Beranda blog Halaman 2986

Kuda Polri Seharga Mobil Mewah

Penulis
Redaksi
-

Jakarta (Segmennews.com)- Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik anggaran 2013 yang digelontorkan pemerintah untuk Polri sebesar Rp 1,8 triliun.

Salah satu anggaran tersebut digunakan untuk membeli kuda seharga Rp 468 juta/ekor dan anjing Rp 150 juta/ekor.

“KPK perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli,” kata Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1).

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk membeli perahu karet Rp 156 juta per unit, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta per unit, serta kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit.

“Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Sementara untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit,” ujar Neta.

Menurut Neta, anggaran POPSP tersebut di luar anggaran Polri tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 43,4 triliun, dan mendapat persetujuan DPR November 2012.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP,” papar Neta.
Neta berharap KPK segera memberikan pengawasan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut dengan ketat, dengan cara menurunkan tim investigasi guna menelisik proyek tersebut.

“Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR itu cawe-cawe dalam proyek ini,” ujarnya.

Neta menambahkan, selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir. Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar.

Dihubungi terpisah Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, anggaran pembelian kuda dan anjing dengan harga per ekor yang mencapai ratusan juta itu diperuntukan untuk Direktorat Satwa yang ada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Itu merupakan rencana kebutuhan Polri dalam menunjang operasional di lapangan.

“Semuanya itu dalam proses perencanaan, sudah merupakan sarana kebutuhan dalam mendukung tugas operasional kepolisian,” jelas Boy.

Mengenai harga yang dianggarkan untuk satu ekor hewan yang memiliki kemampuan khusus itu, Boy mengaku tidak terlalu memahami rinciannya. “Kalau kaitan harga mahal dan sebagainya, lebih baik mencari second opinion, saya kurang paham juga,” kata Boy.

Menurut Boy, jumlah satwa yang digunakan dalam menunjang operasional kepolisian di lapangan saat ini dinilai masih kurang. Namun untuk rincian jumlah satwa yang dimiliki Polri, Boy belum memiliki rinciannya.

Polri pun mempersilakan pihak-pihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun lembaga tersebut yang diketuk DPR November 2012 lalu. “Proses anggaran ini diawasi DPR, dalam prosesnya nanti silakan semua pihak melakukan pengawasan, termasuk pengawas eksternal, KPK juga, silakan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius.

Menurut mantan Waka Polda Metro Jaya ini, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk belanja aset yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan operasional di lapangan. Namun juga untuk belanja rekruitmen personel Polri tahun 2013 dan operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.

“Rp 1,8 triliun itu masih harus dikurangi Rp 475 miliar untuk rekruitmen anggota Polri sebanyak 15 ribu personel,” ujar Suhardi. Dia menyebut terdapat banyak item dari alokasi anggaran yang akan dibelanjakan dari anggaran Rp 1,8 triliun.

Disinggung mengenai harga kuda dan anjing yang mencapai ratusan juta per ekor, Suhardi mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing hewan.

“Ada kriteria yang dimiliki, hewan yang memiliki kemampuan yang sudah matang tentu berbeda dengan yang belum bisa apa-apa. Seperti anjing nanti mereka difungsikan untuk kemampuan mengendus narkotik,” katanya. (tbc/snc)

Thamsir dan Taufan Di-PAW karena Tersandung Kasus Korupsi

Penulis
Redaksi
-
Tamsir dan Taufan

Pekanbaru (Segmennews.com)- Dua Wakil Ketua DPRD Riau akhirnya diajukan diganti oleh partai mereka masing-masing karena dugaan keterlibatan praktik korupsi. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah diterima Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dari partainya masing-masing.

Dua anggota DPRD Riau yang di-PAW itu adalah Taufan Andoso dari Fraksi PAN dan Thamsir Rachman dari Fraksi Partai Demokrat.

“Partai yang bersangkutan sudah mengirimkan surat PAW kepada kita. Dan penarikan keduanya oleh partainya masing-masing sudah kita limpahkan ke KPUD Riau,” kata Johar kepada detikcom, Kamis (24/1/2013).

Taufan dituntut KPK dengan ancaman penjara 5 tahun dalam kasus suap PON. Sementara Thamsir Rachman telah divonis 8 tahun di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Thamsir mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Riau ini, melakukan tindak pidana korupsi APBD tahun 2006 saat menjabat.

