Kondisi rumah usai di serbu massa, karena diduga memelihara tuyul
Salo (segmennews.com)- Lebih dari 500 orang warga siabu meluluh lantakkan satu unit rumah di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Minggu (11/10/2014) sekira Pukul 20:00 wib. Pasalnya, pemilik rumah, Epi (35) diduga telah memelihara makhluk halus sebangsa tuyul.
Pantauan segmennews.com di TKP pagi ini, terlihat rumah beserta isi sudah hancur berantakan dan sudah di pasang Police Line oleh Polsek Kuok, tapi warga masih banyak disekeliling rumah yang di hancurkan. Anehnya masih terlihat masyarakat keluar masuk rumah tersebut sementara di sekiling rumah sudah terpasang Police Line.
Kepolsek Kuok, Iptu Zuhri Siregar melalui selulernya menyampaikan bahwa kejadian tersebut berawal dari kecurigaan masyarakat Siabu terhadap Pemilik rumah diduga memelihara tuyul. Masyarakat merasa geram dan menghancurkan seisi rumah itu, untungnya pemilik rumah tidak ikut di serang massa karena.
“Akibat dari amuk masa kaca kaca rumah dan jendela hancur, dan juga barang barang perbotan, sebuah mesin foto Copy dan barang-barang lain juga ikut hancur dan luluh lantak, untungnya pemilik rumah tidak ada dalam rumah,” jelas zuhri.
Sejauh ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, belum ada saksi maupun tersangkanya.
Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Siabu, Nurbaini yang juga merangkap PLT Kades melalui sambungan telephon mengaku, dia ditelphon Pukul 20.00 wib oleh warga kalau mereka telah merusak rumah warga yang sehari-harinya berdagang sate.
“Dia (Epi) sudah belasan tahun juga tinggal di Desa Siabu, tapi saya tidak tahu persis kejadian ini, karena saya malam itu tidak berada di Desa siabu,” kata Nurbaini.***(Shm)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau dinilai belum mampu melakukan lobi APBN untuk pembangunan Fly Over di Pekanbaru.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPJK Riau, Nasir kepada segmennews.com, Senin (13/10/14). Menurutnya, Kadis PU bisa melakukan koordinasi dengan 15 anggota DPR RI yang ada di Jakarta untuk pembangunan fly over di simpang jalan Arengka depan Mall Ska dan di pasar Arengka.
“PU harus bisa melakukan pembangunan fly over itu dengan dana APBN jangan dari APBD sebab itu jalan Nasional, Kalau tak sanggup perjuangkan dana APBN Kadis PU mundur saja,” kesal Nasir.
Nasir juga meminta PU segera memperbaiki jalur lambat di depan Mall SKA, sebab kondisi jalan saat ini bergelombang dan akan membahayakan pengedara atau rawan kecelakaan.***(chir)
Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi didampingi Kabag Pengawasan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Riau Elvira Azwan menandatangani prasasti peresmian gedung Bank Riau.
Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pasirpangaraian, Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya di Pasar Lama, pindah ke gedung baru di jalan Tuanku Tambusai Pasir Putih, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah.
Gedung baru tingkat tiga bernilai Rp 11,22 Miliar sudah beroperasi sejak, Senin (13/10/14) pasca diresmikan Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi, Minggu (12/10/14) kemarin. Kabar kembira pula bagi nasabah bank riau, sebab lokasi parkiran di bank riau bebas parkir.
Bank Riau di Rokan Hulu saat ini memiliki 1 Kantor Cabang, 3 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kedai bank riau yang siap melayanai masyarakat. Kabag Pengawasan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Riau Elvira Azwan mengatakan dari Kantor Cabang BRK di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, transaksi keuangan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi ada di Kabupaten Rohul.
“Kabupaten Rohul memang tercepat tertinggi keuangan dibanding kabupaten lain di Riau sebelumnya hanya Rp 9 400 M, pada tahun 2013 bisa terhimpun 60,79 Tirliyunan. Kami berharap dengan bagunan yang megah dan repsentetatif ini, kedepan dapat menghimpun dana pihak ketiga, deposite, tabungan dan lainya, masyarakat juga agar memperhatikan suku bunga untuk menghindari kekeliruan, kemudian sistem bunga harus ada transprasinya,” papar Elvira.
