Beranda blog Halaman 719

HM Wardan Tinjau Lokasi Pelaksanaan MTQ ke-51 Inhil

Penulis
Ibnu Hajar
-

Tembilahan(SegmenNews.com)– Kamis (25/11/2021) Bupati Inhil H.M.Wardan didampingi Asisten I Setda Kab. Inhil, Kadis PUPR, dan beberapa Panitia Penyelenggara bersama-sama meninjau lokasi tempat pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten yang ke-51.

Untuk diketahui, MTQ ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021, dan akan dilaksanakan dibeberapa lokasi di Kabupaten Inhil yakni Masjid Agung Al Huda sebagai lokasi pembukaan dan penutup, selain itu Masjid Darul Hikmah, Masjid Raudatul Muslimin, Masjid An Nur, dan Masjid YAMP Kantor Bupati.

Bupati H.M. Wardan mengharapkan pelaksanaan MTQ ini akan berjalan lancar dan sukses, serta terus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jelasnya

“Oleh sebab itu, saya pantau terus persiapan panitia penyelenggara, yang untuk pelaksanaannya besok”. Demikian ujar Bupati H.M.Wardan.***(Ibn)

Bupati HM Wardan Melantik 112 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Inhil

Penulis
Ibnu Hajar
-

Tembilahan(SegmenNews.com)- Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Drs. H. M. Wardan, MP Melantik 112 Orang Pejabat Fungsional Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan, Kamis (25/11/2021) malam

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Engku Kelana Jl. Telaga Biru Tembilahan, dalam kegiatan juga dilaksanakan pengambilan sumpah / janji jabatan.

Turut hadir pada kesempatan, Sekda Inhil Drs. H. Afrizal, MP, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas, dan beberapa Pimpinan OPD serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati Inhil HM Wardan menyebutkan, pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan terhadap pejabat fungsional ini merupakan amanah atau menindaklanjuti dari pada Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana disebutkan bahwa setiap PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya.

Lebih lanjut, Bupati HM Wardan mengatakan, dalam tata kelola birokrasi Pemerintahan saat ini mengenal 2 jabatan karier yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon iv/b) hingga yang tertinggi (eselon i/a). Sedangkan jabatan fungsional, yaitu jabatan
teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, sebagaimana saudara-saudara yang dilantik pada hari ini, yang berkerja sebagai Tenaga Pendidik Guru, Dokter, Perekam Medis, Perawat, Bidan, dan sebagainya. Jelas Bupati HM Wardan

Dalam kesempatan, Bupati HM Wardan juga menegaskan kepada pejabat fungsional yang dilantik untuk konsekuen mengabdi ditempat tugasnya, dan tidak mengajukan pindah selama pengabdian kurun waktu 10 tahun, mengingat kehadiran saudara sangat dibutuhkan dan apabila tidak sanggup maka bisa mengajukan pengunduran diri.***(Ibn)

Wagubri: COVID-19 Jangan Dijadikan Alasan Realisasi Kegiatan APBD Riau Rendah

Penulis
Chardian CH
-

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau agar COVID-19 jangan dijadikan alasan realisasi kegiatan APBD Riau 2021 rendah.

“COVID-19 jangan dijadikan alasan. Karena Covid-19 itu semua daerah mengalami hal sama,” tegas Wagubri saat dikonfirmasi terkait realisasi kegiatan APBD Riau 2021 masih rendah.

Bahkan menurut Wagubri, Presiden Jokowi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum berakhir tahun 2020 lalu, agar kegiatan tahun 2022 segera dimulai.

“Kalau ada terjadi seperti itu (proges lambat), kemudian ada alasan pekerjaan yang sampai hari ini belum diselesaikan, maka kalau dia berani mengambil harusnya bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.

“Jadi tidak ada alasan COVID-19. Ini bukan Force Majeure (keadaan memaksa). Kalau Force Majeure bisa dimaafkan. Kalau tidak, silahkan media juga bisa mengawasi. Kita terbuka untuk itu, sehingga proses pembangunan di Riau bisa lebih baik,” tambahnya.

