Beranda blog Halaman 3044

Unjuk Rasa Aktivis HMI di BPK Riau Ricuh

Penulis
Redaksi
-

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau ricuh, Senin (17/10). Mahasiswa menuntut BPK menyelidiki dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Pekanbaru.

Sekitar 30 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru memaksa masuk Kantor BPK Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pengunjuk rasa dihadang sejumlah petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya berusaha mendobrak pintu Kantor BPK Riau karena dihalangi menyampaikan aspirasi di halaman kantor auditor keuangan pemerintah ini.

Aktivis HMI menuntut BPK tidak memanipasi informasi tentang keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam laporannya, BPK selalu menyatakan pengelolaan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun kenyataannya menurut pengunjuk rasa, ditemukan indikasi penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama PON ke-18 di kawasan Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp400 milyar.

Kasus dugaan korupsi ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/10) lalu. Indonesia Monitoring Development (IMD) mengungkapkan proyek Stadion Utama PON tidak melalui mekanisme lelang sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

Mahasiswa mendesak KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama PON di Pekanbaru. Stadion bertaraf internasional ini rencananya akan diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga akhir tahun 2011.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Aktivis HMI mendesak Dewan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan stadion PON. “Kami menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan keuangan daerah. Oleh sebab itu, aparat hukum harus mengungkap kasus ini,” tegas Ketua HMI Pekanbaru Dani Suhlika. (asr)

KPK Didesak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Stadion Utama PON

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Pekanbaru. Dalam press release yang diterima riauspot.com, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang dan mutu konstruksi.

Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan mengungkapkan sejumlah indikasi penyelewengan dalam pendirian Stadion Utama PON di Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Di antaranya pembangunan stadion tersebut tidak melalui mekanisme lelang, yakni diumumkan di media massa sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adnan menduga pemenang proyek ditunjuk langsung Gubernur Riau Rusli Zainal. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. “Kami menduga penunjukan langsung dilakukan gubernur. Ini jelas tidak boleh karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adnan.

Ia menambahkan proses lelang manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas proyek tahun 2008 diduga fiktif. Sedangkan lelang MK tahun 2009 dimenangkan PT Biro Insinyur Exakta diduga berbau nepotisme karena pemilik usaha itu masih keluarga Gubernur Riau. “Patut diduga lelang tahun 2008 fiktif. Lelang dan pengerjaan baru dilakukan tahun 2009 sehingga terjadi kerugian daerah,” kata Adnan.

IMD menyatakan dana pembangunan Stadion Utama PON senilai Rp900 milyar terlalu mahal. Adnan memperkirakan idealnya anggaran untuk stadion itu sekitar Rp500 milyar. Kejanggalan lain yang ditemukan IMD terkait kualitas baja yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, tiga kontraktor pembangunan stadion tidak bisa memperlihatkan hasil uji mutu baja dari Universitas Trisakti.

Ketiga kontraktor BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam join operation (JO). IMD menaksir kerugian negara akibat penyelewengan pembangunan stadion PON mencapai Rp400 miliyar. “Oleh sebab itu, IMD mendesak KPK memeriksa pejabat terkait, seperti Gubernur Riau dan kontraktor yang terlibat dalam megaproyek itu,” tandas Adnan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Zulkifli Rahman beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan rangka baja stadion PON sudah berstandar nasional. “Kita pesan rangka baja itu dari Surabaya. Itu sudah berstandar nasional,” ujar Zulkifli. (asr)

Puluhan Calon Haji Kumpulkan Tas Bekas

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Puluhan calon haji di Pekanbaru terpaksa mencari tas bekas karena belum mendapatkan tas haji resmi dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Calon haji kecewa buruknya pelayanan petugas haji di lembaga tersebut.

44 calon haji mengumpulkan tas bekas di rumah warga, Jl Duyung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Tas bekas ini dipinjam dari jemaah haji yang berangkat tahun lalu.

Menurut calon haji kloter 10 Pekanbaru, mereka sudah melunasi seluruh biaya haji sekitar Rp30 juta. Namun tiga hari menjelang keberangkatan, puluhan calon haji belum juga mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama dan perlengkapan yang dibutuhkan di tanah suci.

Padahal calon haji kloter 10 harus menyerahkan tas haji ke kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru paling lambat, Sabtu (8/10). Warga mengaku khawatir tas bekas ini tidak lolos di bandara Arab Saudi. Namun mereka tidak punya pilihan karena waktu keberangkatan semakin dekat.

“Kami tidak yakin tas ini bisa keluar masuk bandara. Tapi mau gimana lagi, kami hanya berdoa semua urusan ibadah lancar,” kata calon haji, Irul Bahri.