Kemudian distribusi kredit BRK di Rokan Hulu terus mengalami kenaikankan Tahun 2014 dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp3, 65 T, pada tahun sebelumnya 2013 lalu Rp 3,17 T, sedangkan kredit macet hanya 1 persen.
Sementara itu, Bupati Rohul Achmad menyampaikan, Pemkab Rohul sebagai salah satu pemilik saham di BRK mengharapkan agar bank milik BUMD ini lebih gesit lagi dalam mencari bola, bukan mengejar bola. Sehingga bank riau menjadi bank milik rakyat dan kembali kepada rakyat.
Bupati mengharapkan BRK ikut membantu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti membuka kantor kas di daerah-daerah perkebunan, sehingga masyarakat bisa menabung untuk masa depan. Beberapa perbankan akan melakukan ekspansi di Kabupaten Rohul.
“Semakin banyaknya bank, BRK perlu melakukan inovasi agar tidak ditinggal calon nasabahnya,” tukas Achmad.
Disamping itu, BRK harus bisa menyalurkan pinjaman yang sifatnya tidak konsumtif, yakni pinjaman untuk usaha. Sebab beberapa waktu terakhir, bank justru mengejar anggota dewan untuk pinjaman konsumtif dengan menggadaikan SK. BRK harus menjadi tulang punggung masyarakat dan menjadi intermediasi bagi masyarakat.
BRK juga diharapkan mampu mengayomi pengusaha kecil dan industri, sebab mereka masih membutuhkan pinjaman modal untuk pengembangan usaha mereka seperti, bidang peternakan, budidaya jamur tiram di Kepenuhan, dan pengusaha Pabrik Kelapa Sawit yang membutuhkan dana besar hingga Rp120 miliar untuk mendirikan pabrik yang mampu produksi 60 ton per hari.
Di sela-sela peresmian kantornya, BRK Cabang Pasirpangaraian melalui dana Corporate Social Responsibility memberi sumbangan kepada tiga rumah ibadah di Pasir Putih, yakni kepada Masjid Sajadah Masjid Muhajirin, dan Mushalah Istiqomah.
Direktur Utama Dana dan Jasa BRK Riau, Nizam MM, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan besaran plafon pinjaman di atas Rp1 miliar. Namun demikian, hal itu meski dilakukan melalui rapat petinggi BRK.
BRK juga terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan, seperti melalui pelayanan M-Banking. Dan pada November 2014 ini, mereka akan membangun M-Banking untuk gadget sekelas iPhone.
Menurut Nizam, pada tahun 2013 lalu, BRK sudah berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp60,79 triliun. Dia optimis, tahun selanjutnya, dana pihak ketiga mengalami peningkatan. Sebab itu, dia mengharapkan dukungan dan support dari berbagai elemen masyarakat.***(azhar)
Bupati Achmad, Wabup Hafith bersama unsur Forkopimda dan pejabat Rohul beroto bersama
Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Sejak dibentuk tahun 1999 silam, Kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan capaian peningkatan diberbagai sektor. Baik dibidang kesejahteraan masyarakat, pembangunan, pendidikan, pelayanan termasuk penurunan angka kemiskinan dan lainnya.
Dikatakan Bupati Rokan Hulu, Drs H Achmad Msi saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Rokan Hulu ke-15 dihalaman kantor Bupati, Minggu (12/10) dihadiri ribuan masyarakat, Pegawai, Forkopimda, tokoh pendiri Rokan Hulu, bahwa pencapaian peningkatan Kabupaten Rokan Hulu tak lepas dari dukungan masyarakat dan jasa para tokoh pemekaran.
Menurut Bupati, 9 tahun sejak dibentuknya Kabupaten Rokan Hulu, angka kemiskinan terus menurun. Dari data Badan Pusat Statistik Rokan Hulu angka pengangguran juga jauh turun, dari 7,8 persen turun menjadi 2,7 persen. Hal itu karena Pemkab Rokan Hulu terus mengupayakan pembukaan lapangan kerja oleh pihak investor di Rokan Hulu.
