Pelalawan(SegmenNews.com)- Hampir satu tahun alat berat milik Pemkab Pelalawan terparkir di pinggir jalan poros Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan.
Sebelumnya, alat ini digunakan untuk proyek paket II Jalan Poros Sungai Ara, Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan dengan No kontrak : 620/PUPR/BM-KTR/2017/55 pada tanggal 10 Juli 2017 lalu.
Berdasarkan informasi dari masyarakat Sungai Ara, Arif (30) alat berat tersebut sudah hampir setahun ditinggalkan, terparkir di pinggir jalan poros Desa.
“Kira-kira setahun lah bang, soalnya dari pengerjaan kemaren tak ada beranjak dari sini, ntah rusak ntah kenapa kita ndak tahu betul,” ucapnya.
Kepada SegmenNews.com, Arif menyayangkan alat berat ditingkalkan begitu saja. Dikhawatirkan alat berat rusak dan keropos, sebab dikawasan tersebut rawan banjir.
“Sayang lah bang, alat semahal itu, di sinikan rawan banjir, apalagi saat pasang besar, nanti habis rusak dan berkarat, dulu saja informasinya di Desa tetangga kami sana pernah ada alat di tinggal juga, habis diambil di pereteli sama orang,” ujarnya sambil berharap dinas terkait bisa secepatnya mengambil alat berat tersebut tidak di rusak oleh alam dan di ambil orang.
Sementara itu, Kadis PUPR Hasan Tua Tanjung di konfirmasi SegmenNews.com baru-baru ini mengaku pihaknya belum memiliki anggaran untuk membawa alat berat tersebut.
“Dana tak ada, kayak mana lagi, coba aja tanya sama keuangan, DPKAD,” cetusnya.***(Ris)
Siak(SegmenNews.com)- Asisten Admintrasi Umum Pemkab Siak H. Jamaluddin menerima kunjungan kerja rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Sri Indrapura Kantor Bupati Siak, Senin (26/03/18).
Kedatangan rombongan Pemkab Pati ke Negeri Istana ini untuk belajar terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dan pelaksanaan Smart City di Kabupaten Siak. Rombongan yang berjumlah 35 orang itu di ketuai oleh Wakil DPRD Pemkab Pati Joni Kurnianto.
Asisten Admintrasi Umum Pemkab Siak H. Jamaluddin mengatakan, Untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik maka dilakukan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu dan standar pelayanan.
Untuk pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kami telah memulai sejak tahun 2011 lalu, Dimana terdapat 72 peruzinan yang di limpahankan kewenangan kepada kecamatan. Yang tentunya ini sudah menjadi pelayanan terbaik, sehingga menjadi rujukan kabupaten/kota lain se-Nusantara.
“Alhamdulillah pelaksanan Paten di siak berjalan baik, terbukti kami sudah puluhan pemkab/kota dan provinsi di Indonesia datang dan belajar ke Siak. Ini berkat komitmen bupati Syamsuar dalam penerapan SPM di Kabupaten Siak, paten ini kita laksanakan sejak tahun 2011 lalu, dimana camat di berikan kewenangan untuk mengluarkan izin, terutama pelayanan admintrasi, tidak payah lagi hal yang kecil di urus oleh Bupati,” sambut Jamal.
Dikatakan Jamal lagi, Kabupaten Siak sebagai daerah baru, tentu mengharapkan investasi dari pihak asing, agar daerah ini berkembang serta tercipta lapangan pekerjaan, salah satunya yang diharapkan investor adalah pelayanan yang cepat, tidak memakan waktu lama serta tidak terkena calo.
“Untuk memaksimalkan lagi perizinan di Kabupaten Siak, sesuai dengan SOTK baru kita membentu dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP. Dinas ini sudah melayani perizinan secara on line, dengan waktu yang singat perizinan sudah selesai,” terang Jamal.