Para calon haji mengungkapkan mereka harus membayar sejumlah uang agar mendapatkan tas resmi berlogo Kementerian Agama. Namun Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Edwar Umar membantah tuduhan warga. Menurut Edwar, pihaknya tidak pernah mempersulit pengurusan haji, apalagi melakukan pungutan liar.

“Soal biaya tali rajut dan tanda pengenal tas, itu tidak ada paksaan. Jemaah juga tidak berurusan dengan Kemenag Pekanbaru, tapi dengan penjual,” kata Edwar.

Edwar mengatakan jemaah kloter 10 yang belum mendapatkan tas disebabkan mereka terlambat mengurus perlengkapan haji tersebut. Kementerian Agama Kota Pekanbaru beralasan kehabisan stok tas haji hingga kini. Lembaga ini menyatakan belum menerima tas baru sehingga harus menunggu kiriman dari sebuah maskapai. Total jemaah haji Pekanbaru yang berangkat ke tanah suci tahun ini mencapai 1.055 orang. (asr)

Puluhan Calon Haji Protes Pungli di Kantor Kemenag Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU(RS) Puluhan calon jemaah haji memprotes pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru. Ribuan calon jemaah haji kloter Pekanbaru dipungut uang Rp30 ribu hingga Rp200 ribu. Sementara Petugas urusan haji berdalih pungutan bersifat sukarela dan dipakai untuk biaya tambahan perlengkapan haji.

Sekitar 20 calon jemaah haji mendatangi Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, Kamis (6/10) siang. Mereka menuntut pegawai urusan haji menjelaskan pungutan uang Rp30 ribu hingga Rp200 ribu.

Saat aksi berlangsung, warga menangkap basah seorang pegawai Kemenag Pekanbaru menerima pungutan dari seorang calon haji. Menurut warga, 1.045 calon jemaah haji Pekanbaru harus membayar Rp30 ribu sampai Rp200 ribu agar urusan perlengkapan haji cepat selesai.

“Pungutan ini jelas tidak ada dasarnya. Sebab, semua biaya haji sudah dilunasi. Kok masih ada uang keluar lagi,” kata seorang warga, Akmal.

Calon haji kloter 10 ini memprotes petugas haji karena sudah membayar Rp30 ribu. Namun belum mendapatkan tanda pengenal dan tas resmi Kemenag. “Padahal kami harus berangkat tanggal 10 Oktober mendatang,” kata Akmal.

Mereka mengaku kecewa terhadap pelayanan dan banyaknya pungutan di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru. Akmal menyatakan mereka sudah melunasi seluruh biaya perlengkapan haji, termasuk ongkos pesawat dengan total sekitar Rp30 juta. Namun calon haji kecewa karena harus membayar lagi biaya tidak resmi di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru. Warga mengancam akan melaporkan pungli ini ke Polresta Pekanbaru.

Sementara itu, pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, Amnan beralasan uang yang dipungut dari calon haji bersifat sukarela. Hamnan menjelaskan uang tersebut digunakan untuk biaya tanda pengenal dan tali rajut tas resmi haji. “Banyak juga calon haji yang tidak perlu membayar uang itu. Tetap kami berikan perlengkapan hajinya. Jadi, biaya yang dipungut sifatnya sukarela,” kata Amnan. (asr)

Foto Porno Mirip Anggota DPRD Meranti Gemparkan Warga

Penulis
Lifestyle
-
MERANTI (RS) Foto porno mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti, Riau beredar luas di internet. Sejumlah kalangan menyayangkan perbuatan asusila yang diduga dilakukan anggota Dewan bersama pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peredaran foto mesum mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti saat ini mendapat perhatian masyarakat setempat. Warga di tempat umum dan perkantoran pemerintah menyoroti kasus asusila tersebut.

Foto syur anggota Dewan ini juga menjadi sorotan warga di Pekanbaru, Riau. Menurut warga, wajah yang terlihat di foto porno mirip anggota DPRD Kepulauan Meranti berinisial AC. Anggota Dewan dari Partai Gerindra tersebut terlihat mesra tanpa busana dengan wanita yang diduga pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tokoh masyarakat Kepulauan Meranti, Ramlan Abdullah menyayangkan beredarnya foto porno mirip anggota DPRD setempat. Ramlan minta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kepulauan Meranti memeriksa AC dan menjatuhkan sanksi jika terbukti bersalah.

“Anggota Dewan tersebut harus diperiksa untuk mengetahui kebenaran foto yang beredar. Jika terbukti bersalah, ia harus dijatuhkan sanksi,” kata Ramlan.

Namun, ia mengharapkan masyarakat Meranti tetap fokus membangun daerah daripada membahas isu yang belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu, Ramlan mengharapkan masyarakat menyerahkan penyelidikan kasus dugaan asusila tersebut kepada BK DPRD Kepulauan Meranti dan kepolisian.

