Meranti(SegmenNews.com)- Sekretararis Daerah Kepulauan Meranti Dr. H. Kamsol menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD-BKPRMI) Kep. Meranti Masa Bakti 2021-2024.

Pada kesempatan itu Sekda berharap BKPRMI selalu organisasi yang fokus pada pembinaan remaja dapat membentuk generasi muda Meranti yang cerdas, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (18/1/2021).

Pelantikan Pengurus DPD BKPRMI Meranti ditandai dengan pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Ketua DPW BKPRMI Provinsi Riau Abdul Kasim, diikuti oleh seluruh pengurus yang dilantik yang dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka BKPRMI kepada Ketua DPD BKPRMI Meranti terpilih Tito Hartoto.

Sesuai dengan SK DPW BKPRMI Meranti ditetapkan sebagai Ketua Umum Tito Hartoto, Wakil Ketua Umum Rizwan Spd, Sekretaris Umum M. Deni Saputra, Bendahara Rangga Wijaya SE.

Menyikapi pelantikan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Kamsol mengucapkan apresiasi dan selamat kepada pengurus DPD BKPRMI Meranti yang baru saja dilantik, dan berharap dapat mengemban amanah dengan baik khususnya dalam mewujudkan generasi muda Meranti yang cerdas, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan cita-cita bangsa ang tercantum dalam UUD 45.

“Karena yang terpenting itu bukan hanya kepintaran tapi juga ahlak dan budi pekerti luhur, dan BKPRMI selaku organisasi yang bergerak dibidang pembinaan remaja khususnya remaja masjid dapat membantu pemerintah dalam membentuk pemuda yang berkarakter yang mampu membangu daerah lebih baik lagi kedepan,” harapnya.

Lebih jaun dijelaskan Sekda, saat ini negara disibukan oleh berbagai masalah termasuk menghadapi informasi Hoax yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ditengah masyarakat. Kondisi masyarakat sangat mudah terpengaruh pada pemberitaan yang belum jelas kebenarannya hal itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan literasi serta Emosional Spritual Quotion (ESQ). Dan BKPRMI diharapkan mampu bersinergi dengan tokoh agama dapat mensosialisasikan pentingnya pembinaan spritual dengan memakmurkan masjid untuk merubah cara pandang warga kearah yang positif.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian BKPRMI Provinsi Riau Abu Kasim, dalam sambutannya Abu mengaku sangat bangga dan berbahagia atas terbentuknya organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1977 itu di Kepulauan Meranti.

Iapun berharap organisasi mandiri dan independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik itu mampu mengawal pembentukan karakter generasi muda Meranti menjadi remaja yang berahlakul karimah.

“Karena jika melihat kondisi geografis Meranti yang berbatasan dengan negara tetangga memiliki tantangan yang besar, baik terkait masalah ahlak maupun budaya luar seperti Narkoba pergaulan bebas dan lainnya. Semoga BKPRMI mampu membina generasi muda Meranti agar mau memakmurkan masjid dan lebih mencintai Al-Quran,” harapnya lagi.

Sementara itu Ketua BPKRMI Kep. Meranti terpilih Tito Hartoto, dalam mengucapkan terimakasih kepada Pemkab. Meranti dalam hal ini Bupati Kep. Meranti Drs. H. Irwan M.Si, dan semua pihak khususnya H. Achmad Fauzy dan H. Hendrizal Bocang yang selalu memberikan tunjuk ajar kepada DPD BKPRMI Meranti.

“Sehingga kedepan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi yakni Memakmurkan Masjid, membentuk Akidah Ahlakul Karimah Dikalangan Remaja dan Menciptakan Ukuan Islamiah serta Persatuan dan Kesatuan,” ujarnya.

Selanjutnya Tito juga berharap masukan dari semua pihak agar DPD BKPRMI Meranti dapat terus menebar manfaat ditengah masyarakat.

Sekedar informasi, kegiatan pelantikan Pengurus BPKMRI Meranti yang berlangsung hikmat itu ditutup dengan sesi foto bersama antara Pemkab. Meranti, Forkopimda dan Para Pengurus.(Ags)

Meranti (SegmenNews.com)- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan skema Perjanjian Kerja (PPPK) yang notabene merupakan tenaga guru tahun 2021 batal dilakukan. Senin (18/1/2021)

Kebijakan itu dilakukan lantaran Pemkab tak sanggup menanggung pembayaran gaji atau sistem upah kerja PPPK yang dibebankan ke APBD.