Untuk diketahui, sampai pekan ketiga November realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2021, untuk realisasi fisik baru mencapai 81,32 persen. Sedangkan realisasi keuangan 68,10 persen atau Rp6,6 triliun lebih dari total anggaran Rp9,7 triliun lebih.***(char/mc)

Akselerasi Transisi Energi di RI, PLN Jalin Kerja Sama dengan AFD Prancis

Penulis
Achiruddin
-

Jakarta(SegmenNews.com)- Upaya PT PLN (Persero) mencapai _Carbon Neutral_ 2060 melalui transisi energi kali ini mendapatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD). Komitmen ini tertuang melalui penandatanganan Surat Niatan penguatan kerja sama Prancis dan Indonesia di bidang energi pada Rabu (24/11/2021).

Surat Niatan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Duta Besar Prancis di Indonesia Olivier Chambard, dan Direktur Badan Pembangunan Prancis (AFD) Indonesia Resident Mission Emmanuel Baudran, di hadapan Menteri Luar Negeri dan Eropa Jean Yves Le Drian dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama dengan memobilisasi dukungan teknis dan keuangan dari Grup AFD untuk transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu poin perjanjian ini adalah komitmen jumlah indikatif dukungan sebesar 500 juta euro untuk 5 tahun ke depan.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan, PLN berkomitmen untuk mendukung percepatan transisi energi demi masa depan yang lebih baik. Di tengah upaya menekan emisi karbon, perusahaan memiliki beberapa pendekatan untuk memastikan bisnis ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

“Di antaranya memastikan operasional perusahaan ramping dan efisien, memberikan energi hijau untuk masa mendatang, dan menjadi perusahaan yang berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang andal serta terjangkau,” ujarnya.

Dalam mengakselerasi _Carbon Neutral_ 2060, Zulkifli mengungkapkan empat hal yang harus menjadi perhatian agar transisi energi dapat berjalan dengan mulus.

Pertama, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan. Kedua, investasi skala besar. Ketiga, penerapan teknologi dalam skala besar. Keempat, investasi pelanggan untuk beralih menggunakan peralatan rendah karbon.

“Dengan begitu, pengembangan bisnis dan kampanye _electrifying lifestyle_ perlu lebih digaungkan. Sebut saja, seperti penggunaan kompor listrik, kendaraan listrik, dan perdagangan emisi,” ujar Zulkifli.

Dalam skenario _business as usual_ (BAU), emisi sektor listrik mencapai 0,92 miliar ton CO2 pada 2060. Maka dari itu, PLN meluncurkan strategi demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau. Salah satunya dengan menghentikan pembangunan serta memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap.

“Berdasarkan peta jalan, PLN akan memensiunkan PLTU _sub-critical_ sebesar 10 Giga Watt (GW) pada tahun 2035. Kemudian PLTU _super critical_ sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada tahun 2045. Tahap terakhir pada tahun 2055, PLTU _ultra super critical_ 55 GW dipensiunkan,” katanya.

Pada saat bersamaan, PLN akan berinvestasi untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen. Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, program _co-firing,_ konversi PLTD ke EBT, hingga peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan.

“Setidaknya PLN membutuhkan investasi lebih dari USD 500 miliar untuk mendukung pencapaian _Carbon Neutral_ pada 2060. Oleh karena itu, PLN membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk menjalankan transisi energi ini,” imbuh Zulkifli.

Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, AFD telah memobilisasi 520 juta euro untuk mendukung Indonesia dalam reformasi sektor energi, pembiayaan investasi publik, dan mobilisasi tenaga ahli dari Prancis. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan yang menyebabkan konsumsi energi menjadi dua kali lipat.

Untuk turut berkontribusi mengendalikan perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam kerangka Perjanjian Paris sebesar 29 persen dari skenario BaU dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan masyarakat internasional.

Dengan penguatan kerja sama ini, maka AFD akan membantu Indonesia dalam bentuk hibah untuk bantuan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia dan PLN, atau bahkan pinjaman kepada sektor swasta untuk investasi energi terbarukan dan efisiensi energi.

Melalui komitmen ini, diharapkan mampu menghasilkan pengumuman rencana netralitas karbon di sektor energi pada tahun 2021, yang akan dicapai pada tahun 2050.

