PWI Kepri Beri Dukungan Pertama, Zulmansyah Layak Lanjut Pimpin PWI

PWI Kepri Beri Dukungan Pertama, Zulmansyah Layak Lanjut Pimpin PWI

Jakarta(SegmenNews.com)- Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, bergerak cepat. Begitu menerima surat undangan resmi dari Panitia Bersama Kongres Persatuan, ia langsung terbang ke Jakarta. Di ibu kota, Saiban menyerahkan surat dukungan PWI Kepri kepada Ketua Umum PWI Pusat hasil KLB, Zulmansyah Sekedang.

Panitia Bersama Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 telah menetapkan Saibansah sebagai peserta penuh mewakili Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Kongres Persatuan PWI yang akan digelar 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Undangan Resmi Nomor 058/PWI-P/KP-SP/VIII/2025 yang dikirim Kamis malam (7/8). Surat tersebut ditujukan langsung kepada Saibansah sebagai Ketua PWI Kepri hasil KLB. Dengan ini, kepengurusan PWI Kepri di bawah Saiban sah sebagai peserta penuh kongres.

Dukungan Penuh untuk Zulmansyah

Menurut Saiban, pemberian surat dukungan ini bukan tanpa latar belakang. Nama Zulmansyah Sekedang sejak lama digadang-gadang sebagai kandidat kuat Ketua Umum PWI pada Kongres Persatuan mendatang.

“Surat dukungan saya serahkan langsung kepada yang bersangkutan, Saudara Zulmansyah Sekedang, di kantor sekretariat PWI Pusat, Jalan Rasuna Said, Jakarta, siang ini,” kata Saiban, Minggu (9/8).

Zulmansyah resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2028 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (18/8/2024). Ia terpilih secara aklamasi melalui proses yang harmonis, meski sebelumnya PWI sempat diwarnai ketegangan internal.

Menakhodai PWI di Masa Sulit

Hampir setahun memimpin PWI Pusat di masa transisi, Zulmansyah dinilai berhasil membawa organisasi pers tertua di Indonesia kembali solid di tengah keterbatasan sumber daya dan dinamika internal. Dengan pendekatan yang mengedepankan komunikasi lintas generasi, ia mampu menjembatani perbedaan dan memulihkan kepercayaan anggota, sekaligus membangun kembali hubungan harmonis dengan berbagai pihak di luar PWI.

“Tak salah bila pada Kongres Persatuan ini masyarakat pers PWI memberikan laluan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum hasil kongres,” harap Saiban.

Leadership ala Zulmansyah

Menurut Saibansah, Zulmansyah dikenal dengan gaya kepemimpinan berkarakter kuat namun rendah hati. Besar di Riau, tanah Melayu yang sarat adab, ia paham benar bagaimana mendahulukan orang selangkah dan meninggikannya seranting. Kepada senior, ia memberi penghormatan; kepada yang lebih muda, ia memberi bimbingan dan kesempatan berkembang.

Dalam literatur, gaya ini dikenal sebagai servant leadership (kepemimpinan pelayan), yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, membangun rasa percaya, dan memberdayakan (empowering) orang di sekitarnya.

“Andai Zulmansyah mementingkan egonya, tak akan terjadi Kongres Persatuan. Kongres ini lahir karena ia mengutamakan pemulihan marwah organisasi yang sempat terkoyak,” tegas Saiban.

Dukungan Pertama dari Kepri

Bagi Zulmansyah, dukungan dari Kepri memiliki arti khusus. Ia menyebutnya sebagai dukungan daerah pertama yang diserahkan langsung secara fisik.

“Banyak provinsi lain sudah memberi dukungan melalui surat, tapi Kepri menjadi yang pertama mengantarkannya langsung dengan bertatap muka. Terima kasih dari hati yang dalam,” ujarnya.

