Beranda blog Halaman 1478

Kejari Meranti Musnahkan 34 Gram Sabu dan 30 Butir Pil Ekstasi

Kejari Meranti Musnahkan 34 Gram Sabu dan 30 Butir Pil Ekstasi

Meranti(SegmenNews.com) – Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti musnahkan barang bukti Narkotika, 34,04 gram sabu dan 30 butir pil ekstasi.

Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Selasa (15/05/2018) pagi. Terlihat hadir Kasi Pidum Junaidi Abdillah SH, MH, tokoh agama, KBO Sat res Narkoba Polres Meranti, pihak Diskes Meranti M. Sutardi dan beberapa awak media.

Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Kepulauan Meranti, Junaidi Abdillah menjelaskan, pemusnahan tersebut atas perkara yang terhitung pada akhir bulan tahun 2017 hingga bulan Mei 2018.

“Berdasarkan Undang-undang narkotika berakhirnya putusan perkara, barang bukti diwajibkan untuk dimusnahkan, baik pihak penyidik (Kepolisian) maupun Kejaksaan, sesuai waktu yang ditentukan,” sampai dia.

Sejauh ini, jelas Junaidi perkara pidana dari SPDP penyidik hampir semua diserahkan ke Kejaksaa, seperti alat bukti telepon genggam dan lainnya.

“Telepon genggam dan lain-lain direncanakan akan dimusnahkan di hari besar nanti,seperti ulang tahun Kejaksaan, sayakan masih 3 minggu di sini, kedepannya saya akan rubah pola, barang bukti agar dimusnahkan pihak penyidik hal itu dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan dibelakang hari,” ujarnya.***(Dham)

Wayang Kulit Reok Ponorogo Meriahkan Kampanye Dialogis Paslon Gubri 4 di Duri

Wayang Kulit Reok Ponorogo Digelar di Duri

Duri(SegmenNews.com)- Masyarakat suku Jawa Karang Anyer antusias menyaksikan pagelaran wayang kulit Reok Ponorogo di kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Senin malam (14/5/18).

Pagelaran ini dibuka oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dan bertepatan diacara dialogis pasangan calon gubernur Riau nomor urut 4.

Ketua Pelaksana Bapak Joko menyampaikan, kegiatan merupakan ajang silaturahmi warga Jawa sekaligus penyambutan Bulan Suci Ramadhan 1439 H/ 2018 M.

Pergelaran Wayang Kulit Reok Ponorogo semalam S
suntuk merupakan budaya Jawa yang telah ada ratusan tahun. Warga Jawa yang ada di Karang Anyer 1 dan 2 ,setiap tahunnya melaksanakan kegiatan serupa.

Selain penyambutan Bulan Suci Ramadhan, secara kebetulan ada momen proses Kampanye Diologis paslon no 4.

Warga Jawa Karang Anyer sudah menentukan pilihan ke Paslon No.4 , yang nyata lebih unggul selangkah dengan Paslon lainnya,

“4yo lanjutkan, menangkan Andi Rahman dan Suyatno, mereka selangkah telah berbuat, mari satukan Visi dan Misi membangun daerah kita yang lebih baik lagi,” semangat Joko.

Adapun tema pertunjukan malam ini bertajuk, SEMAR BANGUN KAYANGAN dimainkan Kidalang Bapak Tunasir Yoso Carito dari Kota Dumai Riau.

“Kegiatan yang kita laksanakan,  yakni sekaligus memperingati Bulan Suci Ramadhan 1439 H/2018 M Sekaligus untuk mengenalkan seni Budaya jawa kepada masyarakat Mandau .

“Kita, khususnya masyarakat Kelurahan Aur Jamban Kecamatan Mandau siap menangkan pasangan Andi Suyatno  pada tanggal 27 Juni 2018 nanti,” ujar Joko.

Sementara itu Amril Mukminin menyampaikan, saat ini dirinya sedang masa cuti, sebagai Tokoh Partai Golkar ikut serta berkomitmen memenangkan paslon No.4.