“Masyarakat harus tetap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita pemekaran. Serahkan penanganan kasus foto porno ini kepada pihak berwenang,” kata Ramlan.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abas yang dihubungi via telepon menyatakan pihaknya akan memeriksa anggota Komisi II AC untuk mengetahui kebenaran foto mesum yang beredar. Namun, menurut Hafizan, AC tidak diketahui keberadaannya sejak foto porno mirip wajahnya diperbincangkan masyarakat. “Kami sudah hubungi lewat telepon. Tapi telepon yang bersangkutan tidak aktif,” kata Hafizan. (asr)

Riau Masuk Daerah Rawan Aksi Terorisme

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU (RS) Sebanyak 12 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau menggelar rapat khusus tentang ancaman terorisme, Rabu (28/9). Rapat ini dilaksanakan karena Riau dinilai termasuk daerah rawan kegiatan dan tempat persembunyian teroris.

Rapat koordinasi khusus digelar di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Pertemuan membahas ancaman dan upaya mencegah aksi terorisme ini dihadiri 12 pemerintah kabupaten dan kota se-Riau.

Rapat tertutup dibuka Gubernur Riau Rusli Zainal. Pertemuan juga dihadiri Staf Khusus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Karseno, Komandan Resort Militer 031 Wirabima Kolonel Zaidun dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Suedi Husein.

Gubernur Riau Rusli Zainal menyatakan Riau termasuk provinsi rawan aksi terorisme di Sumatera. Rusli menyebut Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis sebagai wilayah rawan kegiatan dan tempat persembunyian teroris.

“Kita perlu waspadai daerah tersebut. Termasuk wilayah selatan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Rusli.

Di Rokan Hilir, gembong sejumlah aksi terorisme di Indonesia, Nurdin M Top pernah bersembunyi. Riau juga pernah menjadi daerah sasaran peledakan bom pada malam Natal tahun 2000.

Meski termasuk daerah rawan aksi terorisme, Gubernur Riau berharap masyarakat tetap tenang dan tidak panik menghadapi isu terorisme. Menurut Rusli Zainal, kewaspadaan dini diperlukan dengan pengawasan yang melibatkan semua komponen masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein menyatakan pihaknya siap mengamankan sejumlah fasilitas vital di Riau. Suedi juga berjanji pengamanan beberapa even nasional di daerah menjadi perhatian serius polisi. “Pengamanan dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan,” kata Suedi. (asr)

Puting Beliung Melanda Rokan Hulu

Penulis
Redaksi
-
ROKAN HULU (RS) Angin puting beliung melanda sebagian kawasan di Kabupaten Rokan Hulu, Senin (26/9) pagi. Akibatnya sejumlah bangunan rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Angin puting beliung antara lain merobohkan sebuah bangunan olahraga di Kecamatan Rambah, Kota Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Dinding lapangan futsal runtuh saat angin kencang menyapu kawasan pemukiman padat penduduk tersebut.

“Pemain futsal berhamburan ke luar lapangan saat angin kencang merobohkan bangunan,” kata warga Muhammad Ihsan.

Bangunan yang runtuh sebagian besar terbuat dari kayu. Warga sempat panik saat puting beliung melanda daerah mereka. Selain merusak bangunan, angin kencang juga memutuskan jaringan listrik dan telepon.

Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, tidak ada warga yang menjadi korban dalam bencana ini. Namun, kerugian ditaksir sekitar Rp100 juta. (dri)

Dana BOS Tidak Cair, Ribuan Siswa Diliburkan di Rokan Hulu

Penulis
Redaksi
-
ROKAN HULU (RS) Ribuan siswa sekolah menengah atas (SMA) di Rokan Hulu, Riau diliburkan, sejak kemarin. Aktivitas belajar mengajar lumpuh karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menghentikan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sekitar 5.000 siswa di empat sekolah di Kabupaten Rokan Hulu libur. Salah satunya SMAN 1, Kecamatan Rambah. Tidak ada kegiatan pendidikan di sekolah terbaik di Rokan Hulu ini.

Seluruh ruangan terlihat kosong karena guru dan siswa tidak melakukan aktivitas belajar mengajar. Sebanyak 900 siswa SMAN 1 Rambah diliburkan karena pengurus sekolah tidak mampu menanggung biaya operasional, seperti honor guru, biaya perlengkapan sekolah, air dan listrik.

Menurut Kepala Humas SMAN 1 Rambah Rusli, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak mencairkan dana BOS selama enam bulan terakhir, yakni periode April hingga September 2011 senilai Rp400 juta.