Sementara itu dibidang pelayanan Pemkab Rokan Hulu berhasil meraih juara pertama Nasioal dari bidang pelayanan publik dari Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Pusat pada tahun 2013. Hal tersebut membuktikan bahwa meningkatnya Sumber Daya Manusia Rohul.
Dibidang Pendidikan Rokan Hulu juga raih penghargaan terbaik di bidang mutu pendidikan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 silam. Masih banyak lagi penghargaan yang diraih oleh Pemkab Rokan Hulu di bawah pimpinan Bupati Achmad.
Paripurna HUT Rohul ke-15
Untuk terus memajukan Kabupaten Rokan Hulu ke arah yang lebih baik lagi, Bupati mengajak seluruh masyarakat bergandengan dalam membangun Kabupaten. Segala kelemahan yang terjadi dimasa silam akan terus dibenahi demi kemajuan Negeri Seribu Suluk.
Diupacara puncak HUT Rohul tersebut dihadiri sejumlah mantan pejabat Pemkab Rohul, undangan dari Pemprov Riau, unsur Forkompinda, mantan pejuang dan tokoh pemekaran Kabupaten Rohul, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Rohul, pelajar, dan masyarakat Rohul.
Usai upacara, Bupati menyerahkan berbagai penghargaan kepada beberapa orang, seperti pelaku seni Rohul Taslim, pelajar berprestasi, serta memberikan bantuan kepada penyandang cacat di Kabupaten Rohul.
Peringatan HUT ke-15 itu dimeriahkan tari persembahan yang diikuti oleh 200 murid PAUD dan tari massal HUT Rohul melibatkan sekitar 500 murid sekolah dasar di Kecamatan Rambah.***(adv/hms)
Walikota Pekanbaru Firdaus,ST,MT menyambut kedatangan Jamaah Haji kota Pekanbaru
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru Firdaus,ST,MT menyambut kedatangan Jamaah Haji kota Pekanbaru 1435 H/2014 M di Asrama haji Embarkasi kota Batam.
Hadir juga dalam penyambutan Jamaah Haji Riau, Plt Gubernur Riau, H.Arsyadjuliandi Rahman pada kloter I dan II, Sabtu (11/10/2014) pukul 13.130 wib yang terdiri dari Kabupaten Kuansing dan Pekanbaru yang berjumlah 486 orang.
Dan diteruskan pada esok harinya walikota Pekanbaru Firdaus.ST.MT menyambut langsung kedatangan jamaah haji kota pekanbaru pada pukul 13.00 wib kloter ke III ditempat yang sama di embarkasi batam yang dihadiri pejabat Pemko dan Kemenag kota Pekanbaru Drs.H.Edwar S.Umar,MA, kepala BPIH Kepri dan BPIH kota pekanbaru.
Dalam sambutan Walikota Pekanbaru Firdauas,ST.MT mengucapkan selamat datang kepada para Haji dan hajjah kota pekanbaru yang berjumlah 455 orang. Yang mana dari 455 orang 1 orang meninggal dunia yang bernama Matius Bin Nurdin Iman yang berumur 53 tahun dikarenakan sakit, dan 1 orang lagi sakit atas nama Amrizal Bin Samsadi yang masih dalam perawatan dirumah sakit King Faisal Arab saudi.
walikota pekanbaru Firdaus,ST.MT Mengucapkan selamat datang kepada haji dan hajjah semoga menjadi haji yang mabrur dan yang meninggal diterima disisi Allah SWT dan yang sakit cepat sembuh dapat kembali ketanah air dengan sehat walafiat.
Para jamaah Haji dan Hajjah pada esok hari Senin tanggal 13/10/2014 akan dipulangkan ke Pekanbaru. Walikota pekanbaru Firdaus,ST.MT Mengucapakan terima kasih kepada BPIH Kota pekanbaru dan semua pihak yang terlibat dalam Pemulangan jamaah haji yang telah sampai dengan selamat ketanah air dan sukses mengemban tugas yang diberikan oleh Pemerintah kota pekanbaru.