Sementara itu, Ketua Rombongan Wakil DPRD Pemkab Pati, Joni Kurnianto mengatakan, Sangat terkesan atas apa yang disampaikan oleh Asisten III sebagai daerah baru, sudah mampu menerapkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Tambah Joni lagi, kehadirannya di siak ingin melihat pelaksanaan Paten, Amat Cit serta perizinan tower dikabupaten siak. “Kita mendapatkan info siak ini pelaksanaan patennya sudah baik, juga program smart city nya, karma itu kami ingin belajar dan meminta penjelasan dari pak Asisten,” jelas Joki.
Rombongan yang berjumlah 35 orang itu 17 orang dari Komisi C DPRD Kabupaten Pati, sedangkan 16 orang lainnya berasal dari Pemkab Pati yang di dalam nya terdapat 7 kepala dinas di lingkungan Pekan Pati. Diantaranya Kadis Infokom, Kepala Bapeda, Kepala BKD, serta Dinas DPMP2T.***(Rinto/rls)
Tembilahan(SegmenNews.com)- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Syaifuddin Hamdan mengharapkan seluruh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Inhil dapat memecahkan masalah dan membantu korban bencana alam serta dan bencana lainnya yang terjadi.
Ungkapan tersebut diserukan saat memimpin apel peringatan HUT Tagana Kabupaten Inhil ke-14 di lapangan Kantor Dinsos Inhil, Tembilahan, Kamis (22/3/2018).
Menurutnya, relawan Tagana dapat memberikan solusi dan tindakan penanganan respon bencana yang lebih baik sehingga menuntut persyaratan prestasi yang tinggi dari personel organisasi itu sendiri.
Dalam suatu kejadian bencana, dijelaskannya bahwa Tagana lebih fokus pada penanganan pasca bencana, seperti mengakomodir dan memberikan pertolongan pada warga, evakuasi, memberikan penyuluhan atas kepanikan mental dari warga yang tertimpa bencana.
“Kedepannya, kita harapkan seluruh anggota Tagana dapat memecahkan masalah dan membantu korban bencana alam, dan bencana lainnya yang terjadi di Inhil,”katanya.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada para anggota Tagana karena merupakan sukarelawan yang siap membantu dalam keadaaan darurat.
HUT Tagana ini dapat menjadi momentum meningkatkan sinergitas membantu tugas kemanusiaan tanpa diskriminasi dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar Tagana lebih dikenal lagi oleh masyarakat Kabupaten Inhil.
“Selain menolong korban bencana, Tagana juga akan melaksanakan bakti sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya,”terangnya.
Untuk saat ini, di Kota Tembilahan sudah ada 21 personel dari Tagana, ditambah dengan beberapa anggota relawan yang tergabung dalam TKSK ditingkat kecamatan.
“Kolaborasi antara Tagana dan satuan lain dalam menangani bencana diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penanganan bencana,” harapnya.***(Adv/hms)
Pangkalan Kerinci(SegmenNews.com)- Selama 21 hari pelaksanaan Operasi Keselamatan Muara Takus 2018 yang digelar mulai tanggal 05 Maret 2018 hingga tanggal 21 Maret 2018 telah berakhir.
Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Pelalawan telah menjaring 805 kasus pelanggaran lalu lintas dengan rincian yaitu untuk tilang nihil dan 805 berupa teguran tertulis.
Kasat Lantas polres Pelalawan AKP Ahmad Mas’ud dengan didampingi oleh KBO Sat Lantas IPTU JTP. Silaban mengatakan pelanggaran tersebut terjadi di wilayah target Ops Keselamatan Muara Takus 2018, yaitu di daerah rawan pelanggaran, daerah rawan laka lantas, di kawasan tertib lalu lintas (KTL) tepatnya di jalan Maharaja Indra, Kecamatab Pangkalan Kerinci dan di lokasi RSPA (Road Safety Padnership Action) sorek, Kecematan Pangkalan Kuras.