Namun tidak lupa mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

“Gunakan hak pilih dan tentukan pilihan pada yang telah dikenal dan telah bekerja, namun walau berbeda pilihan tetap menjaga kesatuan dan persatuan, hal ini sangat penting demi kemakmuran Kabupaten Bengkalis,” tegas Amril yang juga Bupati Bengkalis ini.

Teelihat hadir, Anggota DPRD Bengkalis Dapil Mandau,Hendri Hasibuan Tim Koalisi Pemenangan Andi ,Suyatno ,  Serta tokoh masyarakat,Toko Pemuda , toko agama ,Ketua KMJR Riau, H.Jakiman .Spd.MM .Paguyuban Jawa , dan Paguyuban suku batak, suku melayu , serta undangan lainnya.***(edi)

Soal Mobdin Rp1,5 M. Netizen: Orang Kampung Makan Mie Sakura Bupati Nak Beli Mobil Miliaran

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Irwan membeli mobil dinas senilai Rp1,5 miliar menuai kritikan dari netizen di media sosial. Mereka menilai pembelian mobil mewah belum layak dilakukan, disaat kondisi masyarakat masih membutuhkan bantuan pemerintah.

Salah satunya gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan, dan masih banyak insfrastruktur dan perekonomian masyarakat yang jauh lebih penting dari mobil mewah.

Baca Juga: LM2R Desak DPRD Meranti Batalkan Pembelian Mobil Dinas Bernilai Miliaran

Bahkan, salah satu netizen di Facebook, akun Wak mengatakan, “orang kampung makan mie sakura, bupati nak pakai mobil Rp1,9 miliar, tak patot”.

Akun Facebook Panglima Bungsu juga mengkritik “Ribuan tenaga Giro honorer TD dibayar gajinya…terus mana keadilan…kok dana buat beli mobil dinas. ..kok ada dananya ya”.

Baca Juga: Sekda Meranti: Pembelian Mobil Dinas Sesuai Aturan

Kritikan tersebut disambung lagi oleh akun Dedi Hamid, “Klw mobil dinas siap membuat anggaran, tapi Klw yang menyangkut tenaga kerja honorer anggaran tak ada…”.

Pernyataan bupati yang mengatakan kondisi keuangan saat ini sudah stabil juga menuai kritikan oleh akun Facebook, Dedi Hamid, “cakap stabil…pas beli mobil dinas, cube cakap pas masyarakat nuntut hak…pak bupati cakap…anggaran tak ade…

Baca Juga: Bupati Sebut Kondisi Keuangan Stabil, Pembelian Mobil Dinas Sudah Layak

Pantauan segmennews.com, di media sosial Facebook, secara umum masyarakat merasa kecewa atas pembelian mobil merk Toyota Land Cruiser Prado buatan Eropa tersebut.***(ran)

Sebut Kondisi Keuangan Stabil, Bupati Meranti Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp1,5 Miliar Sudah Layak

Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Irwan menyebutkan kondisi keuangan daerah tahun 2018 sudah stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pembelian mobil buatan Eropa senilai Rp1,5 miliar dinilai sudah layak dilakukan.

Hal itu kata bupati, juga mengingat kondisi mobil dinas yang dipakainya saat ini memang sudah layak diganti.

“Pergantian mobil dinas itu suatu hal yang lazim perlima tahun sekali, namanya infrastruktur pemerintahan,” ujar bupati Irwan, Senin (14/5/18).

Dijelaskan bupati, pembelian mobil dinas tersebut seharusnya dilakukan pada tahun 2016 lalu. Namun anggaran saat itu digunakan untuk menutupi devisit anggaran tahun 2015.

Pada tahun 2017 kondisi keuangan mulai stabil, namun masih terfokus menormalkan beberapa anggaran tahun 2016.

“Nah pada tahun 2018 inilah baru kondisinya stabil,” ujar bupati.