Visi “PWI HEBAT”

Zulmansyah mencuri perhatian ketika, sebagai Ketua PWI Riau dua periode, ia diundang Dewan Kehomatan PWI Pusat ke Jakarta dua tahun lalu untuk silaturahmi dan menyampaikan visi-misi PWI 2023–2028.

Saat itu, ia memperkenalkan gagasan PWI HEBAT—bukan sekadar slogan, tetapi akronim dari misi organisasi:

• H – Harmonis
• E – Empowering; Ekonomi wartawan harus Ditolong
• B – Bargaining power: PWI bermanfaat untuk semua
• A – Amanah
• T – Tempat silaturahmi, edukasi, proteksi, dan kebersamaan

Ia juga menggagas program fellowship jurnalisme, memberi insentif Rp1–2 juta per bulan bagi anggota PWI berkompeten, merujuk pada program FJPP yang pernah dijalankan pemerintah.

Tokoh pers H. Ilham Bintang kala itu bahkan menyebut Zulmansyah menjadi “trending topic” di kalangan wartawan karena program PWI HEBAT ini.

Jejak Karier

Zulmansyah mengawali perjalanan profesionalnya sebagai Direktur Utama Harian Sumut Pos, sebelum kemudian dipercaya menjadi Komisaris Utama Harian Posmetro Medan, Komisaris Harian Rakyat Aceh, Komisaris Harian Metro Siantar, dan Komisaris Pekanbaru Pos. Ia juga menakhodai Riau Televisi (RTV) sebagai Direktur Utama, lalu melanjutkan kiprahnya sebagai Komisaris di stasiun televisi tersebut.

Di ranah organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pers HMI (LAPMI) Cabang Pekanbaru, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Jawa Pos Group (JPG), Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau, serta Ketua Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau. Reputasinya makin menguat ketika ia memimpin PWI Riau selama dua periode berturut-turut (2017–2022 dan 2022–2027), sebelum kemudian dipercaya menakhodai PWI Pusat periode 2023–2028.

Mandat yang Layak Diperpanjang

Saibansah Dardani berharap, Kongres Persatuan PWI 2025 bukan sekadar agenda pemilihan ketua umum, melainkan momentum mengukuhkan kembali arah organisasi pers ini. Di masa transisi yang penuh tantangan, katanya, Zulmansyah telah membuktikan bahwa dengan visi jelas, kepemimpinan rendah hati, dan kemampuan merangkul semua pihak, PWI dapat berdiri tegak kembali.

Jika kepemimpinan adalah soal kepercayaan dan rekam jejak, maka Zulmansyah Sekedang telah menunjukkan keduanya. “Tak berlebihan bila suara-suara dari daerah, seperti kami yang datang dari Kepulauan Riau, mendorongnya untuk terus melanjutkan peran, agar PWI tidak hanya bertahan, tetapi juga melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih kokoh dan berintegritas,” demikian Saibansah.***(rl pwi)

Sampaikan Tuntutan, Aksi Demo Massa KMPKS tak Digubris PT.RAPP

Sampaikan Tuntutan, Aksi Demo Massa KMPKS tak Dugbris PT.RAPP

Jumat(SegmenNews.com)- Aksi massa Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS) di PT.RAPP Kabupaten Pelalawan, Pelalawan tak digubris pihak managenen.

Aksi tanggal 8 Agustus 2025 tersebut merupakan aksi yang ke 2, setelah sebelumnya aksi tanggal 5 Agustus 2025.

Pihak managemen PT.RAPP membiarkan para aksi demontrasi berpanas-panasan tanpa ada itikat baik untuk menemui oara demontrans yang hendak menyampaikan aspirasi mereka.

