Beranda blog Halaman 47

Ketua KPPU: Amandemen UU Persaingan Usaha Penting Atasi Kolusi Algoritma

Penulis
Chardian CH
-
Ketua KPPU: Amandemen UU Persaingan Usaha Penting Atasi Kolusi Algoritma

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensiperubahan ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI kemarin (06/11).

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menekankan bahwa pembaruan
regulasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan baru di era ekonomi digital, terutama dalam mencegah dan menangani fenomena algorithmic collusion atau kolusi
algoritma.

Menurut Ketua KPPU, revisi undang-undang ini sangat penting agar Indonesia memiliki landasan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis modern.

“Bentuk-bentuk dominasi pasar baru, seperti penyalahgunaan data
pengguna, diskriminasi algoritmik, dan praktik predatory pricing berbasis kecerdasan buatan (AI), tidak lagi bisa dijangkau dengan instrumen hukum lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolusi algoritma kini dapat terjadi tanpa kesepakatan eksplisit antar pelaku usaha, ketika
sistem harga otomatis saling menyesuaikan melalui pemantauan algoritmik.

“Akibatnya harga pasar bisa seragam tanpa ada pertemuan, dan ini sulit dibuktikan secara hukum,” jelasnya.
KPPU menilai, tanpa reformasi hukum yang adaptif, potensi penyalahgunaan data dan algoritma dapat menimbulkan ketimpangan pasar, menghambat inovasi, dan mengunci konsumen dalam ekosistem digital yang monopolistik. Karena itu, lembaga ini mengusulkan
perluasan definisi “pasar bersangkutan” atau “penyalahgunaan posisi dominan” agar mencakup dominasi berbasis data dan algoritma.

Selain itu, KPPU mendorong penguatan sistem pembuktian dalam perkara persaingan usaha melalui pengakuan terhadap indirect evidence atau bukti tidak langsung berupa data
ekonomi dan komunikasi digital.

Langkah ini penting untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan karakteristik kasus di pasar digital yang sering kali bersifat nonkonvensional.

Isu mendesak lain yang perlu menjadi prioritas adalah pengaturan aspek
kesekretariatan, kepegawaian, maupun mekanisme penegakan hukum, agar posisi KPPU sebagai lembaga independen di bawah rumpun eksekutif memiliki struktur birokrasi yang akuntabel dan efektif.

Khususnya melalui pemisahan fungsi yang jelas antara organ administratif dan organ fungsional. Serta pentingnya keberadaan kantor perwakilan di tingkat
provinsi sebagai bentuk nyata dari desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha dapat dilakukan secara lebih merata, responsif, dan sesuai dengan dinamika ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, KPPU menegaskan bahwa amandemen ini tidak
hanya soal regulasi, tetapi juga arah besar kebijakan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan akumulasi modal dan tenaga kerja. Daya saing bangsa ditentukan oleh kemampuan berinovasi dalam sistem ekonomi yang
kompetitif dan terbuka,” kata Ifan, sapaan Ketua KPPU, mengutip gagasan dari pemenang Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menghubungkan antara inovasi, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan reformasi hukum yang tepat, KPPU yakin amandemen ini akan memperkuat keadilan ekonomi, membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk naik kelas, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Pembaruan UU ini bukan semata kepentingan kelembagaan, melainkan kebutuhan nasional agar Indonesia siap
menghadapi tantangan ekonomi digital global,” tutupnya.***(rl)

Ekonomi Riau Triwulan III-2025 Tumbuh 4,98 Persen, Didukung Kinerja Ekspor dan Konstruksi

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, perekonomian Riau pada triwulan III-2025 tumbuh positif baik secara triwulanan maupun tahunan.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp307,01 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp152,77 triliun.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa secara q-to-q (dibanding triwulan sebelumnya), ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,54 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pada sebagian besar lapangan usaha, dengan sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,05 persen, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,87 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 8,77 persen.

“Pertumbuhan pada sektor konstruksi menandakan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, baik infrastruktur maupun properti. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap menjadi penopang utama ekonomi Riau dengan pertumbuhan 7,21 persen,” ujar Asep Riyadi, Jumat (7/11/2025).

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Riau masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,13 persen, disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,99 persen), Pertambangan dan Penggalian (15,64 persen), Konstruksi (9,68 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,40 persen).