Mobil dinas yang akan dibeli merk Toyota Land Cruiser Prado, sesuai rencana tahun 2015 lalu. Ditahun itu harganya mencapai Rp1,1 miliar. Seiring kenaikan dolar, harga mobil tersebut naik mencapai Rp1,5 miliar.

“Jadi saya minta mobil yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan geografis Jalan Buton-Pekanbaru, dengan keadaan kurang membaik sehingga membutuhkan mobil yang kuat. Kalau misalkan beli mobil Fortuner, saya yakin setahun sudah rusak, tidak mungkin setiap tahun beli lagi,” sambungnya.

Atas dasar itu, dirinya meminta mobil buatan Eropa, dengan dihitung pajak import 20% dan mata uang dolar naik harga mobil dinas pun mencapai Rp1,5 miliar.

Disamping, terkait aksi penolakan pembelian mobil dinas oleh LM2R, bupati menilai hal yang wajar.

Menurutnya, mobil merupakan benda yang mewah bagi masyarakat Selatpanjang. Namun tidak demikian dengan masyarakat Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis.

“Kalau disana Bupatinya beli mobil dengan biaya Rp2,5 miliar tidak menjadi masalah, karena mereka juga pake mobil dan tau harga mobilnya berapa, kalau di daerah kita pake mobil Avanza saja sudah dibilang hebat. Jadi ketika bupati beli mobil dengan harga segitu dianggap aneh,” sebutnya.

Ia membandingkan, ketika Pemkab Meranti melakukan pengadaan Speedboat senilai Rp5 miliar masyarakat diam saja.

“Itupun untuk operasi Speedboat membutuhkan biaya operasional yang besar, Rp12 juta biaya berangkat untuk 1 orang perbulan, saya saja Kepala Daerah tidak dapat uang transport,” candanya.

“Pembelian kendaraan dinas ini juga bukan milik pribadi, tetapi selama saya menjadi bupati saya yang mengoperasikan, nanti siapa yang menjadi bupati akan menggunakan kendaraan dinas ini lagi, saya harap masyarakat Meranti dapat memahami itu,” tambahnya mengakhiri.***(Dham)

Ramadhan, Kepala Satpol-PP Inhil Imbau Pengelola Hiburan Malam Hentikan Aktifitas

Tembilahan(SegmenNews.com)- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Indragiri Hilir (Inhil), TM Syaifullah mengimbau pengelola tempat hiburan malam menghentikan aktifitas selama Bulan Ramadhan.

Imbauan tersebut disampaikannya terkait dengan surat esaran Bupati Inhil, dalam rangka menjaga kesucian Bulan Ramadhan.

Dikatakan Kasatpol PO Inhil, dirinya berjanji untuk terus mengawasi tempat-tempat hiburan malam, khususnya yang berada di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Dari penyisiran di 4 hari puasa ini, Alhamdulillah tidak ada satupun tempat hiburan malam yang melakukan aktifitas, tutup semua. Mereka (pengelola tempat hiburan malam, red) patuh semua,” tukas TM Syaifullah, Minggu (20/5/2018) sore kemarin.

Kendati demikian, TM Syaifullah memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam selama Bulan Ramadhan melalui operasi penertiban.

“Kita akan terus pantau, operasi Yustisi akan kita jalankan juga di bulan Ramadhan. Tidak adalah perbedaan yang mencolok atas kerja kita dari Bulan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.

Dijelaskan TM Syaifullah, klasifikasi tempat-tempat yang dilarang melakukan aktifitas atau beroperasi di bulan Ramadhan sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran Bupati Inhil.

Menurutnya, yang dilarang tersebut adalah tempat – tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dan permainan ketangkasan. Pelarangan tidak ditujukan kepada tempat atau warung makan.***(Advertorial/hms)

Warga Minta Pembangunan Jalan dan Lapangan Pekerjaan di Reses Anggota DPRD Meranti Miratna

Warga Minta Pembangunan Jalan dan Lapangan Kerja di Reses Anggota DPRD Meranti Miratna

Meranti(SegmenNews.com)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, E. Miratna SH, MSi gelar reses di wilayah Kelurahan Selatpanjang Selatan, Senin (14/05/18).

