Pekanbaru(SegmenNews.com)- Kasus penganiaayan terhadap korban Fuad Azhari ilej 2 orang tersangka dihentikan penuntutannya melalui restorative justice, Senin 3 November 2025.

Dikatakan Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah, penghentian kasus ini disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Republik Indonesia setelah diajukan permohonan Restorative Justice oleh Kajati Riau, Sutikno, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Kejati Riau mengajukan perkara pencurian untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) yang berasal dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Kasus penganiaayan tersebut bermula saat korban Fuad Azhari pekerja ojek online mengantarkan pesanan makanan untuk Isnawati di Perumahan Griya Surya Abadi Pekanbaru pada 23 Agustus 2025 sekitar pukul 20.30 WIB.

Karena alamat yang dituju tidak sesuai dengan aplikasi dan dikarenakan kondisi mati lampu, korban Fuad Azhari kesulitan untuk menghubungi saksi Isnawati, sekitar 10 menit, setelah pesanan diserahkan kepada saksi Isnawati, terjadi cekcok mulut di jalan depan rumah.

Kemudian mendengar ada keributan, tersangka I Nazira Fitri Als Dani Bin Rusli dan Tersangka II Zulman Als Zul Bin Sice yang berada di depan rumah saksi Isnawati langsung menegur saksi Fuad Azhari, namun korban Fuad Azhari mengatakan agar Para Tersangka untuk tidak ikut campur.

Mendengar hal tersebut para Tersangka emosi lalu Tersangka I Nazira Fitri langsung memegang leher dan memukul kepala bagian kiri korban sebanyak dua kali dan Tersangka II Zulman ikut memukul kepala bagian atas dan punggung sebanyak satu kali.

Akibat pukulan itu, korban mengalami luka memar pada bagian dahi sebagaimana juga tertuang dalam hasil Visum Et Repertum No.: VER/378/VIII/KES.3/2025/RSB, tanggal 24 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Mohammad Tegar Indrayana, SP.FM (Dokter Spesialis Forensik) dan dr. Yogie Hendi Dwipa (Dokter Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap Fuad / saksi atas nama JIMMI ANDRA.

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau Pencaharian untuk sementara waktu.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dr. Silpia Rosalina, S.H., M.H, Kasi Pidum Maruli Tua J Sitanggang, S.H dan Jaksa Fasilitator pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Selasa tanggal 28 Oktober 2025, sekira pukul 14.00 WIB, melakukan proses perdamaian bertempat di ”Bilik Damai” Gedung Lembaga Adat Melayu Pekanbaru, dihadiri para tersangka dan korban juga pihak keluarga masing-masing dihadiri oleh jaksa Fmfasilitator, Ketua Adat Melayu Pekanbaru, beserta Tokoh Masyarakat serta Penyidik Polsek Bina Widya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan sepakat untuk berdamai tanpa syarat.***(ran)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyambut kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Sutikno. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (29/10/2025).

Dikatakan, Kajati Riau Sutikno bahwa kunjungan ini merupakan bentuk jalinan komunikasi sekaligus perkenalan dirinya sebagai pimpinan baru di Kejaksaan Tinggi Riau. Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga kondusivitas wilayah.

“Ini saya sebagai pimpinan baru Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sudah seharusnya permisi dulu dengan pemilik wilayah yaitu Pak Gubernur. Setelah ini kami juga akan ke Forkopimda, tokoh-tokoh yang ada di sini, dan mungkin juga ke tempat perguruan tinggi,” ujar Kajati Riau Sutikno.

Dijelaskan, Kejaksaan Tinggi Riau siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kerjasama lintas instansi ini dapat memaksimalkan tupoksi kejasaan serta memberikan kontribusi positif, baik bagi daerah maupun nasional.

“Banyak yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kita bisa berkolaborasi mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan di Provinsi Riau. Kami tadi sudah minta dukungan juga untuk melakukan kegiatan tupoksi kami, supaya Kejaksaan Tinggi Riau ini bisa memberikan kontribusi yang positif, baik terhadap wilayah Provinsi Riau maupun nasional pada umumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan niat baik Kajati Riau dalam memperkuat sinergi. Ia menuturkan bahwa kehadiran Kajati sebagai bagian dari Forkopimda memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan memastikan iklim pembangunan berjalan lancar.

“Ya, Pak Kajati ini kan beliau baru masuk di sini, beliau silaturahmi dengan kami, banyak hal yang disampaikan tadi dalam rangka bersinergi membangun Riau. Karena beliau ini adalah salah satu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, beliau bertanggung jawab juga bagaimana daerah ini kondusif,” tutur Gubri Abdul Wahid.

