Beranda blog Halaman 47

Usulan Syech Abdul Wahab Rokan Sebagai Tokoh Pahlawan Nasional Diperkuat

Penulis
Redaksi
-
Seminar pengusulan Pahlawan Nasional

Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar Seminar Daerah Pengusulan Syech Abdul Wahab Rokan sebagai Pahlawan Nasional, Kamis (11/12/2025) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh antusias dari berbagai unsur pihak dan masyarakat yang hadir.

Dalam kegiatan hadir Asisten I, H. Fhatanalia, S.Sos, M.Si, Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Sosial P3A Rokan Hulu, April Liyadi, S.Sos, M.Si, Sebagai pemateri dan panelis perwakilan dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau

Kegiatan seminar juga dihadiri Kepala Dinas terkait, berbagai Organisasi Islam, tokoh adat, serta masyarakat umum. Para Datuk, Khalifah, dan Mursyid.

Dalam sambutannya, Asisten I H. Fhatanalia menegaskan bahwa pengusulan Syech Abdul Wahab Rokan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, namun juga merupakan amanah sejarah yang harus dipegang seluruh masyarakat Rohul.

“Kita semua berkewajiban menjaga dan mengangkat kembali nilai perjuangan serta ketokohan Syech Abdul Wahab Rokan. Beliau telah memberikan kontribusi besar bagi dakwah, pendidikan, dan peradaban Islam di Nusantara,” ucap Fhatanalia.

Asisten I juga menyampaikan kegiatan ini merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat upaya pengusulan ulama besar ini agar mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Sosial P3A Rokan Hulu, April Liyadi, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa seminar ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan dokumen akademik dan historis sebagai syarat pengajuan gelar Pahlawan Nasional.

“Ini meupakan langkah awal, nantinya akan ada Seminar Nasiomal dan pengkajian akademis yang harus dilaksanakan, dukungan dari berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan proses ini.” ujar April.

Melalui seminar ini, Pemkab Rohul berharap proses pengusulan dapat berjalan lancar dan mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat. Pengakuan Syech Abdul Wahab Rokan sebagai Pahlawan Nasional diharapkan menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa besar sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam meneladani perjuangannya.***(kmf)

Ketua KPPU: 3JICF Mempertegas Urgensi Reformasi Hukum Persaingan di Era Algoritma

Penulis
Chardian CH
-
Ketua KPPU: 3JICF Mempertegas Urgensi R3formasi Hukum Persaingan di Era Algoritma

Jakarta(SegmenNnews.com)- Selama seperempat abad, Indonesia telah membangun fondasi hukum persaingan usaha yang kokoh. Namun, lanskap ekonomi yang kita hadapi hari ini telah
berubah total. Transformasi ekonomi digital tidak sekadar mengubah cara kita bertransaksi, tetapi telah meruntuhkan struktur pasar tradisional yang kita kenal selama ini.

Logika lama yang hanya mengukur kekuatan pasar berdasarkan harga dan jumlah produksi kini tak lagi memadai. Dalam pembukaan The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) yang digelar hari ini (11/12) di Danareksa Tower, Jakarta, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah
tembok tak kasat mata.

“Kekuatan jaringan (network effects), akumulasi data raksasa, dan
pengambilan keputusan berbasis algoritma telah menciptakan hambatan masuk (entry barriers) yang sulit ditembus oleh pesaing baru, terutama UMKM,” jelas Ketua KPPU membuka kegiatan 3JICF.

Menghadapi realitas baru ini, KPPU tidak bisa lagi bekerja dengan cara business as
usual. Melalui forum 3JICF yang mengusung tema “Legal Reform, International Alignment & Enforcement Evolution”, KPPU mengangkat tiga pilar strategis untuk menjaga relevansi regulator di tengah gempuran teknologi.
Pertama, Reformasi Hukum. Kita harus jujur mengakui bahwa regulasi kerap tertinggal satu langkah di belakang teknologi. Bentuk dominasi baru seperti self-preferencing (mengutamakan produk sendiri di platform miliknya) hingga algorithmic tacit collusion (kesepakatan harga diam-diam oleh mesin) menuntut pergeseran paradigma.

Pendekatan reaktif berbasis kasus (case-by-case) harus bertransformasi menjadi pendekatan proaktif berbasis risiko (risk-based standard).