Sebagian besar masyarakat setempat menyampaikan aspirasi pembangunan jalan lingkungan, dan minimnya lapangan pekerjaan.

“Poin penting itu gunanya direalisasikan agar mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, khusus nya di Kabupaten Kepuluan Meranti,” ujar politisi partai Hanura ini.

Pembangunan yang merata, terang dia menjadi suatu kebutuhan mutlak masyarakat banyak.

“Dengan pembangunan yang merata tentu menjadi faktor meningkatkan kualitas perekonomian rakyat,” jelas dia.***(Dham)

Bupati Irwan: Mendirikan Bangunan Wajib Bayar Pajak

Mendirikan Bangunan Wajib Bayar Pajak

Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan setiap masyarakat mendirikan bangunan wajib membayar pajak.

Hal itu disampaikannya saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P-2), diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini dilangsungkan di Taman Cik Puan, Selatpanjang, Senin (15/5/2018).

Jelas bupati, pembayaran pajak merupakan salah satu sumber dana penting untuk menggesa pembangunan yang diharapkan masyarakat, diantaranya dari pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restribusi usaha yang dibayarkan oleh pengusaha.

“Kegiatan strategis ini (Restribusi Pajak.red),  harus disukseskan bersama dalam rangka meningkatkan PAD, karena untuk menggesa pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dana yang banyak,” ujar Bupati.

Fakta saat ini, dari data yang disampaika Kepala Badan Restribusi dan Pajak Daerah Ery Suhairi S.Sos, sejak tahun 2012 banyak masyarakat yang menunggak PBB, padahal PBB merupakan andalan Pemda dalam mewujudkan visi san misi Meranti. Dan hingga Mei 2018 jumlah PAD yang terkumpul baru mencapai 35 Miliar.

Apalagi kondisi yang dialami saat ini penerima dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) Meranri terus menurun dari tahun ketahun, dan dampaknya dirasakan melalui penurunan pembangunan baik di Kota hingga Pedesaan.

Beberapa sumber dana PAD dari Pajak yang menjadi perhatian Bupati adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan yang dinilai sangat potensial. Namun masih belum terkelola secara maksimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya Pajak dalam menggesa pembangunan.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat minim, mirisnya lagi berupaya menghindari pajak dengan sengaja tidak mengurus izin bangunan. Padahal sesuai aturan undang undang setiap warga negara yang memiliki property wajib membayar pajak.

“Semua yang mendirikan bangunan harus membayar pajak, saya sampaikan kepada seluruh aparat pemungut pajak didata semua dan kutip restribusi, tidak ada alasan pemilik bangunan dan pemilik usaha tidak membayar pajak,” tegas Bupati.

Apalagi bagi oknum yang sengaja tidak mengurus izin bangunan untuk mengelak pajak.

“Saat ini cara berfikirnya sudah terbalik yang mengurus izin dan membuka usaha secara legal dikenakan pajak, tapi yang tidak mengurus izin tidak dikenakan pajak jadi ini terbalik, untuk itu saya tegaskan kepada petugas pajak didata semua dan tarik restribusinya,” ujar Bupati lagi.

Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga meminta kepada pejabat terkait lebih gencar melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat dan pengusaha.

“lakukan lebih gencar lagi, karena sejatinya pajak merupakan kewajiban warga negara,” ucap Bupati.

Selain itu, Bupati juga berharap dapat ditarik sumber sumber pajak baru yang potensial sebagai sumber PAD baru, seperti restribusi Sarang Burung Walet, Kilang Sagu, Panglong Arang yang tersebar diseluruh Meranti. Yang selama ini belum dikenakan pajak.

Pada kesempatan itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga menyinggung laporan masyarakat yang menyatakan beberapa oknum Kades melakukan penggelapan pajak. Modusnya dengan mengutip restribusi pajak kepada masyarakat namun setelah dikutip tidak disetorkan kepada Pemda. Kepada oknum Kades ini Bupati mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela itu karena akan berhadapan dengan masalah hukum.