Pemerintah pun telah mengeluarkan pengumuman moratorium pembangunan pembangkit listrik baru di batu bara, serta publikasi rencana investasi PLN (RUPTL – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030.

Pada RUPTL terhijau yang pernah ada ini, porsi energi baru terbarukan (EBT) lebih besar yakni 51,6 persen atau 20.923 MW, sementara porsi energi fosil lebih rendah yakni 48 persen atau 19.652 MW.***(ch/rl)

Polairud Polres Meranti Vaksinasi Pelajar di Yayasan Sekolah Kasih Maitreya dan Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Polairud Polres Meranti Vaksinasi Pelajar di Yayasan Sekolah Kasih Maitreya dan Masyarakat

Meranti(SegmenNews.com)- Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi pelajar di Yayasan Sekolah Kasih Maitreya dan masyarakat setempat. Giat positif kali ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Polairud ke 71 tahun yang mengambil tempat di Laboratorium Komputer SMP Sekolah Kasih Maitreya, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (25/11/2021).

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempercepat persentase Vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti agar Pandemi Covid-19 segera berakhir.

“Ini merupakan upaya jajaran Kepolisian dalam penanganan Covid-19 agar kekebalan herd immunity siswa/siswi terbentuk sehingga tidak menganggu proses belajar mengajar di Sekolah. Tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan bantuannya dalam rangka mensukseskan kegiatan ini, semoga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik,” ucap AKBP Andi.

Ia berharap kegiatan vaksinasi ini dapat terus didukung semua pihak dalam membantu penanganan Pandemi demi kepentingan kesehatan bersama.

“Kita terus menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum vaksin agar dapat melaksanakan vaksinasi. Sehingga penyebaran virus Corona di Kepulauan Meranti dapat segera berakhir sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam giat vaksinasi menyambut HUT Polairud ke 71 yang jatuh pada tanggal 1 Desember mendatang terdapat sebanyak 50 orang siswa/siswi Yayasan Sekolah Kasih Maitreya dan sebanyak 14 orang masyarakat yang melakukan penyuntikan Vaksin, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 orang dan yang bersangkutan semuanya dalam keadaan sehat.

Terlihat selain orang nomor satu di jajaran Korps Tibrata Polres Meranti, hadir juga Kasat Polairud Polres Meranti, AKP Yosi Marlius SSos, Wakapolsek Tebing Tinggi, IPDA Iskandar beserta sejumlah anggota Polres Meranti lainnya, tim vaksinator Polres Meranti, Majelis Guru, dan komponen lainnya.***(df)

PTUN Kabulkan Gugatan Batin Sengeri, Samsari: Ini Berkat Do’a dan Perjuangan Anak Kemenakan dan Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
H Samsari AS

Pelalawan(SegmenNews.com)- Setelah menjalani empat kali persidangan, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Pekanbaru mengabulkan gugatan tanah Ulayat Masyarakat Batin Sengeri, Desa Palas, Kecamatan Pelalawan, Riau, terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau, Rabu (24/11/2021).

Ketua Batin Sengeri, H Samsari AS menyampaikan terimakasih kepada seluruh anak kemenakan dan masyarakat desa yang sudah ikut bersama-sama memperjuangkan tanah Ulayat.

“Alhamdulillah, ini berkat perjuangan seluruh anak kemanakan Batin Sengeri bersama masyarakat desa yang selama ini ikut ikut memperjuangkan tanah ulayat. Sampai akhirnya PTUN mengabulkan permohonan Batin Sengeri terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan nomor perkara 42/G/LH/2021/PTUN.PBR atas penggugat Ketua Batin Sengeri H.Samsari.AS dan tergugat Mentri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia serta Gubernur Riau dengan status perkara putusan dikabulkan dengan sumber hukum Asas Pemerintah yang baik.

Dalam hal ini, mengadili dalam eksepsi yaitu menerima eksepsi tergugat II dan tergugat II intervensi tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap objek sengketa ke-2, dan menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya dan tergugat II intervensi untuk selebihnya.