Sebelumnya Pemkab Kepulauan Meranti telah mengusulkan 130 formasi PPPK kepada pemerintah pusat yang telah diinput melalui sistem e-formasi KemenPAN-RB oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada akhir tahun lalu.

Pembatalan perekrutan tersebut juga dilakukan setelah adanya pertimbangan terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Alizar mengatakan bahwa perekrutan P3K telah diatur oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dimana mekanisme perekrutan PPPK telah diatur dalam PP tersebut. Sementara itu gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini bupati, maka dengan menimbang kemampuan dan menekan beban keuangan daerah yang saat ini sedang terjadi defisit, maka perekrutan itu terpaksa dibatalkan. Walaupun sebelumnya sudah diupayakan maksimal.

Sebelumnya juga Pemkab Kepulauan Meranti sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk membayar tunjangan dan gaji PPPK tersebut. Setelah dikalkulasi maka pemda harus menyediakan anggaran sebesar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar lebih setiap tahunnya.

“Sebelumnya kita sudah lakukan pengajuan usulan sebanyak 130 formasi dengan syarat kami meminta gajinya ditanggung pemerintah pusat. Tapi kenyataannya, gajinya masih dibebankan ke daerah. Setelah berkoordinasi kepada kepala daerah, perekrutan PPPK batal dilaksanakan mengingat kondisi keuangan keuangan tidak memungkinkan bisa mengaji para pegawai tersebut,” kata Alizar.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol MM mengatakan perekrutan PPPK saat ini tidak pas jika harus menggunakan anggaran daerah, apalagi saat ini keuangan daerah terjadi defisit.

“Kabarnya gaji PPPK itu pendapatannya sama dengan ASN hanya saja tidak mendapatkan pensiunan. Namun persoalannya gaji itu dibayarkan oleh Pemda. Saya jadi agak ragu dengan kebijakan pusat terkait PPPK ini, karena yang pertama saja belum tuntas sampai sekarang. Memang ada keterangan dari Kementerian Keuangan yang mengatakan jika penganggaran PPPK ini dimasukkan kedalam DAU, namun hingga saat ini juknisnya belum kita terima,” kata Sekda.

Dikatakan Sekda Kamsol, kekurangan guru merupakan persoalan klasik yang terjadi di Kepulauan Meranti. Dimana pengangkatan tidak seimbang dengan pensiunan. Sementara Pemkab setiap tahun mengusulkan formasi untuk mengisi kekosongan itu.

“Persoalan guru umumnya tidak seimbang, dimana lebih banyak yang pensiun dengan yang diangkat, tidak sampai 50 persen. Akhirnya kita mengangkat guru honor untuk mengisi kekosongan yang ada, guru honor ini sudah jelas pendapatannya pas-pasan, pelatihan tidak ada, masa depan tidak jelas, sehingga kita pun tidak bisa untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri,” ujar Sekda.

“Untuk mengisi kekosongan itu kita juga sudah mengusulkan tiap tahun ke pemerintah pusat. Tapi kenapa harus dialihkan dengan PPPK untuk meningkatkan kualitas SDM. Lagi pula saat ini keuangan daerah sedang defisit, untuk membayar honorer, tunjangan PNS dan proyek saja kita kelabakan, jangan pula setelah kita angkat akan jadi masalah baru pula,” ujar sekda lagi.

Sekda Kamsol berharap pemerintah pusat memperhatikan kondisi dari bawah dalam hal meningkatkan kualitas SDM. Karena dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan peningkatan SDM.

“Kita berharap pusat itu memandang kalau mau meningkatkan kualitas SDM
harus melihatnya dari bawah di kabupaten kota. Karena apa, karena SDM itu modal pembangunan bukan sumber daya alam, kalau manusia sudah bagus, ekonomi tumbuh dengan sendirinya bukan malah menggunakan SDM asing. Secara nasional saja pendidikan 9 tahun belum tuntas dan yang paling penting PPPK ini jangan hanya dibebankan ke daerah sehingga menimbulkan polemik bahwa pemerintah daerah kurang perhatian,” pungkasnya.(Ags)