Menurut Johar, saat ini total anggota DPRD Riau yang di-PAW ada 5 orang. Selain dua unsur pimpinan itu, sebelumnya sudah ada 3 anggota yang juga di rekomendasi untuk di-PAW.

Mereka adalah M Dunir (PKB) dan Faisal Aswan (Golkar) yang keduanya merupakan terpidana kasus korupsi suap PON. Belakangan, Partai Demokrat juga menarik anggota Tengku Azwir yang juga tersandung kasus korupsi saat menjabat di Kabag Keuangan di Pemkab Rokan Hulu (Rohul).

“Semuanya masih dalam proses, nantinya penggantinya akan dilantik secara bersamaan,” tutur Johar. (dtc/snc)

Nurman, MPd. Dilantik Sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Koto Gasib

Penulis
Redaksi
-

Siak (SegmenNews.com) – Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Koto gasib di pimpin oleh Nurman,M.Pd, yang dilantik kemarin oleh wakil Bupati Siak dikantor bupati siak, secara resmi menjabat sebagai kepala UPTD pendidikan Kecamatan Koto Gasib yang sebelumnya sebagai kepala SDN 05 desa Pangkalan pisang Kecamatan Koto Gasib yang mengantikan Lukman,S.Pd yang pindah ke Pemkab Siak.

Menurut Keterangan Kepala UPTD Disdik yang Baru Nurman,M.Pd Selasa (22/1). “Kita sangat mengharapkan kepada masyarakat dan juga guru di kecamatan Koto Gasib untuk dapat mendukung dan bekerjasama yang baik dalam meningkatkan pendidikan di kecamatan Koto Gasib agar kedepannya agar lebih baik lagi.

“Dengan adanya dukungan dari masyarakat, yang sangat peduli paeda pendidikan. Ini sangat kita harapkan dalam mencapai suatu pendidikan yang berkualitas. “terang Nurman

Dikatakan olehnya ,jabatan ini adalah amanah yang harus kita jalankan untuk meningkatkan pendidikan di kecamatan Koto Gasib sekaligus mencerdaskan masyarakat yang masih tertinggal di daerah terisolir dan kedepanya, Kepada para pendidik untuk lebih giat lagi dalam mengajar di tempat yang masih dianggap terisolir.(adv)

Kemenag Siak Gelar Rapat Teknis KUA

Penulis
Redaksi
-

kemenag_siakSiak (SegmenNews.com) – Kakan Kemenag Siak H. Mukhlis, SHI, membuka rapat teknis Kepala KUA perdana se kabupaten Siak, di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Komplek Perkantoran Sei Betung Kelurahan Kampung Rempak, Siak Sri Indrapura. Acara Rapat teknis ini sekaligus sosialisasi SOTK baru Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Siak, ini berdampak pada sistem Kooordinasi para KUA yang sebelumnya Koordinasi dilakukan ke Seksi Urais pada SOTK ini koordinasi dibawa Bimas Islam.

Dalam sambutannya Kepala Kantor didampingi oleh Kepala Seksi BIMAS Islam Drs. Wandi Utama. Beliau menyampaiakan lima poin penting di awal tahun Anggaran 2013 yakni memberikan penjelasan secara rinci kepada Kepala KUA tentang strategi percepatan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang telah diterima awal Januari 2013 khususnya menyangkut Operasional KUA.

Kedua segera mempelajari dan melakukan analisa apakah ada yang salah dari sisi mata anggaran sehingga perlu direvisi menyangkut penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Islam khusunya di KUA. Termasuk menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2012.

Ketiga, agar membuat jadwal pelaksanaan dari seluruh kegiatan, sehingga diharapkan tidak ada lagi di akhir-akhir tahun tergesa-gesa. Keempat, siapkan bukti-bukti fisik kegiatan seperti laporan pelaksanaan dan bukti-bukti fisiknya. Dan kelima lakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak melalui Bimas Islam.

Disela-sela acara beliau juga memperkenalkan Kepala Seksi Bimas Islam Drs. Wandi Utama sebagai Pejabat yang mebawahi KUA, dan belaiu berpesan kepada Kepala Seksi Bimas Islam yang baru untuk dapat segera membina dan memimbing KUA se Kecamatan Siak.