Kelima lapangan usaha tersebut berkontribusi hingga 93,84 persen terhadap total perekonomian Riau. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Riau tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan ini didorong oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang meningkat pesat sebesar 13,95 persen, diikuti Jasa Perusahaan (10,97 persen) dan Jasa Pendidikan (8,62 persen). Sektor Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang solid sebesar 7,17 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 5,39 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Riau secara triwulanan (q-to-q) didorong oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang naik signifikan sebesar 10,75 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,77 persen.

Namun, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,96 persen dan 2,32 persen.

Sementara secara tahunan (y-on-y), Ekspor Luar Negeri menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 19,94 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,73 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (2,15 persen).

“Ekspor luar negeri memberikan dorongan besar terhadap perekonomian Riau pada triwulan ini. Selain sektor minyak dan gas, ekspor nonmigas seperti produk industri pengolahan dan hasil pertanian turut berkontribusi besar terhadap kinerja ekspor,” jelas Asep.

Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Riau hingga triwulan III-2025 tumbuh 4,74 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama Jasa Lainnya (10,57 persen), Jasa Perusahaan (9,26 persen), dan Jasa Pendidikan (9,21 persen).

Asep menambahkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Riau dihitung tanpa migas, maka ekonomi Riau tumbuh 5,54 persen (y-on-y) — meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,96 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Riau semakin kuat di luar sektor migas. Aktivitas industri pengolahan, pertanian, serta jasa-jasa menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah,” ujarnya.

Secara spasial, pada triwulan III-2025, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,14 persen terhadap perekonomian nasional, menjadikannya provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

“Dengan kontribusi tersebut, Riau tetap menjadi salah satu pilar ekonomi penting di luar Jawa. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ini dengan memperkuat sektor hilirisasi industri, ekspor nonmigas, dan pertanian berkelanjutan,” pungkas Asep Riyadi. ***(adv)

Wujudkan Masyarakat Sehat, Pemkab Rohul Taja PKG

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Dalam mewujudkan masyarakat sehat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dengan menindak lanjuti arahan Presiden RI Prabowo maka Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul mengadakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mana Puskesmas Rambah Samo 1 terpilih sebagai tempat pelaksaaan launching PKG, Kamis (6/2/2025).

Pembukaan atau Launching kegiatan PKG ini dilakukan Asisten I H Fhatanalia Putra disaksikan secara langsung oleh Plt Kadis Kesehatan drg. Septien Asmarwiati Camat Rambah samo Amri, Kapus Rambah samo Gusti Wazni serta seluru jajaran staaf Puskesmas Rambah Samo.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat dilakukan dari usia Balita hingga Lansia dengan jadwal sesuai dengan hari lahir yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau surat keterangan lahir bagi balita. Dalam artian PKG dapat dilakuan setiap orang sesuai dengan hari lahirnya masing masing.

Plt Kadiskes, drg.Septien menyampaikan kegiatan PKG ini merupakan program pemerintah dalam memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar dapat mencegah munculnya penyakit. Dan sekaligus sebagai Kado ulang tahun yang sangat berharga dari Pemerintah bagi seluruh masyarakat.

“Dengan persyaratan setiap warga yang akan melalukan pemeriksaan gratis hanya perlu membawa KTP atau KK. Pemeriksaan ini tidak hanya sesuai tanggal lahir akan tetapi sesuai Bulan lahir yang tertera pada surat keterangan,” ujarnya.

Dirinya berharap semoga masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk melakukan screaning sehingga jika ada unsur penyakit dapat di atasi dari dini.

Selanjutnya, Asisten 1 H.Fhatanalia Putra menyampaikan arahan dari Bupati Rohul bahwa Pemerintah Rokan Hulu sangat mendukung program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kesehatan adalah aset berharga bagi setiap individu. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya dan dapat mendeteksi dini penyakit yang mungkin diderita.

Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata H. Fhatanalia Putra dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan dan seluruh tenaga medis yang terlibat dalam program ini serta berharap program PKG dapat berjalan berkelanjutan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Rohul.

Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Rohul juga berencana untuk memperluas cakupan layanan kesehatan gratis ini ke berbagai wilayah lain, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.***(rn)

Pemkab Siak Dorong Penguatan HAM di Tengah Masyarakat

Penulis
Villa S
-

Siak(SegmenNews.com)- Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera barat wilayah kerja Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM untuk Masyarakat, yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati siak, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kapasita hak asasi manusia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghormati melindungi menegakkan nilai nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Siak.

Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, yang di hadiri oleh Kepala Kantor Hukum dan HAM Sumatera Barat wilayah kerja Riau, Dewi Nofriyenti. Wakil bupati siak dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. pembangunan nasional di daerah tidak saja terfokus pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga menjamin keadilan dan kesetaraan hak asasi manusia.

Kita ingin masyarakat Kabupaten Siak memahami bahwa hak asasi manusia bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai,” ujar syamsurizal

Syamsurizal juga menambahkan, kegiatan ini sesuai dengan Program Kerja Bupati dan wakil Bupati siak yaitu Hak Hutan Tanah masyarakat

 

kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari praktisi hukum yang membahas berbagai aspek perlindungan HAM Diantara nya ketua umum DPH LAMR Kabupaten siak, Datuk Seri Arfan Usman, Kasubsi Bantuan Hukum Polresta Kota Pekanbaru, Rudi Pardede dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten siak Asrafli serta para koordinator kantor wilayah kementrian hukum dan HAM Riau

Kepala Kantor hukum dan HAM Sumatera Barat Wilayah Kerja Riau, Dewi Novriyenti berharap dengan kegiatan ini tidak ada masyarakat kabupaten siak yang di laporkan atau melaporkan tentang pelanggaran HAM, Dewi Berharap peran aktif masyarakat dalam mendorong budaya saling menghormati di tengah keberagaman sosial.

Pemahaman HAM bukan hanya tentang mengetahui hak kita, tetapi juga tentang kewajiban, serta menghargai hak orang lain. Itulah wujud nyata dari masyarakat yang beradab dan berkeadilan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sektretariat daerah Kabupaten siak, serta koordinator wilayah Kemenkumham Riau. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap seluruh peserta dapat mengetahui prinsip prinsip dasar hak manusia di lingkungan masing-masing dengan menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi.

Pemerintah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan sosial serta menegakkan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari pembangunan manusia yang bermartabat di Kabupaten Siak.***(vil/hn)

Plt Gubri SF Hariyanto Tegaskan Pelayanan Publik di Riau Tetap Berjalan

Penulis
Redaksi
-
Plt Gubri SF Hariyanto Tegaskan Pelayanan Publik di Riau Tetap Berjalan

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan tetap berjalan normal.

Meski terdapat kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia memastikan seluruh aparatur tetap bekerja maksimal demi menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya bersama Sekda dan Asisten serta seluruh OPD menyatakan sikap siap, dipastikan jangan sampai ada satupun yang lumpuh tidak bekerja,” ujarnya saat berdialog bersama insan media di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).

Plt Gubri juga sampaikan, ia telah menegaskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan maksimal. Pelayanan publik harus dipastikan tetap bekerja, dan segala kekosongan posisi harus segera diisi.

SF Hariyanto menekankan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik dan administrasi. Ia memastikan koordinasi antar-OPD tetap solid agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Membawa pesan dari pemerintah pusat, Ia juga akan tetap memastikan kondusivitas Riau menjadi prioritas utama. Pelayanan publik harus tetap terjaga dan tetap stabil.

“Saya dipesan untuk merangkul semua anggota untuk tetap kondusif, pelayanan publik tetap terjaga, dan tidak boleh ada yang pincang,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Riau bersatu. Jangan sampai masyarakat Riau terpecah belah, untuk memastikan Bumi Lancang Kuning tetap aman dan berjalan sebagaimana mestinya.

“Roda pemerintahan akan tetap berjalan, dan akan tetap bekerja dengan maksimal,” ujarnya.***(mr)

Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah

Penulis
Redaksi
-
Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis bagi komunitas secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Riau. Di Pekanbaru, kegiatan dipusatkan di Gelanggang Remaja, Kamis (6/11/2025), sebagai bagian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025.

Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah

Pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah, tenaga medis, serta kader kesehatan dari berbagai komunitas. Pemprov Riau menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke masyarakat lapisan terbawah.

Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah

Dalam sambutannya, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada pencegahan penyakit.

“Kami ingin memastikan masyarakat Riau memiliki akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum HKN ke-61 diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.

“Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat mencegah risiko penyakit kronis dan menjaga kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi pola hidup bersih dan sehat, deteksi dini penyakit tidak menular, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Pemerintah berharap, upaya ini dapat mendorong masyarakat lebih aktif menjaga kebugaran dan kesehatannya.

Pemprov Riau Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak di Seluruh Daerah

Pemprov Riau menargetkan ribuan masyarakat dari berbagai komunitas—mulai dari pekerja sektor informal, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok pemuda—dapat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan ini. Pemeriksaan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, status gizi, hingga konsultasi kesehatan dengan tenaga medis.

“Peringatan HKN setiap tahun menjadi pengingat bahwa sehat adalah modal utama dalam mewujudkan masyarakat Riau yang produktif dan berdaya saing,” ujar Zulkifli.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan terselenggaranya pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak ini, Pemprov Riau berharap masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan penerapan gaya hidup sehat.***(Galeri)

PLN Electric Run 2025 Sukses Digelar, Jadi Event Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia

Penulis
Chardian CH
-
PLN Electric Run 2025 Sukses Digelar, Jadi Event Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia

Tangerang(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) sukses menggelar ajang PLN Electric Run 2025 di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Minggu (2/11). Kegiatan yang diikuti lebih dari 7.500 peserta ini, berhasil menekan emisi karbon hingga 21,8 ton CO2 melalui efisiensi energi, penggunaan listrik hijau, serta kompensasi karbon.

Mengusung tema “Recharge as One”, PLN Electric Run 2025 menjadi simbol kolaborasi antara semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap bumi. Acara yang diikuti oleh masyarakat umum, pelajar, komunitas pelari, pegawai PLN, hingga atlet nasional ini, menghadirkan 3 kategori, yakni kategori 5K, 10K, dan Half Marathon (HM).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga tahunan, melainkan juga representasi visi PLN dalam menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan. Menurutnya, _event_ nasional ini merupakan cara PLN untuk terus memperkenalkan transisi energi kepada masyarakat sekaligus mendorong upaya tersebut menjadi gerakan dan kepedulian bersama.

“PLN Electric Run 2025 bukan sekadar olahraga, tetapi simbol semangat pembaharuan energi bangsa. Melalui tema _Recharge as One_, PLN mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengisi ulang semangat, memperkuat kebersamaan, dan memperbarui energi menuju masa depan yang lebih hijau,” ujar Darmawan dalam sambutannya sebelum melakukan _flag off_ di garis _start_.

Pada gelaran PLN Electric Run kali ini, seluruh kebutuhan energi di area acara dipenuhi menggunakan listrik hijau. Melalui genset berbasis _green hydrogen_ dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mobile dari PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power, sumber energi _event_ lari tersebut sepenuhnya menggunakan teknologi ramah lingkungan tanpa emisi karbon.

Selain itu, Darmawan melanjutkan, untuk menetralkan emisi yang dihasilkan, termasuk konsumsi energi serta penggunaan kendaraan dan aktivitas peserta di lokasi kegiatan, PLN Group melalui PLN Energy Management Indonesia (EMI) juga melakukan _carbon offset_/kompensasi karbon. Atas upaya ini, PLN Electric Run menjadi _event_ lari pertama di Indonesia yang berhasil mencapai status _net zero emissions_.

“Dalam penyelenggaraan PLN Electric Run 2025 ini tidak ada emisi gas rumah kaca, secara _end to end_ termasuk gensetnya menggunakan genset berbasis hidrogen, ada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Artinya kita betul-betul menekan emisi gas rumah kaca,” ucapnya.

Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan kompensasi karbon dari kegiatan ini, PLN juga melakukan konversi nilai emisi ke rupiah untuk memberikan manfaat sosial berupa bantuan alat penggiling padi bertenaga listrik kepada mitra kelompok tani di berbagai daerah di Indonesia. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) sekaligus merupakan aksi konkret pengurangan emisi di sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan para petani.

“Dengan begitu, energi bersih tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Darmawan.

Pada edisi PLN Electric Run 2025, jumlah peserta meningkat signifikan menjadi 7.500 pelari, naik dari 5.000 peserta pada 2023 dan 6.000 peserta di 2024. Di sisi lain, PLN juga berhasil menekan emisi karbon mencapai 21,8 ton CO2, dibanding dengan gelaran tahun lalu yang sebesar 14,3 ton CO2.