Kebijakan pemerintah dan undang-undang persaingan usaha harus mampu mendeteksi potensi monopoli sebelum pasar terdistorsi.

Kedua, Penyelarasan Internasional. Pasar digital tidak mengenal batas negara
(borderless). Merger lintas negara dan akuisisi strategis atas data serta talenta digital menuntut kita berbicara dalam bahasa regulasi yang sama dengan komunitas global.

Sebagai negara yang sedang dalam proses aksesi OECD dan anggota baru BRICS, Indonesia perlu menyelaraskan standar, mulai dari interoperabilitas sistem hingga rezim notifikasi merger,
agar Indonesia tidak mengulangi eksperimen kebijakan yang mahal, melainkan langsung melompat mengadopsi praktik terbaik global.

Dalam forum ini, kehadiran pakar global seperti Andrey Tsyganov (FAS Russia) dan Guru Besar Prof. Rhenald Kasali memperkaya perspektif peserta dalam membedah disrupsi ini, memastikan Indonesia tidak berjalan sendirian dalam
peta persaingan global.

Ketiga, Evolusi Penegakan Hukum. Kebijakan tanpa penegakan hukum hanyalah retorika. Memasuki usia ke-25, KPPU harus mempertajam alat kerjanya.

Pemanfaatan forensik digital atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi persekongkolan tender (bid-rigging)
dalam pengadaan publik, yang juga menjadi perhatian dalam Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artificial, serta perlindungan UMKM dari kontrak yang tidak seimbang diekosistem platform, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.

Penegakan hukum harus tajam dan berbasis data. Tujuan akhir dari reformasi melalui kegiatan 3JICF ini mencoba melihat lebih jauh, yakni menciptakan pasar yang bisa diperebutkan (contestable market), memacu inovasi, dan membangun ketahanan ekosistem ekonomi.

Tanpa pasar yang terbuka bagi investasi baru dan minim sumbatan pasar (bottleneck), visi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan jauh dari jangkauan.

Melalui 3JICF, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan praktisi, untuk tidak hanya berdiskusi, tetapi menghasilkan catatan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti (actionable policy notes). “Kita harus memastikan sistem
ekonomi Indonesia tetap adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha yang tumbuh,” imbau Ketua KPPU.***(rl)

Komisi V DPRD Riau Perjuangkan Pekerja Lokal Dapat Posisi Strategis di PHR

Penulis
Redaksi
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Komisi V DPRD Provinsi Riau mendorong penempatan tenaga kerja lokal di posisi strategis pada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Hal ini upaya untuk mengangkat pekerja lokal yang berskil.

Dorongan tersebut disampaikan Komisi V saat melakukan kunjungan ke PT.PHR di Jakarta Jum’at 12 Desember 2025.

Komisi V DPRD Riau Perjuangkan Pekerja Lokal Dapat Posisi Strategis di PHR

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengetahui mekanisme perekrutan dan penyerapan tenaga kerja lokal di Provinsi Riau. Pertemuan berlangsung secara terbuka dengan sesi diskusi yang memberikan ruang bagi Komisi V untuk menyampaikan saran dan pendapat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal Provinsi Riau untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan PT
Pertamina, khususnya di PT Pertamina Hulu Rokan.

Komisi V menilai bahwa putra-putri daerah Riau memiliki potensi dan kompetensi untuk berkontribusi nyata dalam sektor migas, sehingga kehadiran mereka di posisi strategis diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Komisi V yang membidangi kesejahteraan masyarakat menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas oleh PT Pertamina Hulu Rokan seharusnya memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V berharap terjalin kolaborasi yang lebih erat antara DPRD Provinsi Riau dan PT Pertamina Hulu Rokan guna mewujudkan cita-cita bersama, sekaligus mengembalikan hak-hak masyarakat Riau atas pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Untuk diketahui, kunjungan ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yakni Fairus, Adrias, dan Agus Triansyah. Turut hadir dalam kunjungaggsni, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi la Yuliana.

Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Riau disambut hangat oleh jajaran manajemen PT PHR, di antaranya VP Human Capital Shannon Sitanggang, VP Planning & Portfolio Heru, Operation Head SSD Mochamad Taufan, Senior Manager SRM Yudi Nugraha, Manager JV Venture & Partnership Uus, Manager Tax Operations Zulkifli, serta Manager HCBP Dimas Oktora.***(Galeri)

BRK Syariah dan OJK Riau Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
BRK Syariah dan OJK Riau Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Aceh Tamiang(foto:brksyariah)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- PT Bank Riau Kepri Syariah(Perseroda), sebagai anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Riau, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyerahan bantuan  bertempat di Dermaga Pelabuhan Pangkalan TNI AL Dumai, pada Rabu (10/12/2025).

Bantuan ini merupakan bagian dari respons kemanusiaan nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut yang mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Gilimanuk untuk mengangkut logistik ke wilayah terdampak.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah, Fajar Restu Febriansyah, kepada Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Dumai, Abdul Haris.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah menyampaikan rasa bangga atas kolaborasi yang terjalin antara BRK Syariah dan OJK Riau dalam memberikan dukungan nyata bagi masyarakat terdampak.

“Sebagai bagian dari FKIJK Riau, kami bangga bisa berkontribusi bersama OJK Riau dalam membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab institusi keuangan, melainkan juga amanah moral.

“Ini adalah wujud solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa,” tambahnya.

Danlanal Dumai Abdul Haris dalam sambutannya menyatakan kesiapan TNI AL untuk mendistribusikan bantuan melalui KRI Teluk Gilimanuk menuju Aceh Tamiang.

“Berapapun dan apapun bantuan yang akan diberikan ini akan dibawa sampai ke Aceh Tamiang, yang juga terdampak musibah bencana.” kata Haris.

BRK Syariah juga mengajak masyarakat luas serta mitra bisnis untuk turut serta dalam upaya kemanusiaan ini melalui donasi maupun bentuk dukungan lainnya.

Sebagai bank umum syariah yang melayani Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, BRK Syariah senantiasa menjalankan berbagai program sosial sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala OJK Triyoga Laksito diwakili oleh Analis Deputi Direktur Pengawasan OJK dan Edukasi Perlindungan Konsumen Muhammad Taufik, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah T.M. Fadhly Kholis, Branch Manager (BM) BRK Syariah Dumai Syahrul, Pemimpin Bagian Investor Relation dan Komunikasi Korporasi Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah Ika Irawan.***(rl)

Urus Paspor, Warga Bengkalis Cukup Ikuti Program Paspor Jempol

Penulis
Redaksi
-

Bengkalis(SegmenNews.com)- Masyarakat yang bermukim di Pulau Rupat mendapat kemudahan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dalam membuat paspor melalui program Paspor JEMPOL (Jemput Bola). Mereka tidak perlu melakukan perjalanan ke Bengkalis untuk membuat Paspor.

Program Paspor JEMPOL yang diinisiasi Kantor Imigrasi Bengkalis tersebut berlangsung pada 22–24 November 2025 lalu.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Rangga Karisma Putra, mengatakan program JEMPOL merupakan bentuk komitmen Imigrasi Bengkalis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, warga Pulau Rupat sangat antusias memanfaatkan layanan tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pulau terluar seperti Rupat, mendapatkan hak yang sama atas layanan imigrasi. Melalui JEMPOL, kami hadir langsung agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan waktu panjang untuk datang ke kantor,” ujar Rangga, Rabu (10/12/2025).

Ia menyebutkan, tingginya minat masyarakat menjadi dorongan kuat untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan. Pada kegiatan kali ini, sebanyak 91 warga tercatat memanfaatkan layanan JEMPOL.

“Respon masyarakat sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa layanan jemput bola memang dibutuhkan. Kami akan melakukan evaluasi dan berupaya menambah frekuensi kegiatan di masa mendatang,” tambahnya.

Untuk periode selanjutnya, masyarakat dapat mendaftar melalui QR code resmi yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Bengkalis.

Program Paspor JEMPOL terus menjadi komitmen Imigrasi Bengkalis dalam memperluas jangkauan layanan, menghadirkan kemudahan, dan memastikan pelayanan publik semakin inklusif hingga ke wilayah terpencil.

Sementara itu program ini mendapat apresiasi dari warga karena merasakan kemudahan dalam berurusan. “Alhamdulillah saya merasa sangat terbantu karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ke Bengkalis untuk membuat paspor. Sebab kalau ke Bengkalis selain butuh biaya transportasi juga harus mencari uang untuk penginapan dan makan,” ujar Sukri, salah seorang warga.