Di akhir acara Drs. Wandi Utama selaku Kasi Bimas Islam, mengucapakan rasa terima kasihya telah diberi kepercayaan memimpin Bimas Islam, dan berharap semua pihak dapat menjalin kerjasama agar yang telah menjadi visi dan misi kita dapat terlaksana. (humas).

Tersangka Islamic Center Pelalawan Bakal Dijemput Paksa

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru (Segmennews.com)-Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, masih bersabar menunggu kedatangan empat tersangka kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre, Kabupaten Pelalawan, yang mangkir memenuhi paggilan Kejati pada minggu lalu.

Setelah dilayangkan kembali surat pemanggilan terhadapa para tersangka, dan jika masih mangkir, maka tidak ada lagi upaya lain untuk menjemput paksa mereka.

Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto SH MH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan SH MH, kepada wartawan, Rabu (23/1/13) siang mengatakan, beberapa waktu lalu telah kita layangkan kembali surat panggilan terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi Islamic Centre. Jika tidak digubris, maka tidak ada upaya lain selain menjemput paksa.

” Memang pada minggu lalu, pelimpahan tahap II kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre ke Kejari Pelalawan sempat molor. Karena empat tersangka yakni, H Zakri, Ketua DPRD Pelalawan, Amrasul Abdullah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Syahril, selaku Pengguna Anggaran dan Fahran Ridwan, mangkir memenuhi panggilan kita. Namun, setelah kita layangkan surat pemanggilan kembali, dan masih juga mangkir, maka diupayakan menjemput mereka,” ungkap Andri.

Akab tetapi dalam hal ini, tim penyidik Kejati tetap terus berkordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, untuk menhadirkan para tersangka.

” Informasi lebih lanjutnya, kita masih menunggu kordinasi dari tim penyidik,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam penanganan kasus korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre ini. Pihak Kejati telah menetapkan enam tersangka yang diduga menyelewengkan dana pembangunan gedung tersebut.

Enam tersangka yang dimaksud adalah, Amrasul Abdullah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Syahril, selaku Pengguna Anggaran, Tengku Azman, pelaksana tugas Kepala Sub Dinas Cipta Karya, dan Fahran Ridwan. Sedangkan dua tersangka lainnya, H Zakri, Ketua DPRD Pelalawan, yang juga Direktur PT Langgam Sentosa, perusahaan pemenang tender. Selain itu, Kejati juga menetapkan Rahman Saragih, supervisor engineer PT Wisatama Arsitek, perusahaan pengawas pembangunan proyek, sebagat tersangka.

Dimana kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara senilai Rp7,7 miliar. Hal itu berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau pada November lalu.

Selain kerugian secara finansial, negara juga telah dirugikan secara materil. Sebab dalam laporannya BPKP menyatakan, gedung Islamic Centre tidak bisa difungsikan atau dipakai masyarakat.

Laporan tersebut diterima Kejati Riau surat itu diterima pada tanggal 28 September 2012. Surat itu bernomor SR-3139/PW 04/5/2012/28 September 2012.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggara proyek ini dianggarkan senilai Rp6,1 miliar pada tahun 2007-2008. Dalam perjalanannya, pembangunannya tak kunjung selesai. Bahkan pada tahun 2009, anggarannya kembali ditambah sekitar Rp3,6 miliar.(rtc/snc)

Kadiscapil Rohul: Akte Kelahiran Sangat Penting

Penulis
Redaksi
-
Kadis DukCapil Rohul, Drs Yusmar Msi

Rokan Hulu (Segmennews.com)- Pengurusan akte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012 meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya.

Dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rohul, Drs Yusmas Msi kemarin bahwa, dari data pengurusan akte kelahiran tahun 2012 sebanyak 15.880 akte yang dikeluarkan, perbulannya pihaknya mengeluarkan surat akte kelahiran 1.323 akte perbulannya.

Sedangkan data akte kematian yang diurus di Disdukcapil sebanyak 14 akte, perceraian nihil, perkawinan 220 dan pengangkatan dan pengakuan anak hanya satu orang. Data kependudukan sekarang mengacu pada undang-undang no 23 tahun 2006 tentang data kependudukan.