“Ada pun dalam pokok perkara yaitu ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan batal surat keputusan Mentri lingkungan hidup dan kehutanan : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 juni 2019 tentang persetujuan revisi rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri ( RKUPHHK – HTI ) untuk jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun periode 2017 – 2026 Atas nama PT.Arara Abadi di Provinsi Riau, batas luas 2.090 hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

3. Mewajibkan tergugat I untuk mengambil keputusan Mentri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.6024/MenLHK – PHPL/UHP//HPL. 1/6/2019 tanggal 28 juni 2019 tentang persetujuan revisi rencana kerja usaha pemamfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri ( RKUPHHK – HTI ) untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun pada periode 2017 – 2026 atas nama PT.Arara Abadi di provinsi Riau , Sebatas luas 2.090 hektar di desa Palas,kecamatan Pangkalan kuras, Kabupaten Pelalawan.

4. Menyatakan gugatan penggugat surat Gubernur Riau tanggal 14 April 2001 tentang hasil keputusan rapat Muspida provinsi Riau acara penyelesaian masalah kepungan Sialang dan pohon S wan/petalangan tidak dapat diterima
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebih nya
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.273.000 ( lima juta dua ratus tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah ).***(chr)

Selisih Sembilan Suara, Sumanto Cakades Tambak Pelalawan Tak Terima Hasil Pilkades

Penulis
Yusrizal
-

Pelalawan(SegmenNews.com)- Calon Kepala Desa Tambak Kabupaten Pelalawan, Sumanto nomor urut tiga tidak menerima hasil pemilihan Kepala Desa karena diduga sarat unsur politik oleh panitia pelaksana.

Sebagaimana disampaikan Calon Kades Sumanto, Kamis(26/11) di Kediamannya mengatakan sesuai dengan hasil pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 November lalu, dirinya sebagai calon nomor urut dua kalah sebanyak sembilan suara dari nomor urut satu.

Menurut Sumanto kekalahan dirinya bukanlah karena pelaksanaan Pilkades murni akan tetapi terjadi beberapa dugaan permainan yang terjadi menjelang pelaksanaannya.

Sebagaimana terlihat, kata Sumanto pada hari tenang menjelang pemungutan tim dari Inkamben atau nomor urut satu masih bebas untuk mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk melobi masyarakat, sebagai bukti adanya rekaman para oknum yang berbuat curang tersebut.

Pada saat itu juga pihaknya sudah laporkan kepada Panitia pelaksana, panitia mengatakan bahwa hal seperti itu bukan tanggung jawab kami,”Permasalahan itu bukan tanggung jawab panitia,” kata sumanto menirukan
perkataan Panitia.

Selanjutnya, kata sumanto ada puluhan warga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak suara sementara pada pemilihan Gubernur dan Bupati mereka punya hak pilih, kemudian adalagi warga yang memberikan hak pilihnya tidak ditempat berdomisili.

Kecurangan tersebut hari kedua setelah Pilkades sudah disampaikan kepada Bupati Pelalawan melalui bagian umum agar tidak menyalahi aturan. Namun hingga berita ini di keluarkan belum ada penyelesaian.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPD Lembaga pemantau Korupsi(LPK)Provinsi Riau mengatakan sangat menyayangkan perlakuan dari Panitia Pilkades Tambak yang sangat tidak adil tersebut.

Miswan meminta kepada Bupat melalui DPMPD supaya menindak lanjuti persoalan tersebut sebelum sampai ke ranah hukum karena dugaan adanya kecurangan didalamnya.

“Kita akan telusuri permasalahan ini ke pihak -pihak terkait supaya diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Miswan.

Miswan meminta kepada Kejaksaan Pelalawan supaya memanggil Panitia Pilkades untuk menelusuri kebenarannya dan selesaikan sesuai hukum yang berlaku.***(yus)

Dihadiri Wabup, BMKG Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru Gelar Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan di Bagansiapiapi

Penulis
Rika Chandra
-
Dihadiri Wabup, BMKG Stasiun Meteorologi SSK II Pekanbaru Gelar Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan di Bagansiapiapi

Rohil(SegmenNews.com)- Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan untuk masyarakat Rohil, Kamis (25/1/2021).

Kegiatan yang digelar di Gedung H. Misran Rais, Bagan Siapiapi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan, Wakil Bupati Rohilr H. Sulaiman, perwakilan TNI dan Polri serta Basarnas serta beberapa nelayan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Anggota DPR RI Komisi V H. Syahrul Aidi Maazat secara virtual.