Hal senada disampaikan Rini Susilawati. Menurutnya, program ini sangat efisien dan menghemat waktu. “Kalau harus ke Bengkalis, waktu yang terbuang bisa 6–8 jam perjalanan bolak-balik. Dengan JEMPOL, waktu kami bisa dipakai bekerja dan mengurus keluarga,” jelasnya.***(imam/hm)

Wabup Rohul Tegaskan Upayakan Opimalisasi PAD

Penulis
Redaksi
-

Rohul(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Ruang Rapat Lantai III kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (10/12/2025).

Turut Hadir Kepala OPD camat se-Rokan Hulu dan diundang sebagai narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing.

Dalam arahannya Wakil Bupati Syafaruddin Poti mengatakan  bahwa pemerintah akan mengupayakan Optimalisasi Pendapatan Daerah diawali dengan Pendataan sumber PAD di Kabupaten Rokan Hulu.

“Untuk optimalisasi PAD, kita awali dengan Pendataan sumber pendapatan di kabupaten Rokan Hulu” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bapenda Rokan Hulu Margono, S.Sos, M.Si menyampaikan dimana  Menyongsong tahun 2026 pendapatan daerah harus meningkat.

“Tahun 2026 PAD Rohul harus meningkat sehingga harus Ada koordinasi dan kolaborasi dari seluruh elemen mulai dari kepala desa, camat, OPD dan seluruh masyarakat” ujarnya.

Margono juga mengatakan Dengan adanya sosialisasi, percepatan dan regulasi yang jelas maka hasil diskusi FGD bisa di terapkan hingga ke desa sehingga pendapatan daerah bisa meningkat.

Kepala Bapenda Margono menyebutkan bahwa Target PAD tahun 2026 sebesar  183 miliar sehingga perlu upaya dari semua pihak, dirinya juga mengatakan sektor pajak merupakan penghasil PAD terbesar.

Oleh karena itu seluruh elemen perlu Meningkatkan kinerja dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak adalah salah satu kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah.***(inf)

Komisi III DPRD Riau RPD dengan BRK Syariah

Penulis
Redaksi
-
Komisi III DPRD Riau RPD dengan BRK Syariah

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengisian jabatan pada PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK) Syariah, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (11/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat memaparkan tugas serta mekanisme seleksi calon direksi dan komisaris.

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar penilaian yaitu Aspek Integritas, melihat rekam ejak calon, Aspek Kompetensi menilai cemampuan dan pengalaman profesional dan Aspek Keuangan memverifikasi latar belakang alon serta memastikan tidak pernah terjadi pelanggaran di bidang keuangan.

Pit. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat, menyampaikan bahwa sebagian calon sudah dievaluasi, sementara beberapa lainnya masih melengkapi berkas sebelum disampaikan ke OJK.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menegaskan bahwa kelolosan calon harus berdasarkan aturan yang memperbolehkan pengisian jabatan hanya oleh pihak ASN atau BRK Syariah.

Ia berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan satu per satu agar proses berjalan maksimal. Edi juga menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk Pansus Optimalisasi PAD, sehingga dalam pemilihan direksi maupun komisaris sebaiknya langsung menunjuk figur profesional, bukan pihak yang hanya mencobacoba.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, menambahkan bahwa tidak masalah apabila beberapa proses perlu diulang selama sebelumnya tidak berjalan sesuai prosedur. Ia meminta adanya penegasan mengenai apa yang menjadi prioritas dan meminta ditunjukkan hasil RUPS terkait pengisian jabatan tersebut.

Pit. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau Bobby Rachmat, kemudian menjelaskan kronologis proses seleksi. Menurutnya, Panitia Seleksi telah menyampaikan hasil penilaian calon untuk posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana, dan Direktur Operasional, dan keputusan tersebut selanjutnya ditetapkan melalui RUPS.

Menanggapi hal tersebut, Abdullah menyebut bahwa jika proses yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka hal itu telah melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2018, yang mengatur bahwa minimal pejabat setara Eselon II harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa apabila terbukti terdapat pelanggaran aturan, maka tidak perlu ada perdebatan lebih panjang. Ia menilai hal tersebut sudah jelas berdasarkan regulasi yang berlaku. Edi mendorong agar pengisian kekosongan jabatan di BRK Syariah dapat dipercepat tanpa menyalahi ketentuan.

