentingan
(conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.Kelima, memberik contoh
dalam kepatuihan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah
pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara
konsisten. Keenam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkan.Ketujuh, jik melanggar hal-hal yang tersebut diatas yang
bersangkutan siap menghadapi segala konsekwensinya.(rls/dab)

Bupati Rohul Perhatikan Khusus Korban Banjir

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 22 Februari 2013

Kepenuhan (SegmenNews)- Setelah beberapa kali mengunjungi melihat langsung kondisi korban banjir di berbagai Desa dan Kecamatan. Bupati Rokan Hulu (Rohul), Drs.H.Achmad Msi kali ini mengunjungi korban
banjir di dua desa Ulak patian dan rantau Binuang sakti Kecamatan
Kepenuhan, Kamis (21/2/2013).

Hingga saat ini rumah warga di dua Desa tersebut masih terendam banjir selutut orang dewasa. Hadir pada peninjauan tersebut Unsur Forum komunikasi Pemerintah daerah (Forkopinda), Wakil Bupati Rohul Ir.H.Hafith Syukri MM, para Kepala badan, Dinas dan kantor, Kabag Humas dan lain sebagainya.

Dikesempatan itu Bupati langsung menyerahkan bantuan sembako dan lainnya kepada warga korban banjir, untuk meringankan beban mereka.

Bupati sangat prihatin terhadap yang menimpa warga di Rokan Hulu, khususnya dua desa tersebut. Sebab saat ini belum ada tanda-tanda air akan surut.

Pasalnya, wilayah Desa itu sangat rendah dari permukaan laut. Setiap
kali terjadi banjir, maka air surut mencapai satu bulan.

Ditegaskan Bupati, untuk bantuan dan pengevakuasian sudah diturunkan seperti, sembako, perahu karet 6 unit dan membuat dapu umum warga korban banjir.

“Kita telah mempersiapkan Logistik dan Stok makanan untuk seluruh
warga yang terkena Musibah banjir, dan sampai banjir kering tidak akan
ada korban banjir yang kelaparan,” ujarnya.

Selain itu, kesehatan korban banjir akan terus terjaga, sebab Bupati
telah menempatkan tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan korban banjir, termasuk obat-obatan.

Bupati menghimbau kepada seluruh warga agar menguras sumur yang digenangi banjir, agar masyarakat tidak terserang wabah penyakit yang
tidak diinginkan.

“Insfrakstruktur jalan yang rusak akan kita perbaiki. Sedangkan rumah warga yang bisa dipindahkan ke dataran tinggi akan dipindahkan. Jika tidak bisa maka kita akan membuat rumah panggung bagi mereka agar jika banjir tiba rumah mereka tidak tergennag,” papar Bupati.

Warga, Mirna (45) mengaku sangat terharu atas perhatian Bupati yang
begitu besar, selain memberikan bantuan beliau juga bersedia langsung turun kelapangan melihat kondisi masyarakatnya yang terkena musibah. Dia harapkan sikap Bupati ini terus terjaga.

“Kita berterima kasih atas perhatian Bupati kepada kami, sebab beliau
bersedia melihat langsung Desa kami yang banjir dan juga Desa-Desa lainnnya di Rohul,” pujinya. (adv/humas)

Bupati Siak Apresiasi Kegiatan Polisi Air

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 21 Februari 2013

PUSAKO (SegmenNews)- Dalam rangka meningkatkan harmonisasi demi
mewujudkan kemitraan masyarakat dan kepolisian, khususnya kerjasama
masyarakat sekitar daerah aliran sungai Siak dengan satuan polisi air,
Polres Siak melalui Satuan Polisi Air menggelar acara Sosialisasi dan
Pengenalan Kepolisian Perairan sebagai bentuk perwujudan pelayanan
masyarakat, sekaligus menggelar tatap muka serta dialog bersama
masyarakat dan penyuluhan Binmas Perairan. Kegiatan ini dilaksanakan
di Desa Sungai Limau, kecamatan Pusako, Kamis (21/2).

Kegiatan pengenalan dan tatap muka ini langsung diapresiasi oleh
Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi. Menurut beliau, kegiatan seperti ini
dapat lebih memantapkan sistem kordinasi antara masyarakat dan
kepolisian demi meningkatkan sistem keamanan bagi masyarakat. Diakui
Bupati situasi keamanan ditengah masyarakat di kabupaten Siak saat ini
memang cukup kondusif.