“ada laporan dari LSM bahwa dan kalangan masyarakat yang melaporkan pada penegak hukum bahwa dirinya membayar pajak lewat Kades, namun dalam laporannya masih menunggak, Jika ini terjadi maka akan menjadi masalah penggelapan pajak, untuk itu hal ini tidak perlu terjadi, jangan sampai hal itu menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menindak Kepala Desa,” ucap Bupati mengingatkan.

“Mari kelola pajak bumi dan bangunan secara benar,” tambahnya.

Sekedar informasi, kegiatan Lounching dan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, langsung diserahkan Bupati Drs. H. Irwan M.Si kepada para Camat yang diteruskan kepada Kepala Desa setempat.

Dikesempatan itu, bupati bersama Ketua DPRD Fauzy Hasan dan Wakil Ketua DPRD H. Muzamil berkesempatan menyerahkan SPPT Pajaknya melalui Mitra Bank Riau Kepri sebagai contoh kepada masyarakat menjadi warga taat pajak.***(adv/hms/Dham)

Pemkab Meranti dan RS Prima Pekanbaru Teken MoU Rujukan Pasien Jamkesda

Bupati Meranti MoU Dengan RS Prima Pekanbaru Tentang Layanan Rujukan Pasien Kurang Mampu

Meranti(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian serius dibidang kesehatan masyarakat, untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapat rujukan di Rumah Sakit kelas I.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si teken MoU dengan RS Prima Pekanbaru, bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Senin (14/5/2018).

Turut hadir dan menyaksikan penandatatanganan Memorendum Of Understanding (MoU) tersebut Ka. Kanwil Kemenkum HAM Riau Muhammad Diah SH MH, Direktur Rumah Sakit Prima Pekanbaru dr. Iriana Oktavia M.Kes, Kepala Kantor Departeman Agama Meranti Darwison SAg, Komisari PT. Riau Anggun Mandiri, Kepala Kantor Imigrasi, Kasis Kesehatan Meranti dr. Irwan Suwandi, Para Camat, Dokter dan Kepala Desa.

Penandantangan MoU itu sendiri langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan dr. Iriana Oktavia selaku Direktur RS Prima Pekanbaru.

Seperti dikatakan Direktur RS Prima Pekanabru dr. Iriana Oktavia, kerjasama yang baru saja diteken itu meliputi Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesda, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Hal itu juga disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang menegaskan penandatanganan MoU itu dalam rangka perluasan layanan kesehatan kepada masyarakat Meranti yang membutuhkan rujukan perawatan kesehatan ditingkat Provinsi.

Kerjasama dengan RS Prima Pekanbaru untuk menjawab permintaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima pada rumah sakit yang berada di Pekanbaru yang nota bene memiliki fasilitas dan layanan lebih baik.

“Sebelumnya kerjasama yang sama sudah dilakukan di RS Karimun namun ini hanya untuk melayani masyarakat Meranti yang tinggal diwilayah bagian timur Meranti seperti Sungai Tohor, Tanjung Samak, Teluk Buntal. Kini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita kembali melakukan kerjasama dengan RS Prima Pekanbaru,” jelas Bupati Irwan.

Selain itu terobosan brilian ini dijelaskan Bupati, juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang merasa layanan kesehatan di RSUD Pekanbaru sangat terbatas dan acap kali harus lama menunggu sebelum mendapatkan perawatan.

“Dari hasil penjajakan yang saya lakukan pelayanan di RS Prima Pekanbaru cukup baik, semoga dengan kerjasama ini masyarakat juga dapat menikmati layanan rumah sakit swasta ini,” paparnya lagi.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, untuk layanan kesehatan masyarakat ini, Pemda Meranti telah menyiapkan beberapa sumber anggaran seperti Jamkesmas dan BPJS, namun karena kurang validnya data banyak anggota maayarakat yang tidak masuk layanan Jamkesmas dan BPJS dan solusinya dapat dilayani dengan hanya menunjukan SKTM.