Aspirasi yang hendak disampaikan massa
KMPKS adalah terkait:

1. Konflik lahan masyarakat dengan PT RAPP di berbagai wilayah produksi.
2. Audit ulang AMDAL secara transparan dan partisipatif.
3. Pelanggaran UU Kehutanan melalui penanaman sawit di areal HTI.
4. Pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah perusahaan.
5. Bahaya limbah kayu akasia jenis eucalyptus terhadap ekosistem dan kesehatan.
6. Debu parah di sepanjang jalan koridor RAPP yang mengancam keselamatan dan kesehatan warga.
7. Pelanggaran ketenagakerjaan dan K3 di PT APR (anak perusahaan PT RAPP).
8. Keterbukaan dana CSR PT RAPP.
9. Dugaan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Koordinator Umum I KMPKS Agung Maulana, Koordinator umum II KMPKS Hamdan Taufik Koordinator umum III KMPKS Adrian Ahmad Juanda bersama organisasi kemahasiswaan dan masyarakat menegaskan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.***(rn)

Temui Wapres, Ketua Apdesi Riau Perjuangkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Apdesi Riau, Zulfahrianto

Jakarta(SegmenNews.com)- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, menemui Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Jum’at (8/8/2025).

Pertemuan itu bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Tahun 2025 di Jakarta.

Audiensi tersebut diikuti oleh seluruh Ketua DPD APDESI se-Indonesia dan menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi serta masukan dari pemerintah desa di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfahrianto mewakili seluruh desa di Provinsi Riau menyampaikan sejumlah poin penting terkait percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Aspirasi yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur dasar desa, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Zulfahrianto menyampaikan, desa-desa di Riau membutuhkan langkah nyata dalam pemerataan pembangunan, mulai dari infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur desa, hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Semua itu sejalan dengan Asta Cita ke-6: “Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi” yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Saya datang bukan untuk membawa nama pribadi, tetapi membawa suara dari seluruh desa di Riau. Aspirasi ini adalah harapan yang lahir dari kerja keras, keringat, dan perjuangan masyarakat desa. Kami ingin pemerintah pusat melihat desa sebagai pondasi sejati Indonesia,” tegas Zulfahrianto.

Langkahnya di Jakarta hari ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan di desa tidak berhenti di batas wilayah administrasi. Bagi Zulfahrianto, memperjuangkan desa berarti memperjuangkan masa depan bangsa. Dan bagi masyarakat desa di Riau, sosoknya kini bukan sekadar Ketua DPD APDESI — tetapi jembatan penghubung antara harapan rakyat di akar rumput dan kebijakan di tingkat pusat.***(rn/rl)

PLN Catat Lonjakan Pengguna REC, Penjualan Tembus 13,68 TWh di Semester I 2025

Jakarta(SegmenNews.com)- PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi dan mengakselerasi pemanfaatan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Hal ini ditunjukkan melalui layanan _Green as a Service_ (GEAS) _Renewable Energy Certificate_ (REC) yang terus mengalami pertumbuhan minat yang mencapai 13,68 terrawatt hour (TWh) hingga Juni 2025 atau tumbuh 14% dari periode yang sama pada 2024 (_Year on Year_ /YoY).

REC adalah salah satu instrumen produk hijau inovasi PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Adapun, harga per unit REC atau sebesar 1.000 Kilowatt hour (kWh) hanya Rp35 ribu.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, REC merupakan salah satu upaya PLN dalam memberikan solusi bagi sektor industri dan bisnis untuk mendapatkan pasokan listrik hijau yang andal dan terjangkau.

Hadirnya listrik hijau dari PLN menjadi dukungan kepada industri dalam memenuhi permintaan pasar akan produk dari sumber listrik yang ramah lingkungan atau bersumber dari EBT. Pasalnya, saat ini permintaan produk yang dihasilkan melalui energi bersih menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri.

“PLN berkomitmen meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan layanan listrik hijau yang 100% dipasok oleh pembangkit EBT kami melalui REC. Kami siap melayani kebutuhan listrik hijau untuk sektor bisnis dan industri dengan proses yang mudah dan cepat,” ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, sejak diluncurkan pada tahun 2020, penjualan REC terus mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai 13,68 Terrawatt hour (TWh) pada Juni 2025. Dia merinci penjualan pada tahun 2021 mecapai 308,610 Megawatt Hour (MWh) dan melonjak signifikan pada 2022 sebesar 1.762.953 MWh.