Untuk diiketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.***(adv)

Wabup Bagus Santoso Tinjau Potensi Pertanian di Bantan

Penulis
Imam R
-

Bantan(SegmenNews.com)- Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H. Bagus Santoso, melanjutkan rangkaian kunjungannya di Kecamatan Bantan dengan meninjau langsung lahan pertanian cabai dan jagung di Desa Berancah.

Kunjungan ini merupakan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus memotivasi masyarakat di sektor pertanian demi menjaga dan memenuhi stabilitas kebutuhan pokok daerah.

Setelah sebelumnya mengunjungi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua, Wabup Bagus Santoso bersama Ketua TP PKK Hj. Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susy Hartati, Camat Bantan Rafli Kurniawan, dan jajaran pejabat terkait, bergegas meninjau lokasi pertanian milik Ustadz Bambang pada Selasa, 9 Desember 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan memberikan semangat serta memacu masyarakat umum untuk mencontoh kiat-kiat keberhasilan yang telah dicapai oleh petani lokal, seperti yang diimplementasikan oleh Ustadz Bambang.

Dalam sesi dialog yang interaktif, Wabup Bagus Santoso bertukar pikiran dengan pemilik usaha pertanian, Ustadz Bambang, yang diketahui mendapatkan ilmunya dari Kediri dan berlatar belakang pondok pesantren.

Ustadz Bambang memaparkan filosofi hidupnya dalam bertani serta strategi teknis yang ia gunakan.

Ustadz Bambang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari tantangan. Ia melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk introspeksi, mulai dari mengoreksi ilmu pengetahuan yang dimiliki, menata kepribadian dan ucapan, hingga mengoreksi kualitas ibadah.

“Kegagalan itu sudah sering saya alami, Pak. Justru ketika ada kegagalan, bukan kita berhenti, tapi itu adalah tantangan bagi kita. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik, tetap juga masih gagal, berarti memang itu ujian kita,” ujarnya.

Ia juga memberikan penekanan bahwa mencari nafkah melalui bertani adalah wajib dan hendaknya diniatkan sebagai ibadah, karena hal tersebut merupakan tuntunan agama.

Selain itu, Terkait strategi pemilihan bibit dan lahan, Ustadz Bambang menyarankan untuk mencari bibit cabai yang Tavi (Tahan Virus), baik yang lokal maupun hibrida.

Hal ini krusial di dataran rendah seperti Bantan untuk mencegah penularan penyakit virus yang cepat.

Jenis lahan yang diolahnya di Berancah adalah jenis tanah liat atau liat pasir. Ia mengakui belum berani mengolah lahan gambut, namun untuk jenis tanah yang ada, ia telah berhasil menanam.

Dilahan tersebut, Ia menerapkan sistem tumpang sari dengan menanam jagung bersama cabai sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem. Hasil dari jagung dapat digunakan untuk menutupi biaya perawatan dasar cabai.

Menurut Ustadz Bambang, ia tidak menganggap pekerja sebagai “anak buah” atau diri sendiri sebagai “bos”.

“Kita sama-sama anak buah, kita sama-sama cari rezeki, bos kita yang di atas,” tukasnya.

Cabai Penyumbang Inflasi, Potensi Pulau Bengkalis

Wabup H. Bagus Santoso menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap kiat sukses dan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh Ustadz Bambang.

Wabup juga menegaskan bahwa Bambang adalah contoh pionir di Desa Berancah. Potensi pertanian di pulau Bengkalis terbukti nyata, terutama untuk komoditas cabai yang harganya saat ini mencapai seratus sepuluh ribuan per kilo dan merupakan penyumbang inflasi utama di Kabupaten Bengkalis.

“Hari ini Mas Bambang sebagai contoh pionir di Desa Berancah. Kita belajar dengan Ustaz Bambang. Mari bersama-sama, peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan,” ajak Wabup.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam membuka peluang usaha di sektor pertanian.