“Apabila ada kekurangan dalam pemulangan jamaah haji pada tahun ini, semoga tahun akan datang akan ditingkatkan lagi,” ujar Firdaus.***(chir)
Bupati Syamsuar beserta rombongan ziarah kubur jelang HUT Siak ke-15
Siak (SegmenNews.com)- Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Siak ke-15, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M. Si, Kajari Siak, Sekda Siak, beserta rombongan melakukan ziarah kemakam Sultan yang berada di Kecamatan Siak dan Mempura.
Ziarah dimulai dari makam Sultan Raja Kecik yang berada di Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dilanjutkan kemakam Sultan Tengku Buang Asmara di Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura. Ziarah juga dilakukan ke makam Koto tinggi, Kelurahan Kampung Dalam kec. Siak dan berakhir di Makam Sultan Syarif Qasim II, Sabtu (11/10/2014)
Sebuah perahu melintas ditengah kabut asap dampak kebakaran lahan dan hutan yang menyelimuti kawasan sungai Siak di Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/10). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)
Pekanbaru (SegmenNews.com)- Riau tertutup kabut asap, Minggu, 12 Oktober 2014. Saking pekatnya, jarak pandang benar-benar pendek. Daerah terparah adalah Kabupaten Indragiri Hulu, jarak pandang hanya 50 meter. Kondisi ini membuat Bumi Melayu itu terlihat seperti kota mati.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), secara umum seluruh daerah di Riau tertutup kabut asap. Tak hanya di Indragiri Hulu, kondisi yang sama juga terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota.
Lihat saja di Kota Pekanbaru, jarak pandang di ibukota provinsi Riau itu hanya 500 meter.
“Begitu juga di beberapa daerah lainnya di Riau, akibat kabut asap yang pekat jarak pandang sangat pendek. Di kabupaten Pelalawan jarak pandang cuma 500 meter. Di Kota Dumai 1.000 meter,” ujar Kepala Bidang Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo.
Sementara kualitas udara di Riau sudah masuk level “Sangat Tidak Sehat”. Menurut Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa tempat indikatornya sudah menembus angka 240 PSI. Bahkan sudah ada yang masuk kategori berbahaya.
Kabut asap yang menutupi Riau diakibat kabut asap dari Riau sendiri. Namun seperti disebutkan Agus Wiboyo, kebanyakan karena kiriman dari Sumatera Selatan.
“Hari ini hotspot di Riau hanya ada tiga titik. Sedangkan di pulau Sumatera keseluruhan terdeteksi 153 titik. Provinsi terbanyak hotspot masih di Sumatera Selatan, 144 titik. Sedangkan Aceh ada satu titik, Jambi tiga titik dan Kepulauan Riau dua titik,” ujar Agus.
Jakarta (SegmenNews.com)- Kebakaran hutan dan lahan di Riau yang rutin terjadi setiap tahun diantaranya disebabkan ketidakpatuhan perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan dan pemerintah daerah menjalankan aturan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Demikian hasil audit yang dilakukan tim penilai kepatuhan perusahaan kehutanan, perusahaan perkebunan dan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan.
Tim audit yang dipimpin Bambang melibatkan unsur dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola REDD+, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta tim ahli.
Audit dilakukan menyusul kebakaran dan kabut asap yang terus terjadi di Riau. Sepanjang 2 Januari – 13 Maret 2014, terdapat 12.541 titik panas di lahan gambut. Dari jumlah itu, 93,6 persen terdapat di Riau.
Untuk mengaudit, tim melihat beberapa kriteria. Umumnya, kriteria penilaian sudah merupakan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan.
Beberapa kriteria diantaranya adalah adanya prosedur tetap untuk mengatasi kebakaran hutan, sumber daya manusia yang berkapasitas untuk membantu pemadaman, serta ada tidanya lembaga yang menangani konflik dengan masyarakat.
Audit dilakukan pada 5 perusahaan perkebunan, 12 perusahaan kehutanan, dan 6 pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau.
“Dari 5 perusahaan perkebunan, semuanya tidak patuh, 1 dikatakan sangat tidak patuh. Sedangkan dari 12 perusahaan kehutanan, 1 kita katakan sangat tidak patuh,” ungkap pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Perusahaan dengan penilaian sangat tidak patuh adalah PT SRL Blok III dan PT SAM. Bentuk ketidakpatuhan beragam, mulai dari fasilitas menara hingga sumber daya manusia yang bertanggung jawab membantu mengatasi kebakaran hutan.
