Jakarta (segmennews.com)-Terpidana kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin telah merampungkan proses pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi proyek PLTS Kemenakertran tahun 2008 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi tersangka yang juga istrinya Neneng Sri Wahyuni.

Selama diperiksa penyidik enam jam, Nazar mengaku menjelaskan kasus dugaan korupsi istrinya. Proyek tersebut ada campur tangan mantan Menteri Kemenakertrans, Erman Suparno. Ia secara tegas mengatakan pertajam keterlibatan Erman.

“Saja jelaskan, bagaimana instruksi dari menteri ke Dirjen, gimana ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) gimana semua sudah saya jelaskan,” kata Nazar, Selasa (9/10/12).

Namun, dirinya kembali tak menjawab saat ditanya peran istrinya, Neneng, yang telah jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Dalam kasus PLTS Kemenakertrans, Neneng diduga berperan sebagai perantara proyek (broker) pada proyek PLTS senilai Rp 8,9 miliar tersebut. Proyek itu dimenangkan oleh PT Alfindo. KPK mencium ada kerugian negara Rp 3,8 miliar di sana. Oleh KPK, Neneng yang merupakan Direktur Keuangan Permai Grup diduga memperkaya diri atau orang lain.(snc/inc)

Jakarta (segmennews.com)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas tuntaskan kasus simulator SIM di Korlantas, hari ini KPK memeriksa Murtono, purnawirawan Polri sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

Dia diperiksa karena dinilai mengetahui kasus proyek senilai Rp196 miliar ini untuk tersangka Djoko Susilo. “Ia diperiksa sebagai saksi,” ujar Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (10/10/2012).

Selain Murtono, KPK kembali memanggil perwira Polri yang juga panitia lelang pengadaan simulator SIM Ajun Komisaris Besar Wisnu Buddaya. Ini merupakan pemeriksaan ketiga bagi perwira menengah itu.

Lainnya, KPK hari ini akan memeriksa pejabat Kementerian Keuangan, yaitu Direktur PNBP Ditjen Anggaran Askolani.

Sebelumnya, KPK menjelaskan akan kembali memeriksa Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka. Untuk pemeriksaan kedua nanti, penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti dan bahan keterangan seputar kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp100 miliar itu.(snc/inc)

Bengkulu (segmennews.com)-Kasus dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia yang melibatkan penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan terus bergulir.

Kali ini Kabid Propam Polda Bengkulu AKBP Hendrik Marpaung menyebutkan pernyataan Novel Baswedan di berbagai media bahwa ia tidak berada di tempat kejadian perkara adalah bohong.

“Karena jelas dalam keterangan sidang disiplin para anggota polisi yang terlibat kasus itu termasuk Kompol Novel yang saat itu masih berpangkat Iptu mengaku ada di lokasi kejadian,” katanya, di Bengkulu, Rabu (10/10/2012).

Hal itu kata dia, bertolak belakang dengan pengakuan Novel ke sejumlah media massa bahwa dirinya tidak berada di lokasi saat penganiayaan tersebut terjadi.

Bahkan kata Hendrik, akibat perbuatan tersebut, Novel dan empat anggota polisi lainnya sudah menjalani hukuman disiplin dan mendapat teguran keras. Selain mendapat teguran keras, Kompol Novel yang saat itu menjabat Kasat Reserse di Polres Bengkulu mendapat hukuman kurungan selama tujuh hari.

“Bersama Kompol Novel ada empat anggota polisi lainnya yang mendapat teguran dan hukuman disiplin yang sama saat itu,” tambahnya.

Empat anggota polisi itu yakni Lazuardi Tanjung dan Iptu Arif Sembiring, Iptu Leonardo Siahaan, dan seorang bintara Budimansyah .

Para anggota polisi itu terbukti melanggar disiplin yakni melakukan hal-hal yang mencemari instutusi kepolisian yang tercantum dalam pasal 40 F pasal 5 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan pasal 6 keputusan kapolri nopol 32/ XII/2003.