“Data akte kelahiran tahun 2011 lalu hingga 2013 meningkat 9 persen. Diharapkan masyarakat jangan menunda-nunda dalam pengurusan akte, sebab akte adalah salah satu bukti syah sebagai identitas kewarga negaraan Indonesia,” himbau Yusmar.

Dijelaskannya lagi, bahwa pengurusan akte kelahiran bagi anak di bawah satu tahun gratis, sedangkat satu tahun keatas harus melalui proses pengadilan dengan menghadirkan saksi kelahiran.

Begitu juga jika ada perubahan data yang sifatnya, prinsif, menambah, mengurangi atau menukar akte juga harus melalui putusan pengadilan. Akte kelahiran harus dikeluarkan di mana anak di lahirkan. Namun jika orang tua menghendaki membuat akte kelahiran di Rokan Hulu sedangkan anaknya kelahiran di luar Rohul juga harus melalui putusan pengadilan.

“Kita tidak ada mempersulit pembuatan akte, selagi itu sesuai sarat dan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (dab)

Sekda Rohul Lantik 122 Pejabat Eselon III dan IV

Penulis
Redaksi
-

Rokan Hulu (Segmennews.com)-Sebanyak 119 orang pejabata struktural dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Eselon III dan IV Dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Sekda Rohul, Ir Damri, Rabu (23/1/2013)

Pelantikan yang di lakukan secara sederhana di aula lantai 3 kantor Bupati dihadiri oleh seluruh pejabat Satker Rokan Hulu. Saat memberikan sambutan, Sekda menyampaikan bahwa pejabata yang dilantik telah melali proses penilaian atas kinerja mereka baik dari Pemkab maupun dari Satker masing-masing.

“Pemilihan 122 pejabat yang dilantik dilakukan melalui penilaian oleh 5 Satker, berdasarkan kinerja yang mereka miliki,” ucap Sekda.

Damri juga menyampaikan, bahwa jabatan adalah amanah. Untuk itu pejabat yang dilantik agar menjalankan amanah yang diberikan, sebab ini adalah awal jenjang karir menuju yang lebih tinggi lagi.

Katanya, selaku pejabat harus memiliki 8 poin kerja yang baik yang telah tertuang pada DP3 yakni, kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

“Kalau pejabat sudah memiliki 8 poin itu, maka mereka tidak perlu merengek meminta jabatan, sebab jabatan itu yang akan menanti mereka,” ingat Sekda. (adv)

Bupati Siak Hadiri Peresmian Mapolsek Sungai Mandau

Penulis
Redaksi
-
Bupati Siak, H Syamsuar menandatangani prasasti

Siak (Segmennews.com)- Peresmian gedung baru Kantor Polsek Sungai Mandau, ditandai dengan penandatanganan prasasti, dan pembukaan selubung papan nama di Halaman Mapolsek Sungai Mandau serta penyerahan bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Siak berupa 1 unit mobil dinas Polsek Sungai Mandau dari Bupati Siak kepada Kapolres Siak, Rabu (23/1/2013).

Pembangunan Polsek Sungai Mandau ini menelan dana APBN sebesar 575.626.000 rupiah tipe bangunan 170 1 unit yang pelaksanaannya dikerjakan dari tanggal 12 Juni 2012 selesai tanggal 15 Desember 2012. Sedangkan untuk pembangunan rumah dinas Polsek Sungai Mandau dengan tipe 54 1 unit 2 KK dan  tipe 38 4 KK sebesar 671.405.000,- rupiah juga menggunakan dana APBN.

Bupati Siak H Syamsuar menjelaskan, dengan dibangunnya Kantor Polsek Sungai Mandau ini dapat membantu kelancaran tugas kepolisian dengan baik, dan kepada masyarakat saya menghimbau agar memberikan dukungan penuh untuk berpartisipasi dalam rangka membantu tugas-tugas polisi dalam mengamankan wilayah Sungai Mandau ini.

Lebih lanjut Bupati Siak mengatakan, Pemerintah kabupaten Siak mendukung penuh tugas-tugas pihak kepolisan, untuk tahun ini telah menganggarkan pembangunan kantor Polsek Sabak Auh, Kantor Polsek Koto Gasib dan Kantor Satpol Air melalui dana APBD Kabupaten Siak Tahun 2013.