Contoh adalah kewajiban memiliki menara pemantau. Ternyata, walaupun menara memang ada, peralatannya tak ada. “Kita malah menemukan, menara isinya telur elang, gitar. Padahal harusnya GPS atau perangkat lain,” jelasnya.
“Waktu kita tanya, katanya ada pasukan elit (untuk membantu memadamkan api), tapi ternyata tidak ada. Boro-boro pasukan elit, mereka bilang cuma honorer,” imbuh Bambang dalam konferensi pers di UKP4, Jumat (9/10/2014).
Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, dalam konferensi pers di UKP4, Jumat (9/10/2014) mengatakan bahwa tindak lanjut dari audit ini telah dilakukan. Sejumlah 6 perusahaan, yaitu PT NSP, SRL, SPM, BNS, RUJ, dan JJP telah dilaporkan.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan sejumlah Peraturan Presiden serta Menteri menyatakan bahwa perusahaan yang tidak patuh aturan bisa ditindak hingga dicabut konsesinya.***(kpc/ran)
Pekanbaru (SegmenNews.com)– Kebanyakan rumah mewah di Kota Pekanbaru tidak dilengkapi dengan racun api. Padahal, racun api sangat berguna untuk pencegahan dini jika terjadi kebakaran. Ini menandakan masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan harta dari ‘si jago merah’.
Hal itu dikemukakan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Pekanbaru, Zul Azmi, Sabtu (11/10/2014).
“Sangat aneh, harga rumah mencapai Miliaran rupiah. Tapi, satu tabung racun api saja tidak terbeli,” ujar Zul Azmi. Rumah penduduk dan bangunan di Pekanbaru sudah wajib dilengkapi dengan racun api. Hal ini sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kebakaran bangunan.
“Harusnya masyarakat mulai menyadari dan menjadikan racun api sebagai sebuah kebutuhan. Karena, ketika ada serangan ‘si jago merah’, racun api ini mampu menyelamatkan harta benda,” kata Zul Azmi.
Sedangkan untuk warga yang tidak mampu membeli racun api, lanjut Zul Azmi, bisa menyediakan handuk. Ketika terjadi kebakaran akibat kompor, handuk tersebut harus dibasahkan dengan air. “Lalu ditutupkan ke kompor tersebut,” katanya.***(btp/chir)
Jakarta (SegmenNews.com)- Enam kabupaten/ kota di Provinsi Riau masuk dalam audit dari Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupateen Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dari hasil audit itu tercatat yang masuk kategori patuh hanya Kabupaten Bengkalis. Sementara yang cukup patuh adalah Kabupaten Siak.
“Empat kabupaten lainnya Rokan Hilir, Indra Giri Hilir, Meranti dan Dumai masuk dalam kategori kurang patuh,” ujar Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo dalam jumpa pers di kantor UKP4, Jakarta, Jumat (10/10).
Sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut disebut cukup maupun kurang patuh karena melanggar beberapa kewajiban di antaranya tidak melakukan pengawasan terhadap perusahaan sehingga terjadi pembakaran lahan secara liar.
Menurut Heru, ada perusahaan yang mengaku tidak pernah didatangi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BHLD), Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan secara langsung. Padahal itu harusnya tugas utama dinas-dinas daerah terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Tak hanya itu, kata dia, beberapa BHLD juga tidak memiliki dokumen-dokumen terkait perusahaan yang harus diawasi.
“Kondisi itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Baik karena masih minimnya kesungguhan kinerja maupun karena keterbatasan SDM,” sambung Heru.
Alasan lainnya, lanjut Heru, dukungan pendanaan yang sangat terbatas. Ia menyebut seharusnya ada alokasi anggaran dana khusus untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, yang terjadi beberapa daerah memasukkan anggaran khusus itu ke dalam alokasi anggaran lain.
Padahal, tegasnya, peraturan itu sudah jelas ada dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Pemda wajib dan harus menyiapkan dana tersebut sekaligus untuk menanggulangi kebakaran,” tandas Heru.***(jpnn/ran)