Ia menjelaskan, dalam sidang kode etik yang dilakukan, ketika ditanya, Novel mengakui telah membawa dua orang tersangka pencuri sarang burung walet yakni Irwansyah Siregar dan Dedi Mulyadi, ke arah pantai, untuk melakukan investigasi lanjutan dan memberi terapi.

“Dari pengakuan itu bisa disimpulkan bahwa saat itu yang bersangkutan memang telah melakukan penganiayaan,” katanya.

Hendrik mengatakan tidak dapat menceritakan lebih lanjut tentang isi BAP sidang etik tersebut karena bersifat rahasia. Namun, menurutnya sudah bisa disimpulkan bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh Novel.

Ia juga memastikan bahwa meskipun kelima anggota itu telah dijatuhi hukuman pelangaran kode etik, namun unsur pidananya tidak bisa dihapuskan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Hery Wiyanto mengatakan masih menyelidiki keterlibatan anggota polisi yang ikut melakukan penganiayaan pada 2004. Namun, saat ini fokus penyidik kepada Novel Baswedan karena berstatus Kasat Reskrim saat kejadian itu.

“Keterlibatan anggota polisi lain juga akan diselidiki, kami fokus kepada Novel dulu, karena dua pelapor menyebut Novel yang menembak,” katanya.(snc/inc)

Jakarta (segmennews.com)-Mabes Polri mengaku akan patuh pada perintah presiden untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Meski begitu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan tetap melakukan penyidikan terhadap dua tersangka kasus dugaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri.
     
Tiga tersangka lainnya akan dilimpahkan kepada KPK sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/10) malam. “Yang diserahkan jelas DS (Djoko Susilo) dan tiga orang lainnya. Sisanya di Bareskrim,” kata Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhardi Alius di Mabes Polri, Jakarta Selatan kemarin (09/10).
     
Sedangkan dua tersangka yang tetap ditangani Polri yakni Kepala Primkoppol Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan (panitia lelang proyek simulator) dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo. Kedua tersangka tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM di Korlantas Polri tahun 2011.
     
Tersangka yang ditetapkan oleh KPK adalah mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Tiga tersangka lain, yang sebelumnya juga ditetapkan oleh Polri, adalah Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.
     
Tiga tersangka inilah yang akan diserahkan kepada KPK. Namun, Polri masih akan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mekanisme pelimpahan wewenang penyidikan sesuai koridor hukum.
     
Sebab, sebelumnya, tiga tersangka tersebut telah ditahan oleh Polri. Berkas ketiganya juga telah dilimpahkan pada Kejaksaan Agung dan telah dinyatakan belum lengkap atau P19. “Kami masih mencari formulanya, karena ini tidak diatur dalam KUHAP,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya itu.
     
Di bagian lain, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berjanji akan turun langsung ke Polda Bengkulu. Mereka akan mencari fakta terkait kasus Kompol Novel Baswedan. “Kami akan melaporkan temuan kami sebagai bahan masukan untuk presiden,” kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan saat dihubungi kemarin.
     
Kompolnas memang lembaga negara yang bertanggung jawab pada presiden. Kompolnas juga mempunyai anggota dari unsur pemerintah yakni Menkopolhukam dan Mendagri.  Apakah bisa independent – Edi menjamin akan berupaya semaksimal mungkin. “Kita akan minta data mengapa kasus yang sudah delapan tahun baru terungkap sekarang, ada apa sebenarnya,” katanya.
     
Pemeriksaan itu akan dimulai dengan meminta keterangan dari Polda Bengkulu yang sekarang dipimpin Brigjen Benny Mokalu. “Tidak hanya dari unsur polisinya, tapi juga dari korban, keluarga, dan juga pihak kuasa hukum,”katanya. Benny Mokalu sendiri adalah salah sorang penyidik kawakan di Mabes Polri. Namanya sempat tenar saat disebut dalam rekaman pembicaraan Anggodo yang diputar di Mahkamah Konstitusi November 2009. 
Benny Mokalu juga menjadi penyidik kasus Bibit Chandra yang akhirnya didepoonering. Kasus Bibit Chandra terkenal dengan kasus Cicak versus Buaya terjadi pada saat Kabareskrim dipimpin oleh Komjen Susno Duadji.(snc/jpnn)

Jakarta (segmennews.com)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memperpanjang masa pencegahan atas Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Rusli ke luar negeri, karena komisi pimpinan Abraham Samad itu masih mengembangkan penyidikan kasus suap PON Riau.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan bahwa masa pencegahan atas Rusli akan berakhir besok (10/10). Menurut Johan, penyidik KPK masih menganggap perlu keterangan Rusli.