“Antusiasme yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sadar pentingnya energi bersih dan gaya hidup ramah lingkungan. PLN ingin terus menjadi bagian dari gerakan positif ini. Bukan hanya sebagai penyedia listrik, namun juga turut andil menjadi pionir dalam menjaga lingkungan dan masa depan bumi,” pungkas Darmawan.

Adapun daftar peraih juara pada PLN Electric Run 2025 adalah sebagai berikut:

Kategori National Women’s 5K:
1. Bektiningsih Primadianfitri
2. Aprilia Ena S.
3. Dwi Sagita Saragih

Kategori National Men’s 5K:
1. Rahmad Setiabudi
2. Moh. Hadrin Mahdang
3. Febri Putra Z.

Kategori Master Women’s 10K:
1. Waliyanti
2. Polniwati S.
3. Raquel Pireira

Kategori Master Men’s 10K:
1. Bambang Oktovianus
2. Abdul Haris
3. Denny

Kategori National Women’s 10K:
1. Novia Nur N
2. Agustina Mardika
3. Dwi Tiansi Anggraini

Kategori National Men’s 10K:
1. Daniel Simanjuntak
2. Wahyudi Putra
3. Ibnu Sidik

Kategori Master Women’s Half Marathon:
1. Debby Meylia
2. Henny Kusumadewi
3. Cecilia Thrisna Gunawan

Kategori Master Men’s Half Marathon:
1. Faizin
2. Dedy Yusuf
3. Hangga Ady Cahyanto

Kategori National Women’s Half Marathon:
1. Nafriana Ariance D.
2. Irma Handayani
3. Eva Desiana

Kategori National Men’s Half Marathon:
1. Rikki Marthin
2. Pandu Sukarya
3. Nofeldi Petingko.***(rl)

Polda Riau Gelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi

Penulis
Redaksi
-
Polda Riau Gelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem dan berbagai ancaman bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu (5/11/2025) pagi.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan diikuti ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, serta berbagai instansi dan stakeholder terkait.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana (sarpras) dalam menghadapi potensi bencana alam.

“Apel ini adalah langkah nyata memastikan kesiapsiagaan seluruh personel dan instansi terkait, agar bisa bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi bencana. Tujuannya satu, melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Herry.

Kapolda Riau menjelaskan, bencana alam merupakan tantangan global yang membutuhkan kesiapan lintas sektor. Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 2025, lebih dari 240 juta jiwa terdampak bencana setiap tahun di seluruh dunia.

“Indonesia, yang berada di kawasan ring of fire, menempati posisi ketiga negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Kondisi ini menuntut kita untuk memiliki langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025, tercatat sebanyak 2.606 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah itu, 1.289 di antaranya adalah banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, serta 4 erupsi gunung berapi.

“Rangkaian bencana ini telah menyebabkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, lebih dari 600 orang luka-luka, dan lebih dari 5 juta warga terdampak harus mengungsi,” terang Herry.

Sementara itu, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026.

“BMKG juga mendeteksi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026. Meskipun dalam kategori lemah, dampaknya tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi,” kata Herry.

Kapolda menegaskan bahwa kesiapsiagaan aparat dan seluruh pihak terkait merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Amanat ini bukan sekadar tanggung jawab kedinasan, tetapi juga panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan instansi yang telah berpartisipasi aktif dalam apel siaga tanggap bencana tersebut. Ia berharap sinergi antarinstansi terus diperkuat untuk memastikan langkah penanganan bencana dapat berjalan cepat dan efektif.***(mr)

KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI

Penulis
Redaksi
-
KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI

Jakarta(SegmenNews.com)- Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dan dihadiri jajaran pengurus pusat antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H. selaku Wakil Ketua Dewan Pakar, GS Ashok Kumar selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Ilona Juwita selaku Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, RPS Aji Waskita selaku Bendahara Umum SMSI Pusat, Dyah Kristiningsih dari Departemen Administrasi dan Keuangan, Yoga Rifai Hamzah selaku Direktur Big Data, Hermanto selaku Direktur Humas dan Pemberitaan, serta dr. Nishal Dillon dari Media Crisis Center (MCC).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab namun penuh makna tersebut, jajaran pengurus SMSI menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. KH. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah SMSI sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia. Beliau menilai SMSI memiliki peran strategis dalam menjaga etika, moral, dan keseimbangan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga pembentuk moral dan karakter masyarakat. Dalam era digital, media harus menjadi penjaga kebenaran dan penuntun akhlak publik. SMSI punya peran besar di situ,” ujar KH. Ma’ruf Amin. Beliau menambahkan, dukungan moral dan spiritual menjadi bagian penting dalam menjaga arah media siber agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan nilai-nilai kebenaran. “Saya bersedia menjadi Ketua Dewan Penasehat SMSI agar bisa ikut memperkuat peran media siber yang sehat, profesional, dan berakhlak,” tambahnya.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesediaan KH. Ma’ruf Amin mendampingi SMSI. “Beliau adalah sosok ulama dan negarawan yang menjadi teladan moral bangsa. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin memberi energi baru bagi SMSI untuk memperkuat marwah pers yang merdeka dan bermartabat,” ujar Firdaus. Ia menegaskan bahwa SMSI akan terus mendorong sinergi antara dunia pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media siber nasional yang kuat dan berintegritas.

Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menyebut kehadiran KH. Ma’ruf Amin sebagai anugerah besar bagi dunia pers Indonesia. Menurutnya, figur ulama dan negarawan seperti beliau akan membawa keseimbangan antara idealisme media dan nilai-nilai kebangsaan. “Kiai Ma’ruf Amin adalah sosok penjaga moral bangsa. Dengan beliau memimpin Dewan Penasehat, SMSI mendapat bimbingan spiritual sekaligus arah kebijakan moral dalam menjalankan peran sosial media siber di era disrupsi digital,” ujarnya. Ia menambahkan, “Beliau juga sangat memahami peran strategis media dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional. Karena itu, keberadaan beliau di SMSI adalah berkah dan tanggung jawab besar bagi kita semua.”

Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, menilai dukungan KH. Ma’ruf Amin sebagai penguatan moral sekaligus dorongan bagi SMSI untuk terus membangun profesionalisme media digital di seluruh Indonesia. “Dengan arahan beliau, SMSI semakin mantap melangkah menuju kemandirian dan profesionalisme media siber yang adaptif, beretika, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, menegaskan bahwa kehadiran KH. Ma’ruf Amin memperkuat jati diri SMSI sebagai organisasi yang menempatkan moralitas dan kebangsaan di atas kepentingan pragmatis. “Beliau bukan sekadar penasihat, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan penuntun nilai-nilai luhur dalam kehidupan pers nasional,” ucap Gus Dawam.

Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi SMSI dalam memperkuat sinergi antara insan pers, tokoh bangsa, dan pemerintah — menuju penyelenggaraan HPN 2026 di Banten yang inklusif, bermartabat, dan berkelas nasional.***(rl)

DPRD Rohul Bentuk Pansus Bahas Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penulis
Redaksi
-
DPRD Rohul Bentuk Pansus Bahas Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

Rohul(SegmenNews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bergerak cepat menindaklanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setelah rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum delapan fraksi DPRD Rohul, Selasa (4/11), lembaga legislatif langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda tersebut secara mendalam.

Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (5/11), membenarkan pihaknya telah resmi membentuk Pansus guna mempercepat proses pembahasan Ranperda tersebut.

“DPRD Rohul sudah membentuk Pansus Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diketuai Karneng Dimara Lubis. Terhitung hari ini (Rabu, red), Pansus langsung tancap gas memulai pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujarnya.

DPRD Rohul Bentuk Pansus Bahas Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ia menjelaskan, pembentukan Pansus merupakan langkah strategis agar pembahasan Ranperda berjalan lebih fokus, sistematis, dan tepat waktu. Sumiartini juga menegaskan pentingnya Ranperda ini sebagai landasan hukum dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul ke depan.

“Kita berharap pembahasan Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini berjalan lancar tanpa kendala. Target kami, menjelang akhir tahun 2025, pembahasan sudah rampung bersama OPD Rohul terkait dan dapat segera diambil keputusan dalam rapat paripurna,” jelasnya.

Sumiartini berharap, Pembentukan Produk Hukum Daerah ini diharapkan menjadi payung hukum dalam proses penyusunan, pembahasan hingga penetapan berbagai regulasi daerah, baik berbentuk peraturan bupati maupun peraturan daerah.

“Dengan adanya payung hukum yang jelas, produk hukum daerah ke depan diharapkan lebih berkualitas, konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.***(Galeri)

1...464748...3,059Halaman 47 dari 3,059
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media