Selain itu, Bupati juga mengharapkan agar polisi dan masyarakat selalu mewujudkan kerjasama yang konsisten dan berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan terwujudnya kerjasama merupakan tolak ukur dari keberhasilan organisasi Polri pada lini terdepan yaitu Polsek dalam membina masyarakat untuk menciptakan rasa aman di lingkungannya.

“Suasana aman dan keramah tamahan dari masyarkat dan aparat pemerintahan adalah salah satu daya tarik untuk menarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di daerah kita ini, untuk itu mari kita jaga apa yang sudah kita benah ini bersama-sama,” ujar Bupati.

Kapolres Siak AKBP Sugeng Putut Wicaksono, SIK, mengatakan, pembangunan Mapolsek Sungai Mandau ini telah kita perjuangkan sejak dari 3 tahun yang lalu. “Pada awal tahun 2012 yang lalu akan kita bangun tetapi masih ada kendala karena lahan yang akan kita gunakan ternyata adalah milik perusahaan. Kurang lebih seminggu setelah saya berbicara dengan pak camat dan pak Bupati, akhirnya pemerintah daerah kabupaten Siak menghibahkan lahan seluas 1 hektar dan pada akhirya hari ini dapat kita resmikan,” kata Kapolsek.

Ia berharap agar fasilitas ini dapat menjadi salah satu media koordinasi dan komunikasi antara Polri dengan Pemerintah serta masyarakat, dalam menciptakan rasa aman yang kondusif, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dan juga dapat mengimplementasikan komitmen Polri dalam kesiapan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan konsep dan  tindakan nyata yang terarah.

“Fasilitas yang sudah ada ini dapat dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat memperpanjang usai pakai dari bangunan itu sendiri,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kajari Siak Zainul Arifin, Sekda Kab Siak H. Amzar, seluruh Kapolsek se Kabupaten Siak, Camat Sungai Mandau Irwan Kurniawan dan camat Sungai Mandau, Kepala Desa dan tokoh masyarakat kecamatan Sungai Mandau. (rls)

Sumbawa Rusuh, Pasien RSUD Diungsikan

Penulis
Redaksi
-

Jakarta (Segmennews.com) – Kerusuhan terjadi di Sumbawa Besar, NTB. Untuk menghindari kemungkinan terburuk, puluhan pasien RSUD setempat diungsikan ke Bandara Sultan Kaharudin, Sumbawa Besar.

Penanggung jawab perawat RSUD Sumbawa Besar Suratman menyatakan, seluruh pasien diungsikan karena hingga saat ini massa terus berkerumun di dekat RS. Mereka merusak dan membakar toko, rumah, dan berbagai bangunan.

”Pasien juga panik. Daripada terjadi apa-apa, kan mereka rusuh ke dekat-dekat sini. Makanya kami ungsikan ke bandara,” kata Suratman ketika dihubungi sekitar pukul 17.45 WIB, Selasa (22/1) Jarak antara RSUD dan bandara hanya sekitar 500 meter. Para pasien dari beragam penyakit diangkut dengan ambulans secara bergiliran.

”Alhamdulillah semua terangkut. Untuk sementara RS tutup,” ungkapnya. Informasi dari kepolisian, kerusuhan terjadi sejak pukul 13.00 Wita. Hingga kini, suasana masih mencekam. Sejumlah rumah mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa mobil juga dirusak massa.

”Petugas di sana belum bisa dihubungi, kemungkinan masih bertugas di lapangan, jarak dari Mataram ke lokasi sendiri sekitar 8 jam,” kata Kabid Humas Polda NTB, Sukarman.

Puluhan Rumah Dirusak, Mobil Dibakar
Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB) rusuh. Sekelompok orang bersitegang dan menyerang rumah-rumah warga. Belum ada laporan korba jiwa terkait informasi kerusuhan tersebut.

Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Sukarman Husein membenarkan informasi tersebut. “Kejadiannya tadi sekitar pukul 1 siang (13.00 WIT),” kata Sukarman saat dikonfirmasi, Selasa (22/1).