“Saya melihat program seperti ini dapat memantapkan sistem keamanan
bagi masyarakat yang cukup kondusif hingga saat ini.” Ungkap Bupati
saat memberikan sambutannya.

Sementara itu Kapolres Siak Sugeng Putut Wicaksono mengatakan langkah
tatap muka dan pengenalan ini adalah salah satu cara untuk menciptakan
harmonisasi antara masyarakat dan kepolisian sehingga memudahkan
koordinasi dan tindakan yang akan dilakukan oleh kepolisian. Terlebih
dengan keberadaan kepolisian air di kabupaten Siak yang baru berumur 1
tahun 10 bulan.

Kedepannya kata Putut, Desa Sungai Limau direncakan akan dibangun Mako
Satpol Air melalui bantuan pemerintah kabupaten Siak.
“itulah mengapa desa ini kami pilih untuk dilakukan sosialisasi,” ujar
Putut yang juga berharap melalui kesempatan ini dapat dilakukan
pendekatan-pendekatn kepada masyarakat khususnya yang bermukim
dipinggir sungai serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Disamping memperhatikan keselamatan dalam beraktifitas disungai,
masyarakat disepanjang aliran sungai juga diharapkan bekerjasama
secara intens dalam memberikan informasi. “Pol Air sendiri tentu tidak
dapat memantau secara kesuluruhan kondisi perairan, sehingga kami
mengharapkan kerjasama yang baik dari masyarakat. Intinya peran serta
masyarakat sangat diharapkan,” tegas nya.

Harus diakui tambah Putut bahwa situasi lalu lintas perairan sungai
siak sangat memungkinkan untuk terjadi berbagai tindak kejahatan,
seperti penyeludupan, illegal loging hingga pintu masuk peredaran
narkoba.

Selain itu pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan life
jacket/pelampung dari Pol Air kepada para nelayan. Kapolres bersama
Bupati Siak juga menggelar tatap muka langsung bersama masyarakat
dengan melakukan dialog mendengarkan berbagai persoalan yang
dikeluhkan masyarakat, baik berkenaan dengan persoalan keamanan,
tindakan hukum maupun program pembangunan yang dilakukan oleh
pemerinth kabupaten Siak.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri
MSi, Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Siak Yurnalis MSi,
Kabag Humas Setda Siak Zulfikri MSi, Camat Pusako Kharial Azmi MSi, KA
KUA Pusako Kasful NAwar, para kepala desa sekecamatan Pusako serta
perwakilan masyarakat se kecamatan Pusako. (rls/Humas)

Kejari Siak Tebar Nomor HP Layanan Pengaduan

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 21 Februari 2013

SIAK (SegmenNews)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Kamis (21/2/13)
menyebarkan selebaran anti korupsi dan pengaduan dengan mencantumkan
dua nomor handpons (HP) yakni 0831-867-99-222 dan 0831-867-99-555. Hal
ini untuk mewujudkan pelayanan prima ke masyarakat untuk mengurangi
terjadinya tindak pidana korupsi.

Keterangan Kajari Siak Zainul Arifin melalui Kasi Intelijen Tri
A.Mukti kepada wartawan diruang kerjanya bahwa, selain
melakukan penyuluhan hukum, timnya juga menyebarkan selebaran ke
masyarakat hingga ke pedesaan tentang anti korupsi dan
pengaduan-pengaduan kejadian yang dialami masyarakat tentang KKN.

“Kita menyebarkan selebaran dari kantor-kantor pemerintah hingga ke
pedesaan, hal ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain anti korupsi, masyarakat juga padat melaporkan berbagai macam
tindak pidana korupsi, suap, dan jaksa-jaksa yang ‘nakal’,” terang
Kasi Intelijen.

Selain itu Tri A.Mukti menambahkan agar selebaran ini dapat
dipergunakan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk
memberikan informasi agar ditindak lanjuti, dan masyarakat yang
melaporkan akan dirahasiakan identitasnya.

“Kami berharap dengan adanya selebaran ini, masyarakat dapat lebih
cepat memberikan informasi ke kami tentang terjadinya KKN. Dan kami
berharap nomor informasi yang dicantumkan tersebut tidak disalah
gunakan,” tambah Tri A.Mukti.(rinto)