Kemudian meningkat lebih dari 100% pada 2023 atau mencapai 3.543.638 MWh, lalu sebesar 5.382.245 MWh pada 2024, dan sampai dengan semester 1 2025 penjualan REC mencapai 2.689.117 MWh.

Menurutnya, minat pelanggan sektor industri dan bisnis terhadap layanan listrik hijau REC akan terus meningkat pada periode-periode selanjutnya

“Semakin banyak perusahaan, baik dari dalam dan luar negeri yang mempercayakan suplai listrik hijaunya melalui REC PLN. Sehingga, kami optimistis layanan listrik hijau ini akan terus tumbuh,” paparnya.

Darmawan memaparkan saat ini ada 10 pembangkit PLN yang telah menyuplai listrik hijau untuk pelanggan REC. Kedelapan pembangkit tersebut yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PLTP Ulubelu, PLTP Lahendong, PLTP Ulumbu, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata, PLTA Bakaru, PLTA Orya Genyem, PLTA Saguling, PLTA Mrica dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lambur.

Sejumlah pelanggan perusahaan kenamaan seperti PT Cheil Jedang Indonesia, Nike, PT Asahimas Chemical, PT South Pasific Vincose, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Air Liquide Indonesia, PT Smelting, PT Ceria Metalindo Prima, PT Frisian Flag Indonesia, PT Ajinomoto Indonesia, dan PT HM Sampoerna Tbk telah menggunakan listrik hijau milik PLN.

Head ID SMS Department PT HM Sampoerna Tbk, Imron Hamzah menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, efisiensi energi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Terima kasih atas kerja samanya yang sudah berjalan selama 3 tahun dengan PLN dan semoga kerjasama ini akan berlanjut terus agar berdampak pada perkembangan penggunaan energi hijau di indonesia,” ujar Imron.

Hal serupa juga diungkapkan oleh General Manager PT Inecda Plantation, Khamdi yang mengapresiasi kolaborasi dalam mendukung penggunaan energi hijau untuk mengurangi emisi karbon.

“Kami berharap, kolaborasi bersama PLN ini dapat terus terjalin sehingga memberikan dampak baik melalui langkah-langkah yang mengedepankan prinsip bisnis berkelanjutan dan mengimplementasikan aspek-aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mendukung Sustainability Development Goals (SDGs),” tutur Khamdi.***(rl)

Maksimalkan Data untuk Pembangunan, Pemkab Inhil Teken MoU dengan BPS

Maksimalkan Data untuk Pembangunan, Pemkab Inhil Teken MoU dengan BPS

Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Inhil dalam upaya memperkuat kolaborasi pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, kamis (07/08/2025) malam.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Balai Serindit Pekanbaru ini dilakukan langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman dan Kepala BPS Inhil dengan disaksikan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti.

Bupati Inhil, H. Herman menyampaikan bahwa kerja sama ini penting untuk mendorong pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Bupati / Walikota se-Provinsi Riau, Kepala BPS se-Provinsi Riau, Pejabat Eselon dilingkungan Pemprov Riau, serta undangan lainnya.***(sup/)

Bengkalis Borong Tiga Penghargaan Pelayanan Publik

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil meraih prestasi gemilang dengan memborong tiga penghargaan dalam ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, kepada Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso, di Gedung Pauh Janggi, Kompleks Gubernuran Riau, Kamis, 7 Agustus 2025.

Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tiga instansi yang menerima penghargaan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendapatkan kategori Pelayanan Prima dengan nilai 4,56. Kemudian, Dinas Sosial, meraih kategori Pelayanan Prima dengan nilai 4,52. Dan, RSUD Kabupaten Bengkalis yang berhasil mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai 4,08.

Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso, mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari Forkopimda.

“Capaian ini merupakan buah dari usaha dan kerja keras kita semua dalam menciptakan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bengkalis,” ujar Bagus Santoso.

Beliau juga menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam pelayanan.

“Kita juga tau bahwa pelayanan yang optimal dari ASN sangat krusial untuk membentuk persepsi positif di masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa kunci utama pelayanan publik adalah kepercayaan.

“Kepercayaan masyarakat hanya bisa diperoleh jika kita tulus melayani dan cepat merespons,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa transformasi sektor publik perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui birokrasi yang agile, adaptif, berpikir jauh ke depan (thinking ahead), berpikir ulang (thinking again), lintas batas (thinking across), pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based), serta didukung oleh integrasi data besar (integrated big data).

Purwadi juga menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau. Yakni, Gunakan hasil indeks kinerja sebagai alat navigasi pembenahan. Dorong integrasi lintas dinas dan lembaga.

Kemudian, perkuat kanal partisipasi publik seperti Lapor. Kembangkan inovasi pelayanan yang kontekstual dan berdampak. Dan, jadikan budaya pelayanan prima sebagai bagian dari etos kerja ASN.

Acara penyerahan penghargaan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, seperti Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik, Akik Dwi Suharto Rudolfus, Asdep Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Deputi SOMA, Damayani Tyastianti.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkalis, Ismail, Kepala Dinas Sosial Bengkalis, Paulina, Direktur RSUD Bengkalis, dr Azahari Effendy, Kabag Organisasi Setda Bengkalis, Yoan Dema dan tamu undangan lainnya.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh instansi di Kabupaten Bengkalis untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.***(imam/hm)

Kepercayaan Masyarakat Kunci Baiknya Pelayanan Publik

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto menyebut bahwa kepercayaan masyarakat merupakan kunci dalam menilai semakin baik atau tidaknya pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara penyerahan penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi Pekanbaru.

Wamen Purwadi mengatakan, untuk memperoleh kepercayaan masyarakat tersebut, para birokrat selaku mesin penggerak pelayanan publik bisa menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang tulus dan merespon dengan cepat keluhan atau kebutuhan masyarakat.

“Kunci pelayanan publik yang baik adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu hanya akan diperoleh kalau kita tulus melayani dan merespon dengan cepat,” ujarnya.

Wamen Purwadi menegaskan, birokrasi harus menjadi tulang punggung dalam menghadirkan layanan yang berdampak positif dan bepihak pada masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang efektif adalah pondasi tata kelola pemerintah yang baik dan inklusif.

“Maka hari ini kita bukan sekedar menjalankan agenda birokrasi, tetapi memastikan bahwa setiap pelayanan pemerintah benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya

Ia menjelaskan bahwa, Presiden Prabowo Subianto, telah memberikan arahan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan.

Selain itu, presiden juga mengarahkan birokrasi untuk mentransformasi layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan sumber daya manusia, supaya kontribusinya maksimal dalam menjaga target pembangunan.

“Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik penting dalam asta cita bapak presiden yang diharapkan terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ” tutup Wamen Purwadi.***(mr)

BPK Temukan Belanja BBM di Diskominfo Rohul Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban

Rohul(SegmenNews.com)- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau menemukan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2024 di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Rokan Hulu tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp104.389.919,00.

Selain Diskominfo, ada juga tiga SKPD dengan kasus yang sama, tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp39.448.300,00

Hasil konfirmasi BPK terhadap pengguna kendaraan, diketahui terdapat pembelian BBM yang tidak dilengkapi faktur dengan alasan faktur hilang atau lupa meminta struk pembelian sehingga bukti pertangungjawaban sehingga bukti pembelian hanya berupa kwitansi internal.