Lebih lanjut, disebutkan Kasatlantas, sesuai dengan sandinya Operasi Keselamatan muara takus 2018, Operasi ini lebih mengedepankan tindakan persuasif yaitu dengan memberikan teguran tertulis terhadap sipelanggar seperti melawan arus, mengangkut orang pada kendaraan bak terbuka, dan menggunakan hp pada saat berkendara, membawa kendaraan di bawah umur serta berboncengan lebih dari satu orang .
Kepada awak media AKP Ahmad Mas’ud juga mengatakan untuk kedepan bila pengendara ranmor masih juga melaggar peraturan lalu lintas kami dari Satlantas akan menindak tegas para sipelanggar tersebut.
“Tujuannya adalah agar terciptanya kamseltibcar lantas dan menekan angka laka lantas yang terjadi dan harapannya semoga kedepan masyarakat Kabupaten Pelalawan sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan kota Pangkalan Kerinci menjadi tertib berlalu lintas khususnya diwilayah KTL tepatnya disepanjang jalan Maharaja indra, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan di lokasi RSPA ( Road Safety Padnership Action) sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras ,” terangnya.***(Rls/ris)
Rohul(SegmenNews.com)- DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Paripurna penyampaian hasil pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin 26/3/18).
Diantaranya Ranperda revisi uu nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, revisi ranperda nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa serentak dan ranperda pengelolaan barang milik daerah.
Berikut Galery Fotonya:
Pemberitahuan dimulainya paripurna dengan melaporkan anggota dprd telah qorumKetua DPRD Kelmi Amri SH, didampingi wakil ketua Zulkarnain S.Sos, dan Hardi Candra dan Kepala Daerah Rokan Hulu diwakili Ir. Damri Harunparipurna penyampaian laporan hasil pembahasan 4 ranperda , sekaligus pengambilan keputusan untuk ke-4ranperda tersebut.Yulikah SE, menyampaikan laporanM.Aidi penyampaian hasil pembahasan PansusLaporan juru bicara Pansus pengeloaan aset daerah, Adam SyafaatUndangan dari Pemerintah Daerah mendengarkan 3 juru bicara membacakan laporanUndangan dari Pemerintah Daerah mendengarkan 3 juru bicara membacakan laporan
Kuansing(Segmennews.com)- Dua anggota DPRD Kuansing, Musliadi dan Rustam Efendi marah dan menepuk meja saat pembahasan Perbup Nomor 2 tahun 2018, Senin kemarin.
Bermula dari kesalahan penafsiran beberapa ayat dalam pasal 4 pada Perbup, dua anggota DPRD Kuansing ini terkesan sangat kecewa dengan bunyi pasal 4 ayat (5) yang mengatur perjalanan dinas untuk kunjungan kerja dan study banding.
Dalam pasal 4 ayat (5) dibunyikan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau study banding dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kalender. Membaca pasal itu, Musliadi yang akrab disapa Cak Mus itu langsung menyanggah bahwa pasal itu kurang mempedulikan kepentingan DPRD.
Dalam sanggahannya cakmus mengemukakan pasal 4 ayat (5) itu manafsirkan adanya hak anggota legislatif dalam melakukan kunjungan kerja dan study banding denahan adanya batasan Karena itu dirinya langsung marah Apalagi kunjungan kerja dan study banding merupakan kegiatan yang akrab dengan tugas-tugas DPRD,sebutnya.
Dengan sikap yang emosional, Cak Mus menepik meja, sehingga yang ada fiatas mejanya terpental, Tidak itu saja, Musliadi dan Rustam Efendi langsung melakukan aksi marah – marah sebagai tanda penolakannya terhadap pasal 4 ayat (5).
Sekilas perjuangan yang dilakukan Musliadi dan Rustam Efendi di ruang sidang cukup pantas di hargai, Namun setelah ditelusuri hal yang sebenarnya terjadi ternyata ini disebabkan kekeliruan dalam membaca ayat-ayat dalam pasal 4 Perbup nomor 2 tahun 2018.