Wabup Rohil H. Sulaiman dalam penyampaiannya mengapresiasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Rohil.

“Dengan adanya sekolah ini, yang mengikutinya ada penyuluh ada nelayan ada kelompok nelayan. Kita berharap ke depannya nelayan bisa menambah ilmu lagi,” katanya.

Wabup menerangkan bahwa selama ini nelayan di Rohil hanya menggunakan ilmu turun-temurun dalam mengamati cuaca. Sehingga melalui kegiatan ini nelayan bisa membaca cuaca secara ilmiah dan ilmu yang tepat.

“Dengan adanya sekolah ini, ilmu yang didapat nanti bisa diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nelayan,” tuturnya.

Wabup berharap dengan bertambahnya pengetahuan nelayan akan berimbas pada meningkatnya ekonomi para nelayan.

“Biasa kita mencari ikan, dengan ilmu ini kita harapkan bukan lagi mencari tetapi menangkap ikan.” sebutnya.

Sementara itu Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu nelayan agar lebih aman berlayar dengan memahi cuaca serta membantu nelayan dalam mengetahui keberadaan ikan saat berada di laut.

“Sifatnya memberi informasi, karena BMKG mempunyai proyeksi bagimana arusnya, bagaimana gelombangnya, bagiaman daerah-daerah tangkapannya. Dinas perikan juga sebagai narasumber, dimana ikan-ikan yang lebih sering dan bagaimana tangkapannya.” papar Ramlan.

Dirinya mengatakan bhawa ada 55 peserta yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya penyuluh nelayan, kelompok nelayan, TNI AL dan BPBD.

“Sehingga peserta bisa menjelaskan kepada masyarakat nelayan lainnya karena kalau diundang seluruhnya tidak memenuhi kuota,” pungkasnya.***(Chan)

Sepuluh Tahun Berjuang, Akhirnya Lahan dan Aset 4 Desa di Rohil Dikembalikan PTPN V

Penulis
Yusrizal
-

Rohil(SegmenNews.com)-Setelah diperjuangkan oleh Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK)  Provinsi Riau akhirnya seluruh lahan perkebunan dan aset dari 4 desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau di kembalikan kedesa, setelah sepuluh tahun para Kades tersebut berjuang tidak mendapat solusi.

Sesuai Informasi yang didapat dari Kepala Kepenghuluan Pasir Putih  Kabupaten Rohul Samsir Silalahi beberapa hari lalu mengatakan berawal dari Sebuah desa yakni Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir terletak didalam Kawasan PTPN V  dan Warganya adalah seluruh Karyawan PTPN V.

Kemudian Lahan Masyarakat yang berbatasan langsung dengan HGU  PTPN V digarap PTPN V seluas 240,140 kilometer.sedangkan aset desa termasuk kantor Kepala Desa dibangun dengan dana Desa.

Kemudian Kepenghuluan Pasir Putih dimekarkan oleh Anas Maknum semasa menjabat sebagai Bupati Rohil menjadi 4 desa atau Kepenghuluan yakni Kepenghuluan Pasir Putih,Pasir Putih Barat Pasir Putih Utara dan Lubuk Jawi.

Samsir yang juga didampingi 4 Pengulu tersebut mengatakan mulai dari Kepenghuluan sebelum dirinya bersama Camat dan Bupati Rohil setelah Anas Makmun  berjuang untuk memisahkan antara PTPN V dengan 4 Kepenghuluan tersebut hingga 10 tahun belum tembus.

,”Selama sepuluh tahun para petinggi Rohil menyelesaikan persoalan ini namun tidak tuntas Akhirnya setelah diambil oleh LSM Lembaga Pemberantas Korupsi(LPK) Provinsi Riau. PTPN V telah mempunyai Iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Kenyataannya mulai hari rabu(23/11) kemaren seluruh lahan Masyarakat yang diolah oleh PTPN V yang berbatas dengan HGU PTPN V termasuk aset telah diukur oleh PTPN V didampingi Kementrian Agraria dan perwakilan Kepenghuluan sudah turun untuk melakukan pengukuran.