“Kami kesulitan membiayai kegiatan pendidikan karena tidak ada uang. Sementara siswa harus tetap belajar,” kata Rusli.

Kondisi ini memaksa pihak sekolah menghentikan sementara kegiatan pendidikan terhitung, Rabu (21/9). Beberapa guru yang datang ke sekolah hanya mengisi absen, namun setelah itu mereka pulang.

“Guru honor ingin tetap mengajar, namun mereka kan juga perlu biaya untuk ongkos ke sekolah dan belanja” kata Rusli.

Selain di SMAN 1 Rambah, nasib serupa dialami tiga SMA di Kecamatan Rambah Hilir. Total siswa yang diliburkan di empat sekolah di Rokan Hulu mencapai 5.000 siswa. Pihak sekolah mengancam akan menggelar unjuk rasa ke Kantor Bupati Rokan Hulu jika pemerintah daerah tidak menyalurkan dana BOS yang sudah dianggarkan dalam APBD.

Berbagai kalangan menyayangkan tersendatnya pencairan dana pendidikan di Rokan Hulu. Padahal daerah ini memiliki anggaran daerah cukup besar karena merupakan salah satu kabupaten penghasil minyak di Provinsi Riau. (dri)

Ratusan Warga Jebol Pagar Kantor Wali Kota Pekanbaru

Penulis
Redaksi
-

Tuntut MK Sahkan Hasil Pemilukada Pekanbaru

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa ratusan warga menuntut pengesahan hasil pemilukada Pekanbaru ricuh, Selasa (13/9). Massa menjebol pagar Kantor Wali Kota Pekanbaru karena kecewa gagal bertemu pejabat daerah.

Sekitar 200 warga menuntut bertemu Pejabat Wali Kota Pekanbaru Syamsurizal untuk menyampaikan aspirasi. Namun massa dihadang puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga terjadi kericuhan.

Warga yang emosi menjebol pagar Kantor Wali Kota Pekanbaru. Keributan terjadi saat polisi berusaha membubarkan pengunjuk rasa. Massa sempat membakar ban dan memblokir Jl Sudirman, Pekanbaru.

Aksi ini dipicu gagalnya KPU Pekanbaru melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Wali Kota Pekanbaru tanggal 14 September 2011. Warga membakar keranda bergambar Gubernur Riau Rusli Zainal yang dinilai penyebab kekisruhan pemilihan Wali Kota Pekanbaru.

Massa dari 12 kecamatan menduga ada rekayasa di balik penundaan pemilukada ulang untuk kepentingan politik calon wali kota tertentu. “Oleh sebab itu, kami menuntut Mahkamah Konstitusi mensahkan hasil pemilukada sesuai keputusan KPU Pekanbaru tanggal 14 Mei 2011. Jika tidak, kami menuntut Ketua MK Mahfud MD mundur,” kata koordinator aksi, Agun Zulfaira. (asr)

PSU Gagal, Warga Kirim Surat Protes Raksasa ke MK

Penulis
Redaksi
-
PEKANBARU (RS) Sejumlah warga memprotes gagalnya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Pekanbaru, Selasa (6/9). Warga mengirim surat raksasa ke Mahkamah Kontitusi (MK) melalui Kantor Pos Pusat, Jl Sudirman, Pekanbaru.

Warga menilai MK bertanggung jawab terhadap kekisruhan pesta demokrasi. Surat berukuran 4 kali 4 meter ini berisi tuntutan agar Ketua MK Mahfud MD menetapkan calon Wali Kota Pekanbaru agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Jika tidak, warga khawatir terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kami mendesak MK segera mengambil keputusan. MK bertanggung jawab karena memenangkan gugatan calon Wali Kota Pekanbaru Septina Primawati. Inilah pemicu kekisruhan pemilukada,” kata Koordinator Gerakan Suara Rakyat (Geser) Agun Zulfaira.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru memastikan pemilihan ulang Wali Kota Pekanbaru, 14 September 2011 gagal dilaksanakan. KPU beralasan tidak ada dana untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan keputusan MK, KPU Pekanbaru seharusnya menggelar pemilihan Wali Kota Pekanbaru, 14 September, dan paling lambat 22 September 2011. Namun, KPU menyatakan tidak bisa melaksanakan keputusan MK tersebut karena tidak punya dana.

Menurut Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal, pihaknya membutuhkan dana Rp7,4 milyar untuk penyelenggaraan pemilukada ulang. Namun, hingga kini anggaran tersebut belum dicairkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah berdalih sedang mengalami defisit APBD.

“Kami akan menemui Ketua MK besok (7/9) untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan ada keputusan yang diterima semua pihak,” ujar Tengku. (asr)


1...3,0433,0443,045...3,050Halaman 3,044 dari 3,050
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media