Assiten I, Setda Kuansing Muhjelan mengatakan dalam pasal 4 ayat (5) bunyinya memang seprti membatasi hak DPRD. Namun dalam ayat (6) kata Muhjelan perjalanan dinas dalam ayat (5) itu dikecualikan untuk Bupati dan Wakil Bupati beserta Ajudan, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Ajudan.
“Jadi tidak ada hak perjalanan dinas anggota DPRD yang dibatasi dalam Perbup nomor 2 tahun 2018 ini. Kesalahan ini terjadi karena tidak membaca aturan dalam Perbup itu secara lengkap,” kata Muhjelan
Praktisi Hukum Kuansing Zubirman SH mengungkapkan kekecewaannya terhadap aksi marah marah dan menapik meja yang dilakukan Musliadi dan Rustam Efendi. Seharusnya kata Zubirman ini tidak perlu terjadi kalau pasal ataupun ayat-ayat dalam Perbup itu dibaca secara lengkap.
“Kejadian ini sangat disesalkan, karena tidak seharusnya terjadi,” sebutnya.
Selanjutnya di jumpai cakmus usai rapat itu Musliadi tidak seperti biasa yang menebar senyum sumringah, tapi melainkan diam meskipun masih menerima jabat tangan dengan wartawan.***(lind)
Komisi II DPRD Anambas Usulkan Bank Riau Kepri Tambah Jaringan Kantor
Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi II DPRD Anambas mengapresiasi kinerja Bank Riau Kepri tahun 2017, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera 4,30 % lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia sebesar 5.07%.
Ditambah lagi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau pada tahun 2017, hanya sebesar 2.71% dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri 2.01%.
Maka dengan hasil kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri diperoleh laba bersih sebesar Rp 454.395 miliar pada tahun buku 2017, dan angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 452.9 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II Bidang Keuangan DPRD Kabupaten Anambas H. Dannun ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Riau Kepri pada Senin (26/3/18).
Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Anambas Samsil Umri, beserta anggota komisi II Jasril, Indrayana, Yuklius dan Nur Adnan Nala, Sekretaris DPRD Kabupaten Anambas Taufik Effendi dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Anambas Agustian.
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Anambas ini diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, beserta Direktur Operasional Denny Mulya Akbar di Ruang Rapat Direksi lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.
Turut hadir pada acara ini dari Bank Riau Kepri yaitu Pindiv Projas Wahyudi Gustiawan, Pindiv IT Wan Muklis dan Pemimpin Cabang Pembantu Anambas Desrian.
Bentuk apresiasi lainnya dari anggota DPRD Kabupaten Anambas tersebut adalah terkait Dana pihak ketiga (DPK) yang diraih bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini, pada akhir tahun 2017 adalah bertumbuh sebesar 37.11% yaitu dari Rp 12.049 T pada akhir tahun 2016 menjadi Rp 16.520 T pada akhir tahun 2017.
Hal yang perlu dicermati bersama adalah, mengenai komposisi dana Pemerintah Daerah vs dana non Pemerintah Daerah, yaitu dana Pemerintah Daerah dengan porsi 3.34% dan dana non Pemerintah Daerah sebesar 96.66% pada akhir tahun 2017 yang lalu.
Hal ini berarti Bank Riau Kepri mempunyai kesanggupan kemandirian dalam DPK.
Lebih lanjut mengenai pertumbuhan asset yang diraih Bank Riau Kepri pada tahun 2017, yaitu bertumbuh sebesar 20.13%, dan pencapaian itu jauh diatas pertumbuhan asset perbankan di Indonesia yaitu berkisar sebesar 10.59%.
Pertumbuhan asset itu secara nominal adalah pada akhir tahun 2016 sebesar Rp 21.221 T bertumbuh menjadi Rp 25.492 T pada akhir tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp 4.3 T.
Untuk BOPO Bank Riau Kepri pada akhir tahun 2017 yaitu sebesar 78.1% dan hal itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan perbankan pada buku II secara nasional yaitu sebesar 85.65%. BOPO merupakan perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan ini merupakan ukuran efisiensi suatu bank.