Ketua DPD LPK Provinsi Riau Miswan S, ag didampingi Kabid Humas LPK  Yusrizal Yahya kamis(25/11)di Pekanbaru membenarkan Informasi tersebut.

Disampaikannya setelah dirinya mendapat laporan dari Masyarakat terkait adanya permasalahan antara pihak PTPN V dengan 4 Kepenghuluan.pihaknya langsung melaporkan masalah ini ke Pembina LPK Provinsi Riau DR. Elviriadi untuk meminta petunjuk dan arahan terkait permasalahan tersebut.

Mendapat laporan itu Pembina LPK Riau langsung mengambil alih,dan langsung turun Ke Lapangan bersama dirinya sebagai Ketua LPK Riau untuk membuktikan Informasi,dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan Masyarakat,Kepala desa Camat bahkan dengan Bupati dan Ketua DPRD Rohil

Karena masalah itu adalah benar maka Penghulu para penghulu atas anjuran Pembina LPK Elviriadi  langsung membentuk Tim yang diberi nama Tim tujuh dengan melibatkan Bupati Rohil  Aprizal Sintong dan Ketua DPRD Rohil Maston serta penghulu 4 desa.

Miswan menjelaskan lagi Setelah semua permasalahan jelas Pembina LPK menjumpai pihak PTPN V Provinsi Riau, PTPN V pusat, dan Kementrian Agraria Pusat untuk melaporkan  permasalahan secara tertulis.

Singkat cerita terkait dengan laporan tersebut pihak PTPN V bersama dengan Kementrian Agraria menjadwaljan turun ke Lapangan untuk melakukan pengurusan lahan dan aset desa yang ada.

Until itu miswan menghimbau kepada pihak PTPN V dan  Kementrian Agraria agar didalam melakukan pengukuran supaya mengukur seluruh lahan dan aset yang terdata bermasalah dan tidak ada yang ditinggalkan.

Kalau pengukuran tersebut tidak secara keseluruhan maka dirinya bersama Pembina LPK DR.Elviriadi akan melaporkan ke pihak PTPN V pusat dan Kementrian agraria untuk mempertanyakan dan untuk diukur ulang.***(yus)

Wakil Ketua DPRD Riau Kunjungi SMAN 1 Kepenuhan

Penulis
Fitri
-
Wakil Ketua DPRD Riau Kunjungi SMAN 1 Kepenuhan

Kepenuhan(SegmenNews.com)-Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Safarudin Poti, SH beserta rombongan kunjungi SMAN 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu, (24/11/2021).

Kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Safarudin Poti, SH disambut langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan M. Ardi. SS. M.Pd beserta ketua komite sekolah Drs. H. Efendi R dan bapak ibu majlis guru staf administrasi dan siswa/I SMA Negeri 1 Kepenuhan.

Dalam kesempatan ini wakil ketua DPRD Riau Safarudin Poti, SH memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada siswa/I SMAN Kepenuhan.

Safarudin Poti mengajak seluruh siswa dan siswi belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kedepannya. Sebab saat ini sekolah sudah jauh lebih maju, baik itu disegi transportasi, ekonomi, sangat sudah maju dibandingkan dengan masa kami sekolah dulunya ditahun sembilan puluhan.

Wakil Ketua DPRD Riau Kunjungi SMAN 1 Kepenuhan

“Saya berharap siswa dan siswi semuanya supaya bisa berhasil terlebih lagi dalam menjadi pemimpin di kampung kita sendiri, karena kalian semua adalah generasi penerus dari kami-kami ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para siswa dan siswi menjauhi hal-hal yang negative terutama pada Narkoba, jadikanlah lembaga SMAN 1 kepenuhan ini lembaga yang bersih dari Narkoba.

“Dengan demikian saya siap memperjuangkan pembangunan-pembangunan untuk wilayah SMA Negeri 1 Kepenuhan ini di Provinsi sana,” semangatnya.

Keluarga besar SMA Negeri 1 Kepenuhan mengucapkan Selamat datang kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dalam hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepenuhan Bapak M. Ardi. SS. M.Pd, dan setelah pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau melanjutkan perjalanan menuju Ke Rantau Binuang Sakti.***(fit/lad)

1...718719720...3,058Halaman 719 dari 3,058
© Segmennews.com | PT. Radja Segmen Media