Diungkapkan, suasana daerah yang aman kondusif menjadi kunci bagi tumbuhnya investasi dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kerja sama antara Pemprov Riau bersama Kejati Riau diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.

“Karena kalau kondusif daerah ini tentu peluang-peluang investasi, pembangunan, segala macamnya pasti berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur Abdul Wahid memberikan pantun sebagai bentuk sambutan hangat kepada Kajati Sutikno. “Kalau Tuan pergi ke kota baru, jangan lupa membeli getah. Kalau ini Pak Kajati baru datang di Pekanbaru, semoga beliau tambah betah.” pungkas Gubri Abdul Wahid dengan ramah.***(Galeri)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, H Zufra Irwan SE, MM Cmed, SpAp mengecam dengan keras sikap Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se Riau yang dikhabarkan menghapus mata anggaran kerjasama publikasi media, baik media cetak maupun online, dengan alasan efisiensi.

Dalam keterangan kepada wartawan di Pekanbaru 28/10, Zufra Irwan menegaskan, hal ini disampaikan menyikapi adanya laporan sejak beberapa waktu belakangan sejumlah perusahaan media online maupun cetak, termasuk sejumlah wartawan yang bertugas di  kabupaten kota mulai berkeluh kesah. Keluhan tersebut selain, disampaikan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau juga disampaikan ke KI Riau.

Zufra Irwan yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau itu, mengaku benar-benar tersentak dan ingin menatang pemerintah kabupaten/kota untuk benar-benar membuka seluas-luasnya seluruh mata anggaran APBD kabupaten/kota di Riau itu.”Kalau alasan efisiensi, lalu kerjasama media dihapus, artinya sesat pemahaman dalam menyusun APBD,” kata Zufra.

Menurut Zufra,  kalau memang terjadi penghapusan mata anggaran kerjasama media yang sudah bertahun-tahun ada, sama dengan kepala daerahnya mengajak masyarakat kembali masuk kepada era kegelapan masa lalu, serba tetutup dan serba rahasia.” Hari ini, APBD wajib dibuka seluas-luasnya kepada publik. Salah satu saluran resminya ya media, baik cetak maupun oline, TV maupun radio,” tutur Zufra.

Kenapa dinilai sesat pemahaman dan ingin kembali kepada ke gelapan dan tidak ingin diawasi oleh publik, kata Zufra, menghapus kerjasama media bisa saja salah satu trik agar berbagai mata anggaran yang ada di APBD tidak terpublikasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi dan tidak ada publik yang mengawasi.

“Lah, gimana tidak sesat pemahaman namanya dan ingin kembali ke era ketertutupan, anggaran publikasi seminim mungkin. Lalu, anggaran makan minum pejabat di bagian umum misalnya atau anggaran pimpinan makin bengkak, kebutuhan rumah tangga pejabat, nauzubillah, anggaran yang lain dihazab, manusiawikah pimpinan yang begitu,” papar Zufra.

Zufra Irwan juga mendapat keluhan dari sejumlah perusahaan media dan wartawan di Riau bahwa ada kecendrungan Dinas Kominfo kabupaten/kota termasuk Kominfo Provinsi Riau lebih mengutamakan media sosial dari pada media oline atau cetak yang selama ini kerjasama publikasi, sehingga anggaran kerjasamanya semakin “sama-samar”.

“Kalau ini memang terjadi udah semakin sesat dan ngawur implementasi efisiensi yang diharapkan.Efisiensi itu nafasnya bukan menghapus. Apakah dengan cara publikasi menggunakan media sosial interen sasaran bisa tercapai, saya yakin tidak.Karena masyarakat udah duluan tidak akan percaya, pasti yang baik-baik aja yang diekspos dan gak akan dibaca masyarakat,” ujar Zufra.

Kalau ini terjadi di Kominfo Provinsi Riau, malah bisa lebih parah. Karena, lanjut Zufra, bisa dianggap mengangkangi Pergub yang dibuat sendiri.”Publikasi melalui medsos interen apa lagi pakai biaya yang besar, payung hukumnyakan harus jelas. Sementara Pemprov Riau punya Pergub yang tegas dalam melakukan kerjasama publikasi di media.

Mudah-mudahan tidak demikian, jangan sampai kerjasama media dipersulit, lalu dengan mudah menyalurkan anggaran dengan cara disiasati,” tutur Zufra. Saya ingin menegaskan kerjasama publikasi media itu penting. Kalau ada bupati atau walikota yang sengaja menghapus, ayo mari bersatu digugat aja. Ayo debat publik buka anggaran mereka,” tegas Zufra.***(rl)