BOPO Bank Riau Kepri dibandingkan dengan 4 BPD lainnya di Sumatera yang sama-sama memiliki asset diatas Rp 20 T (Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Sumsel Babel dan Bank Aceh) dimana Bank Riau Kepri jauh lebih efisien dibandingkan 4 BPD tersebut.
Dalam pertemuan itu Komisi II DPRD Kabupaten Anambas mengusulkan dibukanya jaringan kantor di Palmatak dan Letung-Jemaja.
Disamping itu Komisi II DPRD Kabupaten Anambas juga mengusulkan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu di Ibu kota Kabupaten menjadi berstatus Kantor Cabang, lebih lanjut dari anggota Komisi II juga mengusulkan penambahan ATM di Palmatak dan membuka jaringan kantor baru di Kantor Bupati yang baru.
Wakil Ketua I I DPRD Kabupaten Anambas, Samsil Umri menyampaikan bahwa status Bank Riau Kepri dengan tidak adanya pemegang saham satupun yang punya saham diatas 51%, maka sesuai dengan Undang-undang Pemda No 23 tahun 2014 pasal 339 ayat 1 disebutkan, “Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk PT
Modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah”, dengan demikian menurut Wakil Ketua I I DPRD Kabupaten Anambas Samsil Umri.
Bank Riau Kepri bukan lagi termasuk kategori BUMD, hal ini harus menjadi perhatian bersama agar para pemegang saham dapat secara kontinyu sehingga nantinya ada salah satu pemegang saham memiliki jumlah saham diatas 51%.
Menurut Samsil Umri Pemerintah Kabupaten Anambas akan segera menyelesaikan Ranperda penambahan modal di Bank Riau Kepri dan juga menurutnya menambah penyertaan modal di Bank Riau Kepri sangat menjanjikan dan menguntungkan dimana ROE nya sekitar 20%.
Secara menyeluruh pada pertemuan tersebut pada kata penutup dari Wakil Ketua I I DPRD Kabupaten Anambas Samsil Umri menyatakan sangat puas dengan kinerja Bank Riau Kepri tahun 2017 yang lalu.***(rls)
Pekanbaru (SegmenNews.com)-Deyu dan Deliana, dua terdakwa korupsi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Senin (26/3/2018), menyampaikan pembelaannya, terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Terdakwa Deyu menyampaikan pembelaan
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Dr Aprillia SH MH, menuntut hukuman berbeda terhadap kedua terdakwa. Terdakwa Deliana, Sekretaris Dinas dituntut selama satu tahun enam bulan penjara, sementara Deyu dituntut selama dua tahun enam bulan penjara.
Dalam pembelaan yang disampaikan terdakwa Deyu dihadapan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin SH, disebutkan, dakwaan dan tuntutan tersebut sepantasnya diberikan kepada SF Haryanto, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2015-2016, bukan kepada terdakwa Deyu, maupun empat perempuan lainnya yang saat ini menjadi korban dan ditahan.
“Atasan saya, SF Hariyanto walau telah berjanji tidak menjadikan saya sebagai tumbal atas perbuatannya, tidak akan dapat membantu bawahannya. Bahkan untuk hadir di sidang ini pun dia tidak berani. Saya hanya akan mengatakan kepadanya “Anda sebagai kuasa pengguna anggaran, anda sebagai kepala dinas, anda sebagai pemimpin, dan anda yang memerintahkan, anda yang memegang kendali penuh atas bawahan anda,
ternyata setelah anda gagal memimpin dengan benar, anda meminta bawahan anda berkorban, dan anda jadikan tumbal!,” ujar Deyu dalam dalam pembelaannya.
Rohil(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar apel siaga darurat penanggulangan Karlahut bertempat di lapangan purna MTQ Batu Enam Bagansiapiapi, Senin (26/3/18) pukul 08.00 WIB.