“Akan diperpanjang (langsung diperpanjang). Suratnya (permintaan perpanjangan cegah) sedang disiapkan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Selasa (9/10) petang.

Johan memang tak menyebut tanggal tentang pemeriksaan atas Rusli. Namun menurutnya, penyidik ingin Rusli Zainal tetap di dalam negeri untuk memudahkan pemeriksaan.

“Kalau ditanya apakah KPK akan kembali memanggil Rusli, jawabannya iya. Tapi saya belum tahu kapan hal itu dilakukan,” kata Johan.

Seperti diketahui, RZ -sapaan akrab Rusli Zainal- kala itu dicegah ke luar negeri sejak KPK menangkap anggota DPRD Riau karena menerima suap revisi Perda tentang anggaran PON. Anak buah Rusli, yaitu Kadispora Riau Lukman Abbas juga dicegah oleh Imigrasi atas permintaan KPK.

Selama masa cegah yang berlangsung 6 bulan itu RZ sudah dua kali diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, serta dua kali dihadirkan sebagai saksi di persidangan perkara PON di PN Tipikor Pekanbaru, Riau. Dalam sidang itu JPU KPK juga memutar bukti sadapan telepon yang mengarah pada dugaan keterlibatannya.

Dalam surat dakwaan atas PNS Dispora Riau, Eka Dharma Putra dan pegawai PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syahputra, terungkap bahwa RZ ikut bersama-sama dengan Lukman Abbas menyogok DPRD Riau demi memuluskan usulan revisi Perda tentang anggaran untuk venue PON. Kini, Lukman sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK.(snc/jpnn)

Jakarta (segmennews.com)- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad kembali memberikan sinyal temuan baru dalam pengusutan kasus korupsi gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Ia bakal mengungkapkannya setelah pengusutan temuan baru itu rampung. “Perkembangan kasus Hambalang mudah-mudahan akan ada yang mengejutkan kita semua,” kata dia di kantornya, Selasa, 9 Oktober 2012.

Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sejak 2010. Proyek itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 1,52 triliun. Dalam proyek tersebut, Adhi Karya memegang pengerjaan sebanyak 70 persen, dan sisanya dikuasai PT Wijaya Karya.

Proyek ini mengemuka saat Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, menuduh Ketua Demokrat Anas Urbaningrum mengambil dana dari proyek itu senilai Rp 50 miliar pada Januari 2010. Duit ini dipakai untuk merebut kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei tahun lalu. Anas membantah tudingan tersebut.

Kasus ini menyeret Deddy Kusdinar, Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka pertama. Deddy, yang kala itu menjadi pejabat pembuat komitmen, diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menggelembungkan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek berbiaya Rp 1,08 triliun tersebut.

Sumber di KPK mengatakan, KPK kini sedang merampungkan penyelidikan pengadaan tanah proyek tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan berupa pengadaan sertifikat serta lahan yang bermasalah kepemilikannya. Menurut sumber, dalam penyelidikan ini, nama Anas Urbaningrum cukup mencuat.

KPK sedang memperkuat penyelidikan terhadap Anas dengan memeriksa campur tangannya dalam pengadaan tanah tersebut. “Dia sulit akan lolos pada kasus ini,” ujar sumber tersebut. Namun Abraham menolak membeberkan apa perkembangan yang mengejutkan tersebut. Ia menegaskan masih terus mengembangkan dan mendalami pengusutannya.

Tetapi ia menyatakan, “Pada akhirnya kalian akan bisa meng-update kemungkinan seperti yang ada dalam pikiran kalian,” kata dia. “Sense kami semua sama dengan rakyat Indonesia terhadap kasus Hambalang. Nah, itulah yang akan kami lakukan.”(snc/tempo)