Untuk menunjang hal itu, Pemda Meranti sejak beberapa tahun lalu juga telah menyiapkan fasilitas Ambulance Darat dan Laut yang dikelola oleh Baznas Meranti. Fasilitas Ambulance Laut itu sendiri digunakan untuk mempersingkat waktu dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pasien saat dirujuk ke Pekanbaru menggunakan transportasi laut. Selain itu juga untuk menekan angka kematian pasien yang meninggal dunia karena tidak tersedianya transportasi.

“Dengan adanya Ambulance Laut ini dapat mempersingkat waktu membawa pasien ke Pekanbaru, sehingga tidak berdampak pada kondisi kesehatan pasien yang tak jarang meninggal sebelum sampai di Rumah Sakit,” jelas Bupati.

Hingga saat ini 5 Ambulance Laut yang berasal dari APBD Meranti, Bantuan Provinsi dan Pemerintan Pusat telah tersedia.

“Masyarakat Meranti lebih sehat, kuat dan daerah bisa lebih maju,” pungkas Bupati.***(Dham)

BPJS Kesehatan Pekanbaru Kenalkan Layanan Daring Aplikasi Mobile JKN

BPJS Kesehatan Pekanbaru Kenalkan Kemudahan Aplikasi Mobile JKN

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pekanbaru memperkenalkan aplikasi layanan daring berbasis aplikasi “Mobile JKN”, untuk mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Asti Putri Dewi Santri, Senin (14/5/18) menjelaskan, aplikasi mobile JKN ini merupakan transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif yang dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja kapanpun tanpa batasan waktu.

“Pendaftaran secara online di Jakarta sudah bisa dilakukan, tapi di Pekanbaru beberapa item sudah bisa dilakukan,” ujarnya.

Aplikasi ini sudah diperkenalkan pada Juli 2017 kalau di Jakarta. Saat ini sudah diunduh jutaan pengguna ponsel berbasis Android dan iOS.

Aplikasi ini Rakhmat bisa dilakukan oleh peserta baru, namun bisa juga akses oleh peserta yang sudah terdaftar sesuai nomor peserta sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan.

Disebutkan ada lima kemudahan dalam pendaftaran online mobile JKN ini:

1- Kemudahan mendaftar dan mengubah data kepesertaan
2- Kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga
3- Kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran
4- Kemudahan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan
5- Kemudahan menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi JKN-KIS.***(ran)

Idi Susianto Dilantik Sebagai Ketua PWI Kuansing

Kuansing(Segmennews.com)- Dilantik sebagai ketua PWI Kuansing, Idi Susianto sampaikan jumlah media dan jumlah wartawan yang ada di Kuansing, Senin/14/05/2018.

Pelantikan dilaksanakan di aula Hotel Angela Teluk kuatan yang di hadiri oleh Pwi Provinsi Riau, ketua DPRD Kuansing Andi putra, sekda Kuansing Dianto Mampanini,  Plt Kajari, Kepala BNN Wim Jefrizal, waka kapolres serta sejumlah kabag dan kadis di lingkungan pemda Kuansing.

Dalam sambutan ketua PWI Kuansing Idi susianto menyampaikan merupakn periode ke 4  sejak adanya pwi di kuansing, Jumlah pemegang kartu PWI sebanyak 19 org .

Terkait jumlah wartawan di Kuansing mencapai 50 orang, begitu juga maupun media massa sebanyak 51 media massa, salah satu faktor media untuk mengambil berbagai segmen dalam penjualan berita.

Hak jawab dan koreksi dalam penulisan berita terhadap narasunber, mengingatkan kepada wartawan agar mentaati kode etik dalam penulisan berita.

Meminta pemerintah dan dprd untuk mengalokasikan anggaran untuk wartwan utk melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM wartawan di Kuansing.***(lnda)