Giat tersebut di buka langsung oleh Plt Bupati Rohil Drs.H Jamiludin dan turut hadiri oleh Kodim 0321/Rohil, Polres Rohil, Sekda Rohil Drs.H Surya Arfan Msi, Ketua DPRD Rohil, Kepala BPBD Rohil, Kakan Satpol PP, Damkar Rohil, MPA Rohil, Camat, Penghulu, Lurah dan Siswa Pramuka Kecamatan Bangko
Dalam sambutan Plt Bupati Rohil Drs.H Jamiludin mengatakan, kejadian kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia memberikan imbas yang sangat buruk baik dalam kehidupan masyarakat maupun hubungan bilateral dengan Negara-negara tetangga.
Menurutnya, Penanggulangan Karlahut akan berjalan maksimal bila adanya penangan yang baik dari 3 unsur, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Sejak tahun 2016, Satgas Karlahut telah berhasil menurunkan titik api lebih dari 80% di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya berpesan kepada Dansub/Wadansub Satgas, agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, laksanakan pencegahan sedini mungkin serta gunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk penanganan karlahut agar tujuan Riau Tanpa Asap di Tahun 2018 dapat tercapai.
Pada pukul 08.45 Wib Apel Siaga Darurat Penanggulangan Karlahut selesai dengan dilanjutkan Simulasi Penanggulangan Karlahut oleh Plt. Bupati Rohil.***(Chan)
Inhil(SegmenNews.com)- Guna menjaga distribusi LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat. PT Pertamina (Persero) MOR I bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indagiri Hilir menyelenggarakan Sidak ke Pengusaha Kuliner Non Mikro terkait penyalahgunaan LPG bersubsidi.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indagiri Hilir, Dianto Mampanini, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag, Azwar C, dan Sales Executive LPG V Pertamina, Adi Bagus Haqqi.
Dalam kesempatan ini, ditemukan beberapa tempat kuliner yang masih kedapatan menggunakan LPG 3 Kg dalam kegiatan operasionalnya. Untuk itu, Disperindag menindak tegas dengan memberikan peringatan terakhir bagi pengusaha yang masih menggunakan LPG 3 Kg dan menegaskan akan mencabut ijin usaha apabila tempat kuliner tersebut dikemudian hari masih menggunakan LPG bersubsidi.
Menurut Sales Executive LPG V Pertamina, Adi Bagus Haqqi, kegiatan sidak ini bertujuan untuk mengedukasi penggunaan LPG subsidi kepada masyarakat khususnya pengusaha kuliner non mikro. “Diharapkan setelah adanya sidak, dapat mengedukasi pengusaha non mikro untuk tidak lagi menggunakan LPG subsidi” ujar Adi.
Melalui sidak yang rutin dilaksanakan Pertamina dan Disperindag, diharapkan dapat menjaga distribusi LPG 3 Kg agar disalurkan sesuai dengan peruntukannya. “Kami harap, kegiatan ini dapat memberikan efek jera bagi masyarakat mampu agar tidak menggunakan LPG bersubsidi, sehingga saluran distribusi LPG 3 Kg dapat terjaga dengan baik”, tutup Adi.
Perlu diketahui bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi warga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan dan usaha mikro. Bila ada keluhan pelayanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi kontak pertamina 1-500-000 atau email ke pcc@pertamina.com.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri H Dianto Mampanini mengatakan, sidak gabungan yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertamina MOR I juga sebagai langkah mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram dilapangan.
“Salah satu penyebabnya adalah penggunaan gas subsidi yang tidak tepat sasaran, maka dari itu, kita ingatkan pihak usaha non mikro supaya tidak menggunakan lagi gas bersubsidi jika masih kedatapan akan diberikan sangsi tegas,” sebutnya.
Lebih jauh diingatkan Dianto, sangai yang akan diberikan pagi pengguna usaha non mikro menggunakan gas bersubsidi adalah dengan melakukan penyitaan, sementara bagi agen atau pangkalan sangsi paling berat berupa pencabutan izin usaha.***(Adv/Diskominfo Inhil)