Hingga kini, suasana masih mencekam. Sejumlah rumah mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa mobil juga dirusak massa. Sukarman belum mengetahui penyebab pasti kerusuhan tersebut. “Petugas di sana belum bisa dihubungi, kemungkinan masih bertugas di lapangan, jarak dari Mataram ke lokasi sendiri sekitar 8 jam,” kata Sukarman.

Menurut Sukarman, kerusuhan ini diduga akibat informasi kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban jiwa.

Redam Kerusuhan, 300 Brimob Diturunkan
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menerjunkan 300-an personel Brimob guna membantu meredam rusuh yang terjadi di Sumbawa Besar. Akibat rusuh tersebut, beberapa rumah dan mobil dibakar massa.

”Ada 2 SSK Brimob yang dikirim ke lokasi dan 1 SSK Brimob yang ada di Sumbawa Besar,” kata Wakapolda NTB Kombes Pol Martono saat dihubungi, Selasa (22/1/2013). 1 SSK berjumlah 100 personel.

Selain menerjunkan personel Brimob, kepolisian juga memerintahkan kepada Polres-polres tetangga untuk membantu meredam kerusuhan.”Ada Polres Sumbawa Barat, Timur, dan Dompu, mereka digeser untuk membantu pengamanan di sana,” terang Martono. Pesonel TNI pun disiagakan dalam bentrok antar kelompok warga tersebut. Kerusuhan antar kelompok warga ini terjadi sekitar pukul 13.00 Wita.

Kabid Humas Polda Kaltim AKBP Sukarman Husein belum dapat memastikan penyebab pasti kerusuhan. Namun menurutnya, isu yang berkembang kerusuhan tersebut terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang berkembang ke isu pemerkosaan. (dtc/int)

Wabup Mutasikan 189 Orang Pejabat Eselon III Dan IV Siak

Penulis
Redaksi
-

wabup siakSiak (SegmenNews.com) – Wakil Bupati Siak Drs.H.Alfedri,M.Si, Senin (21/1) bertempat dilantai dua aula Indra Pahlawan Room kantor Bupati Siak komplek Tanjung Agung Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura, melantik dan memutasikan sebanyak 189 orang pejabat Eselon III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Pantauan dilapangan, pelantikan pejabat Eselon III dan IV yang berlangsung pada pukul 14.20 Wib dan berakhir sekitar Pukul 13.15 itu, pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Siak ini merupakan pelantikan lanjutan, setelah Wakil Bupati Siak Jumat (11/1) kemarin melantik sebanyak 358 orang pejabat Eselon IV dikantor Bupati Siak.

Pada pelantikan pejabat Eselon III dan IV ini, 1 orang diantaranya menjabat sebagai Sekretaris Camat Kerinci Kanan. 15 orang lagi adalah sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskemas Kecamatan di tambah 12 orang lagi sebagai Kepala Sekolah. Sementara sisa dari 189 orang pejabat Eselon III dan IV yang dilantik oleh Wakil Bupati Siak tersebut, ada juga yang tetap pada SKPD masing-masing, dan ada juga yang diroling pada SKPD lainnya.

Sekapur sirih yang disampaikan oleh Wakil Bupati Siak, Drs.H.Alfedri,M.Si menerangkan, bahwa mutasi atau roling jabatan yang dilakukan oleh Pemkab Siak, hal ini sudah biasa terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. kegiatan mutasi dan roling jabatan ini, tidak hanya berlangsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak saja, akan tetapi berlangsung juga pada daerah lain,”ungkap Wabup memaparkan.

Kata Wabup, salah satu bentuk upaya pengembangan dan peningkatan kemampuan profesionalme Aparatur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, adalah dengan mengembangkan Sumber Daya Aparatur itu sendiri, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berprestasi untuk menduduki jabatan tertentu.

Inilah salah satu tujuan roling atau mutasi yang dilakukan oleh Pemda Siak, untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional Aparatur Pegawai Negeri Sipil, sebab dengan lahirnya mutasi dan promosi yang sesuai dengan kompetensinya, selain mengoptimalkan kinerja, ia juga dapat meningkatkan motivasi atau gairah bekerja yang dapat memunculkan inisiatif, prakarsa, kreativitas dan inovasi pegawai.”tutur Wabup menguraikan.(adv)

1...2,9852,9862,987...3,057Halaman 2,986 dari 3,057
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media