Baca Juga: Diskominfo Rohul Terbanyak Langgar Aturan Perbup Terkait Sistem Pembayaran Non Tunai

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan LHP BPK Riau yang diterima SegmenNews.com, bukti belanja BBM tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu memproses kelebihan pembayaran BBM dan menyetorkannya ke kas daerah.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, DR.Rudi Fadrial, S.Sos, M.Si kepada SegmenNews.com, Kamis 7 Agustus mengakui kebenaran temuan BPK tersebut dan tidak adanya bukti struk pembelian BBM, namun ia mengklaim tela mengembalikan uang senilai Rp104.389.919,00 ke kas daerah. ***(ran)

Pernikahan Dini Picu Meningkatnya Kasus Perceraian

Pernikahan Dini Picu Meningkatnya Kasus Perceraian

Inhil(SegmenNews.com)- Momentum Perayaan Hari Anak Nasional 2025, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersinergi dengan Forum Anak Inhil, taja Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak.

Berdasar laporan panitia sosialisasi sekaligus Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP2KBP3A, Siti Munziarni, yang menyebutkan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap maraknya pernikahan usia anak yang terjadi di Inhil.

“Dari data yang kami himpun pada 2024, ada 167 kasus pernikahan usia anak yang diajukan, sementara untuk tahun 2025 ini dari awal tahun sampai Juli, anak laki-laki yang mengajukan pernikahan berjumlah 7 orang dan anak perempuan sebanyak 88 orang, ini belum termasuk yang menikah siri, maka angkanya akan lebih besar lagi. Inilah yang menjadi alasan kami mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari ini, agar angka tersebut dapat berkurang ditahun mendatang,” ujar Siti Munziarni.

Pernikahan usia anak memiliki sejumlah dampak yang dijelaskan oleh Bunda PAUD Inhil diwakili Sekretaris Dinas P2KBP3A, Matzen.

“Tingginya kasus perceraian akibat pernikahan usia anak, gangguan kesehatan reproduksi, kasus Stunting, meningkatnya angka putus sekolah hingga memperparah kualitas pendidikan dan bertambahnya angka kemiskinan,” Sekretaris Dinas P2KBP3A menjelaskan.

Maka dari itu, Matzen membawa pesan Bunda PAUD Inhil mengajak semua pihak untuk bersinergi mencegah terjadinya pernikahan anak.

“Orangtua dan Guru dapat mendorong anak berkegiatan positif dan dibekali pengetahuan. Kami juga harapkan peran semua stakeholder untuk bahu membahu mencegah dampak dari pernikahan usia anak tersebut,” lanjut Matzen.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (6/8) pagi di Gedung Wanita Tembilahan ini, diisi dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan yang memenangkan Lomba Video dalam Rangkaian Hari Anak. Juga dilaksanakan, pemberian tablet penambah darah oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil untuk peserta sosialisasi.

Usai rangkaian tersebut, dilanjutkan penyampaian materi sosialisasi oleh Dr. Ruhiat sebagai konselor bidang keagamaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).***(sup/hm)

Ginda Burnama Pimpin Rakor Fraksi Gerindra se Riau

Ginda Burnama Pimpin Rakor Fraksi Gerindra se Riau

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat koordinasi bersama Fraksi Gerindra dari Kabupaten/Kota se-Riau, di Ruang Rapat Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, Senin (4/8/2025).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, Ginda Burnama, memimpin langsung jalannya rapat yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyusun langkah-langkah bersama, baik dalam menyelaraskan arah politik, menyusun program-program prioritas, mengevaluasi kinerja, maupun memperkuat peran fraksi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh elemen Fraksi Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki semangat dan visi yang sama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Ginda Burnama.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penyatuan visi dan program kerja lintas daerah, sebagai wujud komitmen Fraksi Gerindra dalam menjaga soliditas partai dan meningkatkan efektivitas kerja legislator di seluruh wilayah Riau.***(ch)