Kunjungan ditutup dengan harapan agar hasil pertanian, khususnya cabai, di pulau ini terus melimpah dan memberikan berkah bagi semua petani.***(imam/hm)

Bupati Rohul Anton Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Pesut Mahakam

Penulis
Redaksi
-
Pesut Mahakam (int)

Rohul(SegmenNews.com)- Kabar gembira datang dari perairan Sungai Rokan. Baru-baru ini, sejumlah foto dan video viral di media sosial yang memperlihatkan kemunculan mamalia air langka, yaitu Pesut (Ikan Lumba-lumba Air Tawar), di sekitar Desa Surau Munai, Kabupaten Rokan Hulu. Kemunculan hewan yang dikenal sebagai indikator kesehatan ekosistem sungai ini sontak menarik perhatian dan memicu antusiasme masyarakat.

​Menanggapi fenomena alam yang luar biasa ini, Bupati Rokan Hulu, H. Anton, ST, MM, segera mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Rokan Hulu.
​
​Bupati Anton menekankan agar masyarakat tidak berupaya menangkap atau menyakiti ikan tersebut, melainkan untuk bersama-sama menjaga kelestariannya. Himbauan ini disampaikan bukan tanpa dasar, sebab jenis ikan Pesut (Orcaella brevirostris) merupakan satwa yang masuk dalam kategori Hewan Dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

​”Ini adalah anugerah dan pertanda baik bagi Sungai Rokan kita. Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, Pesut ini adalah satwa dilindungi oleh negara. Mari kita jaga dan lindungi bersama-sama, jangan ada upaya penangkapan atau perburuan. Biarkan mereka hidup lestari di habitatnya,” ujar Bupati Anton.

​Kemunculan Pesut di Sungai Rokan diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran konservasi lingkungan dan menjaga kebersihan sungai dari pencemaran.

​Selain himbauan terkait perlindungan satwa langka, Bupati Anton juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati mengingat kondisi cuaca saat ini.

​Mengingat musim hujan yang sedang berlangsung, debit air Sungai Rokan cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Bupati Anton menghimbau agar seluruh masyarakat mengurangi aktivitas di sungai dan selalu waspada terhadap potensi bahaya banjir atau arus deras, terutama bagi warga yang berdomisili di sepanjang aliran sungai.

​”Keselamatan adalah yang utama. Kurangi kegiatan di sungai untuk sementara ini dan selalu pantau informasi cuaca. Kita berharap semua masyarakat Rokan Hulu selalu dalam keadaan aman dan sehat,” tutupnya.***(kmf)

Empat Daerah Didesak Gesa Pengesahan APBD 2026

Penulis
Redaksi
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, hingga saat ini baru menerima draft APBD 2026 dari delapan kabupaten/kota. Dengan demikian masih ada empat daerah lagi yang belum menyerahkan draft APBD -nya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Riau, Ispan S Syahputra mengatakan, empat daerah yang hingga saat ini belum mengusulkan draft APBD murni 2026 yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Pelalawan dan Indragiri Hilir (Inhil).

“Masih ada empat daerah lagi yang belum mengusulkan draft APBD 2026 untuk di evaluasi. Yakni Kota Pekanbaru, Rohul, Inhil dan Pelalawan,” katanya, Selasa.

Terhadap empat daerah tersebut, Ispan menyebut bahwa Pemprov Riau sudah mengingatkan agar dapat segera dilakukan pengesahan APBD -nya. Pihaknya juga akan mengirimkan surat untuk mengingatkan kepala daerah nya.

“Kami juga akan kirimkan surat untuk mengingatkan agar pemerintah daerah dan DPRD nya dapat menggesa pengesahan APBD 2026 nya,” sebutnya.

Sementara itu, untuk daerah yang sudah menyerahkan draft APBD -nya yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hilir (Rohil) dan Indragiri Hulu (Inhu).

Dalam kesempatan tersebut, Ispan juga menjelaskan, sesuai ketentuan proses evaluasi usulan draf APBD kabupaten/kota berjalan dalam 15 hari kerja dengan ketentuan dokumen lengkap.

“Itu terhitung sejak seluruh kelengkapan dokumen evaluasi disampaikan dan dinyatakan lengkap. Tapi intinya Pemprov Riau komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses evaluasi APBD 2026 kabupaten kota sesuai tahapan, dan jadwal yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk draft APBD Riau 2026 hingga saat ini juga masih di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Pemprov menargetkan, awal tahun 2026 APBD tersebut sudah dapat digunakan. ***(mr)

1...464748...3,070Halaman 47 dari 3,070
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media